Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."

"ABSTRAKSetelah terjadi peristiwa 30 September 1965, Indonesia dilanda krisis politik dalam negeri. Pemerintahan sipil di bawah pimpinan Presiden Sukarno mengalami krisis kepercayaan karena tidak berhasil mengatasi masalah politik keterlibatn.n PKI dalam peristiwa 30 September 1965 dan inflasi yang tinggi. Sehingga timbul gejolak politik di masyarakat terutama di kalangan intelektual muda yang berbasis di civitas academica. Dalam keadaan_ demikian ABRI (TNI-AD) di bawah komando Suharto tampil ke panggung politik dan berhasil merebut opini publik akan pembaharuan politik yang akan dibawa oleh kepemimpinannya dalam Orde Baru. Di saat itulah muncul gagasan-gagasan dari berbagai kelompok pendukung Orde Baru, mengenai format politik yang tepat bagi Indonesia. Satu diantaranya yang me_nonjol dan sempat menimbulkan gejolak politik di dalam parlemen (DPRGR) adalah gagasan dwi partai yang diik_rarkan rakyat Jawa Barat. Berdasarkan pembagian Maurice Duverger dalam buku Political Parties ada tiga system kepartaian, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai. Setelah dianalis oleh kaum intelektual pembaharu yang banyak bermukim di Bandung, sistem dua partai dianggap lebih tepat bagi Indonesia yang sedang mencari format politik setelah pemerintahan Sukarno jatuh, karena sistem ini terbukti berjalan dengan baik di banyak negara Barat. Namun gagasan alternatif pembaharuan sistem kepartaian itu, tidak berjalan dengan mulus, bahkan kemudian di tinggalkan, dan baru muncul kembali nuansanya setelah situasi politik lebih stabil. Bagaimana gagasan ini lahir, berkembang dan ditinggalkan, merupakan bahasan yang menarik untuk melihat perjuangan dan sikap kritis intelektual muda Bandung menghadapi intrik politik nasional.

---

"

"ABSTRAKSepanjang masa pemerintahan Hindia Belanda masalah Islam merupa_kan persoalan sosial yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sebenarnya kurang menguasai masalah-masalah Islam oleh sebab itu mereka selalu kuatir terhadap kekuatan gerakan Islam. Mereka mempunyai pendapat bahwa golongan Islam selalu ingin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sehubungan dengan masalah itu saya terdorong untuk menulis skrip_si yang berjudul Partai Islam Indonesia (1938-1942), karena meskipun Partai ini adalah Partai Islam tetapi mempunyai haluan ko-operasi jadi tidak seperti partai Islam pada umumnya yang berhaluan non-kooperasi. Selain itu yang menarik perhatian saya adalah para anggota yang duduk di dalam kepengurusan Partai terdiri dari 2 golongan Islam, yang mendapat pendidikan Barat, dimana mereka itu semuanya dapat bersatu dalam PII. Di dalam studi sejarah masih sedikit sekali masalah mengenai PII ini dibahas., memang ada beberapa tulisan yang membahas mengenai PII teta_pi hanya dibahas secara sekilas lintas seperti misalnya yang ditulis oleh J.M. Pluvier, A.K. Pringgodigdo dan Deliar Noer. Jadi tidak secara _

---

"

"Gerakan Assat yang terjadi pada tahun 1956 adalah, merupkan suatu gerakan ekonomi bangsa Indonesia. Persoalan yang diabhas dalam tulisan ini adalah tentang kekhawatiran masyarakat Indonesia akan dominasi orang-orang Cina dalam perekonomian Indonesia. Keadaan ini kemudian mengilhami para pengusaha Indonesia untuk mencari jalan pemecahan bagi kesenjangan ekonomi yang ada, karena langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu maka dibentuk suatu organisasi sebagai wadah perjuangannya atau Badan Perjuangan KENSI. yang kemudian terkenal sebagai Gerakaan Assaat, yang diambil dari nama Mr. Assaat (Presiden RI pada masa RIS) sebagai orang yang dinilai sangat bersimpati terhadap penderitaan bangsanya. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh gerakan ini tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga tentang sikap hidup golongan Cina dalam masyarakat Indonesia yang cenderung eksklusif dan tidak memiliki rasa nasionalis Indonesia. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa walaupun Gerakan Assaat menyebabkan kekerasan terhadap golongan Cina, tetapi sebenarnya Gerakan Assaat bukanlah Gerakan Rasdiskriminasi sebagamana dituduhkan oleh golongan CIna, karena sebenarnya yang dikehendaki oleh gerakan ini bukanlah kekerasan, tetapi keseimbangan ekonomi dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dari golongan Cina terhadap bangsa Indonesia. Semua itu hanyalah merupakan ungkapan emosional masyarakat pribumi terhadap suatu golongan yang selama ini telah dinilai kurang mampu membaurkan diri dan mengancam eksistensinya, khususnya dalam dunia ekonomi."

"MAIIRUS ALI. Dinamika Nandlatul Ulama Menuju Partai Kebangkitan gsa:Telaah Pergerakan Organisasi Islam di Indonesia. (Dibawah bimbingan Juhdi rif, M.IIum. dan Hamdan Basyar, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2M ("