Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Paulina Jemima Potty
"Berbagai model dan studi empiris mengenai fungsi investasi selama ini lebih banyak diterapkan untuk kasus negara-negara maju. Bahkan lebih sedikit lagi model investasi yang berusaha melihat hubungan antara investasi publik dan swasta. Maka skripsi ini bertujuan pertama, menerapkan dan menguji kesesuaian model investasi Neoklasik untuk kasus Indonesia. Kedua, memahami pola hubungan antara investasi publik dan swasta. Apakah selama ini investasi publik bersifat mensubstitusi (crowd out) atau melengkapi/komplementer (crowd in) investasi swasta. Untuk memperoleh jawaban atas kedua masalah tersebut maka dilakukan pengujian empirik atas suatu model investasi Neoklasik yang dikembangkan oleh Sundararajan dan Thakur. Model tersebut pada dasarnya berangkat dari cara pemikiran Neoklasik meski telah dimodifikasi dengan memasukkan unsur-unsur pandangan teori Akselerator. Metode pengujian menggunakan pendekatan ekonometTi khususnya teknik Seemingly Unrelated Regression (SUR). Uji model dilakukan dua kali dengan membedakan sektor publik atas sektor Pemerintahan Umum (PU) dan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bagian pertama (A) sektor publik diwakili oleh PU sendiri, sedarigkan di bagian kedua (B) sektor publik diwakili oleh PU dan BUMN sekaligus. Model yang dikembangkan dari prinsip Neoklasik ternyata memberikan hasil uji yang baik. Variabel investasi publik berdasarkan basil uji model tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat investasi swasta. Ini bukan berarti bahwa investasi publik tidak berperan terhadap investasi swasta Melainkan karena adanya pengaruh dua arah yang saling menetralisir satu sama lain. Di satu sisi keterbatasan sumber daya menyebabkan investasi publik seolah-olah menghambat investasi swasta, paling tidak dalam jangka pendek. Sementara di pihak lain investasi publik juga berpengaruh positif dengan cara meningkatkan permintaan terhadap output swasta Selain itu output yang dihasilkan sektor ini mutlak dibutuhkan sebagai salah satu input dalam kegiatan produksi swasta Apalagi jika investasi publik tersebut bergerak di bidang pengadaan public utilities, output semacam ini akan sangat meningkatkan efisiensi, dalam arti mengurangi biaya produksi per unit output. Sifat mendua arah seperti ini menyebabkan pengaruh investasi publik tidak satu kalipun signifikan dalam dua kali pengujian. Hasil analisa dinamis terhadap model mengungkapkan bahwa hipotesa crowding out effect tidak terbukti di bagian (A), sedangkan di bagian (B) efek substitusi nampak terjadi pada tahun pertama setelah dilakukannya investasi publik. Di tahun-tahun berikut dampak positif investasi publik telah berhasil meniadakan dampak negatif mula-mula. Hingga sejak tahun kedua dan seterusnya angka pen anda dinamik telah berubah menjadi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa efek substitusi hanya berlaku sementara saja dan untuk selanjutnya dampak neto yang ditimbulkan adalah positif. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai pembiayaan sektor publik. Mengingat bahwa investasi publik sangat positif menstimulasi investasi swasta, maka kebijakan perluasan investasi di sektor ini perlu ditingkatkan jika kita ingin meningkatkan target investasi swasta yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi investasi publik yang membutuhkan Skala dan biaya raksasa terbentur pada kendala di bidang pendanaan sehubungan dengan makin beratnya beban hutang luar negeri Indonesia Menghadapi pilihan sulit seperti ini, meski dengan menyadari dampak-dampak sampingan yang mungkin ditimbulkannya, swastanisasi secara hati-hati agaknya menjadi pilihan yang harus ditempuh. Berhati-hati claim arti memilih bidang mana yang dapat diswastakan, dibarengi upaya terus-menerus untuk menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku swasta untuk menimbun keuntungan super normal. Deregulasi harus ditunjang oleh perangkat hukum dan kesiapan aparat untuk mendeteksi dan menangkal perilaku swasta yang hanya bermotivasi mencari rente (rent seeking). Untuk itu harus dibentuk peraturan yang jelas mengenai pelarangan praktek-praktek monopoli dan tindakan dumping yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir ini untuk mencegah dirugikannya pengusaha nasional oleh pesaing luar negeri. Pendeknya fungsi pengawasan tetap harus dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan penyederhanaan peraturan di bidang perizinan dan pemecahan manajemen beberapa BUMN raksasa atas unit-unit regional yang lebih kecil, juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S19118
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Palit, Shepheard Eduard
"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat struktur modal optimal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Aplikasi metode panel threshold regression diterapkan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2007-2011. Penelitian ini menggunakan return on equity (ROE) sebagai proxy dari nilai perusahaan dan debt to asset ratio (DAR) sebagai proxy struktur modal.
Hasil empiris mengindikasikan bahwa terdapat single-threshold effect antara struktur modal dan nilai perusahaan. Koefisien bernilai positif ketika DAR di bawah 17% yang mengimplikasikan bahwa struktur modal dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, hasil lain juga menyatakan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara DAR dan ROE ketika DAR di atas 17%, hal ini mengimplikasikan bahwa struktur modal tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur modal yang optimal dalam memaksimumkan nilai perusahaaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI adalah di bawah 17%.
......This research aimed to investigates whether there is an optimal capital structure that can maximize firm value. Panel threshold regression model is applied to test the panel threshold effect of capital structure on firm value among Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange from 2007 to 2011. This study uses return on equity (ROE) as a proxy for firm value and debt-to-asset ratio (DAR) as a proxy for capital structure.
The empirical results indicate that there is a single-threshold effect between capital structure and firm value. Coefficient is positive when the DAR is less than 17% which implies that the capital structure to enhance firm value. The other result stated that there was no significant relationship between DAR and ROE, when DAR more than 17%, this implies that the capital structure does not affect firm value. Thus it can be concluded that an optimal capital structure to maximize firm value in the Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange is less than 17%."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46613
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Rami Ramdana
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara investasi publik dan investasi swasta di Indonesia. Dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 1990-2017 dan metode estimasi ARDL, menunjukkan hubungan negatif dan signifikan di jangka pendek crowding-out . Hal itu menunjukkan hubungan hubungan substitusi dan investasi publik belum mampu menstimulus investasi swasta. terdapat dua hal utama yang menjadi faktor pendorong efek crowding-out, keterbatasan pendanaan untuk investasi publik dan rendahnya kualitas belanja publik di Indonesia. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan efek crowding-out yang lebih besar di periode 1990-2002 dibanding periode 2003-2017. Efek crowding-out lebih besar di periode Orde Baru dan Awal Reformasi karena penurunan kapasitas pendanaan untuk investasi, belum berkembangnya pasar finansial, dan kebijakan fiskal yang tidak transparan dan hati-hati.

ABSTRACT<>br>
The purpose of this research is to examine the relationship between public and private investment. Using quarterly data from 1990 2017 and the ARDL estimation method, the results shows a negative and significant relationship in the short term crowding out . The relationship shows substitution relations and public investment has not been able to stimulate private investment. There are two main factors driving the crowding out effect, the limited funding capacity to finance the public investment and the low quality of investment spending in Indonesia. Therefore, the study also shows a greater crowding out effect in the period 1990 2002 than the period 2003 2017. The crowding out effect is greater in the New 1990 2002 periods because declining funding capacity for investment, undeveloped financial markets, and fiscal policies that have not been transparent and prudent. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Istudiyanti Priatmi
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai dana
investasi khusus yang dimiliki pemerintah pusat, dibentuk untuk tujuan-tujuan
makroekonomi. SWF mengelola aset untuk mencapai tujuan financial dan
melaksanakan serangkaian strategi penanaman modal yang meliputi investasi aset
keuangan di luar negeri. Santiago Principles yang difasilitasi dan didukung IMF
pada bulan Oktober 2008 telah berhasil merumuskan arahan bagi negara-negara
peserta IMF yang telah memiliki SWF yaitu Generally Accepted principles and
Practices (GAPP). Kajian penelitian dalam perspeltif Hukum Ekonomi
lntemasional -

ABSTRACT
This thesis studies the SWFs which are defined as special purpose investment
funds or arangements, owned by the general government. Created by the
general govemment for macroeconomic purposes. SWFs hold, manage, or
administer assets to achieve financial objectives, and employ a set of investment
strategies, which include investing in foreign financial assets. Santiago principles
facilitated and supported by IMF in October 2008 has succeeded in identif,ing
and drafting a set of Generally Accepted Principles and practices (GApp). ihi;
subject is studied in Intemational Economic Law's perspective."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vicky Darmawan A.P.
