Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisrupsi digital, big data, serta revolusi industri 4.0 menjadi beberapa tantangan lingkungan stratejik bagi ASN Indonesia. ASN dituntut memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu yang lebih berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perubahan paradigma pengemabangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Paper ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengambilan data. Hasil analisis memberikan simpulan bahwa perubahan paradigma pengembangan kompetensi berbasis human capital mampu membawa beberapa manfaat antara lain penguatan pengembangan kompetensi non-klasikal, efisiensi anggaran diklat klasikal, pemenuhan hak minimal 20 jam pelajaran pegawai, serta menyokong perbaikan posisi indonesia dalam Government Effectiveness Index"

"ABSTRAKRevitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta dukungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberii dukungan administratif dan teknis operasional."

"ABSTRAKDiketahui bahwa penyakit diare terutama pada balita masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih, keadaan gizi balita, dan penyakit infeksi yang menyertai diare, serta masalah pendidikan dan keadaan sosio-ekonomi orang tua balita. Beberapa Cara untuk penyediaan air bersih sampai kerumah-rumah ialah antara lain dengan mengadakan sumur gali, sumur pompa tangan dan perpipaan. Di Kotamadya Bogor, walaupun ada Perusahaan Daerah Air Minum yang menyediakan air bersih untuk penduduk perkotaan dengan air ledeng, namun masih banyak masyarakat menggunakan sumur gali (sebanyak 8871 buah) sebagai sumber air minumnya karena tidak perlu membayar retribusi pada pemerintah daerah. Sedangkan cakupannya baru 49,7 % . Adanya cakupan yang rendah ini menunjukan adanya masalah yang berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen kegiatan kaporisasi.Bila manajemen kegiatan kaporisasi ini dapat diperbaiki tentu Baja cakupan penyediaan air bersih akan dapat lebih diperluas lagi dan diharapkan akan menberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam penekanan kasus diare di Kotamadya Bogor.Penelitian ini menggunakan pendekatan siklus pemecahan masalah (problem solving cycle), yakni memotret kegiatan manajemen saat ini dan kemudian membandingkannya dengan manajemen yang seharusnya. Bila ada terdapat kesenjangan manajemen baik dalam komponen input, proses ataupun output, maka akan dicarikan alternatif pemecahannya untuk disarankan kepada administrator kegiatan yang dalam hal ini ialah pihak petugas Dinas Kesehatan Dati II Kotamadya Bogor.Hasil temuan penelitian tahun 1992 yang diperoleh (cakupan sumur gall yang telah diberi kaporit) jauh lebih besar dari laporan evaluasi petugas. Namun pemahaman petugas dan masyarakat pengguna kaporit tentang manfaat kaporit masih belum optimal. Kesimpulannya ialah bahwa manajemen kegiatan kaporisasi di kotamadya Bogor masih lemah dan perlu ditingkatkan lagi.Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti perlu mengajukan saran kepada pihak Dinas kesehatan Dati II Kotamadya Bogor untuk perbaikan sebagai berikut:Agar kegiatan kaporisasi dapat didokumentasi dengan baik. Perlunya dilakukan pendidikan latihan sambil jalan (on the job trainning) bagi petugas yang terkait dalain pengelolaan kegiatan kaporisasi, yaitu sanitarian tingkat Dati II dan tingkat puskesmas.Pihak dinas Kesehatan Dati II Kotamadya Bogor harus mempertahankan keadaan peran serta masyarakat yang sudah tinggi ini dengan memberikan ganjaran misalnya berupa pemberian sertifikat atau pakaian seragam sebagai penghargaan.Pihak Dinas Kesehatan Dati II haruslah membuat fungsi pengawasan / pengendalian lebih efektif, dengan cara melakukan supervisi dan bimbingan teknis lebih sering.

