Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan, apakah Zakat Penghasilan merupakan beban untuk mendapatkan penghasilan atau sama sifatnya dengan pajak sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Oleh karena itu, maka tujuan penulisan tesis adalah mejelaskan kemungkinan Zakat Penghasilan dipersamakan dengan Pajak Penghasilan dan mencari alternatif guna penyempurnaan system Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari Zakat Penghasilan.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan, Ketua Pansus RUU Tentang Perubahan Undang-undang Perpajakan, Anggota DPR-RI Fraksi Persatuan Pembangunan dan Anggota DPR-Rl Fraksi Reformasi.Pada dasarnya suatu beban dapat dikurangkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jika beban tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, perlakuan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi tidak tepat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian tersebut, zakat penghasilan lebih tepat diperlakukan sebagai kredit pajak mengingat bahwa Pajak dan Zakat Penghasilan itu setara dalam kedudukannya sebagai institusi yang independen untuk mengumpulkan dana yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.Sementara, perlakukan zakat penghasilan sebagai kredit pajak masih memerlukan beberapa perbaikan, di antaranya adalah dengan membuat perundangan yang mengatur secara khusus tentang penegakan kewajiban Zakat Penghasilan (enforcement). UU No. 3811999 hanya mengatur tentang mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat oleh Amil Zakat. Untuk lebih mengefektifkan enforcement Zakat Penghasilan, disarankan pula agar dibentuk lembaga yang dikhususkan untuk mengelola, memungut, menegakkan, dan mendistribusikan Zakat (Penghasilan) yang pada akhirnya, penerimaan dan pengeluaran Zakat (Penghasilan) dimungkinkan untuk masuk dalam APBN untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaannya."

"Studi tentang zakat di Indonesia sejauh yang penulis amati kebanyakan berkutat pada manajemen pengelolaan zakat serta yang terkait dengan tinjauan keagamaan. Sedikit yang mengkaji zakat sudut pandang tinjauan sosial, kalaupun ada masih membatasi pada kegunaan zakat bagi kepentingan sosial. Sementara penelitian yang mengkaji tentang bagaimana aktivitas berzakat dan model pengelolaan yang dilakukan masyarakat serta bagaimana espektasi mereka terhadap bentuk pengelolaan zakat masih minim. Padahal zakat adalah aktivitas keagamaan yang melibatkan jumlah uang cukup banyak. Untuk itu penulis mencoba membuat gambaran aktivitas berzakat warga serta bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang sesuai menurut mereka. Zakat adalah sebuah ibadah wajib keagamaan kongkrit yang agak unik. Dikatakan unik karena mengandung alasan penjelasan yang sangat rasional dan berhubungan dengan status sosial dan ekonomi umat serta kesulitan hidup umat yang lain. Dengan keunikannya tersebut zakat menyimpan potensi berupa jumlah nominal uang yang akan bergantung dengan jumlah wajib zakat pada suatu wilayah negara. Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tapi sayangnya potensi ini sejauh ini masih dibiarkan menjadi sekedar potensi yang tidak terkelola dengan baik.Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah zakat memiliki fungsi yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat, bukan sekedar fungsi keagamaan apabila bisa dikelola dengan benar. Bagaimana aktivitas berzakat di RW 02 Keluarahan Tebet Barat, serta bentuk pengelola zakat seperti apa yang warga inginkan yang diteliti. Ada dua tujuan dari penelitian ini, pertama mencoba mengetahui bagaimana aktivitas berzakat dijalankan warga, sedang tujuan dengan menggunakan metode pengumpulan data survey terhadap 32 responden di 9 RT pada RW 02 Kelurahah Tebet Barat Jakarta Selatan, dibantu dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Studi ini menggunakan analisa statistik SPSS dengan menggunakan tabel frekwuensi untuk menggambarkan secara rinci aktivitas berzakat yang dijalankan warga. Selanjutnya dengan menggunakan data survey dicoba dicari model Badan Amil Zakat seperti apa yang diinginkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas berzakat yang dilakukan warga menunjukan bahwa zakat baru memiliki fungsi keagamaan semata. Penjelasan Al'Quran yang mewajibkan umat muslim yang memiliki kekayaan lebih dari cukup untuk membayar zakat dengan harapan bisa menciptakan keseimbanagn dibidang perekonomian tidak meresap dalam benak wajib zakat. Wajib zakat hanya sekedar menjalankan kewajiban dalam berzakat. Zakat sebagai tindakan sosial muncul sebagai konsekwensi dari pilihan seseorang terhadap agama Islam. Zakat yang memiliki potensi untuk menjaga sistem sosial masyarakat agar tetap dalam keseimbangannya ternyata fungsinya terdomestikan oleh penghayatan ritual keagamaan. Dalam tradisi Fungsionalisme zakat hanya berfungsi menjaga tetap utuhnya sistem keagamaan, harapan Islam agar zakat mampu juga menjaga sistem sosial masyarakat tidak terpenuhi. Hal itu terjadi karena pesan zakat sudah tereduksi ditingkat pemahaman umat. Sementara menurut konsep tindakan rasionalnya Weber aktivitas berzakat umat muslim merupakan tindakan rasional yang berorintasi nilai. Dalam tipe tindakan Weber, bentuk tindakan semacam itu menunjukan bahwa aktivitas berzakat warga belum menunjukan tipe tindakan dari masyarakat yang sudah modern. Dimana masyarakat modern ditandai dengan tipe tindakan mayoritas berorientasi pada pencapaian tujuan. Badan Amil Zakat yang sanggup memberikan jaminan akuntabilitas dan kepercayaan menjadi pilihan bagi Badan Amil Zakat yang dipercaya mengelola dana zakat. Karena belum ada yang dianggap memenuhi standar tersebut wajib zakat masih memilih membayarkan zakatnya langsung ke penerima maupun ke masjid. Kebijakan perzakatan harus diarahkan pada upaya untuk membangun kesadaran tentang makna dari esensi zakat, sekaligus untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada wajib zakat. Dengan jumlah warga muslim mayoritas kalau dana zakat bisa dimanfaatkan demi kepentingan kaum miskin, paling tidak ada satu meknisme yang bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan umat."

