Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini membahas gejolak politik dan ekonomi di Prancis pasca krisis minyak yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada tahun 1967-1988 serta kebijakan nasionalisasi dan privatisasi yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Mitterand. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika yang disebabkan oleh krisis minyak mempengaruhi keadaan politik di Prancis dengan terbentuknya Pemerintahan Sosialis pertama di Prancis. Perubahan arus politik ini juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Mitterand. Setelah dianggap belum mampu mengatasi krisis ekonomi di Prancis, pada pemilihan legislatif tahun 1986, masyarakat memilih Jacques Chirac yang merupakan dari partai poros kanan untuk menjadi Perdana Menteri dan membuat Prancis masuk ke dalam era pemerintahan baru yaitu Pemerintahan Cohabitation. Dengan demikian tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada saat itu belum berkembang dikarenakan gejolak politik yang terjadi di Prancis dan lesunya perekonomian di Eropa. ......This article discusses the political and economic turmoil in France after the oil crisis that Occurred in Europe and America. The data used is the growth rate of labor productivity firms in France in 1967-1988 and the nationalization and privatization policies issued during Mitterand’s administration. The results of this study showed that the economic turmoil in Europe and America was caused by the oil crisis. This situation affects the political situation in France which is characterized by the formation of the first Socialist Government in France. These political mainstream changes also economic policy issued by the government of Mitterand. Considered not able to cope with the economic crisis in France, in the 1986 legislative elections, peoples in France choose Jacques Chirac is a party right shaft to become Prime Minister and make France enter into a new era of Cohabitation Governments. Chirac made an act of privatization that replaces the act of nasionalization. Thus the growth rate of labor productivity of companies in France at the time was not developed due to the political turmoil that occurred in France and the economic slowdown in Europe.

Abstrak :

Penelitian ini membahas diplomasi yang digunakan oleh Jepang dalam menghadapi kebangkitan dan dominasi kekuatan ekonomi Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara Myanmar. Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2012 hingga 2017; pada saat Myanmar mengalami proses reformasi dan Shinzo Abe naik menjadi perdana menteri Jepang. Konsep diplomasi publik dan triangular diplomacy digunakan untuk mengidentifikasi strategi dan diplomasi yang digunakan Jepang di Myanmar dengan menganalisa hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, dan perusahaan dengan perusahaan. Penelitian ini juga membahas pergerakan Tiongkok dan Jepang di Myanmar sebelum dan sesudah reformasi politik dan ekonomi Myanmar. Myanmar yang sebelumnya merupakan salah satu negara kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan di dunia, perlahan menanjak naik dan menjadi negara yang cukup potensial. Peningkatan yang dialami oleh Myanmar ini diawali oleh reformasi politik dan ekonomi di tubuh Myanmar. Tiongkok dan Jepang kemudian menggunakan Myanmar sebagai batu loncatan bagi mereka untuk menguasai kawasan Asia Tenggara. Namun Tiongkok yang sudah mendapatkan handicap awal di Myanmar, menjadikan Jepang harus bekerja ekstra dengan berbagai diplomasi dalam menempatkan pengaruhnya di Myanmar. Penelitian ini berargumen bahwa diplomasi yang digunakan Jepang belum mampu menghadapi dan menekan dominasi ekonomi Tiongkok di Myanmar.

 

---

This research explains Japan’s diplomacy in facing China’s economic rise and domination in the Southeast Asia region, especially in Myanmar. This research is focused on the 2012-2017 time period; when Myanmar was undergoing a reformation process and Shinzo Abe was made as the new Japan prime minister. The public diplomacy and triangular diplomacy concept is used to identify Japan’s strategy and diplomacy in Myanmar by analyzing the relations between government to government, government to corporate, and corporate to corporate. This research also explains China and Japan movements in Myanmar before and after the political and economic reformation. Myanmar which was one of the least developed countries in the Southeast Asia region, and even in the world, is slowly rising up and becomes quite a potential country. Myanmar’s improvement was started by the political and economic reformation in Myanmar’s body. China and Japan then use Myanmar as their stepping stone to conquer the Southeast Asia region. However, China has already had an early handicap in Myanmar, and this makes Japan works twice harder with various diplomacies in placing its influence in Myanmar. This research argues that Japan’s diplomacy has not yet able to face and contain China’s economic domination in Myanmar.

 

 

Abstrak :
ABSTRAK
Mengingat jumlah pertambahan penduduk Cina yang semakin meningkat, yang menjadikannya sebagai negara yang paling padat penduduknya di dunia, dan karena munculnya kekhawatiran pemerintah akan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi negara, maka dengan sekuat tenaga mereka memerangi jumlah pertambahan penduduknya itu. Meskipun KB pernah didengungkan pada tahun 1952, Baru tahun 1979 hal tersebut diperkeras dengan mengkampanyekan Satu Keluarga Satu Anak (yige hai zhihao). Untuk itu pemerintah pun membentuk pasukan yang diperintahkan untuk bergerak ke setiap pelosok. Di desa-desa, pasukan tersebut menuntut masyarakat untuk menggunakan berbagai alat kontrasepsi dan bahkan dengan cara memaksa mereka meminta para wanita yang sedang mengandung anak kedua atau anak selanjutnya untuk melakukan pengguguran. Imbalan atau tunjangan akan diberikan kepada siapa yang sudi melakukannya. Dari adanya kebijaksanaan ini timbul pula banyak dampak tersendiri di dalam masyarakat. Diantaranya adalah dengan, melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi mereka dan yang terutama adalah bayi perempuan, demi memiliki bayi lagi yang laki-laki. Perbuatan seperti itu adalah karena masih adanya tuntutan dalam masyarakat Cina untuk memiliki anak laki-laki. Akan tetapi sejauh itu pemerintah RRC menganggapnya sebagai sesuatu yang legal dan bagi para pelakunya pun tidak akan dituntut tindakan apapun.

---

Abstrak :
Beneath the present 'globalization of inequality' lies the current repitition on a planetary scale of the emancipation of business interests from all extant socio-cultural institutions of ethically inspired supervision and control and, consequently, the immunization of profit. The state is today less and less able, and willing to promise its subjects existential security. On the fears that saturate the present-day society, politicians as much as the consumer markets are eager to capitalize. The disastrous side-effects and 'collateral damages' of global laissez faire, cannot be effectively dealt with separately from the rest of the planet in one corner of the globe. 'Social state' is no longer viable, only a 'social planet' may take over the functions that the social states tried, with varying success, to perform. There are valid reasons to suppose that on a globalized planet on which the plight of everyone everywhere determines the plight of all the others while being determined by them, one can no longer assure and effectively protect democracy 'separately' - in isolation, in one country, or in a few selected countries only. The fare of freedom and democracy in each land is decided and settled on the global stage; and only onn that stage it can be defended with a realistic chance of a lasting success.

Abstrak :
Summary: Covering important subjects in energy economics, with particular attention paid to oil, natural gas, and nuclear energy, this book is suitable for undergraduate and/or graduate students, and for those with a serious interest in energy economics

Abstrak :
This article talks about creating political participating spaces for people as one of the requirements of participative democracy. There are four reasons of why people's spaces of participate democracy are needed, i.e.: the government cannot fulfill all of the people's needs, the government needs the mechanism of checks and balances, the need of solidarity and gaps limiting, and the possibility of creating social justice. The two proposed-conceps of political participating spaces are invited space and popular space. Both of the concepts are theoretically different, yet could be overlapped in their application. At last, there are three challenges towards creating participative democracy in Indonesia, i.e.: opening the information channel, making practical guide to the enhancement of people's involvement and establishing the understanding of politics and power.