Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyebab belum selesainya negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah masih adanya poin pembahasan yang belum disepakati kedua belah pihak, salah satunya adalah usulan Uni Eropa untuk menghapus kebijakan bea keluar Indonesia. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas ekspor kode harmonized system enam digit dalam rentang waktu 2007-2019 secara bulanan, dan mengaplikasikan metode fixed effect model, simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa bea keluar dan volume ekspor berkorelasi secara simultan. Peningkatan permintaan ekspor dari Uni Eropa secara signifikan meningkatkan tarif bea keluar Indonesia, dan tarif bea keluar Indonesia secara signifikan mengurangi volume ekspor ke Uni Eropa. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan bea keluar Indonesia atas ekspor tujuan Uni Eropa dapat meningkatkan suplai di dalam negeri."

"Perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan suatu perjanjian dagang dimana tidak hanya bertujuan untuk membuka akses pasar perdagangan namun juga mempertimbangkan aspek kerja sama ekonomi dan inisiatif pembangunan antara kedua negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang menjadi perjanjian dagang bilateral pertama bagi Indonesia yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi, mulai berlaku pada tahun 2008. Perkembangan sektor jasa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis perkembangan sektor jasa menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut terutama jika dikaitkan dengan berlakunya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang EPA. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi yang digunakan adalah model Gravity dengan Difference in Difference (DiD) untuk melihat pengaruh adanya dampak dari perjanjian IJEPA. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel interest tidak signifikan terhadap variabel dependen memberikan gambaran bahwa adanya perjanjian IJEPA secara statistik kurang dapat menjelaskan hubungan yang terjadi dengan nilai ekspor maupun nilai impor sektor jasa Indonesia. Adanya implementasi IJEPA di Indonesia masih belum berpengaruh dan belum memperoleh manfaat yang optimal khususnya untuk perdagangan sektor jasa.

---

The Economic Partnership Agreement (EPA) is a trade agreement that aims to open trade market access and considers aspects of economic cooperation and development initiatives between the two countries. The trade agreement between Indonesia and Japan is Indonesia's first bilateral trade agreement covering trade in goods, services, and investment, and entry into force in 2008. The development of the service sector is an important factor in supporting economic growth. Research on the analysis of the development of the service sector is interesting for further review, especially if it is associated with the enactment of the bilateral agreement between Indonesia and Japan EPA.

This study uses panel data regression with the estimation method used by the Gravity model with Difference in Difference (DiD) to see the impact of the IJEPA. The study results show that the interest variable is not significant to the dependent variable illustrating that the existence of the IJEPA agreement is statistically unable to explain the relationship that occurs with the value of exports and imports of the Indonesian service sector. Implementing IJEPA in Indonesia still does not have an impact and has not given benefits, especially for service trade."

"This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the ISDS mechanism settlement at BIT was not much different when compared to the mechanism settlement at the IC-CEPA even though both of them appointed ICSID and UNCITRAL as international arbitration institutions for ISDS. However, with the enactment of IC-CEPA which replaced BIT, it will guarantee legal certainty for both partiesespecially related to avoiding claims that are filed separately but contain the same substance.

---

Tesis ini akan membahas pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement (“ISDS”) dalam perjanjian investasi internasional, dalam hal ini the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serta Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement(“IC-CEPA”) yang melibatkan Republik Indonesia dan Australia sebagai para pihak dalam kedua perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa ISDS pada BIT tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan mekanismenya pada IC-CEPA meskipun keduanya sama-sama menunjuk ICSID dan UNCITRAL sebagai institusi arbitrase internasional bagi ISDS. Namun demikian, dengan diberlakukannya IC-CEPA yang menggantikan BIT, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua pihak terutama terkait menghindari gugatan yang diajukan secara terpisah namun berisi substansi yang sama."

"Penelitian ini menganalisis motif Indonesia dalam mengusulkan perjanjian perdagangan komprehensif dalam bentuk Indonesia - Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) kepada Turki. Indonesia dan Turki meluncurkan perjanjian ini pada tahun 2017 yang bertujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Indonesia dan Turki berada pada kawasan yang berbeda. Meskipun kedua negara memiliki hubungan yang erat secara historis dan merupakan negara sahabat dengan mayoritas berpenduduk muslim, namun hubungan baik ini tidak tercermin dalam hubungan ekonomi dan perdagangannya. Turki bukan merupakan mitra dagang utama Indonesia, akan tetapi Indonesia mengusulkan perjanjian perdagangan komprehensif dengan negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Solis dan Katada yang menetapkan tiga motif negara dalam menjalin kerja sama yaitu motif ekonomi, motif keamanan dan diplomasi, dan motif leverage. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki dua motif dalam mengusulkan IT-CEPA kepada Turki. Pertama, motif ekonomi Indonesia dalam mengusulkan IT-CEPA adalah untuk memperkuat akses pasarnya melalui penurunan tarif bea masuk di Turki dan untuk menghindari pengalihan perdagangan akibat dari FTA Turki dan Malaysia yang telah ada terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, motif keamanan Indonesia adalah untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri dan meningkatkan citra internasional melalui upaya trade hub bagi Turki.

---

This study analyzes Indonesia's motives in proposing a comprehensive trade agreement in the form of the Indonesia - Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) to Turkey. Indonesia and Turkey launched this agreement in 2017 aimed at improving economic and trade relations between the two countries. Indonesia and Turkey are in different regions. Although the two countries have historically close relations with a majority Muslim population, this good relationship is not reflected in their economic and trade relations. Turkey is not Indonesia's main trading partner, but Indonesia proposes a comprehensive trade agreement with the country. This study uses a qualitative approach with the theoretical framework of Solis and Katada which establishes three motives of states in establishing cooperation, namely economic motives, security and diplomacy motives, and leverage motives. This study finds that Indonesia has two motives in proposing IT-CEPA to Turkey. First, Indonesia's economic motive in proposing the IT-CEPA is to strengthen its market access through lowering import duty rates in Turkey and to avoid trade diversions as a result of the existing Turkish and Malaysian FTAs. Then secondly, Indonesia's security motive is to encourage the domestic defense industry and improve its international image through trade hub efforts for Turkey."