Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian menyelidiki motif sejumlah aktivis mahasiswa untuk terlibat ke dalam gerakan sosial di masa Orde Baru (1990-1996), Project atau organ gerakan sosial yang diteliti adalah PIJAR Indonesia. Organisasi ini bersifat terbuka dalam menentang rezim Orde baru, dan sebab itu banyak aktivisnya yang dipenjarakan pemerintah. Penyelidikan mengenai motif didahului oleh penyelidikan faktor-faktor perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan pandangan informan yang membuat mereka terlebih dahulu mengenal PIJAR Indonesia.Asumsi penelitian yang diangkat ada dua. Pertama, faktor-faktor seperti rangsangan politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan pandangan internal dan external power position mendorong sejumlah aktivis mahasiswa sekadar mengenal PIJAR Indonesia. Setelah mengenal PIJAR Indonesia, asumsi kedua penelitian adalah Experience-Emotional Motivation merupakan motif utama yang membuat sejumlah aktivis mahasiswa terlibat aktif di PIJAR Indonesia.Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah studi kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data terdiri atas studi dokumentasi, rekaman arsip, dan wawancara. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara open ended dan wawancara terfokus. Wawancara dilakukan atas 19 informan dengan rincian 10 informan diminta menjelaskan organisasi PIJAR dengan wawancara open ended Indonesia serta 9 informan yang dalam periode 1990-1996 berstatus mahasiswa untuk menjelaskan motif keterlibatan mahasiswa ke dalam PIJAR Indonesia dengan wawancara terfokus. Lokasi wawancara tersebar di Jakarta, Pondokgede, dan Depok.Informan terbagi dua dalam mengalami pembangkitan minat politik, pra dan pasca mahasiswa. Media yang menentukan pengenalan politik adalah surat kabar, radio, maupun pengalaman langsung. Karakter pribadi informan banyak yang mengindikasikan 'pemberontak' (rebellious). Mayoritas informan tidak memandang istimewa status mahasiswa dan mereka berasal dari keluarga kelas menengah. Di dalam kampus, informan mengalami politisasi akibat perseteruan antarkelompok. Di luar kampus, informan merasa terlibat dalam politik nasional selaku warganegara. Dari empat pendorong partisipasi politik, Karakteristik Pribadi dominan mengkondisikan munculnya motif mahasiswa terlibat ke dalam PIJAR Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif keterlibatan mahasiswa ke dalam PIJAR Indonesia tidak hanya dilandasi Experience Emotional Motivation, tetapi juga Value Rational Motivation, Personal Advantage Motivation, dan Traditional Motivation."

"Gerakan politik emak-emak menjadi salah satu fenomena utama selama masa kampanye Pemilu Presiden 2019. Perempuan yang sebelumnya berada di ruang domestik, kini menyuarakan aspirasinya di ruang politik. Kehadiran gerakan politik perempuan ini menimbulkan perdebatan apakah perempuan sudah menjadi agen utama atau hanya dipolitisasi saja. Tulisan ini berusaha melihat bagaimana media mengkonstruksi partisipasi perempuan dalam gerakan politik. Talk show dipilih sebagai medium yang dianalisis. Bentuknya sebagai wawancara politik memungkinkan berbagai isu dikontestasikan. Tulisan ini melihat narasi apa yang dikonstruksi dan bagaimana narasi tersebut dibangun melalui perancangan talk show. Talk show yang diobservasi adalah program Rosi di Kompas TV. Tulisan ini menemukan talk show Rosi mengkonstruksikan gerakan politik emak-emak sebagai gerakan yang tidak terlepas dari kepentingan agenda pemenangan calon presiden. Narasi yang dibawa masih berkutat pada peran gender tradisional perempuan sebagai Ibu. Rosi juga berusaha menunjukan partisipasi perempuan dalam gerakan politik perlu berjalan untuk kepentingan pemberdayaan perempuan dan bukan hanya politisasi demi kepentingan partai dan elit politik.

