Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Aos Kuswandi, author

Pelaksanaan fungsi legislatif DPRD Kota Bekasi : perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi legislatif dalam proses perumusan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2000 yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi. Pertanyaan tesis adalah: Bagaimanakah DPRD Kota Bekasi melaksanakan fungsi legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000? Variabel dalam penelitian ini adalah: variabel pengaruh, yaitu:...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T3577

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Widarsono, author

Pergeseran kekuasaan legislatif pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya dalam praktek ketatanegaraan periode 1999 sampai sengan 2001

Perubahan UUD 1945 telah memberikan pada DPR kekuasaan legislasi yang lebih tegas dan bukan sekedar hak. Secara kelembagaan kekuasaan legislatif ada pada 2 (dua) lembaga yaitu Presiden dan DPR, sebelum perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T9748

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salman Luthan, author

Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana

Kebijakan legislatif tentang kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan meliputi tiga unsur, yaitu dasar pembenaran kriminalisasi, kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi, dan gradasi keseriusan tindak pidana. Untuk mengetahui fenomena ketiga unsur kriminalisasi tersebut diteliti 17 macam undang-undang, khususnya aspek tindak pidananya. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi adalah kepentingan pembangunan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T3931

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marshall, Geoffrey, author

Parliamentary sovereignty and the Commonwealth

London: Oxford University Press, 1957

328.3 MAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Parliament and bureaucracy : parliamentary scrutiny of administration : prospects and problems in the 1980’s / edited by J.R. Nethercote

Sydney: Hale & Iremonger in association with the Australian Institute of Public Administration, 1982

328.94 PAR

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rachmanda Primayuda, author

Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: konseptualisasi arah kebijakan umum pengelolaan anggaran kunjungan kerja DPR RI = Committee for Internal Affairs of The Indonesian House of representatives: conceptualization of general policy direction financial arrangements of parliamentary working visits / Rachmanda Primayuda

ABSTRAK
DPR RI sebagai kekuasaan legislatif mengemban fungsi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kondisi ini disusun dengan sistematis oleh anggaran yang memadai dan organ yang mendukungnya. Badan Urusan Rumah Tangga merupakan alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menjamin fungsifungsi dewan tersebut berjalan dengan merencanakan dan mengontrol anggaran yang ditetapkan. Keduanya, diatur dalam arah kebijakan umum pengelolaan anggaran (AKUPA)....

2017

T49030

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wynes, W. Anstey, author

Legislative, executive and judicial powers in Australia

Sidney: Law Book Company, 1970

342.94 WYN l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Legislation in the USSR / edited, P.P Gureyev, P.I. Sedugin

Moscow: Progress Publishers, 1977

340.094 7 LEG

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wynes, W. Anstey, author

Legislative, Executive and judicial powers in Australia / W. Anstey Wynes

Sydney: The Law Book Company Limited, 1976

342.94 WYN l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zurn, Christopher F., author

Deliberative democracy and the institutions of judicial review

shows why a normative theory of the legitimacy of constutional review. he further argues that this function should be institutionalized in a complex, multilocation structure including not only independent contutional courts , but also legislative and executive self - review that will be enable interbranch consitutional dialogue and constitutional ...

Cambrigde : Cambrigde University Press , 2009

347.73 ZUR d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian