Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Untung Widyanto
"Kotak pandora itu terbuka pada tahun 1998, menyusul jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Asosiasi etnis dan alit lokal Baru bermunculan di banyak daerah dengan meneriakkan ketidakadilan yang dirasakannya selama tiga dasawarsa pemerintahan sentralistis rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Mereka memobilisasi identitas etnis dan isu Putra Daerah sebagai strategi perjuangannya. Di sejumlah daerah, kekacauan dan kekerasan politik menjalar yang dibumbui adanya konflik antar kelompok di masyarakat. Dalam situasi institutional distrust seperti inilah semakin meningkat aktivitas kelompok preman serta kelompok lainnya yang menjadi broker politik dan tukang pukul. Di antara mereka ada yang mengusung simbol-simbol jago yang ada dalam tradisi etnisnya. Ada pula yang multi sebagai kelompok bayaran untuk melakukan jasa penagihan, penguasaan lahan, pengamanan tempat hiburan dan sebagainya.
Sebagai suatu fenomena yang menyertai perjalanan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto, keberadaan premanisme yang terkait dengan munculnya asosiasi etnis menarik untuk dikaji. Maklum, tuntutan dan aktivitas mereka yang kerap diwarnai kekerasan selalu mewarnai pemberitaan media cetak dan elektronik. Apalagi di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden, serta pemilihan kepala daerah yang tahun 2005 ini mulai bergulir di seluruh provinsi, kota dan kabupaten.
Tesis ini memfokuskan pada habitus premanisme yang ada pada organisasi Forum Betawi Rempug (FBR). Selain FBR yang lahir tahun 2001, puluhan organisasi etnis Betawi juga bermunculan pasca-Soeharto sehingga jumlahnya menjadi 71. Padahal sebelum pergantian pemerintahan, jumlahnya hanya sekitar 20 organisasi. Sejumlah pengamat menyebut ada kebangkitan Betawi atau rekacipta tradisi dari etnis yang mengklaim sebagai penduduk asli tanah Jakarta. Salah satu sisi dari dinamika itu adalah penggunaan cara-cara kekerasan pada sejumlah organisasi etnis Betawi. Misalnya FBR, Forum Komunikasi Anak Betawi, Perkumpulan Orang Betawi, Gerak Betawi, dan beberapa lainnya. Mereka menolak cara itu disebut premanisme, karena kekerasan dilakukan sebagai bagian strateginya menjadi jagoan di kampung halamannya.
Konsep habitus dalam studi ini diambil dari pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Habitus atau kebiasaan adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi seseorang dalam kehidupan sosial yang diduduki dan menjadi fenomena kolektif karena orang yang menduduki posisi yang sama cenderung mempunyai kebiasaan yang sama. Menurut Bourdieu, habitus yang merupakan produk historis menciptakan tindakan individu dan kolektif, dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Dalam bahasa lain, terbentuknya habitus terjadi dalarn lingkaran berupa gerak timbal balik antara struktur objektif yang dibatinkan dan gerak subjektif (persepsi, pengelompokkan, evaluasi) yang menyingkap hasil pembatinan. Di sini individu membuka dan melatih dalam hubungan-hubungan sosial dan mengasimilasi norma¬norma, nilai-nilai, dan keyakinan suatu masyarakat.
Dari pengumpulan data yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa sebagai suatu produk sejarah, habitus premanisme dalam FBR lahir sebagai reaksi dan posisi sosial etnis Betawi yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, kultural dan politik. Mereka merasa dizalimi dan dianiaya oleh kaum pendatang, ealit politik dan pemerintah. Di sisi lain, dalam tradisi Betawi semenjak zaman kolonial Belanda ada nilai-nilai jago yang antipenjajah dan membantu kaum yang lemah. Internalisasi nilai-nilai jago, pengalaman "dizalimi" dan keterbatasan modal ekonomi, sosial, kultural dan politik inilah yang membuat mereka melakukan tindak kekerasan. Main hajar, ambil jalan pintas dan memaksakan kehendak menjadi sifat-sifat jagoan zaman sekarang.
