Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis hubungan penerapan kebijakan unbundling terhadap profit margin per unit dan konsentrasi pasar pada badan usaha (perusahaan) niaga gas bumi yang memasok ke sektor industri. Dilakukan regresi data panel unbalance pada 26 perusahaan selama periode tahun 2008 sampai 2014 dengan menggunakan random effect model. Pada model pertama, ditemukan bahwa kebijakan unbundling berhubungan negatif dan signifikan dengan profit margin per unit sebesar 21,6 persen. Variabel penjualan, kontrak pasokan, badan usaha swasta, dan interaksi antara unbundling dan wilayah Papua juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan profit. Sementara konsentrasi pasar, usia perusahaan, PDB, serta interaksi unbundling dengan wilayah JBB (Jawa Barat dan Banten) berkorelasi positif dan signifikan dengan profit. Hasil estimasi model kedua menunjukkan kebijakan unbundling memiliki korelasi negatif, namun tidak signifikan terhadap konsentrasi pasar. Variabel kontrak pasokan, PDB, perusahaan swasta, dan wilayah Sumsel berkorelasi negatif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Sedangkan, variabel wilayah Jatim, serta interaksi unbundling dengan wilayah Sumut dan Riau berkorelasi positif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendorong masuknya pemain baru, khususnya perusahaan swasta, pada bisnis niaga gas bumi, serta menambah pasokan gas bumi yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

---

ABSTRAK This research analyzes correlations between implementation of unbundling policy with profit margin per mile mile british thermal unit (mmbtu) and market concentration ratio at gas trading companies supplying gas to manufacturing industry. By using unbalanced panel data from 26 companies in the period of 2008 to 2014, the research runs regression analysis with random effect model. In the first model, the research result shows that the unbundling policy has significant negative correlation with the profit margin per mmbtu by 21,6 percent. The analysis also shows that ?sales?, ?supply?, ?private companies?, and interaction between ?unbundling? with ?Papua? region have significant negative relationship with the profit, while ?market concentration ratio?, ?years of operation", "gross domestic product (GDP)", and interaction between ?unbundling? with ?West Java and Banten? region have significant positive relationship. Based on the second model, the result shows that unbundling have negative correlation, but not significant with the market concentration ratio. The analysis also shows that ?supply?, ?GDP?, ?private companies?, and ?South Sumatera? region have significant negative relationship with the market concentration, while ?East Java? region and interaction between ?unbundling? with ?North Sumatera? and ?Riau? region have significant positive relationship. The research recommends to encourage new players, especially private companies, to enter natural gas trading business, and to increase the suplly as well as the development of sufficient infrastructure.

Abstrak :
Pengelolaan gas bumi di Indonesia telah memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini telah membuka persaingan usaha dan investasi yang seluas-luasnya kepada swasta dan koperasi untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengusahaan di sektor minyak dan gas bumi nasional. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah telah mendorong pengelolaan gas bumi di Indonesia menuju persaingan usaha pada pasar bebas, Pemerintah tetap berkuasa untuk menjalankan kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut dibuat dalam rangka efisiensi pengelolaan gas bumi di Indonesia dengan menyusun kebijakan pemisahan rangkaian usaha unbundling pada pengelolaan gas bumi. Tujuan dilakukan unbundling tersebut adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penyediaan gas bumi nasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan dan pendistribusian gas bumi kepada masyarakat yang membutuhkan. Efisiensi dapat dilakukan tidak hanya melalui kompetisi yang sehat, tetapi juga berdasarkan kegiatan monopoli yang diawasi pemerintah, khususnya terhadap kegiatan pengangkutan transmisi dan/atau distribusi gas bumi melalui pipa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif berdasarkan pengumpulan data sekunder, dibuat dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan unbundling berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan mengambil studi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Trasnportasi Gas Indonesia TGI. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa unbundling pengelolaan gas bumi di Indonesia dilakukan berdasarkan pemisahan entitas hukum antara pelaku i Kegiatan Usaha Hulu dengan Kegiatan Usaha Hilir dan ii Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi dengan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Namun tidak diatur batasan untuk penguasaan vertikal terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penguasaan monopoli antara kegiatan penyediaan dan pengangkutan gas bumi. Untuk itu Pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan dengan ketat agar pengusahaan pengangkutan gas bumi dapat berjalan seefisien mungkin dengan prinsip pemanfaatan bersama yang berkeadilan sosial. ......Indonesian gas market has entered a new era with the enactment of Law No. 22 of 2001 regarding Oil and Natural Gas. This law has create competition and opportunities for direct or indirect investment of private own company or cooperatives in oil and gas sector. But, that doesn't mean the government has promoted competition in oil and gas sector based on a free market competition, the government still has the power to execute a policy for achieving state's purpose, which is to bring prosperity and promoting welfare among the people of Indonesia.One of the policy to create an efficient natural gas market is by stipulating unbundling policy in natural gas industry. The purpose of unbundling is to create a healthy competition, so it will promote competitiveness and enhances quality services for distribution of natural gas to the people. Efficiency can be made not only from creating a competition in the market, but it could also be made by regulated monopoly, especially in transportation activity transmission and or distribution of natural gas through pipelines. This research will be carried out using the methodology of Juridical Normative approach based on collected secondary data, the purpose is to describe the implementation of unbundling policy based on Law No. 22 of 2001 and the derivative regulations in the study of PT. Transportasi Gas Indonesia TGI's Transmission Pipelines. From this research, we shall know there are legal unbundling between i upstream oil and gas activity and downstream oil and gas activity, and also between ii trading and transporting activities of natural gas through transmission and or distribution pipelines. But there are no limitation to vertically control a gas transportation company, so there are plenty of opportunities to monopolize the supply and distribution of natural gas market through pipelines. Therefore the government have to regulate the market tightly so the natural gas industry can be managed in the most efficient way and shared by the principal of social justice.