Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Christine S.T. Kansil, author

Menghitung sendiri angka kredit untuk dosen dan guru: berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 59/Menpan/1987, dan Nomor 26/Menpan/1989

Jakarta: Bumi Aksara, 1990

351.1 KAN m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Indah Anggraini Wijaya, author

SBKRI Pasca Uu No.12/2006 : Kebijakan dan Praktiknya terhadap Kelompok Etnis Tionghoa (2007-2023) = SBKRI Post Law No.12/2006: Policies and Practices Toward Chinese Ethnic Groups (2007-2023)

Penelitian ini membahas tentang kebijakan mengenai SBKRI dan praktik yang dilakukan oleh para aparatur penyelenggara negara terhadap kelompok etnis Tionghoa, pasca diberlakukannya UU No.12 Tahun 2006, dimana didalamnya menyebutkan bahwa persyaratan SBKRI telah ditiadakan. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perilaku yang bersifat diskriminatif, dengan memberlakukan persyaratan SBKRI dalam mengurus...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Sipayung, Paulus J. J., author

Mencegah pejabat tata usaha negara sebagai tergugat dalam peradilan tata usaha negara analisis hukum dan peraturan perundang-undangan

ABSTRAK
Pencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Pengadilan tata Usaha Negara agar tidak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan tata Usaha negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya,...

1994

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Hendrika, author

Kedudukan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam putusan pengadilan tata usaha negara

Tesis ini membahas mengenai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tercantum didalam sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena adanya pihak lain yang menggugat sertifikat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut karena pihak tersebut adalah pemilik hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26164

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mohamad Hanibaldi, author

Kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu no.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara setelah berlakunya uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah = District authority in the management of mineral and coal mining under law no 4 years 2009 on mineral and coal mining after enactment of law no 23 year 2014 on regional government

Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S59328

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library