Dalam konteks inilah premanisme akhimya menjadi habitus dalam tubuh FBR, artinya berperan sebagai prinsip penggerak pemikiran dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi anggotanya. Alhasil habitus sebagai etos terbentuk dan dalam kategori ini tidak ada lagi ukuran norma dan moralitas. Jago yang tadinya memiliki nilai-¬nilai positif menjadi terdegradasi, dan saat ini tidak ada lagi beda yang prinsipil antara FBR dengan kelompok-kelompok preman, seperti kelompok Ambon (Mon Kei dan Basri Sangaji), Herkules dan Papua.
Penelitian ini juga mendapati sejumlah strategi yang dilakukan FBR untuk menambah modal. Pada strategi investasi ekonomi, FBR menggunakan keberadaan Gardu dan Korwil menjadi basis menambah modal, baik itu ekonomi dan sosial. Begitu juga dengan jaringan yang mereka bangun dengan kelompok etnis lainnya. Lalu pada strategi investasi simbolik yang merujuk pada ranah budaya dan politik, FBR berperan sebagai broker, tukang pukul dan jagoan. Sebagai broker, FBR memainkan perannya mendukung talon presiden Wiranto di putaran pertama, dan Megawati di putaran kedua. Peran tukang pukul dimainkan dengan dukungannya pada kebijakan Gubernur Jakarta Sutiyoso. Sernentara peran kejagoan dimainkan dalam upayanya membantu masalah yang dihadapi etnis Betawi.
Dalam konteks makro, penelitian ini menyimpulkan bahwa premanisme muncul dan bertahan dalam kondisi institutional distrust. Premanisme merupakan gejala sosial, bukannya individual. Berangkat dari temuan tersebut, tesis ini mempertanyakan teori modernisasi yang mengasumsikan bahwa situasi chaos yang memunculkan premanisme merupakan fenomena pada periode transisi. Teori modernisasi ini berangkat dan teori evolusi dan fungsionalisme serta konsep Emile Durkheim tentang perkembangan masyarakat. Dilihat clan sejarahnya, premanisme di Indonesia selalu muncul sejak zaman kolonial Belanda sampai saat ini. Dan saat ini masih ada warisan penjajahan seperti premanisme dan kekerasan yang terus menerus dipelihara atau direproduksi."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T21649
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cambridge : The President and Fellows of Harvard College
050 CON 6 (1957)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Tanjung, Rachel Carolyn
"ABSTRAK
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis praktek Stakeholder Mapping (pemetaan pemangku kepentingan) oleh perusahaan untuk menentukan siapakah ultimate stakeholder di dalam perusahaan. Objek penulisan ini adalah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Perusahaan jasa di bidang penerbangan milik negara Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan di perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Studi ini merupakan studi mengenai persepsi yang berarti bahwa penggolongan stakeholder oleh satu perusahaan bisa saja berbeda dengan perusahaan yang lain.
Berdasarkan penilaian atas stakeholder salience (ciri khas pemangku kepentingan), ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan interest stakeholder, serta posisi stratejik stakeholder dapat disimpulkan bahwa stakeholder utama dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. adalah Pemerintah Indonesia, Association of Asia Pasific Airlines (AAPA), International Air Transport Association (IATA), dan travel agent. Namun, hanya Pemerintah Indonesia dan travel agent yang dapat dikatakan sebagai ultimate stakeholders Garuda Indonesia. Pengelolaan hubungan dengan stakeholder memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja finansial maupun non finansial, seperti pertumbuhan profit, goodwill, positive customer perception, dan terhindar dari masalah hukum, serta reputasi yang penting bagi PT Garuda Indonesia di tengah persaingan industri penerbangan global yang sangat ketat.

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the Stakeholder Mapping practice in order to be able to determine the ultimate stakeholder of the company. The object of this research is PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. A state-owned service company operates in airline industry in Indonesia. Data were obtained through interviews with the parties concerned in the company, questionnaire, secondary data, and literature review. This study is a study of perception which means that the classification of stakeholders in one company might be different from other companies.
