Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Abstrak peraturan perundang-undangan Republik Indonesia peraturan pemerintah tahun 1973-1979

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1982

340.095 98 IND a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abstrak peraturan perundang-undangan Republik Indonesia peraturan pemerintah Tahun 1966-1972

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1982

340.095 98 IND a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abstrak peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1979

340.095 98 IND a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Hamzah

Komentar Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Jakarta : Ind-Hill, 1987

347.035 AND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nadine Amarsha

Analisis variasi sanksi administratif dalam bentuk denda pada putusan persekongkolan tender (studi kasus putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/PDT.SUS-KPPU/2013 dan putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013) = Analysis of administrative sanctions variation in fine form at tender collusion verdict (case study of Mahkamah Agung Verdict No.118 K/PDT.SUS-KPPU/2013 and KPPU Verdict No.03/KPPU-L/2013) / Nadine Amarsha

" ABSTRAK
Dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang beberapa kegiatan anti persiangan yang salah satunya adalah persekongkolan tender. Para pelaku usaha yang terbukti bersekongkol akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dimana salah satu sanksinya adalah denda minimum Rp.1.000.000.000,- dan maksimum Rp.25.000.000.000,-. Penelitian ini melakukan studi kasus terhadap dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118K/PDT.SUS-KPPU/2013 Dan Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013. Dalam dua putusan ... "

2017

T47716

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library