Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini mengangkat topik pada bidang sejarah Jepang yang membahas mengenai militer Jepang, pada masa pendudukan Amerika antara tahun 1945- 1952. Khususnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pendudukan Amerika di Jepang terhadap kelompok militer Jepang perihal pembersihan dan pemecatan orang-_orang yang dianggap terlibat dengan penyebaran pengaruh militerisme dan agresi militer Jepang pada kurun waktu antara tahun 1931- 1945. Kebijakan ini dituangkan kedalam dua instruksi Komandan Pasukan Negara Sekutu yaitu SCAPIN No. 548 dan 550 yang dikeluarkan pads tanggal 4 Januari 1946. Kedua instruksi itu berisi perintah penghapusan golongan militer dan menekan organisasi apapun yang mengabdi di militerisme serta. pembersihan beberapa personel dari lingkungan pelayanan masyarakat Jepang.Keluarnya kedua instruksi tersebut sebelumnya telah didahului oleh suatu masa, yaitu setelah Perang Dunia I, yang memperlihatkan berkembang pesatnya kelompok militer di Jepang dalam menanamkan pengaruhnya pada peta politik, sosial dan ekonomi .domestik Jepang. Dalam kebangkitannya kelompok militer kemudian menjadi penentu yang terpenting bagi kebijakan dalam negeri dan luar negeri Jepang. Kondisi ini dijelaskan dalam bab II skripsi ini yang menerangkan tentang kekuatan militer Jepang setelah Perang Dunia I sampai dengan penyerahan diri Jepang tanggal 2 September 1945. Melalui kurun waktu tersebut diterangkan mengenai gerak invasi militer Jepang ke benua, timbulnya pemikiran dan tingkah laku berpolitik yang reaksioner dari kelompok militer dan para pendukungnya serta serangkaian peristiwa sejarah seperti; penyerbuan Manchuria sebagai aksi langsung keterlibatan kelompok militer, gerakan mobilisasi nasional, perang Jepang- Cina maupun keputusan Jepang untuk terjun dalam kancah perang Pasifik.Selanjutnya pada bab III diterangkan mengenai pembersihan golongan militer dan para pendukungnya yang merupakan inti pembahasan skripsi ini. Didahului dengan tujuan kebijakan pembersihan terhadap golongan militer tersebut dilakukan. Kemudian dilanjutkan kepada isi dari instruksi No. 550 dan 548 yang menerangkan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut disertai pula dengan data-data, tabel, serta fakta sejarah melalui serangkaian peristiwa seperti pengadilan militer yang menggambarkan langkah konkrit dari pelaksanaan kedua instruksi tersebut. Untuk menjelaskan isi dari skripsi ini disertakan pula lampiran berupa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukungnya. Masalah militer memang sangat menarik, memancing perhatian dan keingintahuan orang untuk dikaji lebih lanjut. Tak kurang dari beberapa pengamat militer, peneliti dan penulis. sendiri yang mengangkat topik militer ini. Topik ini dapat dikaji dari sudut institusinya atau melalui tokoh-tokoh militer yang kemudian dikaitkan dengan tugas dan peranannya dalam kancah politik. Kekuatan militer Jepang sendiri yang merupakan satu bagian sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Jepang dari jaman feodal sampai dengan jaman modern saat ini dapat pula menjadi satu subjek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

---

"

"Buku ini membahas mengenai sejarah kolonialisme di negara-negara di kawasan sepanjang sungai Nil, Afrika Utara. Hal-hal yang dibahas di antaranya yaitu kolonialisme di Afrika hingga akhir abad ke-19, kompetisi internasional di negara-negara kawasan sungai Nil, pembaharuan Sudan, dan hal-hal lain tentang kolonialisme negara-negara Eropa di Afrika Utara."

"Upaya ekspansi dan pendudukan Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942-1945, khususnya Pulau Jawa untuk mendapat dukungan moril dan materiil demi menghadapi Perang Asia Pasifik tidak lepas dari peran masyarakat muslim Jawa pada saat itu. Karakter khas masyarakat muslim Jawa yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan pesantren menjadi landasan bagi pemerintah Jepang dalam melancarkan propagandanya. Melalui analisis terhadap teknik propaganda pada artikel majalah Pandji Poestaka tahun 1942 dan 1943 serta koran Asia Raya tahun 1944 dan 1945, didapati bahwa teknik Transfer, Glittering generalities, dan Bandwagon lebih dominan digunakan dibanding teknik propaganda lainnya. Hal ini berkaitan dengan karakter masyarakat muslim Jawa hasil didikan pesantren yang memiliki kecenderungan taat pada ulama, bersemangat juang tinggi ketika yang digaungkan adalah memperjuangkan kemerdekaan dan kebangkitan Islam.

