Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of industrial safety in Indonesia according to the 1970 law on industrial safety; case in Batam City, Indonesia."

"Tulisan ini membahas mengenai pemberian berbagai upaya dan usaha di bidang keselamatan kerja yang seharusnya diberikan secara layak kepada semua buruh dan/atau tenaga kerja termasuk anak buah kapal. Mengenai keselamatan kerja pada umumnya sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Namun, untuk pengaturan mengenai keselamatan kerja untuk anak buah kapal biasanya sudah ada klausula khusus yang mengatur mengenai keselamatan kerja tertera pada perjanjian kerja laut. Hal yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan klausual keselamatan kerja pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja laut serta implementasinya. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode doktrinal yang menggunakan data sekunder didukung dengan wawancara kepada informan. Melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara tersebut data yang diperoleh telah diolah sehingga mencapai simpulan bahwa telah ditemukan klausula yang mengatur mengenai perlindungan keselamatan kerja di dalam peraturan perusahaan dan di perjanjian kerja laut hanya saja dalam melakukan implementasi terjadi ketidakselarasan dengan klausula yang sudah dituliskan.   

---

This thesis discusses provisions of various efforts in the field of work safety which should be provided appropriately to all workers including ship crew. In general, work safety is regulated in company regulations. However, to regulate work safety for ship crew, there is usually a special clause that regulates work safety states in the maritime work agreement. What will be discussed in this thesis is the work safety clauses in company regulations and maritime work agreements and their implementation. The method used in conducting this a doctrinal method which uses secondary data supported by interviews with informants. Through literature studies and supported by interviews, the data obtained was processed and reach the conclusion that there are clauses that regulates work safety protection in the company’s regulation and maritime work agreement, but in the implementation there has been inconsistency with the clauses that have been written.     "

"Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana.

---

Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented."

"Pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor yang mempopulerkan sistem kerja jarak jauh (remote working) di Indonesia. Sistem remote working ini diketahui membawa manfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pada sisi pekerja, mereka tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk commuting ke kantor. Sementara bagi perusahaan, pelaksanaan remote working dinilai dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun, permasalahan akan selalu muncul selama Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi pekerja jarak jauh (remote worker) tersebut. Berbeda dengan Belanda yang telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait bekerja fleksibel dan bekerja dari jarak jauh sejak tahun 2016 dalam rangka mensejahterakan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan, juga dalam rangka penerapan prinsip Work-Life Balance Penelitian ini bertujuan untuk mencari pelajaran yang dapat diambil dari kerangka hukum yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks pekerjaan jarak jauh di Indonesia dan Belanda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pedoman, dan praktik yang berkaitan dengan implementasi sistem kerja jarak jauh untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Dengan melakukan analisis hukum di Indonesia dan Belanda, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan hal-hal yang dapat dipetik di antara praktik dari kedua sistem hukum tersebut. Tulisan ini menjabarkan poin-poin yang sekiranya dapat dipelajari oleh Indonesia, salah satunya adalah menyamakan persepsi office worker dan remote worker, bahwa keduanya sama-sama memiliki hak untuk dilindungi dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya ketika bekerja di luar kantor utama. Ketidaklengkapan regulasi inilah yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi hak-hak remote worker, khususnya dalam aspek kesehatan kerja, serta menghindari tereksploitasinya remote worker.

---

The COVID-19 pandemic has been a catalyst for the widespread adoption of remote working systems in Indonesia. The remote working model has been recognized for its benefits to both employees and companies. Employees enjoy the convenience of avoiding commuting costs, while companies perceive the implementation of remote working as a means to reduce operational expenses. However, challenges persist in the absence of regulations safeguarding the rights of remote workers in Indonesia. In contrast, the Netherlands has enacted legislation related to flexible and remote work since 2016, aimed at enhancing the well-being of workers, particularly women, and promoting the principles of Work-Life Balance. This research aims to draw lessons from the legal frameworks governing health and safety in remote work contexts in Indonesia and the Netherlands. The study seeks to analyze regulations, guidelines, and practices related to the implementation of remote working systems to ensure the well-being and safety of employees. By conducting a legal analysis in both Indonesia and the Netherlands, this research aims to identify similarities, differences, and key insights that can be gleaned from the practices of both legal systems. This article outlines points that Indonesia could learn from, including the need to align perceptions of office workers and remote workers, recognizing that both are entitled to protection in terms of health and safety when working outside the main office. The inadequacy of existing regulations underscores the necessity for the Indonesian government to enhance legal protections for remote workers, particularly in the realm of occupational health, and to prevent the exploitation of remote workers."

"Tesis ini menganalisis bagaimana pengaturan pada saat ini, pelaksanaan dan pengaturan di masa yang akan datang terkait akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja Industri Nikel di Indonesia berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia saat ini berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah melalui pengawasan ketenagakerjaan setempat dan terdapat jaminan sosial yang dapat diakses oleh korban berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perpu Cipta Kerja dan UU BPJS. Pelaksanaan akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia berdasarkan UNGPs terdiri dari akses terhadap pemulihan berbasis negara dan non-negara seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, Komnas HAM, perusahaan dan asosiasi bisnis. Masih terdapat banyak tantangan hukum dalam pelaksanaan akses terhadap akses pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja nikel seperti tidak adanya pengaturan komprehensif mengenai kompensasi dan berbagai resiko terbaru, sistem pengawasan atau mitigasi resiko, koordinasi dalam pemerintahan. Pengaturan akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia yang seharusnya berlaku pada masa yang akan datang adalah mengimplementasikan prinsip bisnis dan HAM secara internasional terhadap perbaikan UU Keselamatan kerja. Perbaikan yang dapat dilakukan terhadap UU Keselamatan kerja yaitu menyusun pengaturan yang komprehensif dengan pendekatan HAM, kewajiban dan membangun uji tuntas industri nikel dan menjamin mekanisme pengaduan terhadap korban.