"Tesis ini membahas terkait prinsip business judgement rule yang akan memberi perlindungan hukum pimpinan/direksi Operator Investasi Pemerintah dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah merupakan hal yang baru yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (PP No. 63/2019), yang secara operasional dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dalam menjalankan Investasi Pemerintah, OIP berpotensi menghadapi risiko investasi. untuk melindungi pimpinan/direksi OIP dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut, PP No.63/2019 mengadopsi prinsip business judgement rule. Namun di kalangan aparat penegak hukum maupun hakim prinsip ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut dapat menghambat tugas OIP dalam melaksanakan tugas Investasi Pemerintah, karena dibayangi ketakutan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara normatif PP No.63/2019 yang mengadopsi prinsip business judgement rule seharusnya mampu memberi perlindungan hukum bagi pimpinan/direksi OIP. Penulis menyarankan agar perlindungan hukum tersebut lebih optimal, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengatur Investasi Pemerintah dalam bentuk undang-undang; 2) menegaskan dalam regulasi bahwa Investasi Pemerintah masuk ke dalam ranah keuangan privat (untuk mencegah aparat penegak hukum mudah mengkaitkan kerugian investasi dengan kerugian keuangan negara);  dan 3) mensosialisasikan business judgement rule di kalangan aparat penegak hukum dan hakim agar memiliki kesamaan pemahaman.
......This thesis discusses the principles of business judgment rule that will provide legal protection for the leaders/directors of Government Investment Operators in the implementation of Government Investments. Government Investment is a new thing implemented in Indonesia based on Government Regulation Number 63 of 2019 concerning Government Investment (Government Regulation No. 63/2019), which is operationally implemented by Government Investment Operators. In carrying out Government Investment, Government Investment Operators faces investment risk. In order to protect the Government Investment Operators leaders/directors from legal liability for these losses, Government Regulation No. 63/2019 applies the business judgment rule principle. However, among law enforcement officers and judges this principle has not been fully implemented. This can hinder Government Investment Operators 's task in carrying out Government Investment duties, because it is overshadowed by the fear of legal liability in the event of a loss. This study uses a normative juridical method, where the author reviews the primary legal materials in the form of statutory regulations and judges' decisions. From this research, it can be said that normatively Government Regulation No. 63/2019 which applies the business judgment rule principle should be able to provide legal protection for Government Investment Operators leaders/directors. The author suggests that the legal protection is more optimal, it is necessary to do the following things: 1) regulate Government Investment in the form of a law; 2) it is stated in the financial regulations that Government Investment enters the private sphere (to prevent law enforcement officers from easily linking investment losses with state financial losses); and 3) socializing the business judgment rule among law enforcement officers and judges in order to have a common understanding."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bennett, James T.
"This book is a sweeping survey of the literature in the field, the history of such subsidies, the politics of stadium construction and franchise movement, and the prospects for a re‑priva ti zation of ballpark and stadium financing. It ties together disparate strands in a fascinating story, examining the often colorful cases through which governments became involved in sports.
"
New York: Springer, 2012
e20401229
eBooks  Universitas Indonesia Library