Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menelusuri berbagai bentuk alienasi yang dihadapi perempuan buruh harian lepas di perkebunan sawit rakyat (BHL sawit) yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksinya tetapi juga aktivitas reproduksinya, serta menelusuri bagaimana perempuan BHL sawit proses membangun agensi dalam menghadapi alienasi atas dirinya. Penelitian ini dilakukan di sebuah perkebunan sawit rakyat berskala industri di Povinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminis dan menggunakan kerangka teori alienasi yang dikembangkan oleh Alison Jaggar dan teori agensi yang dikembangkan oleh Sherry B. Ortner. Melalui rangkaian pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan BHL sawit mengalami empat bentuk alienasi yakni alienasi seksualitas, alienasi motherhood, alienasi intelektualitas dan alienasi terhadap alam. Proses alienasi atas perempuan BHL sawit dalam empat bentuk tersebut tidak terlepas dari proses tersingkirnya perempuan sebagai akibat ketidaktersediaan sumber produksi dan hubungan pengelolaan lahan yang dimiliki oleh perempuan. Selain itu, proses alienasi perempuan BHL sawit terkait erat dengan struktur sosial, akses, relasi sosial serta aktivitas produksi di perkebunan dan aktivitas reproduksi perempuan. Penelitian ini juga mengungkapkan agensi yang dibangun perempuan BHL sawit terkait strategi, negosiasi hingga resistensi sebagai respon atas proses alienasi yang dialami perempuan BHL sawit.

---

This research identifies forms of alienation faced by women casual workers in oil palm plantation both at the production activity and the reproduction one, and elaborates the process of the women build their agency in the face of alienation. This research is held in a commercial smallholding oil palm plantation at Riau Province. Qualitative with feminist perspective is used as an approach of this research. There are two theoretical frameworks applied for this paper, the theory of alienation developed by Alison Jaggar and the Theory of Agency developed by Sherry B. Ortner. Through those frameworks, this research reveals that women casual workers in oil palm plantation experience four forms of alienations which are alienation in sexuality, motherhood, intellectuality and in environment. The process of alienation of the women in these four forms cannot be separated from the process of eliminating women as a result of the unavailability of production sources and the management of land owned by women. Moreover, the alienation process to women daily labor in oil palm plantation is closely related with the social structure, access, social relation, and both production and reproduction activity of women in the plantation. This research also elaborates the agency built by women casual workers in oil palm plantation related to the strategy, negotiation, and even resistance as a respond toward alienation process experienced by them."

"Penyalahgunaan dan peradaran gelap narkoba menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap upaya pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Sedangkan kegagalan kebijakan bisa disebabkan tidak diimplementasikan, bisa pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah ( Hogwood dan Gunn : 1986 ). Penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta bertujuan untuk menjelaskan persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengetahui tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan mengunakan metode kuantitatif. Secara keseluruhan operasional variabel-variabel yang diteliti adalah persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta Dari variabel-variabel tersebut diturunkan menjadi beberapa indikator, kemudian dijabarkan Iebih jauh menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner tertutup. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik survai/penyebaran kuesioner kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro/Lembaga yang terpilih mewakili lembaga, setelah itu analisis data dilakukan dengan membuat tabulasi. Karena tingkat pengukuran skala dari Likert?s Summated Rating adalah ordinal, maka agar dapat diolah lebih lanjul harus diubah dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI).Berdasarkan hasil penelitian temyata menurut persepsi responden keberhasilan implemenlasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta 60,30 % dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi, sedangkan 30,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dari keempat variabel tersebut, variabel struktur birokrasi tidak berbengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta.Untuk lebih meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dalam rangka mewujudkan kampus yang bebas dari pengaruh narkoba perlu adanya peraturan khusus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Disamping itu, perlu adanya Iembaga khusus yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pimpinan universitas hendaknya terbuka terhadap penyalahgunan narkoba yang terjadi di Iingkungan kampus dan bagi mereka yang terbukti terlibat kasus narkoba diberikan sanksi.

