Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dalam dekade belakangan ini melaju pesat. Keadaan ini tidak diikuti oleh kemampuan kota untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Manifestasi yang segera tampak dari situasi ini adalah bertambahnya para pekerja yang bekerja di sektor informal. Penanganan pemerintah terhadap sektor ini ternyata bersifat mendua. Di satu pihat pemerintah memuji kreativitas para pekerja sektor informal, tetapi di lain pihak, kurang melindungi keberadaan sektor ini dengan membatasi ruang geraknya. Situasi semacam ini akan segara menimbulkan asumsi bahwa para pekerja sektor informal memendam potensi untuk mengadakan gerakan politik radikal. Namun kenyataanya, gerakan politik radikal ini jarang terjadi. Penelitian ini hendak mencari jawab mengapa gerakan politik radikal jarang dilakukan oleh para pekerja sektor informal meskipun pada kenyataannya mereka ini menghadapi pembatasan ruang gerak dalam melakukan pekerjaannya. Jawaban pertanyaan itu dapat ditinjau dari orientasi politik para pekerja sektor informal. Orientasi politik dalam pengertian ini adalah struktur mental seseorang yang berupa kesiapan untuk memberi respon terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik ini dapat dipilah menjadi tiga komponen yaitu kognitif yang berisi kepercayaan, afektif berisi perasaan dan evaluatif yang berisi penilaian terhadap obyek-obyek di dalam sistem politik. Masing-masing komponen tersebut berisi tiga sifat yaitu konformis, apatis, dan skeptis. Sifat konformis mempunyai makna adanya tanggapan yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sifat apatis menunjukkan tidak ada tanggapan terhadap sistem politik dan sikap skeptis mempunyai arti bahwa tanggapan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem politik. Ada dua hipotesa yang diajukan dalam konteks penelitian ini. Pertama semakin tinggi status sosial ekonomi akan membentuk orientasi politik yang sesuai dengan sistem politik. Yang kedua, peranan agen-agen sosialisasi politik juga akan berpengaruh terhadap kesejajaran orientasi politik dnegan sistem politik. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangkrah Kotamadya Surakarta. Kota Surakarta dipilih berdasarkan faktor bahwa kota ini secara historis mengandung potensi konflik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik. Kelurahan Sangkrah dipilih karena keluarahan ini merupakan kelurahan terpadat penduduknya dan paling banyak warganya bekerja di sektor informal. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian nesar responden mempunyai orientasi politik konformis yaitu orientasi politik yang sesuai serta , mendukung sistem politik yang berlaku. Atas dasar hal ini, sangat beralasan bahwa para pekerja sektor informal jarang melakukan gerakan politik radikal. Disamping itu, tiadanya geraka politik radikal juga diakibatkan karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bukanlah kelompok yang teroganisir. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal dan tingginya mobilitas pekerja sektor informal baik ditinjau dari segi pekerjaan maupundari segi tempat berusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai orientasi politik konformis. Selain itu, campur tangan pemerintah terhadap agen-agen sosialisasi politik dapat membentuk orientasi politik yang bersifat konformis.

Abstrak :
Artikel ini akan membahas mengenai bentuk reposisi dan pembenahan citra yang dilakukan oleh ABRI pada masa reformasi (1999-2000). Penulisan ditujukan untuk mengetahui kebijakan dan kronologis penghapusan peran sosial-politik ABRI serta kembalinya ABRI sebagai lembaga pertahanan melalui rangkaian publikasi media surat kabar sezaman. Penulis menganalisis rangkaian peristiwa pembenahan yang ABRI lakukan melalui publikasi Paradigma Baru dan penerapan Reformasi Internal. Penulisan akan berfokus pada penerapan kebijakan Reformasi Internal dan dampaknya bagi pemulihan citra ABRI di masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penulis kemudian melakukan kajian terhadap literatur dan arsip terkait serta surat kabar sezaman yang disusun menjadi narasi penulisan sejarah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan Reformasi Internal dan Paradigma Baru TNI berfokus pada redefinisi, reorganisasi dan reaktualisasi TNI sebagai lembaga pertahanan keamanan bangsa dan Upaya TNI dalam menghapus peran sosial-politiknya. Penulisan akan berfokus pada rangkaian Reformasi Internal dan publikasinya melalui surat kabar dalam rangka penyebaran pemahaman Paradigma Baru dan perubahan