Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research is aimed to investigate the relationship of tax incentive and FDI and also the influence of other factors, such as the availability of natural resources, economic stability, market size, and openness to trade, to the FDI?s decision. FDI measurement is using the actual figure of FDI in mining sector industry in Indonesia per GDP as the proxy. Hypothesis test is conducted using statistical method, which is Pearson Correlation Coefficient with sample of mining sector industry in general (non-oil & gas) from 2008 until 2013.

The results of this research is in contrary with the prior research?s results from Babatunde & Shakirat Adepeju in 2012, which this results conclude that tax incentive has no significant relationship to the FDI?s attractiveness to the mining sector industry in Indonesia. On the other hand, there are two variables that have significant relationship to the FDI?s attractiveness, which is consistent with the prior research. The two variables are the availability of natural resources and the openness to trade."

"Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut. ......Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Manfaat Kebijakan Pemberian Fasilitas Tarif Bea Masuk User Specific Duty Free Scheme (USDFS) bagi Pengembangan Industri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penjualan kendaraan bermotor secara keseluruhan selama tahun 2008 tidak mengalami peningkatan yang signifikan baik secara domestik maupun ekspor. Untuk meningkatkan ekspor Indonesia maka Industri otomotif haruslah meningkatkan kualitas produk yang diekspor sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pasar Internasional. Pemerintah kemudian memberikan fasilitas tarif UDSFS dengan dasar pertimbangan yaitu pendapat dari setiap sektor, barang yang dirundingkan tidak diproduksi di Indonesia, tidak bersifat sensitif dan benar-benar digunakan dalam produksi driver sectors. Dengan adanya USDFS yang ditunjang dengan program MIDEC maka kualitas produk dalam negeri, daya saing industri dan ekspor akan meningkat serta semakin terbukanya kesempatan investasi langsung. Hasil penelitian menyarankan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Departemen Perindustrian bekerjasama dalam pelaksanaan importasi USDFS harus selektif dalam memberikan keputusan bagi industri yang mengajukan fasilitas USDFS. Industri otomotif harus dapat memanfaatkan MIDEC secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kualitas produk dalam negeri yang tidak kalah dengan produk luar negeri kepada konsumen sehingga dapat mendorong konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri.

---

This study is discussing An Analyze of The Advantages Policy of Giving User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Tariff Facility to Develop the Automotive Industry. This study is a qualitative study with descriptive design. The Indonesian vehicle?s sales in the 2008 are not having a significant improvement. To increase the Indonesian export, the automotive industry has to improve the product quality to satisfy the international market?s demand. To achieve the target, Indonesian government gives the UDSFS tariff facility. This facility is given by the government with some consideration, first, the goods are not produced in Indonesia, second the goods are not sensitive and the goods are used in drive factor?s production. With the USDFS and MIDEC program, the product?s quality, the industry?s competition as well as export and the opportunity to direct investment are increasing. The result of this research suggest Directorate General of Customs and Excise and Ministry of Industry have to work together to decide which industry can use the USDFS facility. The automotive industry has to be able to use the MIDEC in order to improve the product?s quality and the government should promote the quality of Indonesian product to push the consumption of it."

"Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontrakt swasta. Istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing. Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi diantaranya sistem perpajakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya investasi pun dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak.Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bas industri pertambangan batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regular rperpajakan, insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia, dan persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.Dari hasil kajian terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubai Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus {lex specialist) dan dipersamakan dengan Undang Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diati mengenai perpajakan yang ada, maka UU Perpajakan berlaku secara umum; (3) Insentif paja yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PKB2B masing-masing Generasi PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyataka prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adan) investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot......In the coal mining industry, one of the legal instruments is a Work Agreement. This agreement is made between the Government of Indonesia and a private contracting company. The term contract of work can be found in Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions. Meanwhile, the term used in Presidential Decree Number 75 of 1996 concerning the Main Provisions of Coal Mining Concession Work Agreement is Coal Mining Concession Work Agreement (hereinafter abbreviated as PKP2B). So PKP2B is an agreement made by the Government of the Republic of Indonesia with foreign private companies. Contractors are reluctant to explore because of the many internal problems that must be addressed, including the tax system. Of course, the government does not allow this problem to hinder the flow of funds to the coal mining sector. The government also increases investment power through various policies, such as the provision of tax incentives.In writing this final paper, to review the incentives for the coal mining industry in Indonesia, the author uses qualitative data analysis with the method of analyzing individual performance and experience, as well as institutional behavior by using documentary materials. With this analysis of the use of documentary materials, it will produce useful documentation for data analysis that requires information support from document materials so that it can explain the relationship between the objects analyzed with one another in this case the relationship between the Indonesian Government's policies to support the increase in the use of coal in Indonesia, regular taxation, tax incentives on the coal mining industry in Indonesia, and investors' perceptions of the prospects for the coal mining industry in Indonesia.From the results of a study of tax incentives in the Indonesian coal mining industry, it can be concluded as follows: (1) The Indonesian Government's policy to support the increase in coal utilization is by making the National Batubai Policy (KBN); (2) In essence, tax regulations on the coal mining industry in Indonesia are treated specifically (lex specialist) and are equated with the Law. In other words, if the Coal Cooperation Contract does not comply with the existing taxation, then the Taxation Law applies in general; (3) The tax incentives given to the coal mining industry in Indonesia are as stated in the PKB2B of each Generation of PKP2B; (4) The general perception of investors is that the prospect of the coal mining industry in Indonesia is not very good because there is no new investment in coal mining, so it is certain that the number will decline."

"Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia. ...... Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport."

"Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama....... As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process."

"Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia melalui investasi. Dengan penerapan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus adalah upaya maksimal pemerintah untuk meningkatkan investasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan kebijakan insentif pajak yang lebih baik dan implementasi yang lebih efektif, penilaian kebijakan insentif pajak dapat dilakukan melalui 10 prinsip Kebijakan Pajak yang Baik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang pertimbangan perumusan dan implementasi kebijakan dan dapat memberikan solusi agar kebijakan dapat bekerja lebih baik dalam melakukan tujuannya. Dengan menggunakan metode post-positivist, hasil penilaian menggunakan sepuluh prinsip adalah kebijakan insentif pajak penghasilan memenuhi beberapa prinsip dengan memenuhi tujuan utama peningkatan investasi di zona ekonomi khusus, namun dari beberapa prinsip yang tidak terpenuhi, prinsip certainty merupakan prinsip yang memegang peran utama dalam tidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut karena kepastian kebijakan pemberian insentif dinilai kurang jelas yang mempengaruhi minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif. Sehingga untuk menilai kebijakan insentif pajak penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan prinsip-prinsip yang berkaitan, menjadi sulit dikarenakan kurang adanya wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut. Maka, masih perlu perbaikan dalam menerapkan kebijakan sehingga mereka dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. ......Income Tax Incentive policies and the development of Special Economic Zones are two policies used to increase Indonesia's economy through investment. With the implementation of an Income Tax Incentive policy in Special Economic Zones is the government's maximum effort to increase investment. Therefore, to implement a better tax incentive policy and a more effective implementation, a tax incentive policy assessment can be carried out through the 10 principles of Good Tax Policy to know and understand more deeply about the consideration of formulation and implementation of the policy and can provide solutions so that policies can work better at doing its purpose. Using post-positivist method, the results of the assessment using the ten principles are the income tax incentive policy fulfills several principles by fulfilling the main objective of increasing investment in special economic zones, but from several principles that are not fulfilled, the certainty principle is a principle that plays a major role in not fulfilling these principles because the certainty of the policy of providing incentives is considered unclear which affects the interest of taxpayers to use incentives. To assess the income tax incentive policy in the Special Economic Zones based on the related principles, it becomes difficult because of the lack of taxpayers who take advantage of these incentives. It means that the policy still need improvement in implementing policies so that they can be implemented effectively and efficiently. "