Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan penduduk kota Jakarta meningkat sebesar 3,08 %. Berdasarkan analisis bahwa perldraan pertumbuhan jaringan utilitas di bawah tanah meningkat sebesar 72,75 % pada Repelita VII berarti beban BKJS sebagai satu-satunya badan yang mempunyai tanggung jawab koordinasi dan pengeluaran perijinan untuk penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta semakin bertambah berat. Tujuan penelitian ini adalah menelaah kebijaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta ditinjau dari aspek kelembagaan dan manajemen termasuk pemilaran mengenai keterlibatan peran serta swasta untuk program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta. Untuk melihat kinerja (performance) BKJS selama ini pelaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah, telah dilakukan survey di wilayah kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan jumlah responden sebanyak 428 orang yang tersebar di 9 Kecamatan. Target populasi lainnya yang diwawancara adalah instansi terkait yang mempunyai program penanaman jaringan utilitas dan aparat Pemda DKI lainnya termasuk aparat BKJS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah harus dilakukan secara profesional, tidak merugikan wasyarakat dan pemborong yang melaksanakan penanaman harus mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh BKJS. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi BKJS didalam mengeluarkan ijin penanaman (IPJS) masih diragukan oleh instansi lainnya terbukti masih diperlukan survey ulang oleh instansi lainnya walaupun Surat ijin sudah dikeluarkan oleh BKJS. Kesimpulan dari studi ini adalah perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BKJS termasuk pola manajemennya sehingga operasional BKJS lebih efisien. Untuk itu peran serta swasta memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan Daerah Manfaat Jalan (DMJ) sebagai tempat terkumpulnya semua jaringan utilitas di bawah tanah.

Abstrak :
Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah. Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data 30 propinsi di Indonesia tahun 1989-2003, dengan variabel terikat adalah ketimpangan daerah (yang diukur dengan Indeks Williamson) dan variabel bebas berupa pendapatan per kapita, pengeluaran daerah dan Dummy Krisis untuk pembangunan. Pendugaan dilakukan dengan metode ordinary Least Square (OLS). Dari hasil analisa ditemukan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa dan tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur yang menyebabkan ketimpangan di luar Pulau Jawa. Interprestasi analisa model regresi menunjukan bahwa ketimpangan daerah dengan melihat faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada saat 2 tahun sebelumnya dan terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan ketimpangan daerah tanpa melihat faktor migas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan terhadap peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah khusus untuk daerah-daerah miskin atau daerah yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan antar daerah sebab hasil penelitian melihat bahwa pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah kaya migas (Kalimantan Timur dan Riau).