Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hartono
Swastanisasi badan usaha milik negara melalui perjanjian kerjasama operasi (KSO) : Studi kasus PT. Telekomunikasi Indonesia
" Globalisasi telah merubah dan menyajikan realita baru beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan, menggeser fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi menjadi hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya. Hal ini meningkatkan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Sebagai BUMN bidang Telekomunikasi, TELKOM seperti halnya BUMN bidang telekomunikasi di sejumlah negara lain seperti Amerika, Amerika Latin, Asia, Afrika termasuk di negara bekas Uni Soviet yang disebut CIS (Commonwealth Of ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T16675
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novari Trisiane
Pemberitaan mengenai masalah kerjasama antara PAM jaya dengan PT. TPJ dan PT.PALYJA di empat surat kabar yang terbit dijakarta: studi analisis isi pemberitaan di Harian Kompas, Media Indonesia, Suara Karya Dan Suara Pembaruan
" ABSTRAK
Program peran serta swasta yang hampir-hampir mengarah pada suatu bentuk swastanisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum kepada masyarakat seperti halnya penyediaan air minum di Indonesia masih merupakan fenomena yang relatif bare. Karenanya keberadaan dan bentuk kerjasama antara PAM JAYA dengan Mitra Swastanya yaitu PT.TPJ dan PT. Palyja pada awal pelaksanaannya masih menjadi sesuatu yang bersifat kontoversial.

Potensi kontroversi terhadap keberadaan kerjasama semakin bertambah karena proses penentuan perusahaan swasta clan penyusunan kontrak kerjasama ini ... "
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
TM Fachrur Rozi
Model risiko kerjasama pemerintah dan swasta proyek infrastruktur power untuk peningkatan kinerja investasi di Indonesia = Public private partnership risk model for power infrastructure projects to improve performance of investment in Indonesia
" Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang mempengaruhi KPS pada proyek infrastruktur power untuk peningkatan kinerja investasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan diolah dengan ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T39315
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunanda Raharjanto
Model kerjasama pemerintah-swasta dalam peningkatan kapasitas jalur Kereta Api Jabodetabek = Model of public private partnership in Jabodetabek railway capacity enhancement
" Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek (lintas Jakarta-Bogor) serta menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama pemerintah-swasta dalam pendanaan dibidang kereta api. Peningkatan kapasitas jalur KA Jabotabek akan berakibat pada penambahan jumlah penumpang, ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T30343
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cahyo Eko Putranto
Studi kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan alur pelayaran barat Surabaya = The study of public private partnership in management of the western Surabaya access channel
" Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan juga sarana penunjang lainnya termasuk pengelolaan alur pelayaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko beserta mitigasi dan alokasinya, mengidentifikasi peran dan kewenangan stakeholder serta menentukan ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30344
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andria Dewi Shinta
Analisis faktor penentu keberhasilan kerjasama pemerintah dan swasta pada pembangunan Terminal Peti Kemas Palaran = Critical success factor analysis of public private partnership in Palaran container terminal development project
" Kendala keterbatasan dana pemerintah dapat diselesaikan melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnerships (PPP). Terminal Peti Kemas Palaran adalah proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) pada proyek pembangunan dan pengoperasian Terminal Peti Kemas Palaran. Variabel faktor penentu keberhasilan dari hasil studi literatur diklasifikasikan dalam tahap perencanaan proyek, tahap penyiapan prastudi kelayakan proyek, tahap transaksi proyek, tahap build, tahap ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30345
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muda Seudang
Kerja sama antara swasta dan PT Telkom dalam pembangunan fasilitas telekomunikasi
Depok: Universitas Indonesia, 1991
S23070
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Taufan Maulana Pamungkas
Tinjauan yuridis hubungan kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan koperasi unit desa menggunakan prinsip kemitraan inti-plasma: studi kasus P.T. Sumber Indah Perkasa dengan Koperasi Krida Sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung = Juridical overview of the partnership between palm oil plantation with village unit cooperatives using plasma core partnership principle: case study P.T. Sumber Indah Perkasa with Cooperative of Krida Sejahtera district of Tulang Bawang, Lampung
" Peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun lahan perkebunan bagi masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan. Namun pelaksanaan dari ketentuan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankannya dan tidak memiliki iktikad baik pada saat membangun kebun bagi masyarakat tersebut. Petani yang dalam hal ini memiliki posisi tawar yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44998
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Seni Sri Damayanti
Kompensasi atas kewajiban finansial badan usaha milik negara dengan kewajiban layanan publik dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Compensation for the financial obligations of the state owned enterprises with a public service obligation on public private partnership contract
" Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah membuka peluang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk turut serta baik dengan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang merepresentasikan Pemerintah atau menjadi pihak Badan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S65946
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intias Maresta Buditami
Pengawasan pelaksanaan privatisasi air di Indonesia dalam tinjauan akuntabilitas publik : studi kasus public-private partnership di Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta = Supervision of water privatization in Indonesia in the public accountability review : case studies in public-private partnership of Regional Water Company at DKI Jakarta
" Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>