fungsi TNI sebagai pertahanan keamanan masyarakat. ......This article will discuss the form of image repositioning and improvement carried out by ABRI during the reform period (1999-2000). The research is aimed at knowing the policy and chronology of the elimination of ABRI's socio-political role and the return of ABRI as a defense institution through a series of contemporary newspaper media publications. The researcher analyzed the series of reforms carried out by ABRI through the publication of the New Paradigm and the implementation of Internal Reform. The research will focus on implementing the Internal Reform policy and its impact on restoring ABRI's image in Indonesian society. The method used in this study uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics, verification, interpretation and historiography. The researcher then conducted a study of related literature and archives as well as contemporary newspapers which were compiled into historical research narratives. The results of this study indicate that the implementation of Internal Reform and the New Paradigm of the TNI focuses on the redefinition, reorganization and re-actualization of the TNI as a national defense and security institution and the efforts of the TNI in eliminating its socio-political role. This research will focus on the Internal Reform series and its publication in newspapers in the context of disseminating understanding of the New Paradigm and changing the TNI's function as a defense of community security.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji sebuah film dari Lebanon berjudul Ghada el Eid karya Lucien Bourjeily yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang jamuan makan siang sebuah keluarga yang dialog dalam adegan-adegan film tersebut merefleksikan situasi faktual sosial-politik di negara Lebanon. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur dalam film Ghada el Eid yang mengandung kritik sosial terhadap kondisi sosial-politik Lebanon. Teori strukturalisme dan teori kritik sosial digunakan dalam penelitian ini untuk memaparkan kritik sosial yang terdapat dalam struktur film Ghada el Eid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dikaji dengan pendekatan analisis struktural-politis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa film Ghada el Eid merupakan sebuah autokritik yang disampaikan oleh Bourjeily terhadap permasalahan sosial-politik yang terjadi di Lebanon. Kritik sosial yang tergambar dalam film ini di antaranya adalah praktik jual-beli suara menjelang pemilihan umum, sektarian dalam masyarakat Lebanon, emigrasi di kalangan pemuda, dan kekerasan terhadap asisten rumah tangga imigran di Lebanon. ......This study examines a Lebanese film entitled Ghada el Eid by Lucien Bourjeily which was released in 2017. This film tells the story of a family luncheon whose dialogue in the film's scenes reflects the socio-political factual situation in Lebanon. This study aims to describe the elements of the film which contain social criticism of Lebanon’s socio-political conditions. Structuralism theory and social criticism theory are used in this study to describe social criticism contained in the structure of Ghada el Eid. This study uses a qualitative descriptive research method and structural-political analysis approach. The results of this study found that the film Ghada el Eid is an autocritic presented by Bourjeily towards the socio-political problems that occur in Lebanon. The social criticisms depicted in this film include the practice of vote buying near the general election, sectarianism in Lebanese society, emigration among the youth, and violence against migrant domestic workers in Lebanon.

Abstrak :
dalam sastra sebuah novel adalah suatu ketegangan antara kenyataan dan rekaan. begitu pula novel titik balik kesunyian karya Ilham Zoebazary. peristiwa nyata yang terjadi pasca-kemerdekaan,orde lama,orde baru, meliputi periode tahun 1948-1970 an ini membentang sepanjang cerita. novel ini menarik dikaji karena novel ini mampu menukilkan refleksi sejarah di Indonesia pada tahunnya. penelitian ini mendeskripsikan sejarah di Indonesia yang terefleksikan dalam novel Titik Balik Kesunyian (TBK) berikut nilai-nilai sosial-politik yang terdapat dalam novel tersebut meliputi nilai kelaurga, masyarakat, cinta kasih, dan sosial-politik novel Titik Balik Kesunyian karya Ilham Zoebazary merupakan novel berlatar depan peristiwa G 30 September 1965. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra dan menggunakan teori mimetik.

