Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rezki Utami Thamrin
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menguji bagaimana dampak praktek internet financial reporting (IFR) terhadap cost of equity capital (COE) di Indonesia, yang sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara akademis. Selain itu, penelitian ini dilakukan mengingat bahwa Bapepam mengeluarkan kewajiban pelaporan keuangan di website perusahaan melalui Keputusan KEP-431/BL/2012 yang berlaku efektif mulai tahun 2012. Perlu untuk diteliti apakah perusahaan akan mendapatkan manfaat dari peraturan ini. Hal tersebut diharapkan menjadi kontribusi praktis penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan mengambil data IFR dari penelitian Machmudin et al. (2010) yang mengukur IFR pada tahun 2009 melalui checklist yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. COE sebagai variabel dependen, diukur dengan menggunakan price earnings growth ratio (PEG ratio) yang diadopsi dari Hail and Leus (2005). Sampel dalam penelitian ini adalah 179 perusahaan terbuka di Indonesia yang telah melakukan praktek IFR. Penelitian ini membuktikan bahwa ketika praktek IFR dinilai secara keseluruhan tidak diperoleh pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, ketika masing-masing aspek diuji secara terpisah, terlihat bahwa aspek konten dan aspek ketepatan waktu berpengaruh signifikan negatif terhadap COE perusahaan, sedangkan aspek presentasi berpengaruh signifikan positif. Kontribusi penelitian ini secara akademis adalah membuktikan pengaruh IFR terhadap COE. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memotivasi emiten untuk melakukan IFR mengingat hal tersebut dapat menurunkan COE.
ABSTRACT
This study examines the impact of internet financial reporting (IFR) practices on cost of equity capital (COE) in Indonesia. To the extend of the author?s knowledge, the impact of IFR on COE has not been examined before, so that this study is expected to contribution academically. The release of Bapepam?s requirement (KEP-431/BL/2012) to present financial report on the company's website starting in 2012, also motivates this study. Investigation whether the company will benefit from this regulation is needed, which becomes the practical contribution of this research. This research was conducted by taking the IFR data from Machmudin et al. (2010) which measures the IFR in 2009 through a checklist adopted from previous studies. COE as the dependent variable is measured using price earnings growth ratio (PEG ratio) as adopted from Hail and Leus (2005). Sample of this research consists of 179 public firms which practiced IFR. This research finds that there is no significant effect of IFR on COE when IFR is measured as a total. Conversely, when each aspect of IFR is tested separately, this study finds that content and timeliness have negative significant effect on COE, while presentation has positive significant effect. Practically, the results of this study are expected to motivate issuers to practice IFR since it can lower the COE.
2013
S44226
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhaniswara K. Harjono
Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007
332.6 DHA h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ismail Suny
Jakarta: Pradnya Paramita, 1971
332.6 ISM t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ismail Suny
Djakarta: Pradnja Paramita, 1968
332.6 ISM t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010
332.6 IKH (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fanina Berlianty
Abstrak :
Kebutuhan hidup manusia melipuli kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, dan melakukan kegiatan usaha adalah salah satu bentuk konkrit pemenuhan kebutuhan tersebut. Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang lazim dan banyak di pakai dalam dunia usaha di Indonesia. Namun dalam praktek di lapangan, pelaksanaan menjalankan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas banyak mengalami berbagai masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini juga terjadi di dunia bisnis perbankan di Indonesia. Peraturan Undang-Undang mengatur dalam hal Perseroan Terbatas tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka Direksi dapat melakukan penambahan modal dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya. Untuk penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak, peraturan penindang-undangan mengatur bahwa inbreng tersebut harus dituangkan ke dalam Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng). Dalam praktek di lapangan di bank Aspac terjadi bahwa perjanjian inbreng yang sudah d isepakati oleh p ara pihak, minta dibatalkan oleh salah satu pihak dengan alasan tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif serta penelitian kepuslakaan dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemasukan (inbreng) yang dituangkan kedalam akta Inbreng yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian inbreng yang telah disepakati para pihak adalah sah dan mengikat, dan untuk mengadakan perjanjian inbreng dengan pihak lain, bank tidak memerlukan dari izin dari yang berwenang karena mengadakan perjanjian inbreng adalah kewenangan Direksi Perseroan scbagai organ Perseroan yang bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perseroan.
Human need for living comprises physical and mental need, and doing business activities is one of the concrete need fulfillment. Limited Liability Company is one of the commonly used in business activities in Indonesia. However in practice in the field, the implementation in running business with Limited Liability form is facing various issues due to various factors. This also occurs in banking business in Indonesia. Laws and regulations that provide the provisions when the Limited Liability encounters financial problem, then the Board of Director may increase capital in cash or in other forms. For payment in the form of fixed assets, laws and regulations provide that such inbreng shall be set forth in the Deed of Income In The Company (Inbreng). In the practice in the field at bank Aspac occurred that inbreng agreement accepted by the parties, one of the parties asked the cancellation with the reason it did not meet the provision of the article 1320 of Civil Code and it did not get authorization from competent authority. By using descriptive study method and librarian study, it could be concluded that entry agreement (inbreng) that was set out in the inbreng deed drafted by Land Certificate Official has met the provision of article 1320 of Civil Code so that inbreng agreement agree by the parties was lawful and binding, and to make inbreng agreement with another party, the bank does not need authorization from competent party, because to make inbreng agreement with another party was the competency of the Board of Director of the company, being Corporate organ that is responsible for Company business survival.
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24263
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hutapea, Herry Naek Parningotan
Depok: Universitas Indonesia, 1994
S25650
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamal Rizki
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRT Jakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA). Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjaman dikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri dan pengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, dan melihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badan usaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehingga diperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundangan pinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi dengan pedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undang BUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMD menjadi jelas.
ABSTRACT
This thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted by central government of Republic of Indonesia together with Provincial Government of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportation infrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan International Cooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance (ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is Provincial Government of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lending scheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state owned enterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagement can raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). The issues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as the alternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess the establishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprise with the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Laws and regulations on foreign loan by government required technical guidelines issued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutely required, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will be clearer.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38964
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khoirunnisa
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S12257
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gerungan, Alexandra Femona Martha
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
S25620
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>