Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diabetes mellitus merupakan penyakit yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraab orang di seluruh dunia. Ada kurang lebih 463 juta orang dewasa di seluruh dunia tahun 2019 yang menderita diabetes mellitus, serta mengakibatkan 4,2 juta orang meninggal (IDF, 2020). Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah dengan prevalensi tertingi yaitu sekitar 3,4%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus pada penduduk usia >25 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Riskesdas tahun 2018 dengan desain penelitian potong lintang (cross sectional). Hasil penelitian berdasarkan analisis bivariat didapatkan umur (p-value=0,000), pola konsumsi makanan manis (p-value=0,010), pola konsumsi mie instan/makanan instan (p-value=0,022), dan stres (p-value=0,006), memiliki hubungan secara statistik dengan kejadian diabetes mellitus. Sedangkan jenis kelamin (p-value=0,671), obesitas (p-value=0,987), aktivitas fisik (p-value=1), merokok (p-value=0,407), dan hipertensi (p-value=0,986), tidak memiliki hubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Peneliti menyarankan untuk memberikan edukasi mengenai faktor risiko diabetes mellitus, mempromosikan gaya hidup sehat, dan memfokuskan program pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus pada kelompok umur 50-74 tahun. ......Diabetes mellitus is a disease that affects the lives and well-being of people around the world. There were approximately 463 million adults worldwide in 2019 who suffered from diabetes mellitus, and 4,2 million people died (IDF, 2020). The prevalence of diabetes mellitus in Indonesia always increases every year. DKI Jakarta Province is the area with the higest prevalence, which is around 3,4%. This study aims to determine the factors associated with the incidence of diabetes mellitus in the population aged 25 years in DKI Jakarta Province. The study uses secondary data from Riskesdas in 2018 with a cross-sectional research design. The results of the study based on bivariate analysis obtained age (p-value=0,000), consumption patterns of sweet food (p-value=0,010), consumption patterns of instan noodles/instant food (p-value=0,022), and stress (p-value=0,006), has a statistical relationship with the incidence of diabetes mellitus. Meanwhile, gender (p-value=0,671), obesity (p-value=0,987), physical activity (p-value=1), smoking (p-value=0,407), and hypertension (p-value=0,986), has no relationship with the incidence of diabetes mellitus. Researchers suggest providing education about risk factors for diabetes mellitus, promoting a healthy lifestyle, and focusing on diabetes mellitus prevention and control programs in the 50-74 years age group."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait dengan adanya penerapan prinsip National Treatment. Akan tetapi masih terdapat pengaturan yang secara khusus melakukan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis ini membahas pula mengenai akibat hukum dari berlakunya UUPM terhadap peraturan perundang-undangan lain di bidang investasi. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisis norma hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Menolak kerangka investasi multilateral secara total adalah tidak realistis. Arus Foreign Direct Investment dapat menjadi indikator dari iklim persaingan usaha yang sehat, dimana kelompok Negara Berkembang lebih mudah mempeijuangkan kepentingannya dalam kerangka multilateral daripada bilateral. Lahirnya UUPM memberikan pengaruh dengan terciptanya iklim investasi baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat internasional dalam bidang investasi secara trans-nasional. Konsekuensi logisnya banyak peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi harus disingkronisasikan agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang- undangan positif sesuai dengan kepentingan nasional yang berdaulat berdasarkan UUD 1945. Cukup beralasan jika berbagai pihak mengharapkan UUPM dijadikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam bidang investasi.......This thesis study is regarding the applying of national treatment principal in Law of The Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Conceming Investments. The law have owned as according TRIMs related to existence of applying National Treatment principal. However, there are still arrangement which peculiarly conduct discrimination in rule of its sections. This thesis study also regarding legal consequences from going into effect it to other law and regulation in invesment area. This writing of thesis use methodologies research of juridical normative which relate at law norm analysis. This research have the character of preskriptive addressed to get suggestion regarding what must be done to overcome certain problems. Refusing multilateral invesment framework totally is not realistic. Current foreign direct investment can become indicator from emulation climate of good compete, where easier for developing countries group to fight for its importance in multilateral framework than bilateral. The bom of this law was give influence with new invesment climate creation which expand as according to International society demand in the field of invesment by trans-national. Logical consequence of it, many regulation which related to invesment area have to appropriate in order not to get oposition among positive law and regulation as according to importance of sovereign national pursuant to UUD 1945. It is well founded if various party expect this law made as rule of special law (lex specialist) in the field of invesment."

