Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang.

Abstrak :
Skripsi yang berjudul Fenomena Shoushika dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Jepang Dewasa Ini mengemukakan permasalahan tentang semakin sedikitnya jumlah populasi anak-anak yang ada di Jepang sekarang ini, akibat terus menurunnya tingkat kelahiran. Fenomena rendahnya jumlah anak di Jepang ini, dikenal dengan istilah shoushika. Sejak Perang Dunia ll, jumlah rata-rata kelahiran di Jepang telah mengalami pasang surut, namun sejak tahun 1975 rata-rata tingkat kelahiran anak di Jepang terus menurun dengan stabil dan tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2003 ini. Dengan menurunnya rata-rata kelahiran, berarti jumlah populasi anak-anak berkurang, dan hal ini mengakibatkan terus berkurangnya jumlah populasi usia produktif, yang berarti bahwa jumlah sumber daya manusia di Jepang pun mengalami penurunan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor penyebab dari semakin berkembangnya fenomena shoushika serta pengaruh yang ditimbulkannya. Perubahan Cara pandang generasi muda Jepang sekarang ini, khususnya kaum wanita, dalam menilai pernikahan, keluarga, dan anak, merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan shoushika. Wanita Jepang saat ini, khususnya, sudah tidak melihat pernikahan. sebagai suatu keharusan, melainkan sebagai suatu pilihan hidup, sehingga mereka bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal ini dikarenakan kesulitan yang dihadapi oleh wanita-wanita Jepang yang ingin berkarir dan juga berkeluarga untuk menjalankan keduanya secara bersamaan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya shoushika, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jepang, cara hidup dan kemakmuran bangsa Jepang juga mengalami perubahan. Sedangkan, pengaruh yang ditimbulkan oleh semakin berkembangnya shoushika, tidak hanya dalam segi kependudukan, tetapi juga mempengaruhi segi Ekonomi, pendidikan, social, dan berbagai segi kehidupan masyarakat Jepang, dan juga jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, fenomena shoushika yang ada dalam masyarakat Jepang sekarang ini, merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup serta keberadaan bangsa Jepang di masa depan. Semakin menurunnya jumlah kelahiran dan jumlah populasi anak-anak di Jepang, akan menjadikan bangsa Jepang sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari generasi yang semakin menua, tanpa kehadiran anak_anak sebagai tulang punggung pembangunan dalam usaha mencapai kemakmuran.

Abstrak :
Otaku mengacu pada orang-orang yang tenggelam pada sekelompok subkultur yang saling sangat berkaitan satu sama lain, seperti komik, anime, game, PC, science fiction (tema perang luar angkasa dalam anime, komik, dll), tokusatsu (tema kepahlawanan dalam film yang diperankan oleh manusia), figure (patung kecil dari tokoh suatu anime), dan lain sebagainya (Azuma Hiroki). Subkultur sendiri memiliki makna sebagai sebuah cabang kebudayaan atau kebudayaan cabang yang memiliki nilai dan norma yang khas, yang berbeda dengan masyarakat dominan. Parameter sebuah kebudayaan untuk dapat digolongkan sebagai subkultur adalah memiliki otonomi namun tetap memiliki ketergantungan, serta memiliki karya yang merupakan hasil dari pengekspresian diri (Ina Masato). Seseorang akan dapat dikatakan sebagai seorang otaku apabila orang tersebut menggemari subkultur-subkultur Jepang seperti anime, komik, dsb secara mendalam dalam kehidupan mereka. Bahkan kegemaran mereka yang berlebihan terhadap hal-hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan masyarakat sekitarnya. Tingginya intensitas seorang otaku melakukan berbagai kegiatan mereka menyebabkan semakin minimnya komunikasi mereka dengan masyarakat sekitar, bahkan keluarga mereka. Seperti masyarakat pada umumnya, otaku bekerja dan mencari nafkah, tetapi sebagian besar panghasilannya dihabiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan otakunya. Kegiatan otaku antara lain, berburu barang koleksi yang berkaitan dengan kegemaran mereka, chatting di Internet dengan teman-teman dunia mayanya, mengunjungi maid cafe (kafe dengan pelayanan yang unik), menghadiri komike (comic market), dan lain sebagainya. Otaku sering melakukan kegiatan-kegiatan otakunya di Akihabara, di Tokyo. Dalam kaitannya dengan subkultur Jepang seperti anima, komik, dsb, otaku berperan sebagai penggemar subkultur-subukltur tersebut. Akan tetapi, dengan melihat parameter sebuah kebudayaan yang digolongkan ke dalam subkultur, pada perkembangannya, otaku dapat juga disebut sebagai subkultur Jepang itu sendiri. Karena otaku terbebas dari sistem masyarakat yang berlaku dominan dengan memisahkan diri mereka dari masyarakat. Tetapi otaku masih tetap tergantung pada sistem ekonomi, karena mereka membutuhkan uang untuk melakukan kegiatan mereka. Selain itu otaku juga menghasilkan karya yang berupa pengekspresian diri mereka, karena tidak sedikit otaku yang membuat anima atau komik yang terkenal di Jepang.

Abstrak :
Kebijakan yang proactive membuat Jepang ikut berkontribusi dalam kestabilan dunia. Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik yang saat ini belum menemukan solusinya. Jepang berkontribusi dengan memberikan bantuan ke Palestina melalui Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD). CEAPAD merupakan kerangka kerjasama yang diinisiasi oleh Jepang dan mengajak negara-negara Asia Timur untuk membantu Palestina dan memperkuat hubungan antara negara-negara di Asia Timur. Negara yang tergabung dalam CEAPAD bekerjasama dengan memberikan bantuan teknis kepada Palestina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep kebijakan luar negeri, bantuan luar neger, serta konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur dan wawancara dengan Duta Besar Palestina di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan Jepang ke Palestina berperan sebagai pelindung kepentingan nasionalnya. Selain itu bantuan yang diberikan hanya sebatas bantuan finansial, teknis maupun pengembangan negara karena bantuan yang diberikan tersebut tidak akan berselisih dengan politik Amerika di kawasan konflik tersebut. Bantuan Jepang melalui kerangka CEAPAD juga menjadi sarana Jepang dalam mencapai kepentingan-kepentingan negaranya yaitu pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara serta memperlihatkan keaktifan Jepang dalam konflik internasional.

---

This thesis deal with the Japanese perspective to providing assistance to Palestine. Particular emphasis placed on Japans government initiative in providing assistance to Palestine under the Cooperation among East Asian countries for Palestinian Development (CEAPAD) scheme. This study uses qualitative methods and four of the most prominent concepts in this thesis are foreign policy, foreign aid, soft power, and constructivism. Sources in this thesis were basesd on data collection from university libraries in Jakarta. Literature and materials such as books, journals, magazines and newspaper which are published in Indonesian and in english were used in order that the historical method of organizing the data may be achieved. The findings of this study indicate that Japan basically aims to provide assistance to Palestine in order to protect her national interests. i.e. to protect a stronger informal foundation for its already large economic presence built up since 1970s. Moreover the Japanese assistance to Palestine is only limited to financial, technical cooperation and grant aid. Japanese assistance through CEAPAD is also as a tool to achieve japans national interest, especially in Asia.