Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Mahkamah Peradilan Internasional

Jakarta: Kantor Penerangan PBB, [date of publication not identified]

R 341.552 Mah

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Komisi yudisial : Majalah media informasi hukum dan peradilan

Jakarta: Komisi yudisial republik Indonesia,

340 KOY

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Mohammad Daud Ali, author

Hukum islam dan peradilan agama (kumpulan tulisan)

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

297.4 MOH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Australian Indonesia : Korupsi dan Lembaga Peradilan di Indonesia

Australia: Crawford School of Economics and Government, 2008

AUI

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Defid Tri Rizky, author

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi (studi kasus perkara korupsi atas nama terdakwa Syarifuddin) = The reversal of the burden of proof system in handling corruption (case study : corruption cases on behalf of defendant syarifuddin)

Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan tentang sistem pembebanan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan sistem pembalikan beban pembuktian ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga permasalahan yang dikaji yaitu :...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30695

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tri Susanti, author

Analisis terhadap pidana denda dalam konsep rancangan KUHP sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (studi terhadap putusan pengadilan negeri di lingkungan pengadilan tinggi Yogyakarta) = An analysis of criminal fines in the concept of the draft criminal code as an alternative to criminal deprivation of freedom (study of the verdict of the district court within the high court of Yogyakarta)

Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30698

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Pergeseran wewenang peradilan tata usaha negara atas penetapan parpol peserta pemilu

JY 6:2 (2013) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian