Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkhir-akhir ini banyak ditemukan permasalahan yang berkaitandengan perilaku menyimpang di tempat keija. Hal ini ditandai dengansemakin meningkatnya kasus-kasus korupsi, pencurian di tempat kerja,penyalahgunaan fasilitas yang diberikan perusahaan, dsb. Untuk itu,penelitian ini akan mengangkat masalah tentang tendensi (kecenderungan)seseorang untuk berperilaku tidak etis di tempat keija. Perilaku tidak etisyang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku menyimpang yangditampilkan seorang karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaantempat mereka bekerja. Dari sekian banyak faktor pendorong perilaku tidaketis, faktor kepribadian merupakan salah satunya (Sackett & De Vore,dalam Anderson, 2001) penyebabnya. Menurut Tang (2002), kepuasanterhadap gaji akan mendorong seseorang untuk berperilaku tidak etis.Selain itu, Tang (2002) menyatakan bahwa berdasarkan teori discrepancy,orang yang memiliki nilai matrialisme tinggi akan memiliki tingkatkepuasan yang rendah terhadap gaji. Dengan tingkat kepuasan yang rendahdan penempatan yang tinggi terhadap harta benda yang diperolehnya, makaakan mendorong/ mengarahkan seorang materialist untuk berperilaku tidaketis.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana danseberapa besar pengaruh nilai materialisme dan kepuasan gaji terhadaptendensi perilaku tidak etis pada karyawan.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampelpenelitian sebanyak 153 orang. Penelitian ini menggunakan alat ukur Money Ethics Scale (Tang, 2001), dan Possession Satisfaction Scale (Scott& Lundstrom, 1990).Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai materialisme dan kepuasangaji berpengaruh signifikan terhadap tendensi perilaku tidak etis. Namundemikian, sumbangan pengaruh nilai materialisme dan kepuasan gajiterhadap tendensi perilaku tidak etis, dapat dikatakan kecil. Oleh karena itu,peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih memperluaspemilihan variabel-variabel yang berpotensi dan lebih representatif dalammempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak etis."

"ABSTRAKThe personal scope of employment law is the subject of much ongoing debate. Arguing that an exclusively contractual analysis of this domain is unsatisfactory, the author constructs a European-based empirical typology distinguishing the personal work relations of standard "employees", public officials, "liberal professions", individual entrepreneurial workers, marginal workers, and labour market entrants. These categories and their inter-relationships are then analysed dynamically in terms of "personal work nexuses" - a concept encompassing complex legal ramifications beyond the contractual framework. The conclusions highlight the value of this analytical approach to recent efforts by the ILO and the European Commission to "modernize" labour law."

"This study analyses the extent and nature of female unpaid work in the context of rural households in India. In particular, the study looks at the relationship between land ownership and the extent of domestic duties , performed by females, adjusted by family size, in rural agricultural households. Further, the study considers the role of socioeconomic and socio-religious class and the engagement of women in domestic duties. The study uses the Indian National Sample Survey quinquennial round of ; employment and unemployment survey data for the period 2011-2012. To find out the relationship between various land ownership modalities and domestic duties performed by females, the study makes use of the fractional logit regression model. The empirical result suggests that there is a greater 1 probability of more women workers getting involved in unpaid work as the ' land-ownership size of the household increases. Further, it is seen that the probability that females engaged in unpaid work is greater for those in casual agricultural households with large land cultivated than for those who are in self-employed households. The study finds that the proportion of rural women engaged in domestic duties is 34 per cent, and the majority of them want to work either on a regular or part-time basis (74 per cent) as well as be able to attend to domestic duties. These results suggest that more effective labour market policy, which will encourage women to participate in paid work, is needed. Moreover, family-friendly policies and initiatives that encourage a more equitable sharing of the burden of care and household chores between males and females are required."