Ditemukan 69 dokumen yang sesuai dengan query
Agus Wanti Lahamid
"
Lembaga penasehat dan pertimbangan merupakan lembaga yang memberikan nasehat, pertimbangan, saran, opsi dan usul-usul kepada Presiden. Dahulu lembaga penasehat dan pertimbangan yang ada di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga DPA sudah ada sejak berdirinya atau adanya UUD Negara tahun 1945. Sesuai dengan perkembangan dan jalannya pembangunan bangsa Indonesia, lembaga DPA banyak mengalami perubahan. Dari mulai bernama DPA, kemudian, DPAS, Dewan Nasional dan kembali ke DPA lagi dan sekarang Dewan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19596
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gentiga Muhammad Zairin
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana strategi legitimasi dilakukan PT. Semen Indonesia Tbk dalam rangka memperbaiki legitimasi akibat pembangunan pabrik Rembang yang ditengarai merusak lingkungan. Masalah penelitian muncul akibat pengungkapan perusahaan yang kurang memadai sehingga muncul serangkaian aksi protes. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi krisis legitimasi. Penelitian ini juga menggunakan data pengungkapan yang bersifat web-based dan diolah dengan software Nvivo 12 Pro yang masih jarang dilakukan sebelumnya. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zink, Harold
New York: D. Van Nostrand, 1962
320.9 ZIN m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Field, Oliver P
New York: Harper, 1949
353.9 FIE a (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dodd, Walter Fairleigh, 1880-1960
New York: Century, 1923
353.9 FAI s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Peny Rahmadhani
"
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan gaya retorika dari pidato Presiden Susilo BambangYudhoyono, yang dibawakan di depan peserta The 13th COP/3rd CMP UN Conference on Climate Change di Bali, 2007, untuk memperoleh legitimasi politik. Dengan metodologiAnalisisWacana Kritis yang secara khusus difokuskan pada Teori Linguistik Fungsional Sistemik milik Halliday: Sistem Transitivitas serta Suasana dan Modalitas, penelitian dilakukan dengan membandingkan gaya bahasa kedua pidato.
Hasil temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan pendekatan pada kedua pidato yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S43432
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Bangun Indra Permadi
"
Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. ...
"
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2021
332 JTKAKN 7:2 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Cucun Roslina
"
Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menjadi swakelola, dasar penganggaran dana kompensasi yang dianggarkan setiap bulannya tidak lagi menggunakan prosentase dari biaya pengolahan sampah yang dibayarkan kepada pihak swasta. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sebagai dasar penganggaran dana kompensasi yang baru. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mencari dasar penganggaran dana kompensasi yang lebih menggambarkan nilai kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Metode survei dilakukan untuk mengetahui kesediaan masyarakat terhadap ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aloysius Eka Kurnia
"
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kemal Haripurwanto
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
