Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jasa yang termasuk dalam kriteria jasa lain dalm Pajak Penghasilan Pasal 23 setelah adanya perubahan Kep- 70/PJ/2007. Pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk dibayar berdasarkan Undang-undang yang merupakan pengalihan sumber daya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial ekonomi dan ekonomi bangsa yang bersangkutan.Sekalipun Pajak itu dapat dipaksakan , namun pajak itu bukan sebagai hukuman yang harus dipikul oleh anggota masyarakat yang bersalah , melainkan kewajiban bagi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan membayar. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, terdapat beberapa jenis imbalan jasa yang pada Tahun 2006 tidak termasuk sebagai imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi pada Tahun 2007 termasuk sebagai imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu; a). Jasa penyelidikan dan keamanan; b). Jasa penyelenggara kegiatan atau event organiser; c). Jasa pengepakan;dan d). Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan II, Konsultan Pajak, Dosen/Akademisi, Pengamat Perpajakan dan wajib Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner kemudian hasil wawancara diterapkan dan dibandingkan dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini sample yang diambil meliputi perusahaan jasa penyelidikan dan keamanan dan jasa pengepakan.Hasil analisis menunjukan bahwa Witholding Tax adalah salah satu sistem yang diakukan untuk melengkapi sistem pemungutan pajak yang ada , yaitu sistem self assesment. Pemotongan PPh pasal 23 adalah salah sau sistem pemotongan dengan Witholding Tax, dimana witholding tax bertujuan untuk melengkapi sistem pemungutan pajak yang sudah ada self Assesment. Keputusan Dirjen Pajak adalah sah sebagai amanat pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Hal ini supaya flekibel, untuk menjawab perkembangan situasi dan perkembangan usaha.Sebagai contoh ada jasa-jasa yang sifatnya baru, sehinga memerlukan kecepatan dan tanggapan dari pemerintah atau dalam hal ini DJP untuk segera menetapkan dan menggalinya. Dari hasil wawacara tampak bahwa PPh pasal 23 menganut sistem riil, dimana Sistem nyata (riil), yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak, berapa besarnya penghasilan yang dimaksud dapat diketahui pada akhir tahun takwim/tahun buku. Oleh karena itu, pengenaan pajak dengan sistem nyata merupakan suatu penghasilan dalam satu tahun pajak kemudian baru dikenakan pajak penghasilan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan temuan tersebut, maka Sistem self assessment system dalam penghitungan pajak. dipandang berat dan diragukan banyak pihak pelaksanaannya.. Wajib Pajak perlu memahami pelunasan-pelunasan atas pembayaran pajak yang mana yang dinyatakan sebagai pungutan final dan pungutan atau pembayaran mana yang diperbolehkan sebagai kredit pajak.Sistem withholding Tax dilaksanakan untuk mendukung sistem self assessment. Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan sistem withholding tax ditetapkan jenis lain dan perkiraan penghasilan neto jasa lain. Namun penetapan jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto yang berlaku sekarang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan dan kemampuan Wajib Pajak yang sesungguhnya, karena perkiraan penghasilan netto ini disusun dengan kondisi normal Wajib Pajak, tidak memperkirakan bila ada kerugian. Jadi karena sifatnya perkiraan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, yaitu keadilan dari sisi kemampuan untuk membayar (ability to pay).