---

Drugs abuse and their illegal distribution have become a serious to the continuity of nation life and state of Indonesia. The government of Indonesia has shown much attention to the efforts of prevention and eradication of drugs abuse and their distribution.

Succeeding of a certain policy is not merely determined by quality of the policy, but also the implementation of it. Meanwhile, failure of the policy has not been completely implemented, un proper implementation an execution and the policy it?s self is significantly bad ( Hogwood and Gunn : 1986 ).

Research on the implementation of prevention and drugs abuse policy was carried out at Jakarta National University. The purpose of the research was to explain perception on some factors that influence to succeeding the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University and to know the degree of succeed of the implementation of that policy.

The research was carried out by using quantitative method. All of operational variables were studied, those consist of the perception on some factors that influence to succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University. Those variables were broken down in to a number of indicators that further developed in to some question in closed questioner. Collecting data was done by technical survey through distributing the questioner to the head of university, Department/Faculty, Bureau/Chosen Institution. Then, collected data were analysis by making tabulation. Because of measurement scale of Liken?s Summated Rating is ordinal, therefore collected data should be changed in to interval scale by using Method of Successive Interval ( MSI ).

The research result shown, according to the respondent perception, the succeeding of the policy 60,30 % were influenced by communication, resources, dispositions, bureaucratic structure and 30, 70% were influenced by other factors . From four variables mentioned above, bureaucratic structure was not significantly effect to the succeeding of the implementation of the policy.

To improve the succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University, in order to clear off campus from drugs affect, need special regulation designed to the prevention of drugs abuse, in selecting and accepting new students, In addition, it is also needed a special institution has responsibility in preventing drugs abuse. Furthermore, all ofthe head of university should aware and transparent to the issues of drugs abuse take place in campus, and those who are proven involve in narcotic cases have to be given relevant sanction."

"Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan peran bagi Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari pasal tentang pelibatan TNI tersebut masih dalam tahap penyusunan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan tentang tindak pidana terorisme, TNI, Polri dan BNPT. Pemisahan peran dan wewenang antara TNI, Polri dan BNPT dalam penanganan tindak pidana terorisme harus jelas, begitu juga batasan tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh TNI dalam menangani terorisme dan bentuk tindak pidana terorisme yang memerlukan keterlibatan TNI. Pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia akan menggunakan konsep pencegahan, penindakan dan pemulihan. Adapun peran TNI sealama ini dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan tugas perbantuan kepada Polri, apabila situasi diluar kapabilitas Polri maka TNI dapat bertindak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan leading sector dalam koordinasi antar lembaga penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

Terrorism is an extraordinary crime, so it must be handled in an extraordinary way too. Law Number 5 Year 2018 provides a role for TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia. The Presidential Regulation as the implementing regulation of the article on TNI involvement is still in the drafting stage. The method used is normative legal research by reviewing the regulation on criminal acts of terrorism, TNI, Polri, and BNPT. Separation of roles and authority between TNI, Polri and BNPT in handling terrorism must be clear, as well as restrictions on actions that can be taken by TNI in handling criminal acts of terrorism and forms of criminal acts of terrorism that require TNI  involvement. The involvement of TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia will use the concepts of prevention, repression and recovery. As for the role of the TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia at this time, it’s a duty of assistance to Polri, if the situation is beyond the capability of the Polri, TNI will act. The National Counter Terrorism Agency (BNPT) is the leading sector in coordination between counter-terrorism institutions in Indonesia. "

"ABSTRAKSejak lebih dari satu dekade yang lalu, persoalan radikalisme dan terorisme terus mendapatkan sorotan publik dari hampir seluruh penjuru dunia. Terorisme telah menimbulkan banyak kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya deradikalisasi untuk menanggulangi masalah tersebut. Seluruh elemen masyarakat Indonesia pada dasarnya bertangguung jawab atas upaya deradikalisasi, bukan hanya BNPT saja. Terlebih, BNPT terbukti memiliki berbagai kendala yang tidak bisa dihadapi sendiri. Salah satu elemen masyarakat yang bisa mengambil peranan penting dalam hal ini adalah Lembaga non-pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.

---

For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.

This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.

This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.

 

"

"Permasalahan korupsi merupakan sebuah permasalahan yang sudah menjadi musuh besar bagi negara ini. Telah 73 tahun berdiri namun belum juga dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang telah mengakar sejak lama di Indonesia. Melihat banyaknya pilihan perumusan kebijakan yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lembaga KPK dalam merumuskan kebijakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan instrumen wawancara mendalam dengan masyarakat, akademisi dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun sumber data-data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder dari buku-buku, naskah ringkas dan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor perumusan kebiajakan di KPK telah sesuai dengan teori yang ada dan faktor pengaruh dari luar merupakan salah satu faktor yang cukup kuat atau cukup besar pengaruhnya terhadap proses perumusan kebijakan di KPK.

---

Corruption is a problem that has become a major enemy to this country. The Corruption Eradication Commission (KPK) has been founded for 73 years but has not been able to completely resolve this problem that have been rooted for a long time in Indonesia. Considering the many policy formulation choices that can be made in eradicating corruption, this study discusses factors tha influence the KPK in formulating policies towards eradicating corruption. This study used a post positivist approach using in-depth interviews with the community, academics, and the Corruption Eradication Commission (KPK). The source of the data obtained from primary and secondary data from books, concise texts, and the results of in-depth interviews. It is found that the factors of the policy formulation in the Corruption Eradication Commission were in accordance with existing theories, and the external influencing factors are one of the most influential factors on the policy formulation process in the KPK."

"ABSTRAKPenyelundupan pakaian bekas melalui jalur laut di Indonesia erat dengan faktor geografis dan kinerja penegakan hukum di bidang maritim. Penyelundupan pakaian bekas merupakan salah satu masalah yang ditangani oleh Patroli Laut Bea dan Cukai sebagai stakeholder pengawasan laut. Data diperoleh dari Lembaga Subdirektorat Patroli Laut Bea dan Cukai menunjukan bahwa kasus penyelundupan pakaian bekas dalam kurun waktu 2012-2017 melalui jalur laut cenderung fluktuatif namun memiliki jumlah yang meningkat. Tulisan ini menggunakan teori aktivitas rutin untuk mendukung analisis strategi pencegahan kejahatan situasional dalam menjelaskan bagaimana strategi pencegahan kejahatan situasional Patroli Laut Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan pakaian bekas. Hasil analisis menunjukan bahwa penggunaan sarana operasi dan teknologi pengindraan seperti AIS, VSM dan coastar radar sebagai sistem pencegahan Patroli Laut Bea dan Cukai memiliki keterkaitan dengan implementasi 16 teknik pencegahan kejahatan situasional Clarke (1997)."

"Tingkat residivisme teroris di Indonesia yang mencapai 3.9% menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengawasan dan pembinaan eks Napiter. Sekalipunpersentase kasus residivis teroris menunjukkan angka yang rendah, namun ancaman yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya. Hingga saat ini Indonesia belum memilikilembaga khusus yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap eks Napiter untuk mencegah terjadinya residivisme. Oleh karena itu, intelijen dapat mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori intelijen dan teori pencegahan kejahatan untuk menganalisis strategi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melakukan pencegahan terhadap residivisme teroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIN menggunakan strategi cut out dengan model yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Strategi ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang menjadikan upaya pencegahan BIN lebih efektif.

---

The level of terrorist recidivism in Indonesia, which reaches 3.9%, shows that the monitoring and fostering efforts towards former terrorist convicts are still problematic. Although the percentage of terrorist recidivist cases shows a relatively low number, the threat posed is far more dangerous. Thus far, Indonesia does not yet have a particular institution that is responsible for monitoring and fostering former terrorist convicts to prevent recidivism. Therefore, intelligence agency can fill this gap in accordance with its functions to conduct early detection and early warning system. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using intelligence theory and crime prevention theory the author analyses intelligence strategy conducted by the State Intelligence Agency (BIN) in preventing terrorist recidivism. The results showed that BIN used cut out strategy with different models which adjusted to the dynamics situation in the field. This strategy has its own advantages which makes BIN prevention efforts more effective"