---

This thesis analyzes the current regulation, implementation, and future regulation concerning access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Nickel Industry in Indonesia based on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. This thesis is compiled using a doctrinal research method. Currently, access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry is governed by Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety, through local labor supervision and social security guarantees accessible to victims under the National Social Security System Law, the Job Creation Omnibus Law, and the Social Security Administrator Law.  Implementation of access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry based on the UNGPs includes access to both state-based and non-state-based grievance mechanisms such as BPJS Employment, the Department of Manpower, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), companies, and business associations.  There are still many legal challenges in implementing access to non-judicial recovery for victims of nickel industry workplace accidents, such as the lack of comprehensive regulations on compensation, various emerging risks, risk supervision or mitigation systems, and governmental coordination. Future regulation governing access to non-judicial recovery for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry should involve implementing international business and human rights principles to improve Occupational Safety Laws. Improvements to Occupational Safety Laws should include drafting comprehensive regulations with a human rights approach, obligations to conduct thorough assessments of the nickel industry, and ensuring complaint mechanisms for victims."

"Risiko di lokasi kerja adalah sebuah permasalahan yang harus diminimalisasi agar para pekerja dapat senantiasa bekerja dengan sehat dan selamat. Penelitian yang dilakukan pada Rumah Pemotongan Ayam (RPA) X Bogor tahun 2013 menunjukkan bahwa pada sektor industri kecil ini masih terdapat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu berdampak buruk terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, serta berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai dan tingkat risiko di Rumah Pemotongan Ayam (RPA) X sehingga dapat diberikan rekomendasi program yang sesuai untuk meminimalisasi risiko yang ada. Desain studi yang digunakan adalah desktiptif analitik dengan pendekatan observasional yang mengacu pada standar AS/NZS 4360-2004 dan perhitungan nilai risiko berdasarkan metode Formula Matematika Fine (W. T. Fine) (1971). Tahapan penelitian ini adalah identifikasi bahaya dan risiko K3 di setiap proses kerja dengan menggunakan Job Hazard Analysis (JHA), analisis risiko dengan menghitung besar nilai consequences, probability, dan exposure, lalu membandingkannya dengan kriteria risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai bahaya seperti bahaya ergonomi, fisik, kimia, biologi, dan psikososial di lokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Pemotongan Ayam (RPA) X tinggi sehingga dibutuhkan rekomendasi pengendalian risiko yang efektif untuk meminimalisasi risiko yang ada.

---

Risks in the workplace is a constraint that must be minimized, so the workers can always work with a healthy and safe. Research conducted on Bogor Chicken Slaughter House in 2013 showed that this small industry sector still has a high work safety and health risks so as to adversely affect the safety and health of workers, and the effect on company productivity. This research aims to determine the value and the level of risk in the Chicken Slaughter House X so that it can be given the appropriate program recommendations to minimize existing risk. Study design used is descriptive analytical observational approach refers to AS/NZS 4360-2004standard and the calculation of risk based on Fine Mathematical Formula method(W. T. Fine) (1971). Stages of this research is the identification of hazards and risks K3 in each work process by using Job Hazard Analysis (JHA), risk analysis to calculate the consequences, probability, and exposure value, and compares with the risk criteria. The result of this research indicate that there are various hazards, physical, chemical, biological, and psychosocial at that location. In addition, this study also demonstrated the safety and health risks atChicken Slaughter House Xis high so it needs an effective risk management recommendations to minimize existing risk."

"Penilaian Risiko Keselamatan pada Sistem Perpipaan Gas Onshore di PT. X Sumatera Tahun 2013 dilakukan mengingat perlunya mengetahui tingkat risiko keselamatan pada proses pembangunan sistem perpipaan gas onshore ini dan daerah bertanah gambut yang banyak pepohonan dan sangat rentan terhadap kebakaran hutan yang akan mengancam keselamatan masyarakat di sekitar jalur pipa. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik menggunakan metode analisis semi kuantitatif dengan tujuan untuk mendapatkan nilai dan tingkat risiko yang ada. Penilaian dilakukan menggunakan sistem skoring berdasarkan Model Studi Zulkifli Djunaidi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari sistem perpipa gas onshore yang diteliti adalah 36,21 pts dengan nilai konsekuensi sebesar 1,56 pts. Nilai risiko relatif didapatkan sebesar 26,62 pts yang termasuk kategori low risk berdasarkan Tabel Kriteria ALARP. Oleh sebab itu, tindakan perbaikan tidak perlu dilakukan namun disarankan untuk memelihara kualitas pengendalian yang sudah dilakukan untuk meminimalisasi risiko.

---

Safety Risk Assessment for Onshore Gas Pipeline System at PT. X Sumatera 2013 done because it is important to know the level of risk of this gas pipeline system which still under construction and the land has a peat soil with many trees and susceptive to fire. This can be really harmful to the society. This research is an analytical descriptive that uses semi-quantitative analytical method to get the score and level of this pipeline risk. This assessment uses scoring system based on Zulkifli Djunaidi’s Study Model.

The result shows that the probability’s score is 36,21 pts with consequences 1,56 pts. Based on ALARP Criteria Table, the level of risk is low with the score of relative risk is 1,56. Therefore, immediate control is not needed but need to maintain the quality of exising control in order to minimize the risk."