---

ABSTRACTThis research has the objective to know kinds of services that include in other criteria of other services in the Income Tax Article 23 after the existence of Kep/PJ/2007 changes. Taxes as payment to the State that may be forced to be paid based on the Law is the transfer of people resource to public sector to be used to carry out the government activities in obtaining the social economics target and the related State economics. Although the taxes can be forced, but the taxes are not as the sanction that must be bared by the guilty society members, but as the obligation of the member of the society that have the ability to pay. Income Tax (PPh) Article 23 is the tax collected from the income coming from capital, service rendering, or presents and appreciation (reward) other than that had been deducted as PPh (Income Tax) Article 21. Due to the in effect of Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Regulation of Director General of Taxes) Number PER -70/PJ/2007, subject Types of Other Services and the Assessment of Net Income as mentioned in Article 23 paragraph (1) letter c Undang Undang (Law) Number 7 Year of 1983 subject Income Tax that had been altered for several times, the latest is by Undang Undang Number 17 Year of 2000 there are some of recompenses that in 2006 was not include recompenses that deducted Income Tax Article 23, but in the year of 2007 was included as the recompenses that deducted of Income Tax Article 23 based on the Regulation of Direktur Jenderal Pajak Number PER-70/PJ/2007 subject Types of Other Services and the Assessment of Net Income as mentioned in Article 23 paragraph (1) letter c Undang Undang (Law) Number 7 Year of 1983 subject Income Tax that had been altered for several times the latest is by Undang Undang Number 17 Year of 2000, they are: a). Investigation and Security Services; b).Event Organizer Service; c). Packaging Service; and d). Preparation of place and / or time in the public media, external room media, or other media for the information delivery. The research uses descriptive method by conducting the observation and interview with Diretur Peraturan Perpajakan (Director of Taxes Regulation) II, Taxes Consultants, Lecturers/Academics, taxation observers, and taxpayers. Data gathering carried out by using questioners then the result of the interview applied and compared with the exising theory. In this research the obtained samples covered the company of investigation and security, and packaging services.The result of the analyses indicated that Withholding Tax is one of the System that is conducted to complete the existing taxes collection system, that is self assessment system. The deduction of PPh article 23 is one of the system of deduction with Withholding Tax, whereas the withholding tax has the objective to complete the existing self assessment tax collection system. The decision of Dirjen Pajak is legal as the messages of article 23 paragraph (2) Undang Undang Pajak Penghasilan (Income Tax Law). This case is to make flexible, to answer the development of the situation and the progress of the business. For example, there are still new services, that need speed and assumption of the government or in this matter DJP to stipulate and to dig immediately. From the result of the interview it showed that PPh article 23 follows the real system, whereas Real system, that is tax charges based on the real income obtained in every tax year, what is the amount of the aforesaid income can be known at the ending of the book year. Therefore, the charging of taxes with real system is an income in one tax year and then just imposed the income tax after the aforesaid tax year ended.Based on the aforesaid finding, hence the self assessment system in the calculation of taxes seems heavy and is doubted by many of the executors party. Basically, the level of the people awareness as well as the level of the income of the people that is still low. Tax Payer need to understand the redemptions on the tax payment which is mentioned as final collection and the collection or which payment that allowed as credit of taxes."

"Metode pencatatan dan pengakuan pendapatan untuk perusahaan penerbangan sebagai suatu industri yang unik. diatur oleh badan-badan internasional yaitu AI CPA Civil Aeronautics Subcommittee, IATA dan ICAD. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti apakah pencatatan dan pengakuan pendapatan PT SEMPATI AIR telah dibuat sesuai dengan aturan dan metode yang ditetapkan industri guide-nya di atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan deskriptif analisis. di mana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa secara umum metode pencatatan dan pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT SEMPATI AIR aturan-aturan yang telah ditetapkan. adalah sesuai dengan Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya PT SEMPATI AIR memperbaiki sedikit metode pencatatan dan teknik perhitungan sehingga laporan keuangan semakin dapat di pergunakan seefektif mungkin."

"Inflasi mempengaruhi struktur pendapatan dan biaya perusahaan. Dampak inflasi cenderung menurunkan pendapatan dan meningkatkan biaya, sehingga pengendalian inflasi perlu dilakukan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya. Untuk terwujudnya karya tulis ini, penulis menggunakan metoda studi kepustakaan dan riset lapangan. kepustakaan yaitu mengumpulakan buku-buku, majalah, Studi artikel koran, dan penulisan lain yang dapat mendukung terwujudnya skripsi ini. Riset lapangan yaitu melakukan kunjungan keperusahaan, wawancara, dan menganalisa data-data yang mendukung perusahaan ini. Dari hasil penelitian menunjukkan perusahaan belum memiliki sistem untuk mempelajari pengaruh inflasi. Perusahaan mengantisipasi masalah inflasi dengan membuat budget dan memperkirakan persentase kenaikan biaya. Inflasi yang dihadapi perusahaan disebabkan 'cost push' inflation. Biaya-biaya yang meningkat terutama pada biaya bahan baku, biaya cetak, dll. Dari segi pendapatan, secra nominal pendapatan perusahaan meningkat. Tetapi, jika dikonversikan dengan tingkat inflasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan perusahaan menunjukkan penurunan. Perusahaan juga mulai memperhatikan segi promosi untuk meningkatkan penjualan. Untuk megurangi pengaruh inflasi ini, perusahaan harus mengendalikan biaya, antara lain dengan jalan : - Otomatisasi proses k8rja. - Memperbaiki sistem pengeluaran kas. - Mengendalikan pemakaian kertas koran dan bahan-bahan lainnya . Meningkatkan kemampuan karyawan dan manajemen. Untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan sebaiknya meningkatkan harga jual dan menambah jumlah halaman. Ini berguna untuk menambah pendapatan dari penjualan iklan."

