Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yangsesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metodeyang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparisondengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakatsebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harusdipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, PengelolaanKeuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliancemenjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untukmenjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria.Sedangkan, bentuk pos penerimaan yang sesuai dengan semua kriteriaadalah PNBP-BLU (Badan Layanan Umum).

---

ABSTRACTThis research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU), This research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU)]"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan tarif dan jenis PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015, dan menganalisis proses penetapan target serta menganalisis realisasi penerimaan PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan pemungutan PNBP SDA Perikanan Tangkap pasca diterbitkannya PP 75 Tahun 2015 masih belum memenuhi beberapa asas ease of administration, yaitu terkait dengan asas convenience of payment. Proses penetapan target dengan menggunakan metode internal dan proses diskusi diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR.

---

ABSTRACTThis research aim to analyze the evaluation of non tax revenue on natural resources policy after the published regulation No. 75 of 2015, and to analyze the process determaining revenue target from non tax revenue on natural resources and the realization of the revenue after the published regulation No. 75 of 2015. This research is a qualitative descriptive research with in dept interview and literature review as data collection techniques. The result of the research shows that non tax revenue on natural resouces in fishery is not matched yet with ease of administration which is the convenience of payment. the process determining of revenue target is by using internal method, and discussion process between The Ministry of Fishery, The Ministry of Finance, Bappenas and the People rsquo s Representative Council."

"Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakanmasyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negaraterefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satusumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saatini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBPdengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarifPNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian inimerupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridisnormatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asasserta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah.Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untukmeningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harusdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadikesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukanoleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukanmonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yangdilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasionalpada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintahantara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00(nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikanpengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaanPNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negaradari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, penguranganatau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP.......Indonesia carries out the implementation of national development to create aprosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. Theimplementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded bythe State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration ofNon-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it isnecessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory ofthe potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of thetypes and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normativejuridical research. Normative juridical research uses library materials, identifiesvarious principles, and uses related information to answer the problems. Theconclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP shouldbe based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must beensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented inPNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recoveryduring the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposingPNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing spacefor compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues thegovernment optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBPgovernance, reduces or simplifies cost and types of PNBP."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism."

"Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP di DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru.

---

The focus of this study is collecting non tax revenue at Directorate o f Customs and Excise to the customs declaration that using Electronic Data Interchange by market forces specially import declaration. There are justice?s problems o f doing that collecting. John Rawls said that it is important to justify individual interests and community interest. Law must be the way of the people to whom they justify their individual interest. The researcher suggests that the rules o f non tax revenue at Directorate of Customs and Excise have to make better or making the new rules."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature.

The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Transportasi Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami latar belakang kebijakan, implikasinya terhadap biaya kepatuhan yang ditanggung oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait sektor transportasi laut, serta perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor transportasi laut masih kurang memenuhi prinsip PNBP pada tataran formulasinya sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, serta kurang memenuhi asas kebijakan publik yang baik sehingga menerima berbagai protes dari masyarakat. ......This research aims to evaluate policy regarding user charges PNBP in sea transport sector. The purpose of the research is to analyze the background of the policy, its implication on compliance cost, and solutions to the policy problems. This research uses qualititative approach and collects the data by field study and library study. The result shows that user charges policy in sea transport sector carries conceptual theoritical problems in its formulation stage and puts high compliance cost for the users. There is a lack of sufficient criterion for good public policy in this case, and it leads to protests against the policy by the stakeholders."

"Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan"

"Penelitian ini mengenai penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum berjalan dengan baik dan benar. Saran yang dapat diberikan yaitu agar Pemerintah melakukan penyempurnaan atas regulasi yang mengatur tentang iuran, membuat Standart Operating Procedure (SOP) iuran, melakukan sosialisasi kepada badan usaha, dan mempercepat proses penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Iuran. ......This research was about administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas). This researched was conducted by descriptive qualitative metodology with study literature and survey to collect data. The research showed that administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas) did not work properly. The suggestions were the Government should improve the regulations of dues, build the Standard Operating Procedure (SOP) for dues, to do socialization to the entity, and accelerate the finishing process of Manajement Information System of Dues."