---

The expansion and occupation of Japanese colonial government to Indonesian territory in 1942-1945, especially Java island in order to get moral and material support for facing the Asia Pacific War, could not be separated from the role of Javanese Muslim society at that time. The distinctive characters of Javanese Muslim society growing up in Pesantren-based environment become the basis for the Japanese government in doing their propaganda. Through an analysis of propaganda techniques on Pandji Poestaka magazine articles in the period of 1942 and 1943 as well as Asia Raya newspaper articles in the period of 1944 and 1945, it is found that the technique of Transfer, Glittering generalities, and Bandwagon are dominantly used than the other propaganda techniques. This relates to the Javanese Muslim society as the outcomes of Pesantren educational system that are likely own characters of following scholars and high-spirited when it comes to the independence and the rise of Islam."

"Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber primer yaitu Surat Kabar Asia Raja dilakukan dari bulan Juni 2002-Februari 2003 (di bawah bimbingan Dwi Mulyatari, M.A. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003). Tujuannya ialah untuk mengetahui peran foto dan teks berita yang terdapat pada Surat Kabar Asia Raja yang digunakan oleh Jepang untuk melakukan propaganda politiknya. Dalam melakukan penulisan menggunakan metode sejarah. Pengumpulan data dengan menggunakan sumber primer dalam hal ini Surat Kabar Asia Raja yang hanya terdapat pada Perpustakaan Nasional RI dan juga mewawancarai saksi-saksi sejarah seperti H. Rosihan Anwar yang merupakan wartawan dari Surat Kabar Asia Raja, S.K Trimurti seorang Jurnalis dan Yudhi Irawan Soerjoatmodjo seorang Kurator Foto ANTARA. Sumber primer dan sekunder yang didapat kemudian dikritik dan diinterprestasikan berdasarkan data yang didapatkan. Kemudian dituliskan berdasarkan penulisan sejarah. Hasilnya menunjukkan bahwa memang Jepang menggunakan berbagai media yang ada ketika itu, dan salah satu medianya adalah surat kabar Asia Raja. Surat Kabar ini sangat efektif dalam melancarkan dengan apa yang dinamakan publik opini, di mana foto dan teks berita yang diberitakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah Jepang, terkait dengan kebijakan yang Jepang lakukan setiap tahunnya pada masa pendudukannya di Indonesia. Sehingga jelas terlihat pola-pola kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia ketika itu dituangkan dalam pemberitaan_-pemberitaan yang terdapat di surat kabar Asia Raja. Antara foto dan teks berita sangat terkait erat, karena bentuk visualisasi dari teks berita adalah foto. Foto tidak bisa berbicara banyak bila tidak digandengkan dengan teks berita, sedangkan berita bila tidak digandengkan dengan foto menyebabkan berita kurang diminati untuk dibaca. Akhirnya antara foto dan teks berita adalah dua hal yang tidak bisa terpisah, walaupun bisa terpisah menyebabkan salah satunya menjadi kurang diminati."

"Masuknya Jepang ke Indonesia di awal tahun 1942, membawa perubahan yang cukup banyak bagi rakyat Indonesia. Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan keyakinan bahwa bangsa Jepang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Anggapan seperti ini terjadi karena jauh sebelum bangsa Jepang menguasai Indonesia, orang-orang Jepang telah disebarkan di wilayah Indonesia untuk melakukan propaganda terhadap rakyat Indonesia. Melalui propaganda ini rakyat Indonesia menjadi yakin bahwa Jepang bermaksud baik. Setelah menduduki Indonesia, bangsa Jepang mulai merangkul golongan nasionalis untuk bekerjasama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar golongan nasionalis yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat dapat membantu pemerintah Jepang untuk memobilisasi rakyat. Selain golongan nasionalis, golongan Islam juga menjadi perhatian pemerintah Jepang. Sikap golongan Islam yang anti Barat membuat pemerintah Jepang ingin bekerjasama dengan golongan ini. Kerjasama dengan golongan Islam dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan tujuan penghapusan pengaruh Barat dan mobilisasi rakyat untuk kepentingan perangnya. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap golongan Islam sangat lunak. Di masa pendudukannya, pemerintah Jepang rnempcrbolehkan organisasi Islam yang telah ada sejak masa penjajahan Belanda yaitu Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) tetap ada. Setelah MIAI dibubarkan karena dianggap kurang menguntungkan bagi Jepang, pemerintah Jepang kembali mendirikan salu organisasi bagi umat Islam yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Selain itu, pemerintah Jepang juga mendirikan kantor urusan agama dan mengadakan pelatihan bagi para ulama. Pada masa pendudukan Jepang pula tokoh-tokoh golongan Islam Indonesia menduduki jabatan dalam pemerintahan. Memasuki tahun 1944, pemerintah Jepang mulai mengalami berbagai kekalahan. Hal tersebut kemudian membuat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut kemudian mulai direalisasikan dengan membentuk Badan Penyclidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Keadaan pemerintah Jepang yang semakin terdesak juga membuat pemerinlah Jepang mengizinkan berdirinya organisasi semi militer bagi para pemuda muslimin yaitu Barisan Hizbullah. Organisasi ini secara resmi didirikan pada tanggal 3 Desember 1944. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota Barisan Hizbullah dibatasi hanya 14 ribu orang. Kemudian pada bulan Februari 1945, diadakan pelatihan bagi anggota Barisan Hizbullah di Cibarusa. Peserta latihan Barisan Hizbullah di Cibarusa berjumlah 500 orang. Peserta latihan tersebut merupakan wakil dari tiap-tiap keresidenan yang ada di Jawa. Lama latihannya adalah tiga bulan, terdiri dari latihan jasmani dan rohani. Selesai dari pelatihan di Cibarusa, mereka semua dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Kemudian mereka melatih pemuda di daerahnya sehingga terbentuklah organisasi Hizbullah pada tingkat yang terendah yaitu tingkat kelurahan, kecamatan, atau kabupaten. Hal serupa juga dilakukan oleh para alumni latihan Hizbullah Cibarusa yang berasal dari keresidenan Semarang. Dari seluruh wilayah yang ada di keresidenan Semarang, organisasi Hizbullah di kabupaten Demak merupakan yang paling maju jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya batalyon Bintoro Demak yang telah terkoordinasi dengan baik. Balalyon Bintoro merupakan cikal bakal dari terbentuknya Barisan Hizbullah divisi Semarang yang merupakan organisasi Hizbullah pada tingkat keresidenan. Kemudian untuk lebih memudahkan koordinasi, maka Barisan Hizbullah divisi Semarang bergabung dengan divisi Surakarta menjadi divisi Sunan Bonang. Adanya dua kekuatan bersenjata di Indonesia, yaitu TRI di satu sisi dan laskar serta barisan di sisi yang lain membuat pemerintah berkeinginan untuk menggabungkan kedua kekuatan bersenjata ini menjadi satu. Pada tanggal 5 Mei 1947, keluarlah penetapan Presiden yang memutuskan menggabungkan TRI dan laskar serta barisan ke dalam satu organisasi tentara yaitu TNI. Kemudian bergabunglah Hizbullah divisi Sunan Bonang dengan TIi ke dalam Resimen 6 Brigade 24 Divisi IV/Panembahan Senopati."

"o the colonized, the term 'research' is conflated with European colonialism; the ways in which academic research has been implicated in the throes of imperialism remains a painful memory. This essential volume explores intersections of imperialism and research - specifically, the ways in which imperialism is embedded in disciplines of knowledge and tradition as 'regimes of truth.' Concepts such as 'discovery' and 'claiming' are discussed and an argument presented that the decolonization of research methods will help to reclaim control over indigenous ways of knowing and being.Now in its eagerly awaited second edition, this bestselling book has been substantially revised, with new case-studies and examples and important additions on new indigenous literature, the role of research in indigenous struggles for social justice, which brings this essential volume urgently up-to-date."--Pub. desc.To the colonized, the term "research" is conflated with colonialism; academic research steeped in imperialism remains a painful reality. This essential volume explores intersections of imperialism and research - specifically, the ways in which imperialism is embedded in disciplines of knowledge and tradition as "regimes of truth.This essential volume explores the ways in which imperialism is embedded in disciplines of knowledge, and argues that the decolonization of research methods will help reclaim control over indigenous ways of knowing and being. This eagerly awaited second edition includes substantial revisions, with important additions on new indigenous literature and the role of research in indigenous struggles for social justice, bringing this best-selling book up to date"