"PenuliSan Skripsi ini bertujuan: Pertama, memperoleh gambaran perusahaan dibidang kehutanan, khususnya mengenai perlakuan akuntansinya dalam proses pengakuan pendapatan pada perusahaan pemegang HPH; Kedua, mengevaluasi metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut; dan Ketiga, untuk menambah perbendaharaan tulisan mengenai akuntansi kehutanan. Penelitian meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cam mengumpulkan informasi serta bahan referensi dan menelaah buku-buku bacaan, makalah dan berbagai literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Studi lapangan dimaksudkan untuk mentahami perusahaan tersebut dalam menerapkan proses pengakuan pendapatan, dilakukan dengan card melakukan pengamatan langsung penerapan metode pendapatan pada PT X serta wawancara dengan pihak manajemen dan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, timing dari pendapatan dapat terjadi pada berbagai waktu, yaitu selama berlangsungnya produksi, pada saat produksi telah selesai, pada saat penjualan dan pada saat kas diterima. PT X menganut kebijakan akrual, dimana pendapatan diakui pada saat realisasinya atau pada saat telah terjadinya pertukaran antara PT X dengan pelanggannya dan tidak menunggu sampai diterimanya pembayaran. Penjualan kayu hasil hutan hanya boleh dilakukan kepada perusahaan yang memiliki keterikatan saham dengan PT X. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penebangan liar. Penulis menyarankan agar PT X memperbaiki manajemen piutangnya dengan cara membuat kontrak perjualan yang memuat perjanjian-perjanjian tertulis mengenai cara, waktu dan jumlah pembayaran serta konsekuensi yang akan terjadi apabila perusahaan pembeli tersebut gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam kontrak peijanjian tersebut."

"Penulisan Skripsi ini bertujuan: Pertama, untuk menjelaskan penerapan metode pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa pelayaran, khususnya PT Samudera Indonesia. Kedua, untuk memberikan alternatif metode pengakuan pendapatan yang lebih balk bagi PT. Samudera Indonesia. Metode penelitian yang digunakan antara lain dengan mengumpulkan informasi serta bahan referensi dan menelaah buku-buku bacaan, makalah, majalah/jurnal dan berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penulis juga mengumpulkan data dengan cara mengadakan penelitian lapangan, yaitu pengamatan langsung penerapan metode pengakuan pendapatan pada PT. Samudera Indonesia serta wawancara dengan pihak manajemen maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan disimpulkan ada tiga saat penetapan waktu pengakuan pendapatan. Lazimnya pendapatan diakui pada saat penyerahaan barang/jasa. Selain itu pendapatan diakui sebelum saat penyerahaan barang/jasa serta pendapatan diakui setelah saat penyerahaan barang/jasa. PT. Samudera Indonesia melakukan pengakuan pendapatannya sebelum penyerahan barang/jasa, yaitu pada saat keberangkatan kapal, dengan adanya dukungan yang kuat bagi realisasi pendapatan tersebut."

"The year of 1997s witnessed a depreciation of domestic currency in many countries in Asia, including Indonesia. Finally in 1998, Indonesia got debt repayment ability problems and the economic crisis at the same time. Some economists found that the economic crisis caused by shocks in 1997 has been the major cause of the debt repayment inability. Meanwhile others argue that the debt problems in Indonesia have been the major cause of the economic. This invites question: Which of these contrary hypotheses are relevant for Indonesia case? Furthermore, how do Internal and External Shocks Effect Debt Crisis? For the case of Indonesia, this study found that shocks in exchange rate, domestic income and foreign income influence the loan demand and loan supply of Indonesia that finally caused the debt crisis. Defining Debt Crisis as a condition of excess demand (Loan Demand > Loan Supply) and use a rescheduling under duress as the working definition, this paper try to see what factors determined the loan demand and supply. Using Balance of Payments equation, this paper found identity equations determine loan demand. Any shocks over the variables determined these factors will finally be transmitted to loan demand and cause pressure to debt crisis. Using Vector Autoregression Model, this paper found significant relationship among the exchange rate, domestic income and foreign income and Export of goods and services, import of goods and services and direct foreign investment. The Impulse Response Function (IRF) provides further evidence that pressure for loan demand actually increased when depreciation occurred. It was caused trough its effect to export of goods and services, import of goods and services and direct foreign investment. The econometric results also show that there was a significant negative relationship between foreign income and loan demand, suggesting that an increase of foreign currency led to a lessening in pressure for debt crisis trough an increase in loan supply and a decrease in loan demand. Another finding is that an increase in domestic income will create pressure on debt repayment ability. This conclusion is supported by the positive relationship between domestic income and import showed by Impulse Response Function."