"Pola inovatif distribusi zakat produktif dalam tataran empiris proses Islamisasi sistim income distribution masih terbilang baru dengan volume yang sangat kecil, namun sudah nampak sebagai "bola salju" yang melaju ke arah optimisme. Metwally (1995) menekankan bahwa etika perilaku konsumsi dari pihak surplus maupun defisit mempunyai peranan yang tidak bisa diabaikan dari prinsip redistribusi Islami.Peneliti bekerja di bawah asumsi bahwa dana ZIS yang bermutan normatif berbeda dengan bentuk pinjaman produktif lainnya. Untuk melihat hal tersebut, rumusan masalah disusun mengikuti definisi yang dikemukakan Hawkins (1992) dan hierarki kebutuhan Moslow yang diformulasikan susunannya dengan skala prioritas mendekati sistematika logis maqosid syariah.Hasil penal itian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan konsumsi responden mengalami perubahan secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat. Hanya saja, belum terlihat secara signifikan perubahan mustahiq menjadi muzakki.

---

Effect of Zakah, Infaq, Shadaqah Productive Distribution to the Change of Zakah User Consumption Behavior (Case Study: 36 Respondents of Those Who Participate in the Small Merchants Development Program Executed by BAZIS DKI Jakarta)The innovative system of productive distribution of zakah has been considered as new and infrequently conducted. Yet it seems like a snowball, rolling towards optimistic direction. Metwally (1995) emphasized that ethics of consumption behaviors of both the surplus side (Zakah Payers) and the deficit side (Zakah Users) play an un-ignorable role in the matter of Islamic income distribution.

