Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Klinik Spesialis Kulit Harmonia merupakan klinik yang baru 6 bulan berdiri dan beroperasi di kota Bekasi. Dari aspek pembiayaannya sebagian biaya masih menjadi beban operasional rumah sakit induk. Tujuan penelitian adalah mengetahui prospek bisnis klinik Harmonia kedepan. Desain penelitian ini menggunakan metode analitik dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Dari data yang diperoleh itu akan didapatkan informasi mengenai posisi keuangan klinik, gambaran pesaing layanan kulit dan kecantikan, gambaran permintaan/demand masyarakat dan prospek keuangan untuk layanan ini. Di wilayah Bekasi klinik Hannonia masih merupakan klinik layanan kulit dan kecantikan yang memiliki peralatan cukup lengkap, Dokter spesialis yang kompeten dan sudah dianggap cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Seringkali sistem pencatatan dan pelaporan untuk kasus kulit belum lengkap karena masih dijadikan satu antara kasus kulit dan kecantikan, sementara perkembangan kasus kecantikan saat ini berkembang pesat sehingga hams mulai ada pemisahan antara keduanya. Akhirnya, dengan penelitian ini klinik Harmonia dapat lebih mengetahui posisi dan situasi bisnisnya untuk perkembangan ke 111853 depan.

---

Skincare specialist clinic "Harmonia" is relatively new clinic 6 months stands and operate at the City of Bekasi. With regard to the financing cost 8SP¢¢t which still part of main hospital operation cost. Objectives of the study to detect clinic business prospect "Harmonia" on ward. Design study is using analytic method by doing qualitative and quantitative data analysis. The obtained data will be gotten the infommtion regarding the clinic financial position, skin care and beauty competitor profiles as well as described the society demand and financial prospect to this service. At Bekasi area, Harmonia clinic is considered as skin care and beauty clinic which has relatively complete supported equipments, competent Doctor specialist and adequate to tiiliill their needs. Quite often the registration and reporting system for skin case not yet complete because it mix up between the skin and beautician cases, mean while beautician case is growing fast so that it is recommended to separate them. The ultimate study of Harmonia clinic seeks its position and business situation to move “better” forward to the future."

"Long on practical guidance while refreshingly short on math, Smart Financial Management helps owners and managers of small businesses solve everyday financial dilemmas and avoid potential problems. Readers will learn valuable and practical financial analysis techniques, as well as how to project future financial needs and identify possible sources of funding; manage receivables, inventory and equipment investments; and how to structure and develop the business soundly and legally."

"Seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, hadirnya lembaga pembiayaan ini mempunyai peranan yang cukup kuat untuk menunjang lajunya perekonomian tersebut dan dinilai sangat menguntungkan bagi para nasabah (debitur) yang kekurangan modal baik itu untuk kegiatan usahanya maupun untuk kepentingan pribadinya. PT. Subentra Finance adalah suatu lembaga pembiayaan yang terletak di Jl. H. Samanhudi no . 9, Jakarta, yang mana sesuai dengan izin usahanya yang tercatat adalah sebagai lembaga yang menyediakan layanan jasa pembiayaan konsumen, karena sesuai dengan apa yang tertera pada peraturan Menteri Keuangan no.1 251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, bahwa ada empat jenis usaha Lembaga Pembiayaan, yang di ketegorikan menurut jenis perjanjiannya, yaitu : Anjak piutang, Sewa Guna Usaha, layanan Credit Card dan Pembiayaan Konsumen, di mana dengan hadirnya perusahaan ini membawa dampak kemudahan bagi para debitur/masya kat yang dalam hal ini disebut sebagai nasabah, misalnya dalam hal untuk melanjutkan usahanya tetapi kekurangan dana. Dengan dipaparkannya segala sesuatu mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dalam teori maupun prakteknya ini diharapkan agar pembaca dapat mengetahui bahwa dalam hal pembiayan konsumen ini ada juga kendala-kendala yang dialami oleh suatu lembaga pembiayaan ini yang timbul akibat kenakalan pihak nasabah (debitur), karena dari segi prakteknya, pemberian pembiayaan konsumen ini mengandung resiko tinggi bagi pihak perusahaan pemberi biaya tersebut. Karena dalam hal ini pemberian jaminan oleh nasabah atas pembiayaan tersebut adalah dengan fidusia. Selanjutnya juga dijelaskan hal-hal yang dilakukan oleh PT. Subentra Finance dalam menangani permasalahan tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unhealthy business competition."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing bagian dari lending technology dan jenis lembaga keuangan terhadap besar jumlah utang loan size UKM. Penelitian dilakukan pada UKM di Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel fixed asset dan account receivable terhadap loan size. Variabel lain yaitu : audited financial statement, personal asset collateral, dan type of finacial intermediaries ditemukan tidak signifikan mempengaruh loan size.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the influence of each part of lending technology and type of financial institution to loan size of SMEs. The study was conducted on SMEs in Depok City. This research use ordinary least square OLS method . The results of this study indicate significant influence of fixed asset and account receivable to loan size. Other variables audited financial statement, personal asset collateral, and type of finacial intermediaries were found to have no significant effect on loan size."

"Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, berkembangnya teknologi menciptakan suatu bisnis baru yaitu suatu mall online online marketplace yang digunakan oleh pelaku usaha untuk sarana proses jual beli secara online, jual beli online tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pengiriman barang karena jual beli online tersebut umumnya dilakukan antar pulau yang memiliki jarak yang cukup jauh. faktanya terdapat terdapat salah satu e-commerce yang memberikan harga yang tidak masuk akal yaitu potongan yang sangat tinggi untuk subsidi pengiriman barang dimana potongan tersebut dibawah rata-rata harga yang diberikan oleh e-commerce lainnya. Sedangkan pengaturan dibidang e-commerce atau bisnis berbasis internet masih sangat sedikit dan hampir tidak ada perlindungan hukum tertulis bagi pelaku usaha online marketplace lainnya akibat adanya indikasi Jual Rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Maka dari hal tersebut dirasa perlu melakukan penelitian terkait Pengaturan atau Kebijakan KPPU terhadap para pelaku usaha dalam melakukan Pengawasan di sektor e-commerce dan Perlindungan Hukum bagi para Pelaku Usaha e-commerce lainnya yang dirugikan akibat kegiatan Predatory Pricing. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundangundangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Penentuan ada tidaknya jual rugi di Indonesia Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam pasal pasal 35 dan pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek kegiatan yang dilarang, perjanjian yang di larang dan posisi dominan Berdasarkan rumusan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah tidaklah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

The use of the internet as a medium of trade continues to increase from year to year, this is due to various benefits obtained by companies and consumers by conducting transactions via the internet or better known as E-commerce. In Indonesia, it has begun to be used by several companies, the development of technology creates a new business that is an online mall online marketplace that is used by businesses to process buying and selling online, buying and selling online will not be able to run without sending goods because of buying and selling online it is generally carried out between islands which have a considerable distance. the fact is that there is one e-commerce that provides an unreasonable price which is a very high discount for shipping subsidies where the discount is below the average price provided by other e-commerce. While regulations in the field of e-commerce or internet-based business are still very few and there is almost no written legal protection for other online marketplace businesses as a result of indications of Loss and Loss conducted by these business actors. Therefore, it is deemed necessary to conduct research related to the Regulation or Policy of KPPU on business actors in conducting Supervision in the e-commerce sector and Legal Protection for other e-commerce Business Actors who are disadvantaged due to Predatory Pricing activities. This study uses the Legislation Approach, Conceptual Approach, Case Approach. Determination of whether there is a sale or loss in Indonesia The duties and authority of KPPU are regulated in article 35 and article 36 of Law no. 5 of 1999. KPPU carries out its duties to supervise three things in the law concerning the practices of prohibited activities, prohibited agreements and dominant positions. Based on the formulation of Article 20 of Law No. 5 of 1999, it can be seen that not all resale or very cheap activities are not automatically unlawful acts. In the event of an indication of a predatory action, it must be checked whether there are acceptable reasons and justifications for the action, and whether the action can indeed lead to monopolistic practices and unfair business competition."

"Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara, tetapi akses ke keuangan formal masih menjadi penghalang. Demikian juga, lembaga keuangan menghadapi tantangan menilai kelayakan kredit UKM untuk membiayai mereka. Lembaga keuangan menggunakan model penilaian kredit untuk mengidentifikasi calon peminjam dan menentukan besar pinjaman dan persyaratan agunan. UKM dianggap tidak terorganisir dibandingkan dengan perusahaan besar dalam hal pengelolaan data keuangan, oleh karena itu penilaian risiko kredit berdasarkan data keuangan yang tidak memadai menjadi perhatian lembaga keuangan. Sebagian besar model yang ada digerakkan oleh data dan telah dikritik karena gagal memenuhi asumsi mereka. Untuk mengatasi masalah keterbatasan data keuangan, penelitian ini mengembangkan dan memvalidasi sistem prediksi risiko kredit UKM dengan menerapkan model credit scoring multi kriteria. Model dibangun menggunakan metode terbaik-terburuk (BWM) dan teknik urutan preferensi kemiripan dengan solusi ideal (TOPSIS). Pertama BWM menetapkan kriteria pembobotan dan TOPSIS diterapkan untuk mengevaluasi UKM. Studi kasus kehidupan nyata diperiksa untuk menunjukkan keefektifan model yang diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agunan yang dapat diikat sesuai ketentuan, riwayat pinjaman, dan current ratio merupakan faktor terpenting dalam pemberian pinjaman, diikuti dengan kategori sektor usaha nasabah, kontinuitas pasokan bahan baku, dan syarat kecukupan agunan. Model ini dapat membantu lembaga keuangan menyediakan cara mudah untuk mengidentifikasi UKM potensial untuk pinjaman dan mendorong penelitian lebih lanjut ke dalam pendekatan alternatif. 

---

Small and medium enterprises (SMEs) have a significant impact on the economic development of any country, but access to formal finance remains a barrier. Likewise, financial institutions face the challenge of assessing the creditworthiness of SMEs to finance them. Financial institutions use credit scoring models to identify potential borrowers and determine loan prices and collateral requirements. SMEs are considered disorganized compared to large companies in terms of financial data management, therefore credit risk assessment based on inadequate financial data is a concern for financial institutions. Most of the existing models are data-driven and have been criticized for failing to live up to their assumptions. To overcome the problem of limited financial data, this research develops and validates a SME credit risk prediction system by applying a multi-criteria credit scoring model. The model was built using the best-worst method (BWM) and the preferred order of similarity to ideal solution (TOPSIS) technique. BWM first sets the weighting criteria and TOPSIS is applied to evaluate SMEs. Real-life case studies are examined to demonstrate the effectiveness of the proposed model. The results showed that that collateral can be bound in accordance with the provisions, history of credit, and current ratio were the most important factors in lending, followed by customer business sector category, continuity of supply of raw materials, and collateral adequacy requirements. This model can help financial institutions provide an easy way to identify potential SMEs for loans and encourage further research into alternative approaches."