---

The political movement of `emak-emak` (midwives) is one of the highlights during 2019 Presidential Election campaign in Indonesia. It highlighs how women is not only in domestic space but started to enter the political space. This movement brings debate whether woman already have their agency or just being politicized. This paper aims to analyze how television talk show as a media construct the participation of woman in political movement. Talk show is chosen due to its form as political interview where ideas and issue could be discussed. It analyzes Rosi; political talk show program which aired in Kompas TV. It looks at what narration is created and how it is built through the designing of the show. The key founding is, Rosi constructed the politics of `emak-emak` as a movement that is vulnerable to the interest and agenda of winning the presidential candidates. The narration of this movement still revolved arround women traditional gender role as mothers. Thus, to balance this Rosi tries to remind the audience that women participation in political movement should walk hand in hand with women empowerment and to not be politicized by political party and elites."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"Sebagai salah satu komponen masyarakat yang memiliki status intelektual, mahasiswa dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Mahasiswa memiliki daya kritis terhadap kebijakan maupun dampak dari kebijakan pemerintah tersebut terhadap rakyat. Untuk mewujudkan sikap idealismenya, pada umumnya mahasiswa menggunakan sarana kelompok/organisasi kemahasiswaan baik yang bersifat formal dan informal yang ada di dalam lingkungan kampus maupun luar kampus.Dalam konteks ini, kelompok/organisasi memberikan pengaruh bagi diri mahasiswa baik secara internal dan eksternal. Seorang individu merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok (in-group) maka secara otomatis ia akan menganggap individu di luar kelompoknya sebagai out-group. Untuk memahami setiap perbedaan yang terjadi sikap toleransi merupakan salah satu elemen kunci untuk menghindari konflik berkembang menjadi besar. Sikap toleransi yang dimaksud adalah sikap toleransi politik.Di dalam kelompok yang kohesif, setiap anggota kelompok berusaha untuk menjaga norma kelompok dengan cara mempengaruhi anggota yang lain atau mengucilkan anggota yang melanggar norma tersebut Tindakan, anggapan, keyakinan atau penilaian yang menganggap bahwa kelompok tertentu memiliki sifat yang sama disebut stereotipi.Di dalam kehidupan berbangsa yang multi etnik dan golongan, sikap toleran untuk membiarkan kelompok lain yang berbeda dengan kelompoknya untuk melakukan aktivitasnya adalah suatu keharusan. Kesiapan masing-masing kelompok untuk dapat saling menghargai satu dengan yang lainnya bahkan dapat saling bekerja sama dalam memperjuangkan prinsip-prinsip idealismenya yang dalam bidang politik sangat terkait dengan sikap toleran dalam politik (toleransi politik) yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok.Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti memiliki dugaan-dugaan tertentu terhadap permasalahan ini. Dugaan peneliti adalah ada hubungan yang signifikan antara tingkat kohesi kelompok dan stereotipi kelompok terhadap terhadap tingkat toleransi politik mahasiswa. Ini berarti semakin tinggi kohesi kelompok dan stereotipi kelompok yang positif terhadap kelompok lain akan diikuti oleh toleransi politik mahasiswa yang positif/tinggi. Variabel yang terdapat pada penelititan ini adalah variabel kohesi kelompok, stereotipi kelompok dan toleransi politik mahasiswa.Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil konstruksi dan adaptasi dari alat ukur yang telah ada namun telah disesuaikan dengan teori kohesi kelompok, stereotipi kelompok dan toleransi politik mahasiswa serta hasil elisitasi terhadap sejumlah subyek. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling, di mana subyek adalah mahasiswa aktif dari perguruan tinggi dan terlibat atau tergabung dalam organisasi kemahasiswaan di FORKOT atau KAMMI. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 181 responden. Untuk menguji validitas dan reliabilitas item-item dalam kuesioner digunakan perhitungan internal consistency dan alpha cronbach. Untuk menguji hubungan antara kohesi kelompok dan stereotipi kelompok terhadap toleransi politik mahasiswa digunakan analisis regresi. Sedangkan untuk melihat perbedaan masing-masing kelompok menggunakan uji t.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stereotipi kelompok memberikan pengaruh terhadap toleransi politik sedangkan kohesi kelompok tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Nilai kohesi kelompok dan toleransi politik mahasiswa yang berasal dari FORKOT lebih tinggi dibandingkan dengan yang berasal dari KAMMI. Sedangkan stereotipi mahasiswa yang berasal dari FORKOT lebih rendah dibandingkan dengan yang berasal dari KAMMI.Disarankan untuk penelitian lebih lanjut melakukan perbaikan pada alat ukur dan teori lebih diperluas agar faktor-faktor yang lain dan bersifat laten dapat diketahui."