Based on an assumption that ZIS's fund, in which the normative values exist and differ from any other kinds of productive loans. Hence, the behavior formulation is arranged on the light of Hawkins' (1992) definition of consumption behavior and also covering the Moslow needs, which formulated by priorities scales close to the logical systematic of Muqasid Syariah.

The survey shows that respondent's income and consumption have changed significantly after receiving the Zakah fund. Unfortunately, the turnings of Zakah users to Zakah payers have not happen yet significantly."

"Potensi Zakat di Indonesia dihitung sekitar Rp. 7,5 Triiyun, namun yang terealisasi di Badan Amil Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat hanya sekitar Rp 250 Milyar per tahun. Penelitian PIRAC manyatakan bahwa diperkirakan total zakat yang dibayarkan masyarakat secara sendiri-sendiri mencapai angka sekitar 3,7 Trilyun. Rendahnya penerimaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa Badan Amil Zakat Nasional pada kepuasan dan kepercayaan muzakki. Model yang digunakan adalah model penelitian Morgan dan Hunt (1994) menyatakan bahwa konsep pemasaran relasional yang berbasiskan kualitas jasa mempengaruhi kepuasan, kepercayaan dan komitmen nasabah dalam konteks perbankan. Penelitian dilakukan dengan metode Struktural Equation Model untuk mengetahui penggunaan model Morgan dan Hunt di bidang perbankan jika diterapkan dalam Badan Amil Zakat.The potential of zakah fund in Indonesia is counted around Rp. 7.5 Billions, but in real is only Rp 250 Millions per annual those have been collected by zakah foundation or institution. PIRAC research says total number of zakahs that people paid by self reached Rp 3.7 Billions. This problem is caused by the low level of knowledge in our people, and the low level of trust to pay zakah through institution.

The objective of this research is to know the influence of service quality of Badan Amil Zakat Nasional (National Institute of Zakat) on level of satisfaction and trust of zakah payer. Researcher uses Morgan and Hunt model (1994) to explain that relational marketing concept based on service quality will influence level of satisfaction, trust and commitment in banking context. This research is done by Structural Equation Model method to know how Morgan and Hunt model in banking field applied in zakah institution."

"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

---

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.

This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.

The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.

In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.

In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.

In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.

That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale."

"Dewasa ini usaha pembangunan masyarakat Islam dihadapkan kepada berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang sangat penting diperhatikan adalah belum tersedianya sumber dana tetap yang terus-menerus dapat mendukung usaha pembangunan tersebut. Selama ini pembangunan tempat peribadatan dan sarana keagamaan, pendidikan, dakwah, pengkaderan dan pembinaan anak yatim dan fakir miskin pada umumnya terbentur masalah dana.Adapun dalam masalah dana pembangunan, Islam mengemukakan sejumlah konsep, antara lain zakat, infak, sadaqah, wakaf, dan harta agama lainnya. Dengan sumber dana agama tersebut sebenarnya umat Islam memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung perwujudan kesejahteraan ummat dan pembangunan. Salah satu dana keagamaan sebagaimana yang disebut di atas adalah zakat, rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh wajib zakat (muzakki)."

"Problematika pengumpulan zakat di Indonesia adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang sebenarnya berpengaruh pada pengumpulan zakat dan dana-dana sosial lainnya (infak, sedekah, wakaf, kurban, hibah dan lain-lain) pada lembaga pengelola zakat. Faktor-faktor yang dianalisis adalah promosi, jumlah jaringan, regulasi dan moment bulan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah biaya promosi, jumlah jumlah jaringan, adanya regulasi tentang zakat dan adanya moment bulan Ramadhan dan Dzulhijjah berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat dan dana sosial lainnya pada lembaga pengelola zakat.Penelitian dilakukan dengan metode Analisis Faktor untuk menentukan faktor yang akan dianalisis dan Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui hubungan korelasi antarvariabel tersebut. Obyek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa, Dari hasil analisis data tersebut diperoleh hasil yaitu biaya promosi, jumlah jaringan dan moment signifikan dalam mempengaruhi pengumpulan zakat dan dana sosial lainnya pada Dompet Dhuafa Republika, sedangkan regulasi yaitu adanya Undang-undang pengelola zakat temyata tidak signifikan dalam mempengaruhi pengumpulan dana di Dompet Dhuafa Republika.

