Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research describes the improvement of computer network performance with bandwidth management in Kemurnian II Senior High School. The main issue of this research is the absence of bandwidth division on computer, which makes user who is downloading data, the provided bandwidth will be absorbed by the user. It leads other users do not get the bandwidth. Besides that, it has been done IP address division on each room, such as computer, teacher and administration room for supporting learning process in Kemurnian II Senior High School, so wireless network is needed. The method is location observation and interview with related parties in Kemurnian II Senior High School, the network analysis has run and designed a new topology network including the wireless network along with its configuration and separation bandwidth on microtic router and its limitation. The result is network traffic on Kemurnian II Senior High School can be shared evenly to each user; IX and IIX traffic are separated, which improve the speed on network access at school and the implementation of wireless network."

"Kontroversi tindakan pemblokiran akses layanan over-the-top (OTT) Netflix oleh Grup Telkom membuat masyarakat berpikir kembali apakah pemblokiran tersebut menghambat kebebasan mereka dalam memilih dan mengakses konten atau aplikasi pilihan mereka yang sah. Terlebih fakta bahwa ketiadaan prinsip netralitas internet dalam kerangka hukum telekomunikasi Indonesia yang melarang tindakan pemblokiran tersebut. Fakta tersebut ditambah dengan kecenderungan arah kebijakan telekomunikasi dan sektor industri telekomunikasi yang tidak mendukung semangat netralitas internet, serta mengingat fakta bahwa pendekatan yang diambil Pemerintah Indonesia ketika mengawasi peredaran konten yang dinilai ‘berbahaya’ sering kali jauh dari prinsip netral. Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menganalisis bagaimana kerangka hukum telekomunikasi dapat mengatasi kasus pemblokiran Netflix oleh Grup Telkom. Mengetahui bagaimana tidak efektifnya kerangka hukum telekomunikasi Indonesia saat ini dalam mengantisipasi kasus a quo, dapat disimpulkan bahwa, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum karena keputusan pemblokiran ini sebenarnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebaliknya, akan terlihat berbeda jika kasus a quo dianalisis dengan Open Internet Order 2015 sebagaimana diberlakukan oleh Federal Communications Commission Amerika Serikat. Demi mengantisipasi permasalahan terkait netralitas internet yang akan datang, beberapa rekomendasi hukum yang diberikan yakni dengan mengamandemen Undang-Undang Telekomunikasi dengan mengadaptasikan model pengklasifikasian common carrier dan information service, menambahkan ketentuan larangan pemblokiran, perlambatan akses, dan prioritisasi lalu lintas paket data tertentu berdasarkan kesepakatan harga, serta menambahkan kewajiban transparansi.

---

The controversy of Netflix blocking as an over-the-top (OTT) service by Telkom Group has made society think twice if such action degrades their freedom to choose and access the lawful content or application of their choice. Let alone the fact that there is a lack of net neutrality principle in Indonesian telecommunications regime which prohibits such action, coupling the latest development of the policy direction and telco industry side are not in favor of network neutrality spirit and given the fact that the approach that Indonesian Government takes when monitors ‘harmful’ content is far from neutral. This thesis research leverages the qualitative analysis method by analyzing how the telecommunications regime could cope with the case study of the Netflix blocking by Telkom Group. Knowing the fact that how ineffective the existing telecommunication regime is in anticipating a quo case, it can be concluded that, this said blocking activity does not fall into any form of infringement since the fact that this blocking decision is actually mandated by law, otherwise, it would be seen as different if this a quo case analyzed with the FCC’s 2015 Open Internet Order. To further anticipate this net neutrality issue, a string of recommendations offered are to amend Indonesian Telecommunications Law by incorporating common carrier and information service classification model, no-blocking, no-throttling, and no-paid prioritization rules, and also transparency rules. "