Ditemukan 149 dokumen yang sesuai dengan query
Sinaga, Witra Evelin Maduma
"
KKR dengan fokusnya pada masa lalu, dapat memberi kontribusi pada
berbagai mekanisme yang sedang bekerja memperbaiki kinerja perlindungan
HAM di Indonesia pada saat ini, dengan memberi perspektif sejarah, pencerahan
tentang pola, dan rekomendasi-rekomendasi untuk kasus-kasus yang patut
ditangani, maupun rekomendasi untuk reformasi institusi, mengungkap kebenaran
atas praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di
masa lalu. Karena itu, sebuah KKR akan sangat membantu Indonesia, dimana
terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hanya
melalui Pengadilan HAM, karena mekanisme KKR yang ...
"
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35851
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Puji Astuti
"
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tanggapan dari instansi terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM dibandingkan dengan besarnya jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Masuknya Program Yankomas pada RANHAM generasi ketiga ini, berimplikasi pada implementasi Program Yankomas secara integratif. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis implementasi Program Yankomas RANHAM berdasarkan implementasi model George C. Edward III.
Dari 12 informan yang diwawancara serta penggalian data sekunder diperoleh hasil implementasi Program Yankommas RANHAM belum terintegrasi ke dalam satu wadah. Selain itu ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fiana Basauli
"
Tesis ini membahas mengenai HAM mengatur tentang prinsip hak asasi manusia maupun bentuk perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 baik korban di Tangerang, Bandung, maupun Martapura antara lain prinsip non diskriminasi, prinsip perlindungan khusus, prinsip pemeliharaan terhadap anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan yang sama, prinsip perlindungan dari kekerasan dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zulkipli
"
Tesis ini membahas tentang konsep ganti rugi bagi korban tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktiknya dalam pengadilan
HAM yang telah berlangsung, serta optimalisasi peran penuntut umum dalam
memperjuangkan hak-hak korban khususnya korban pelanggaran HAM yang
berat atas ganti kerugian dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian adalah
yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun undangundang
memberikan jaminan bagi korban pelanggaran HAM berat dalam
memperoleh restitusi dan kompensasi, namun dalam implementasinya tidak
efektif. kelemahan konsep dan prosedur restitusi dan kompensasi yang ...
"
Universitas Indonesia, 2011
T29299
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Misra Dewita
"
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif baru
di Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untuk
menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk
melakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPK
melakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia,
khususnya hak privasi yang terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindakan penyadapan oleh
KPK ini dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia ...
"
Universitas Indonesia, 2011
T29317
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tirmizi
"
Skripsi ini menguraikan peran Yap Thiam Hien dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan dunia internasional. Pergulatan Yap dalam misi mulia tersebut berakar dari latar belakangnya sebagai kaum minoritas di Indonesia dan kerisauannya terhadap sikap diskriminatif kaum kolonialis serta tidak diindahkannya hak-hak rakyat oleh para penggenggam kekuasaan pascakemerdekaan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2002
S12592
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Irdham Riyanda
"
DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah mendapat anggaran yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan kinerja DPRD, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Pokok permasalahannya adalah apakah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (PP Nomor 37 Tahun 2006) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (PP Nomor 21 Tahun 2007) bertentangan dengan undang-undang yang terkait? Serta bagaimana dampak kedua peraturan pemerintah tersebut terhadap kondisi keuangan daerah?
Metode penelitian yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S22149
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Teguh Eko Wirdhani
"
Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebuah peraturan terobosan, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang diikuti oleh keluarnya sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yaitu Pengadilan HAM dengan undang-undang No 26 tahun 2000 sebagai dasar pembentukannya.Ternyata pada kenyataanya usaha pemerintah untuk menyelesaikan masa lalunya tidak bisa hanya melalui sebuah lembaga pengadilan HAM. Susahnya menguak masa lalu, hanya dengan lembaga pengadilan HAM, terasa ketika para terdakwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Setelah secara resmi melakukan eksplorasi pertambangan di Mimika pada awal tahun 1970, PT. Freeport Indonesia secara perlahan melakukan pengambilan secara paksa atas tanah adat dari masyarakat lokal untuk kepentingan usaha mereka. Masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli yang merasakan dampak langsung dari aktifitas pertambangan Freeport harus mengalami berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berkepanjangan. Setelah sebagian besar tanah adat mereka diambil secara paksa, kedua suku tersebut masih harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, penyiksaan ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62437
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Imparsial, 2006
323.4 DEM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