"ABSTRAKTesis ini fokus kepada pembahasan mengenai persoalan bangsa Kurdi sebagai kelompok minoritas di Timur Tengah. Permasalahan yang diteliti di dalam tesis ini yaitu kepentingan bangsa Kurdi pada konflik yang melanda Suriah sejak 2011 lalu serta bagaimana strategi yang ditempuh untuk merealisasikan kepentingannya. Teori yang digunakan antara lain basic human needs theory, self-determination theory, serta Communalism. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengambilan data dengan metode library research dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah kepentingan dari bangsa Kurdi terutama bangsa Kurdi Suriah yaitu mendirikan pemerintahan otonomi di Suriah berbentuk federasi serta berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang dapat menunjang hak-hak kaum Kurdi di Suriah. Sementara strategi yang ditempuh kelompok Kurdi Suriah terutama dari PYD yaitu memanfaatkan kondisi instabilitas politik Suriah dengan mendeklarasikan pemerintahan otonomi di Rojava, mendeklarasikan The Social Contract sebagai landasan pemerintahan, menguasai sumber daya alam dan melakukan ekspansi wilayah, aliansi dengan Amerika Serikat dan Rusia, serta memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan propaganda. Penelitian juga menemukan bahwa fragmentasi yang terjadi di antara bangsa Kurdi di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik bangsa Kurdi di Suri

---

ABSTRACTThis thesis focused on discussions about the problems of the Kurds as a minority group in Middle East. The problems examined in this thesis are the interests of the Kurds especially in Syria in the Syrian conflict since 2011 and how the strategies pursued to realize their interests. Theories used include the basic human needs theory, self-determination theory, and Communalism. This thesis used a qualitative method with a descriptive approach and data collection using the library research method and interview. The results of this study are the interest of the Syrian Kurds is to establish an autonomous government in Syria in the form of a federation and based on democratic values that can support the rights of Kurds in Syria. While the strategies pursued by the Syrian Kurdish groups, especially from PYD, is to take the advantages of the Syrian political instability conditions by declaring an autonomous government in Rojava, declaring The Social Contract as the foundation of the government, controlling natural resources and expanding regions, alliances with the United States and Russia, and utilizing the media social and internet to spread propaganda. The study also found that the fragmentation of the Kurds in the Middle East greatly influenced the political development of the Kurds in Syria"

"Skripsi ini bermaksud menguraikan seputar kelahiran dan kontroversi NKK/BKK, yaitu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, dengan mengangkat tiga permasalahan utama: (I) Apa yang melatarbelakangi kemunculan kebijakan tersebut, (2) Bagaimana proses lahirnya, dan (3) Sejauh mana kontroversinya. Penelusuran latar belakang kemunculan kebijakan tersebut dikaitkan dengan logika Orde Baru, yaitu bagaimana menciptakan stabilisasi politik. Pada saat-saat tertentu. mahasiswa dipandang sebagai ancaman stabilitas negara yang harus diredam dan dikontrol. Seperti halnya keradikalan mahasiswa tahun 1978 yang mengkoreksi figur Presiden Soeharto, serta menolak pencalonannya menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Fenomena ini melatarbelakangi kelahiran serta penerapan kebijakan NKK/BKK. Pembuatan kebijakan tersebut secara teknis oleh Daoed Joesoef, merupakan fokus lainnya dari skripsi ini. Seperti melalui rapat-rapat pimpinan perguruan tinggi. Disamping itu, pengaruh latar belakang pribadi dan pendidikan Daoed Joesoef ikut mewarnai kebijakan tersebut. Terakhir, skripsi ini juga akan membahas kontroversi NKK/BKK dengan melihat pro_kontra sejak dimulai pemberlakuannya. Kontroversi muncul tidak hanya dari mahasiswa yang menjadi obyek kebijakan tersebut, tetapi juga dari elite-elite politik, seperti dari sebagian anggota DPR melalui pengajuan Hak Interpelasinya. Penggunaan hak ini merupakan tonggak baru bagi DPR karena pertama kali digunakan pada masa Orde Baru."