Abstrak :
Informasi dan teknologi komunikasi seringkali dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya globalisasi, Internet merupakan salah satu bukti kongkrit dari fenomena ini. Internet menjadi bentuk teknologi informasi yang sangat modern, pesat perkembangannya, tersebar secara luas, dan signifikan. Namun dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, teryata internet juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dan sebagaimana negara di belahan dunia lainnya, perkembangan internet di Cina Juga sangatlah pesat. Cina mengalami apa yang dinamakan paradoks modern. Di satu sisi pemerintah memahami bahwa teknologi informasi adalah mesin menuju ekonomi global, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina akan sangat tergantung dengan upaya untuk mengintegrasikan Cins dengan Infrastruktur informasi global. Namun di satu sisi, berbagai peristiwa telah membuktikan bahwa internet berkembang menjadi sarana komunikasi bagi kelompok oposisi yang menentang pemerintah, salah satu contoh kongkritnya adalah Falingong Bahkan berbagai kelompok pendukung hak asasi manusia, baik dalam peristiwa Tiananmen maupun Tibet, seringkali memanfaatkan media internet ini untuk menyebarluaskan ide-ide mereka dan menjaring massa dan dukungan. Yang menarik, seolah mengesampingkan berbagai dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik, pemerintah Cina pada saat bersamaan mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan internet dan mendorong penggunaan internet di semua sektor kehidupan, khususnya ekonomi. Pemerintah secara proaktif berinisiatif mengembangkan infrastruktur internet, meskipun dengan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pemerintah Cina mengambil kebijakan yang mendorong pengembangan intermet di Cina? Apakah faktor-faktor yang melatarbelakanginya? Fenomena ini tentunya sangat menarik dibahas dalam kajian hubungan internasional. Karena sebagai negara yang memiliki karakteristik yang sangat khas, fenomena internet menjadi sebuah kasus yang dapat menggambarkan reaksi pemerintah Cina terhadap sistem internasional secara keseluruhan. Alat untuk menganalisa adalah beberapa kerangka pemikiran yang diantaranya pemikiran tentang pentingnya informasi dalam kepentingan ekonomi, pemikiran Peter F Drunken dalam teori ckonomi baru, pemikiran tentang e-commerce, pemikiran dari Michael Foucault yang mengembangkan ide Jeremy Bentham tentang panoptikon, dan pemikiran fungsi kontrol yang dikemukakan olch Lawrence Lessig Adapun faktor yang meriyebabkan pemerintah Cina mendorong pengembangan internet dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perkembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai infrastruktur internet, akan mendorong kompetituf dan pendapatan ekonomi yang lebih baik bagi perekonomian Cina. Kedua, bahwa justru dengan mendukung penggunaan internet tersebut, pemerintah Cina dapat menerapkan kontrol yang lebih luas sesuai dengan konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Kontrol ini dapat dilihat dalam hukum dan peraturan yang dijalankan, arsitektur yang dibentuk, norma sosial yang berkembang, dan mekanisme pasar yang ada. Kedua elenmen ini saling mempengaruhi dan tarik menarik satu dengan lainnya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan modemisasi teknologi Informasi. Namun disisi lain modernisasi teknologi ini berpotensi untuk mengesampingkan kontrol politik. Oleh karena itu pemerintah Cina kemudian justru menggunakan internet sebagai media dan sarana untuk mengontrol masyarakat pengguna internet di Cina. ......Information and communication technology is often considered a driving factor for globalization, the Internet is one concrete proof of this phenomenon. The internet is a very modern form of information technology, rapidly developing, widely spread and significant. However, behind the various conveniences offered by the internet, it turns out that the internet also brings various negative impacts. One of them is disrupting social and political stability. And like countries in other parts of the world, internet development in China is also very rapid. China is experiencing what is called a modern paradox. On the one hand, the government understands that information technology is the engine for the global economy, so China's economic growth will depend heavily on efforts to integrate China with the global information infrastructure. However, on the one hand, various events have proven that the internet has developed into a means of communication for opposition groups opposing the government, one concrete example of which is Falingong In fact, various groups supporting human rights, both in the Tiananmen and Tibet incidents, often use this internet medium to disseminate their ideas and gain mass support. What is interesting, as if to put aside the various negative impacts on social and political stability, the Chinese government at the same time encourages its people to take advantage of the internet and encourages internet use in all sectors of life, especially the economy. The government has proactively taken the initiative to develop internet infrastructure, although at a significant cost. The question then is why did the Chinese government adopt policies that encourage internet development in China? What are the factors behind it? This phenomenon is certainly very interesting to discuss in the study of international relations. Because as a country that has very distinctive characteristics, the internet phenomenon is a case that can illustrate the Chinese government's reaction to the international system as a whole. The tools for analysis are several frameworks of thought, including thoughts about the importance of information in economic interests, Peter F Drunken's thoughts in new economic theory, thoughts about e-commerce, thoughts from Michael Foucault who developed Jeremy Bentham's idea of ​​the panopticon, and the control function thought put forward by Lawrence Lessig. The factors that cause the Chinese government to encourage internet development are influenced by various factors. First, development information technology infrastructure as internet infrastructure, will encourage better competitiveness and economic income for the Chinese economy. Second, that precisely by supporting internet use, the Chinese government can implement broader controls in accordance with the panopticon concept put forward by Jeremy Bentham. This control can be seen in the laws and regulations that are implemented, the architecture that is formed, the social norms that develop, and the existing market mechanisms. These two elements influence each other and attract each other. On the one hand, economic growth requires modernization of information technology. However, on the other hand, this technological modernization has the potential to override political control. Therefore, the Chinese government then actually used the internet as a medium and means to control the internet user community in China.