Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fungsi utama rumah sakit sebagaimana yang telah digarisk.an dalam Sistim Kesehatan Nasional, adalah menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan, yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih berdaya guna (efisien) dari berhasil guna (ef ek tif). Dalam kaitan dengan efisiensi rumah sakit, lama hari rawat merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatiah, karena merupakan salah satu unsur dari rangkaian parameter yang dipakai dalam menilai efisiensi pengelolaan rumah sakit. Lama hari rawat dari beberapa penyakit UPF Bedah RSUD Tangerangdari Oktober s/d December l ebih lama dari standar perawatan yang ditetapkan oleh Depkes. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat, yang terdiri dari 3 faktor utama: medik, administrasi dan pasien. Desain penelitian merupakan studi 'Cross Sectional' dari data sekunder yang didapat dari catatan medik pasien. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa lama hari rawat berhubungan dengan sifat operasi, lama operasi, hari pulang RS dan penanggung biaya perawatan. ......The main function of the hospital as what to be provided in, the National Health System, that is, to take care the health remedy that has a quality of curative and rehabilitative, that needs to be managed as well as to have the ability of using the resource that is available by efficient and effective, In relation to the efficiency of the hospital, the length of stay is a matter that needs an attention, because it is an element of the parameter that to be used in examining the efficiency of the hospital administration. The length of stay of it- same decease at the UPE - Bedah RSUD Tangerang from October to December 1993, is longer than standard to be provided by Health Department. This research is aimed to obtain the description of the factors there are in connection with the length of stay, that consist of 3 main factor ? medical, administration and patient. The research design is a "Cross Sectional" study from the secondary data that to be yielded from the patient medical record. From the research outcome, to be concluded that the length of stay that is in connection with the operating characteristic, the length of the operation, the day out from the hospital and who is responsible to pay the care cost. To be suggested that the hospital should make the standard procedure of the operational management and the patient return to increase the quality of care."

"Tesis ini menyajikan evaluasi kinerja program raskin di empat kecamatan di Kabupaten Tangerang yaitu Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong berdasarkan Indikator 6 T ( tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Bulog Tangerang meningkatkan kualitas raskin yang dibagikan, Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan sosialisasi program ke masyarakat serta mengalokasikan APBD untuk dana pendamping, dan agar program ini diteruskan.......Focus of this study is evaluating the performance of rice for the poor program implementation in 2008 in four districts of Tangerang County i.e: Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, and Serpong based on 6 right indicators provided (objective right, quantity right, price right, timely right, administration right, and quality right). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests BULOG (the government body for managing the logistic) to improve the quality of the rice distributed, regional government to gain the program socialization effort and to allocate sufficient fund to succeed this program, and continuing the program as demanded by the poor."

"Karya ini merupakan sebuah kaiian sejarah dengan mengambil pokok bahasan tinjauan ketatanegaraan dalam kasus berdirinya pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang.Penelitian ini menyoroti perkembangan pemerintahan di Tangerang dan dalam hubungannya dengan perubahan_-perubahan ketatanegaraan yang berlaku. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, Jaman pendudukan 3epang dan Masa pemerintahan RI Kesatuan.Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perubahan-_perubahan yang berupa perkembangan pemerintahan Tangerang, dari sebuah Kewedanaan kemudian berubah menjadi sebuah daerah pemerintahan Kabupaten."