Based on the assessment of stakeholder salience, stakeholder interdependence, stakeholder power and interest, and the strategic position of the stakeholders, it can be concluded that the main stakeholders of PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. is the Government of Indonesia, Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), International Air Transport Association (IATA), and travel agents. But, only Government of Indonesia and travel agents who can be called as the ultimate stakeholders of Garuda Indonesia. Managing relationships with stakeholders has provide benefits for the company by improving financial and non financial performance, such as the profit growth, increase goodwill, positive customer perception, be spared from the legal problems, and increase competitiveness of PT Garuda Indonesia in the global aviation industry.
"
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62517
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasrullah
"Ada sekurangnya dua konteks perubahan pada masa iransisi di Indonesia yang paling berpengamh; perubahan sistem media, dan refomiasi fungsi iegislatif. Sistem media pasca Orde Baru yang berubah kearah paradigma pers bebas berimplikasi pada struktur kebijakan media, struktur industri media, struktur isi media dan struktur khalayak media. Reformasi fungsi Iegislatif ditandai dengan semakin leluasanya parlemen memerankan diri sebagai fungsi keseimbangan bagi eksekutif. Namun perubahan itu tidak disertai dengan kualitas media yang baik dan mental para anggota Iegislatif (DPR-Rl) yang seharusnya lebih sensilif pada kepentingan masyarakat daripada urusan elit politik. Atas dasar konteks tersebul, perlu dikaji sejauhmana iklim kebebasan pers mernbuat anggota legislatif lebih sensitif pada permasalahan-permasalahan kebangsaan. Penelitian ini ingin mengetahui agenda media dan karekteristik isu yang menoniol serta hubungannya dengan perhatian anggota DPR-Ri pada isu-isu nasional.
Teori yang dikaii untuk peneiitian ini melipuli teori-ori tentang efek media massa pada publik. Dari tiga katagori teori efek media; efek kuat, efek moderat dan efek iemah, teori efek moderat lebih banyak digunakan dalam menielaskan efek media massa dalam memindahkan perhatian publik tentang isu-isu yang diliput. Model dependensi Ball-Rokeach dan DeF|our (1976 dan 1989) menjelaskan hubungan sistem ketergantungan sistem media dengan efek kognitif, afektif dan behavioral publik yang dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan individu dalam sebuah isu. Selanjutnya dikaji beberapa model agenda setting antara lain berdasarkan penelitian Bemard C. Cohen (1969), McComb dan Shaw (19?2 dan 1987), Upton, Haney, dan Baseheart (19975), Zucker (1978), Serta David Hill (1991). lnti dari model agenda setting adaiah media memiliki kemampuan menyeleksi isu-isu untuk ditoniolkan yang pada gilirannya berpengaruh pada perhatian pubiik terhadap isu tersebut. Perhatian publik terhadap agenda media akan semakin besar jika publik tidak terlibat iangsung dengan isu yang diiiput oleh media.
Model fungsi agenda seiiing pada penelitian ini diteliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mnguji hipotesis ada tidaknya hubungan antara agenda media massa, dalam hal ini surat kabar, maiaiah dan teievisi, dengan agenda para anggota Iegislatif (DPR-Rl). Uji statistik pada analisis kuantilif menggunakan Koeiisien Koreiasi Rank Spearman. Untuk menganalisis karakteristik isu dan karakteristik publik dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tematik mempakan teknik analisis wacana pada tingkat makro untuk merangkai kesatuan tema dari beberapa isu dan karakteristik yang terkandung didaiamnya. Populasi media adalah surat kabar Kompas, majaiah Tempo dan tayangan Liputan 6 Petang SCTV pada periode 1 sampai 31 Oktober 2002 dengan unit analisis isu. Sedangkan populasi pubiik adaiah 500 anggota DPR Ri kemudian diambil sampel sejumiah 80 responden yang tersebar ke daiam 6 Fraksi terbesar di DPR.