---

Factors Analysis Which Influenced Zakah, Infaq, Shadaqa & Waqf Collection on the Zakah Management Institutions in Jakarta (Case Study: Dompet Dhuafa Republika) Problems to manage zakah in Indonesia coverings of socialism aspect and collection, management also distribution the zakah. From the collection aspect, the major problem is there was a big different between zakah potential and total zakah which have been collected by the zakah management institutions in Indonesia.

The research was conducted to find out what were the factors influenced in collecting zakat and other social funds (infaq, shadaqa, waqf etc.) on the zakah management institutions. Factors analyzed were promotion, network, regulation and religion's event. This researched was conducted to prove whether the costs of promotion, networking and regulation regarding zakat and also Ramadhan event and Dzulhijah have a positive influenced for the zakah collection and other social funds.

Researched was conducted thru Factor Analyse Method to make sure the factor will be analyse and Multiplier Regression Analyse to find out the correlation between its variable. Object of the research is Dompet Dhuafa Republika, the biggest zakat collector in Indonesia. Result of the data analyse stated that promotion cost, networking and moment were significantly influenced zakat collection and other social funds on Dompet Dhuafa Republika besides regulation is not significantly influenced on collecting funds in Dompet Dhuafa Republika."

"The payment of zakah is obligatory as it is one of the five pillars os islam

---

."

"Lembaga Amil Zakat kini tumbuh berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk memungut atau menerima zakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga lain yang mengelola zakat tapi didirikan oleh Pemerintah biasanya di sebut dengan Badan Amil Zakat Infaq sodakoh atau di singkat BAZIS. Sesuai dengan Undang - Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat' - yang selanjutnya dalam tulisan ini di sebut Undang-Undang Zakat, pasal 6 (1) Pengelolaan zakat di lakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh Pemerintah. Sedangkan lembaga anvil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang di bentuk dan di kelola oleh masyarakat berdasarkan pasal 7 (1) Undang-Undang Zakat. Penjelasan Pasal 7 (1) menyebutkan lembaga amil zakat adalah instituasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Posisi lembaga amil zakat yang bentukan masyarakat dan badan amil zakat yang bentukan pemerintah selain kuat dalam hokum positif, juga memiliki posisi yang kuat dalam ajaran islam. Amil zakat dalam hal ini lembaga amil zakat dan badan amil zakat merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan ajaran zakat.Menurut seorang pakar zakat, Didin Hafidhuddin, dalam surat At Taubah ayat 60 di kemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam At Taubah 103 di jelaskan bahwa zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah petugas (amil).Dalam perkembangan di lapangan lembaga mil zakat lebih mendapat kepercayaan di bandingkan dengan badan amil zakat. Hal ini merujuk pada penuturan Zaim Saidi , menurut catatan Publik Interest Research And Advocacy atau PIRAC dalam hasil surveinya, perolehan dana zakat infag dan sedekah enam lembaga amil zakat di Indonesia dalam tahun 2000 mencapai angka 32, 7 milyar. Lembaga amil zakat tersebut adalah Yayasan Dompet Dhuafa 15 milyar rupiah, Yayasan Dana social Al Falah 3,5 milyar rupiah, Yayasan Darut Tauhid 4,5 milyar rupiah, Dompet Sosial Ummul Qura' 2,5 milyar rupiah, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Baitulmaal Muamalat 4,2 milyar. Saat ini peran Bazis sebagai lembaga resmi pengelola zakat semi pemerintah Cuma dipercaya oleh 4 persen responden. Bazis hanya mampu menggalang zakat sekitar Rp 270 milyar setahun, di tambah 2 persen yang di serahkan kepada Yayasan amal."