---

ABSTRACT

One of the health problem in developing countries is diarrhea disease, especially in under-five children. This problem related to environment sanitation, water supply, under-five nutritional status, infectious diseases superimposed by diarrhea, and low education & socio-economic status. Water resources to houses can be from wells, pumps, and water pipe supply system. Although water pipe supply is exist in Kodya Bogor, but there are 6871 wells used by households in Kodya Bogor. The performance of the chlorination was only 49,7 % in 1982.

The low performance activity program is related to management of the activity. Improvement of many managerial aspects can improve the coverage of save water.

This research applied problem solving cycle approach, and to portrait current management and compare it to the actual situation. Any gap in input, process and output factors will then be discussed its problem. solving alternatives.

This study found that problem achievement in 1992 reported by health provider was much lower then proportion of households use chlorination for their wells (48,7 & versus 83 X). This can be explained that feedback mechanism need to be improved. Data showed that health center staff never reported their activities. Other possible explanation of the high coverage is the high participation of community through Posyandu activities.

Based on the results, this study proposed recommendations, as follows: Perfect documentation of chlorination activities.

District health office should provide on-the-job training to hygienist at district & sub district levels to improve their management skills & capacities.

District health office must maintain the current coverage and reach the unleash by giving the community cadres (Posyandu staff) incentives such as certificate or uniform as rewarding. District health office must do the controlling more effective by doing frequent and continuous supervisions."

"Mulai tahun 1998, Indonesia mengalami pergolakan politik secara dramatis dan juga terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah yang didominasi oleh militer berubah diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang sejak diberlakukannya otonomi daerah, mau tidak mau dipaksa oleh krisis untuk bersaing menghadapi persaingan ekonomi global, reformasi ekonomi berdasarkan pasar bebas AFTA. Dampaknya adalah pemerintah harus menerapkan kebijakan yang kondusif untuk persaingan. Masyarakat tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak dibarengi dengan terselenggaranya pemerintah yang efektif pula.TQM atau Manajemen Mutu Menyeluruh adalah suatu konsep memberikan penekanan kepuasan pelanggan, inovasi dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Studi kasus pada dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata mencoba memetakan satu proses bisnis yaitu pembuatan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) yang diberikan oleh dinas tersebut. Dalam proses sekarang (current) tampak ada prosedur yang tidak efektif. Dengan menggunakan elemen-elemen TQM (Manajemen Mutu Menyeluruh) dan menggunakan piranti lunak Igrafx penulis mencoba memperbaiki aliran proses bisnis pembuatan SIUI yang ada, dengan menghilangkan prosedur yang dianggap tidak efektif dan effisien menjadikan waktu dan biaya proses menjadi berkurang.

---

1998, Indonesia has faced political event dramatically and economic crisis. Since government administration dominated by military regime has been change to democratic faction.. The government has formed autonomy provinces, which were forced by crisis towards economic global competitive as well as economic reform base into AFTA free trade. To this impact government has to implement a policy, which is conducive for competition. This circumstance will not be effective unless government is conducting an effective administration. In this paper TQM is proposed to express Management Quality concept, which is emphasizing to customer satisfaction, innovation and sustainable improvement of public services. Writer tried to perform business mapping and business process for Business License (Surat Izin Usaha Industry). In which it is discovered lack of effective procedure and inefficient process performed by Industrial, Trade and Tourist office. Writer proposed to resolve the case of Business License by implementing TQM element and Igrafx software and develop flow chart in process of Business License. This aim is to eliminate ineffective and not efficient time and cost."

"ABSTRAKPada penyelenggaraan transportasi nasioanal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peranan pokok sebagai pengumpan feeder .Pengadaan Jasa Konsultansi merupakan salah satu bagian yang krusial dalam hubungan kerja unsur-unsur pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam proses pengadaan jasa konsultansi terhadapkinerja pengadaan jasa konsultansi dan kepuasan pengguna jasa yang ada di instruksi kerja proses pengadaan jasa konsultansi. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana risiko tertinggi terdapat pada proses pengendalian. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan prosedur dalam Instruksi Kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi.