Hasii uji statistik menunjukkan, pemenngkatan isu-isu nasional oieh Kompas maupun Tempo tidak mempengaruhi pemeringkalan agenda pubiik anggota DPR. Pemeringkatan isu nasional oleh Liputan 6 SCTV mempengaruhi pemeringkatan agenda pubiik anggola DPR. Ketika di uji dalam kelompok komunitas berdasarkan atiiiasi politik publik, tingkat hubungan tersebut diketahui berbeda-beda. Agenda Kompas hanya berkorelasi dengan agenda publik beraiiliasi politik Parlai Golkar, Tempo berkorelasi dengan publik berailiasi poiitik Partai Golkar, PPP dan PKB. Sedangkan Lipuian 6 SCTV berkorelasi dengan pubiik beraliliasi Partai Golkar, PPP, PKB, kelompok Refomasi dan TNI Polri.
Dari analisis terhadap karakteristik isu ditemukan bahwa diantara 10 isu yang diteliti, isu-isu politik yang berhubungan dengan citra iembaga iegislatif kurang mendapatkan perhatian publik. Hal ini dimungkinkan karena media juga teiah menggeser isu-isu tersebut oleh karena isu bam yang karakteristiknya Iebih kuat, yakni kasus bom Bali; peristiwanya besar, melibatkan iebih banyak manusia dan iingkupnya lebih luas. Isu ini mendapai perhatian publik anggota DPR paling besar karena peristiwanya tidak dialami langsung oleh pubiik."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T4912
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurani Chandrawati
"Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.
Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience.
In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields.
The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25002
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Angelina Astrid
"Sebuah perusahaan perminyakan multi-nasional yang beroperasi di Indonesia, dengan kantor pusat di Houston Texas, merencanakan melakukan outsource penyelenggaraan dan implementasi TI di Indonesia, kepada perusahaan IT services di Indonesia. Perusahaan ini akan melakukan upgrade terhadap infrastruktur TI dan membuat manajemen layanan sehingga fasilitas kontrol dan dukungan dapat ditingkatkan. Upgrade akan dilakukan terhadap LAN (Local Area Network) dan ITSC (IT Services Center) dibutuhkan sebagai dukungan (support) operasional terhadap infrastruktur TI yang baru. ITSC akan berada di kantor pusat Jakarta dan memberikan remote service kepada kantor cabang di 5 lokasi dan 5 rig.
Pada proyek akhir ini dibahas perancangan dan perencanaan Helpdesk dengan menggunakan Microsoft Operation Framework (MOF) untuk memenuhi kebutuhan manajemen layanan perusahaan tersebut di atas sesuai dengan requirement yang telah dibuat oleh manajemen ITSC. Helpdesk merupakan salah satu fungsi dalam manajemen layanan TI yang didefinisikan oleh MOF. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap seberapa efektif panduan MOF untuk perancangan dan perencanaan ITSC, dengan target Service Level Agreement seperti yang dicantumkan pada dokumen requirement. Penggunaan MOF dalam menyusun Helpdesk ITSC sangat membantu dengan memberikan panduan best practice dalam perancangannya. Pembagian MOF dalam fungsi - fungsi (SMF) memudahkan penyusunan langkah dalam manajemen infrastruktur TI dengan membaginya dalam aspek people, proses dan teknologi. Proyek akhir ini tidak memberikan solusi manajemen layanan TI yang menyeluruh karena tidak megkaji fungsi manajemen layanan TI lainnya dan hubungannya dengan Helpdesk.

A multinational oil company (MNOC) operated in Indonesia, based in Huston Texas, planned to outsource the implementation of IT in Indonesia to IT service company in Indonesia. MNOC planned to upgrade IT infrastructure and will need service management to control and support the new infrastructure. Upgrade will be done to LAN (Local Area Network) and the service management will be done by ITSC (IT Services Center). ITSC will be located in Jakarta hea office and give remote service to 5 branch offices and rigs.
In this final project, ITSC`s Helpdesk is designed and planned using Microsoft Operation Framework (MOF) to fulfill MNOC`s service management need according to requirements made by ITSC. Helpdesk is one of IT service managements defined in MOF. Furthermore, the effectiveness of designing ITSC using MOF to fulfill Service Level Agreement, which is stated in requirement document, is evaluated. Using MOF to design ITSC`s Helpdesk is effective because it`s best practice guidance for designing IT service management focused in people, process and technology. The classification of service management into functions (SMF) makes it easier to make IT service management plan. This final project does not have optimum outcome as it does not analyze the other IT management function and their relationship with Helpdesk."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T40210
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fiana Isnaeni Maheda Ronie
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi khususnya hubungan bilateral antara Prancis dan Australia terkait peresmian Pakta Pertahanan AUKUS yang terdiri dari tiga negara, yaitu: Australia, Inggris dan, Amerika Serikat. Adapun beberapa pertanyan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Mengapa negara - negara Eropa memberi respon terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa terjadi pro dan kontra dalam respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa Critical Discourse Analysis (CDA) menganalisis respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, dan bagaimana operasionalisasi CDA, yaitu menurut analisis sosial dan menurut kognisi sosial terkait narasi pro dan kontra pembentukkan pakta pertahanan AUKUS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Wacana oleh Teun A. Van Dijk dan Regional Security Complex oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder yaitu diambil dari berita di media massa Inggris, Uni Eropa, dan Eropa terkait AUKUS. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kontra prancis muncul dari sikap domestik. Sementara itu sikap Uni Eropa, negara – negara di Uni Eropa dan Eropa bersikap netral terhadap pembentukkan AUKUS berdasarkan yang tercermin dari sumber media massa negara – negara di Uni Eropa, Eropa, dan jurnal penelitian dari Uni Eropa.

This research aims to analyze the controversy, especially the bilateral relationship between France and Australia, regarding the inauguration of the AUKUS Defense Pact which consists of three countries, namely: Australia, the United Kingdom and the United States. The questions that will be raised in this study are why European countries respond to the formation of the AUKUS defense pact, why there are pros and cons in the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, why Critical Discourse Analysis (CDA) analyzes the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, and how to operationalize CDA, namely according to social analysis and according to social cognition related to the narrative of the pros and cons of the formation of the AUKUS defense pact. The theories used in this research are Discourse Analysis by Teun A. Van Dijk and Regional Security Complex by Barry Buzan. This research uses a qualitative method that uses secondary data, which is taken from news in the UK, EU, and European mass media related to AUKUS. The findings in this study show that the counter-French attitude arises from domestic attitudes. Meanwhile, the attitude of the European Union, countries in the European Union and Europe are neutral towards the formation of AUKUS based on what is reflected in the mass media sources of countries in the European Union, Europe, and research journals from the European Union"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sartika
"Mulai tahun 2008, dikeluarkan PSAK 13 (Revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK sebelumnya mengenai Investasi. PSAK 13 (Revisi 2007) mengatur properti investasi di dalam laporan keuangan harus dipisahkan dari properti yang digunakan sendiri, Dalam menilai properti investasi perusahaan dapat memilih metode biaya atau metode nilai wajar.
Penelitian ini membahas bagaimana implementasi PSAK 13 (Revisi 2007) pada perusahaan non-keuangan tahun 2008-2009, bagaimana penyajian dan pengungkapannya baik di dalam kebijakan maupun rincian. Penelitian ini juga menganalisis penggunaan metode yang dipakai serta menganalisis lebih mendalam untuk beberapa perusahaan yang menggunakan metode nilai wajar.
Hasil penelitian mennjukkan, sebagian besar perusahaan yang menyajikan properti investasi sudah memisahkannya dengan aset tetap maupun akun lain. Sebagian besar perusahaan lebih memilih metode biaya dibandingkan metode nilai wajar. Secara umum, pengungkapan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2007).

Since the year 2008, there is PSAK 13 (Revised 2007) about Investment Property which replace the previous about Investment. In PSAK 13 (Revised 2007) investment property must be separated from fixed asset. For assessment, the company can choose the cost method or fair value method.
This study discusses how the implementation of PSAK 13 (Revised 2007) in the non-financial company in 2008-2009, how the presentation and disclosure both in policy and details. This study also analyzes the use of the method used and analyzed more in depth for several companies that use fair value methods.
The results of this study, most of the companies that present investment property are separated by fixed assets and other accounts. Most companies prefer cost method than fair value method. In general, disclosure of the company are in accordance with PSAK 13 (Revised 2007).
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia,, 2012
321.804 IND b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>