Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan pendapat di antara pustakawan dan pemakai perpustakaan mengenai Hak Cipta. Juga untuk melihat bagaimana pustakawan dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perpustakaan. Khususnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan penyempurnaannya di Undang-_undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, perlindungan karya cipta yang berada di perpustakaan 'membingungkan' pustakawan, karena tidak ada kejelasan arti batasan yang layak untuk memfotokopi atau mengkopi sebuah karya. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah deskriptif analisis. Selain perolehan data berasal dari penelitian literatur, penulis juga mengadakan penyebaran angket, wawancara, dan observasi di lima perpustakaan yang memiliki jasa layanan fotokopi dan/atau komputer_ Kelima perpustakaan tersebut adalah Perpustakaan British Council, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Univer_sitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Sastra - Universitas Indonesia, Perpustakaan Indonesian - Australian Language Foundation, dan Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil akhir penelitian dari skripsi ini adalah bahwa pustakawan dan pemakai belum memahami benar penerapan flak Cipta di perpustakaan. Pustakawan sendiri tidak dapat melak_sanakan peraturan Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 karena di antara pustakawan sendiri tidak ada kesamaan pendapat mengenai batasan pengkopian yang layak dan disetujui oleh Undang-undang. Melihat dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran: batasan pengkopian yang layak di perpustakaan perlu dite_gaskan kembali; para perancang Undang-undang Hak Cipta seharusnya melibat_kan pakar perpustakaan; Perlu adanya tekad dari pustakawan untuk menjalankan per_lindungan Hak Cipta di perpustakaan."

"Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hak cipta atas karya lagu yang digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi atau Ring Back Tone (RBT). Nyatanya, banyak pencipta lagu yang karya lagunya meledak di pasaran tapi malah hidup berkekurangan. Saat ini perkembangan dunia musik dan dunia teknologi berjalan seiring. Namun, perkembangan ini tidak diikuti adanya perlindungan dan penegakan hukum yang memadai bagi hak pencipta atau pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat diambil ketika haknya dilanggar. Adanya lembaga manajemen pemungut royalti saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya. ......This research focuses on the protection of copyright of the songs used as Ring Back Tone (RBT). In fact, many song authors whose songs are exploded in the market are still living in need. Nowadays, the development of music and technology grow together. However, this development is not followed by adequate protection and enforcement of copyright laws for the author or copyright holder. From this research, song author might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis."

"ABSTRAKPara pengguna ciptaan lagu mengalami kebingungan dalam hal kepada pihak mana mereka harus membayar royalti atas suatu lagu yang mereka umumkan. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai collecting society dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya berdasarkan kesepakatan antara organisasi profesi dengan Pengguna Ciptaan saja. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang memungut royalti. Salah satunya adalah Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Industri Indonesia menyatakan bahwa Karya Cipta Indonesia tidak berhak memungut royalti karena tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan sistem pemungutan royaltinya hanya didasarkan atas pemberian kuasa.Tesis ini berisi analisis mengenai cara mengatasi ambiguitas collecting society di Indonesia terkait dengan pemungutan royalti terhadap pengumuman suatu lagu dan lembaga mana yang berhak memungut royalti terhadap pengumuman suatu lagu. Oleh karena pengaturan mengenai pemungutan royalti hanya berdasarkan kesepakatan saja maka pada dasarnya pihak manapun berwenang untuk memungut royalti atas pengumuman lagu jika ada kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Sehingga tidak ada ambiguitas collecting society di Indonesia mengingat ruang lingkup Asosiasi Industri Rekaman Indonesia adalah berhubungan dengan produser rekaman, sedangkan Karya Cipta Indonesia merupakan suatu lembaga yang memungut royalti.Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif-empiric dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Saran Penulis adalah Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebaiknya memberi kuasa kepada lembaga yang telah mengikuti aturan Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs mengingat karena merupakan konfederasi dari seluruh collecting society di seluruh dunia dan ketentuan mengenai collecting society hanya sebagian kecil diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini.

---

ABSTRACTSong's users feel confuse about to whom the royalty that they have to pay when they announce a song. These things happen because the law about collecting society in Indonesian copyrights law only based on the deal between the organization and the users. There are some organizations in Indonesia that collect the royalty. One of them is Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Indonesia stated that Karya Cipta Indonesia does not have the rights to collect the royalty because it is not mentioned and ruled by the Indonesian copyrights laws and the collecting system are also only based on the mandatory that has been given before.This thesis content is about how to handle ambiguity in collecting society in Indonesia related with the royalty collecting when a song is being announced and which organization that has the right to do that. Because of the rules about royalty collecting is only based on the agreement, then any organizations have the right to collect it if there is a mandate from the creator. So there will not be an ambiguity in collecting society in Indonesia, considering the scope in Asosiasi Industri Rekaman Indonesia related with the recording producers, while Karya cipta Indonesia is an organization that collect the royalty.This thesis using the normative-empirical research methode and being analyzed with qualitative approach. The creator should give the mandatory to the organizations that have followed the rules in Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs considering this is the confederation from all the collecting society in the world and the laws about collecting society only some that have been ruled by the copyrights laws this time."

"This thesis discusses the legal position of Creative Commons licenses in accordance with Indonesian copyright law as regulated in Law Number 19 of 2002. This research used prescriptive analysis and juridical normative by describing research and analyzing the issues. Indonesian private law uses open system for every party to make an agreement, as stipulated in Indonesian Civil Code in Article 1338 (I). The open system means that everyone is free to create an agreement as long it fulfills the requirements to make an agreement. Law Number 19 of 2002 regulates copyright in Indonesia including license agreement; however the implementing regulation of Article 47 of the law is yet to be available. Creative Commons license agreement is a tool for on-line sharing that conforms to the copyright concept as regulated in the TRIPs Agreement. Copyright disputes can be settled through three ways, out of court settlement (alternative dispute resolution) as regulated in Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, private method through the Commercial Court or criminal procedure. The dispute between Susan Chang v Virgin Mobile, LLC, Virgin Mobile Pty and Creative Commons in the United States for the Northern District of Texas, Dallas Division, is the first case in which Creative Commons stands as one of the Defendants."