---

ABSTRACTIn organizing the transport nasioanal , the Directorate General of Land Transportation has a fundamental role as a feeder. Procurement of Consultancy Services is a crucial part in the employment relationship elements of the construction work. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instructions Procurement Process Consultancy Services. The purpose of this study was to determine the most influential activities terhadapkinerja konsutansi procurement in the procurement process work instructions consulting services. This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the control process. Furthermore, the improvement of natural procedures Procurement Process Work Instruction Consulting Services."

"Tesis ini mengusulkan kerangka keamanan informasi untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan di Indonesia. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah telah diterapkan sejak tahun 2008 dan beralih ke sertifikasi berbasis komputer pada tahun 2015. Namun penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan masalah keamanan informasi yang perlu dibenahi seperti akses ilegal dan praktek perjokian melalui akses secara remote terhadap aplikasi ujian berbasis komputer. SMM yang ada saat ini belum memuat secara khusus tentang area keamanan informasi dalam proses sertifikasi PBJ. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sebuah kerangka kerja keamanan informasi yang komprehensif. Dalam studi ini, dilakukan perbandingan antara SMM Sertifikasi dengan Standar ISO 27001:2022 untuk mengembangkan kerangka khusus yang dapat diimplementasikan dalam pembaruan SMM Sertifikasi selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 kontrol pada ISO 27001:2022 yang sudah tertuang pada SMM Sertifikasi, 24 kontrol yang sudah diimplementasikan namun belum tertuang pada SMM Sertifikasi, 13 kontrol yang tidak perlu dimasukkan dalam SMM karena berada di luar kewenangan Direktorat Sertifikasi Profesi pada Lembaga XYZ, dan sebanyak 45 kontrol pada ISO 27001:2022 yang belum terdapat pada SMM Sertifikasi. Banyaknya kontrol yang tidak ada ini menjadi penyebab kurangnya keamanan informasi dan terjadinya masalah keamanan siber dalam pelaksanaan sertifikasi PBJ. Berdasarkan temuan ini, dikembangkan kerangka kerja khusus pada area keamanan informasi dalam pelaksanaan sertifikasi PBJ. Kerangka kerja yang direkomendasikan bertujuan untuk memfasilitasi penerapan keamanan informasi pada sertifikasi kompetensi PBJ oleh Lembaga XYZ sebagai lembaga pembuat regulasi dan pelaksana sistem sertifikasi pengadaan.......This thesis proposes an information security framework for Quality Management System (QMS) Competency Certification of Human Resources for Procurement in Indonesia. The Government's Goods/Services Procurement Certification (PBJ) has been implemented since 2008 and switched to computer-based certification in 2015. However, the use of information technology has created information security problems that need to be addressed, such as illegal access and the practice of jockeying through remote access to application-based exams. computer. The existing QMS does not specifically contain the area of information security in the PBJ certification process. To address this challenge, a comprehensive information security framework is needed. In this study, a comparison is made between Certification QMS and ISO Standard 27001:2022 to develop a specific framework that can be implemented in the next Certification QMS renewal. The results showed that there were 11 controls on ISO 27001:2022 that had been included in the QMS for Certification, 24 controls that had been implemented but not included in the QMS for Certification, 13 controls that did not need to be included in the QMS because they were outside the authority of the XYZ Institute, and as many as 45 controls on ISO 27001:2022 which are not yet available in the Certification QMS. The number of controls that do not exist is the cause of the lack of information security and the occurrence of cybersecurity problems in the implementation of PBJ certification. Based on these findings, a special framework was developed in the area of information security in implementing PBJ certification. The recommended framework aims to facilitate the implementation of information security in PBJ competency certification by XYZ institute as the regulatory body and implementer of the procurement certification system."

"Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk melihat praktik manajemen risiko kredit Koperasi X berdasarkan Grameen Bank dan efektivitas manajemen risiko Koperasi X berbasis RIMS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penulis melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi ke kantor cabang. Hasil penelitian menunjukkan manajemen risiko yang dilakukan oleh Koperasi X memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori Grameen Bank yang memiliki dampak positif dan negatif bagi Koperasi X. Efektivitas manajemen risiko yang dimiliki oleh Koperasi X mendapatkan level 2 yang berarti kurang efektif. Hal ini menandakan manajemen risiko yang sudah di rancangkan masih perlu beberapa perbaikan.......The aim of this thesis is to examine the practice of cooperative X credit risk management based on Grameen Bank and the effectiveness of RIMS-based Cooperative Risk Management. The authors performed interviews, documentation, and observations at the branch office for this qualitative study. The findings revealed that risk management crried out by Cooperative X has similirities and differences with the Grameen Bank theory which has poritive and negative impacts on Cooperative X. Cooperative X's risk management effectiveness receives a score of 2, indicating that it is repeatable and less effective at entering level 2. This indicates that the risk management that has been designed still needs some improvement."

"Penataan DKI Jakarta memerlukan perhatian, yang serius terutama untuk mengatasi masalah banjir. Normalisasi Waduk Pluit merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengatasi daerah banjir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya faktor-faktor yang mendukung seperti normalisasi dan gaya kepemimpinan, sementara yang menjadi faktor yang menghambat adalah kurang adanya dukungan publik terhadap implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit tersebut.

---

Setup requires the attention of Jakarta, which is particularly serious to solve the flooding problem. Normalization of reservoir is one of the major effort made by the government of Jakarta to resolve the flooding problem. This research aims to provide and overview regarding the implementation of a policy of normalization of reservoir Pluit in North Jakarta. As for the method used in the research was the qualitative method with the analysis in the descriptive. The research result reveal the existence of factor that support such as normalization and leadership style, while being a factor that hampers is a lack of public support towards the implementataion of the policies of normalization of the major reservoir."

"

 

Pada tahun 1998, 2000, dan 2002, Pemerintah Indonesia berunding di forum Paris Club untuk menyelesaikan masalah utang luar negerinya akibat krisis ekonomi 1998. Penelitian ini membahas bagaimana proses perundingan utang antara Indonesia dengan negara kreditur Paris Club . Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masalah utang luar negeri pada saat krisis 1998 dan bagaimana perundingan itu berlangsung dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah utang luar negeri pada krisis 1998 menjadi bermasalah karena dihantam oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, masalah pengelolaan utang luar negeri, dan besarnya beban utang. Untuk keluar dari masalah itu Pemerintah memutuskan untuk melakukan penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo di forum Paris Club. Perundingan utang pasca krisis diadakan hingga tiga kali. Adapun perundingan itu dikenal dengan perundingan Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Hal itu diharapkan agar dapat mengurangi tekanan APBN serta menghindari default yang nantinya akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

 

---

In 1998, 2000, and 2002, the Indonesian Government negotiated with the Paris Club forum to resolve its foreign debt problems due to the 1998 economic crisis. This research discusses the process of debt negotiations between Indonesia and the Paris Club creditor countries. The aim is to find out how is the problem of foreign debt during the 1998 crisis and how the negotiations took place. This research is using historical methods,  consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are foreign debt in the 1998 crisis became a problem because it was hit by a decline in the rupiah exchange rate to US dollar, foreign debt management problems, and the large of debt burden. To resolve those problems, the Indonesia Government decided to reschedule foreign debt due in the Paris Club forum. Debt negotiations after crisis 1998 were held three times. The negotiations are known as the Paris Club I, Paris Club II, and Paris Club III. The government of Indonesia expected to be able to reduce the pressure of the state budget and avoid defaults which would later have an impact on Indonesia's credibility in the eyes of the international community.

"

"Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.......This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia"