Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi berbagai sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki pembatasan-pembatasan tertentu. Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan rekayasa balik (reverse engineering) (RE) program komputer. Rekayasa balik merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis mengenai apakah rekayasa balik yang dilakukan dengan metode jailbreak ini apakah merupakan sebuah pelanggaran dalam bidang hukum hak cipta atau Undang Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkannya dengan teori hukum dan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban hukum yang melindungi kepentingan pengguna perangkat lunak di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan 1). Bagaimana pengaturan rekayasa balik program komputer dalam sistem hukum di Indonesia 2). Bagaimana peran hukum dalam menentukan keseimbangan antara hak pemilik program komputer dengan kebutuhan peningkatan teknologi dan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

The development of sophisticated computer technology has brought enormous enefits to human life in which their use involves avariety of sectors. This circumstances potentially monopolistic actions. Monopolistic actions, although associated with the same results but still have certain limitations. One form of limitation on the copyright monopoly actions, especially computer programs can be done by reverse engineering (RE) computer program. Reverse engineering is a process of discovering technological principles of a product and then try to create tools / products or new programs that are superior without any of the original copy. But RE in this computer program does not specifically regulated in the Act.

This thesis discusses the juridical analysis whether reverse engineering is done with the jailbreak method is a violation of copyright law or Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. This thesis research using research methods that are descriptive normative juridical approach to legislation supported by the comparison of concepts and approaches namely by examining and reviewing the statutory provisions such as the Law Number 19 Year 2002 on Copyright and Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, and compare it with the theory of law and legal systems in other countries to know the legal liability system which protects the interests of software users in Indonesia. Seeing these conditions, the study will answer the problem 1). How to setup reverse engineering a computer program in the legal system in Indonesia 2). What is the role of law in determining the balance between the rights of computer program owners with the need for increased public access to technology and science and technolog."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia berdasarkan studi komparasi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Dalam skripsi ini memunculkan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan eksperimen medis di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Kedua, bagaimana perbandingan legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia ditinjau berdasarkan hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian bahwa di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk melakukan eksperimen medis yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya harus mendapatkan persetujuan dari Komite Etik. Namun, terdapat perbedaan dan ini menjadi kekurangan bahwa di Amerika Serikat hal tersebut berlaku untuk penelitian yang didanai oleh dana federal, oleh karena itu penelitian yang didanai pribadi tidak tunduk pada prosedur IRB. Selanjutnya dalam aspek legalitas Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok tidak melarang dilakukannya penelitian rekayasa genetika embrio pada manusia (pengeditan gen embrio). Namun, dalam konteks untuk tujuan reproduksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok melarang tindakan tersebut. Penulis menyarankan kepada pemerintah dan legalislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan menambahkan pasal terkait dengan penelitian dan penerapan rekayasa genetika embrio pada manusia. Serta kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat pedoman penelitian yang melibatkan embrio manusia.

---

This thesis discusses the legality of genetic engineering on human embryo, a comparation between Indonesia, United States of America, and China. This thesis raises two main problems. First, how do the medical experiment arrangements compare in Indonesia, the United States, and China. Second, how the comparison of legality of embryo genetic engineering in humans is reviewed based on the laws of Indonesia, the United States, and China. This problem is viewed from the comparison of law with normative juridical research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from document studies as the main data from qualitative writing. The results of research that Indonesia, the United States, and China to carry out medical experiments involving humans as research subjects must obtain approval from the Ethics Committee. However, there is a difference and it is a drawback that in the United States it applies to federally funded research, therefore privately funded research is not subject to IRB procedures. Indonesia, the United States, and China do not prohibit embryo genetic engineering research in humans (human embryo gene editing). However, in the context of reproductive purposes in Indonesia, the United States and China prohibit such actions. The author advises the government and the legislature to revise Law Number 36 Year 2009 on Health, by adding articles related to research and application of embryonic genetic engineering in humans. And to the Ministry of Health to make research guidelines involving human embryos."