Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas strategi kebijakan Indonesia terkait dengan implementasi ACFTA yang dimulai 1 Januari 2010 dan dampak perdagangan bebas tersebut terhadap perdagangan Tekstil dan produk Tekstil (TPT) Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Kesiapan pemerintah menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan strategi kebijakan yang telah dirumuskan. Penelitian memperlihatkan Indonesia belum siap khususnya industri termasuk ITPT yang masih terkendala kebijakan yang bersifat ekonomi biaya tinggi. Sehingga belum mampu meningkatkan daya saing berkompetisi dengan produk China yang murah. Dengan keunggulan komparatif tenaga murah yang dimiliki Indonesia dan China membuat pemerintah Indonesia merumuskan strategi kebijakan baik trade strategic maupun industrial policy yang mampu meningkatkan daya saing industri TPT dan tidak hanya sekedar kebijakan namun minim implementasi.

---

The focus of this study is the readiness of Indonesia government in facing ASEAN-China FTA by analyzing the policy strategic and the implication of that free trade to the Indonesia?s Textile and Apparel trade. This research was done by qualitatively in descriptive design. The research shows that Indonesia was not ready yet especially the competitiveness of industry to compete the cheaper products of China. The textile and apparel industry still face the high economic costs which decrease the competitiveness of industry. Both China and Indonesia has comparative advantage in cheaper labors, therefore the Indonesia government should to formulate the policy strategic in term of trade strategic and industrial policy which can improve the competitiveness of textile and apparel industry and should be effectively in its implementation."

"ABSTRAKMenurut Laporan Financial Action Task Force yang diterbitkan pada tahun 2008,?trade-based money laundering is defined as the process of disguising theproceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in anattempt to legitimise their illicit origins or finance their activities.?(diterjemahkan penulis sebagai berikut: ?perdagangan yang berbasis pencucianuang didefinisikan sebagai proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergeraknilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasiharta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.?) Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan peraturanperundangan di Indonesia di bidang pencucian uang (money laundering) terkaitperdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based money laundering) sertauntuk mengetahui prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucianuang (trade based money laundering) di Indonesia. Hasil dari penelitianmenunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengaturmengenai perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based moneylaundering) di Indonesia, terdapat celah atau kelemahan pada hukum formil yangdiatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

ABSTRACTAccording to Financial Action Task Force?s Report in 2008, ?trade-based moneylaundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and movingvalue through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicitorigins or finance their activities.? The purpose of this research is to identify andanalyze the indonesian money laundering regulations regarding trade-related moneylaundering and to understand the prospect of trade based money laundering preventionin Indonesia. This research is a normative research. This research shows that there is nospecific regulations regarding trade based money laundering in Indonesia, there is someloop hole in procedural law according to Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."