Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.Permohonan pengesahan yayasan yang telah memenuhi persyaratan formal pengesahan yayasan maka akan memperoleh status badan hukum setelah permohonannya memperoleh pengesahan dari Menteri. Pada permohonan yayasan yang menggunakan nama Cina, terdapat perlakuan khusus. Meskipun permohonan sudah memenuhi persyaratan formal tetapi permohonan tersebut harus dimintakan pertimbangan ke Lembaga Pemantapan Persatuaan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB).Kebijakan untuk memintakan pertimbangan terhadap yayasan yang menggunakan nama Cina bersifat diskriminasi karena di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada ketentuan yang mengatur pertimbangan mengenai nama yayasan. Pertimbangan dari instansi terkait yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan yayasan.

---

The forming of Law Number 16 year 2001 on Foundation is meant as the legal instrument in providing right understanding to the community concerning foundation, ensuring certainty, order as well as reconstructs the function of foundation as the legal instrument in achieving certain goals in social field, religion and humanity.

The application for founding foundation which has been fulfilling the formal requirements will get the status of legal body (cooperation) after having approved by the minister. On application using Chinese name, there will be a certain condition. Even though the formal requirements have been fulfilled, the application should ask for the recommendation from Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Institution for people unity establishment).

The policy of asking the recommendation from such institution is where as discriminative, since to in case other application using other languages (English, Japanese, Korean and Arabic) has never been asked such recommendation."

"ABSTRAKPerkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalandengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi,perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini jugadibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yangdikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanyapelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan danjuga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasamaantara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hakdan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahamihukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karenadihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksihukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengertihukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notarissebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantuagar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinanyang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa olehpihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notarisakan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha danumumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untukitulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yangmemintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dantidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggarperaturan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga aktaotentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentinganhukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. WalaupunUndang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan KodeEtik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuanserta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibanjabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapatNotaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-aktaotentik yang isinya saling bertentangan antara satu aktadengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulismenganalisa secara yuridis menggunakan data sekunderberupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus sertamewawancarai beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan,bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektifadalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakimpengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, danselanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugiantersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACTIndonesia business affairs has been developingrapidly these days, including development in theentrepreneurship sector, economic, trade and other businesssector. This rapid development is also accompanied by theforming of various government regulations in order toanticipate business violations, disputes and disagreement,to maintain harmony of cooperation among the partiesinvolved and to ensure the parties shall execute theirrights and obligations properly. To business practitionerswho do not have good knowledge regarding laws andregulations, things can be troublesome because in front ofthe law anyone is considered knowledgeable and an excuse ofnot knowing the law is not acceptable.Therefore,thepresence of notaries as public servants who areknowledgeable regarding laws will be a great help forbusiness practitioners to seek advice so that the businesscan be performed in accordance with laws, regulations andlicenses, and therefore the possibility of being sued byother party can be avoided. Consequently, public notarieswill have a very significant role especially to businessowners and to Indonesian economic growth ingeneral.Therefore, notaries must, in making authentic deedsfor those who require, be very cautious, thorough, stern,open, not taking side, take heed to moral standards, not toact against the laws, social norms and public order, sothat the authentic deed being made can preserve the legalinterest of the parties who have good intentions. Eventhough the Law of Notaries Number 30 of year 2004 andEthical Code of Notaries have been the legality base,reference and guidance in executing professional tasks andduty, nonetheless, in day to day practice we can still findcertain notaries who breach the rules, that is a Notary whoissued authentic deeds that contradictory to each other inits content. Through this thesis, writer is makinganalytical legal reviews using secondary data from books,articles, laws and regulations, and also by making someinterviews with several notaries, from which can beconcluded that an authentic deed which is not in compliancewith the objective requirement of the laws and regulationsshall be void, and must be solicited to the Judge of theDistrict Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done inaccordance to the decision of the"