"ABSTRAK tulisan ini adalah respon terhadap UU No. 25 Tahun 2019 tenatng pelayanan publik. Setelah 10 Tahun berlaku perlu adanya tinjaun kembali mengenai ketentuan-ketentuan yang dirasa masih belum mengakomodasi atau belum menjawab tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin kompleks. Hal tersebut mengingat kekurangan utama yang melekat pada hukum tertulis yaitu tidak pernah lengkap. Tulisan ini memberikan evaluasi awal dari berbagai simptom dari persfektif normatif-yuridis. Ada empat (4) masalah yang dibahas, Yakni Pertama, Paradigma hak procedural dan ketentuan pengaduan; kedua. masalah hubungan antara pembina, penanggung jawab dan penyelenggaraan pelayanan publik; ketiga, masalah kedudukan perwakilan ombudsman di daerah; dan keempat masalah terminologi "Masyarakat tertentu" dan "kelompok rentan". Berdasarkan empat masalah yang dibahas, dapat disimpulakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU pelayanan publik mencerminkan problem yang sifatnya paradigmatik, seperti mengenai hak-hak prosedural, dan juga masalah ketidakharmonisan dengan peraturan perundang-undangan lain. selain itu, masalah tersebut menyebabkan beberapa substansi pengaturan kurang mencukupi pengaturannya. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk melakukan evaluasi secara komprhensof UU No. 25 Tahun 2009 ini"

"Tesis ini membahas tentang keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), 2, dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris juncto pasal 2 Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan akibat pengaturan Ujian Pengangkatan Notaris tersebut terhadap Calon Notaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah studi kepustakaan yang penelitiannya bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian ini berupa hukum normatif atau kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian tesis ini yaitu bahwasannya keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris ini seharusnya menjadi tidak sah dan patut untuk dicabut oleh pemerintah serta tidak dapat dilaksanakan karena Permenkumham tersebut dengan UUJN dan UUJN-P tidaklah selaras dan sejalan sehingga tidak terpenuhinya Harmonisasi dan Sinkronisasi dalam perundang-undangan. Padahal seharusnya antara satu perundangundangan dengan perundang-undangan lainnya sejalan dan selaras. Apalagi UndangUndang hierarkinya lebih tinggi daripada Permenkumham. Maka, Ujian Pengangkatan Notaris dapat dikesampingkan oleh asas lex superior derogat legi inferiori dalam Teori Perundang-undangan dengan Hierarki Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hierarki yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah. Terlebih lagi, Ujian Pengangkatan Notaris ini memberikan lebih banyak akibat negatif daripada akibat positif untuk para Calon Notaris. Untuk itu seharusnya Permenkumham ini dibatalkan keabsahannya dan dicabut saja.

---

This thesis discusses the validity of the Notary Appointment Examination contained in Article 1 paragraph (1), 2 and 3 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights (Permenkumham) Number 25 Year 2017 on the Examination of Notary Examination juncto article 2 Permenkumham Number 62 Year 2016 on Terms and Procedures for the Appointment, Transfer, Dismissal and Renewal of Notary Period to Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN-P) and the impact of the Regulation of the Notary's Appointment Exam on Candidate Notary. Research method in this thesis is literature study whose research is juridical normative. This type of research is a normative law or literature and uses secondary data. Data collecting technique used is literature study that is normative juridical and data analysis technique is done by using qualitative data analysis method.The result of this thesis research is that the validity of this Notary Appointment Test should be invalid and deserve to be revoked by the government and can not be implemented because the Permenkumham with UUJN and UUJN-P are not aligned and in line so that the Harmonization and Synchronization in the legislation is not fulfilled. Whereas it should be between one legislation and the rest of the legislation in line and aligned. Moreover, the hierarchy laws are higher than Permenkumham. Thus, the Examination of a Notary can be ruled out by the principle of lex superior derogat legi inferiori in Legal Theory with Legal Hierarchy which states that a higher hierarchy can override the lower one. Moreover, the Notary's Appointment Exam gives more negative impacts than positive impacts for Notary Candidates. For this reason, this Permenkumham should be abrogated and only revoked."