"Kota Tangerang menjadi sebuah kota yang menyangga ibukota Jakarta, sebagai daerah nodal strategis, Kota Tangerang memiliki potensi yang dapat meningkatkan ekonomi dan kegiatan pariwisata melalui kemudahan akses transportasi baik jalur darat dan udara. Namun, dari kekuatan tersebut belum cukup mengangkat nama Kota Tangerang secara internal maupun eksternal dan memiliki nilai prestis di mata publik. Padahal, Kota Tangerang melalui peran humas pemerintah juga memiliki tugas yang penting untuk membuat warga mengenal, merasa memiliki dan bangga terhadap kota tempat tinggalnya dengan mengkomunikasikan brand Tangerang LIVE (Liveable, Investable, Visitable, E-City) sebagai city branding yang mulai dikembangkan pada tahun 2014. Kota Tangerang mulai melakukan pembenahan dari segi infrastruktur hingga segi pelayanan publik untuk membentuk citra kota sesuai dengan brandingnya. Berada di dalam organisasi Sekretaris Daerah, fungsi Humas dan Protokol bertugas untuk menciptakan dan membentuk pemahaman kepada warga Kota Tangerang maupun publik untuk mengenal Kota Tangerang melalui city branding. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam dan menyeluruh peran humas pemerintah Kota Tangerang dalam mengidentifikasi identitas kota sesuai dengan framework city branding Kavaratzis, membentuk strategi komunikasi yang dan mengimplementasikan city branding Tangerang LIVE melalui program kehumasan sesuai dengan fungsi, tugas dan ruang lingkup kehumasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran humas pemerintah Kota Tangerang telah memiliki peran aktif dalam mengkomunikasikan pesan terkait city branding yang diusung baik secara internal pemerintah, kepada stakeholder dan publik eksternal. Penelitian ini menemukan kebaruan peran humas yaitu melakukan kolaborasi namun belum melakukan evaluasi terhadap efek komunikasi citra kota sebagai keutuhan komunikasi city branding.......Kota Tangerang is a city that supports Jakarta's capital city; as a strategic nodal area, Kota Tangerang can increase the economy and tourism activities through easy access to transportation, both land, and air. However, these strengths have not sufficiently raised the name of Kota Tangerang internally and externally and have prestigious value in the eyes of the public. Kota Tangerang, through the role of government public relations, also has an important task to make residents know, feel ownership and proud of the city where they live by communicating the Tangerang LIVE brand (Liveable, Investable, Visitable, E-City) as a city branding that began to develop in 2014. Kota Tangerang has started to make improvements in terms of infrastructure to public services to shape the city's image according to its branding. Within the Regional Secretary organization, the Public Relations and Protocol functions tasked with creating and forming an understanding for Tangerang City residents and the public to get to know Tangerang City through city branding. Use a case study qualitative research approach, and this study aims to discuss more deeply and thoroughly the role of public relations of the Tangerang City government in identifying city identities following Kavaratzis' city branding framework, forming a communication strategy, and implementing Tangerang LIVE city branding through public relations programs according to functions, tasks. And the scope of government public relations. This study indicates that the Kota Tangerang government's public relations role has an active role in communicating messages related to city branding that are carried both internally, to stakeholders, and the external public. This study found the novelty of public relations' role, namely collaborating but not evaluating the effect of city image communication as the integrity of city branding communication."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan dan kesehatan, dari semenjak awal pemekaran Kota Tangerang Selatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Post Positivist dengan desain deskriptif. Kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidangpendidikan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti prestasi siswa Tangerang Selatan dan rata-rata lama belajar yang sudah melebihi wajib belajar sembilan tahun. Kinerja pelayanan di bidang kesehatan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti kesembuhan pasien, kepuasan pasien, hasil intervensi medis, dan biayapelayanan murah. Walaupun kedua pelayanan kedua bidang ini baik, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThis research discussed about public service performance in South Tangerang on education and health, since redistricting of South Tangerang in 2009 until 2014. Research was done in Post Positivist with descriptive design. The result showed that public service performance in South Tangerang on education is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as student achievement and average time study that exceed nine years compulsory. Public service performance in South Tangerang on health is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as curing and satisfaction patient, result of health intervention, and low cost in service. Even though both of these service are good, several thing must be improved."

"Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke wilayah-wilayah pinggiran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme dan isi dari kebijakan izin lokasi dan dampaknya pada perilaku pengembang perumahan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Penelitian ini juga menggambarkan dampak ikutan dari perilaku pengembang perumahan di wilayah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian disikriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Wilayah studi kasus yang dipilih adalah Kabupaten Tangerang. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berisi tentang berbagai kewenangan yang menumpuk pada satu perangkat kebijakan. Kewenangan itu adalah hak monopoli dalam penguasaan tanah, pembatalan hak atas tanah yang ada dan kewenangan pemecahan hak atas tanah. Dengan demikian, izin lokasi dapat menjadi "surat sakti" bagi pengembang untuk menguasai lahan. Begitu kuatnya kewenangan yang ada dalam Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam perolehan izin lokasi. Pengembang harus melakukan lobi untuk mendapatkan izin lokasi skala besar sehingga mendorong munculnya perilaku rent-seeking baik yang dilakukan oleh pengembang maupun pejabat administratif. Sementara itu, penetapan waktu dan biaya resmi dalam memperoleh izin lokasi tidak realistis sehingga dalam praktek dibutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang cukup besar. Izin lokasi juga mempengaruhi perilaku pengembang dalam penentuan lokasi pengembangan. Faktor yang paling mempengaruhi penentuan lokasi pengembangan adalah harga tanah, permintaan pasar, kesesuaian dengan tata ruang dan aksesibilitas. Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam penguasaan lahan. Penguasaan lahan yang berlebihan tanpa didukung oleh sumber daya yang cukup, menyebabkan luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh pengembang dan kalaupun semua luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi dapat dikuasai, pengembang tidak mampu membangun seluruhnya. Hal ini mengakibatkan adanya blighted land dan idle land yang sangat besar di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Perilaku pengembang dalam penguasaan tanah dalam skala luas berdampak pada terjadinya inefisiensi dan ketidakadilan dalam penggunaan tanah sehingga menyebabkan adanya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Penguasaan lahan yang berlebihan juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya krisis sektor properti pada awal 1998. Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang adalah pertama, menyederhanakan proses perizinan dengan melaksanakan penggabungan izin prinsip dan izin lokasi menjadi satu "izin baru." guna mencegah ekonomi biaya tinggi dalam pengurusannya; kedua, memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya melaksanakan pengaturan di bidang pertanahan; ketiga, melaksanakan kebijakan pertanahan secara lebih terbuka untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan rata ruang dan pengawasan pelaksanaan pembangunan."

"Tesis ini tentang Tindakan Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat. Perhatian Utama tesis ini adalah corak tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas Unit Sabhara dan Petugas Tramtib Kecamatan Ciputat. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan penertiban yang bertujuan adanya keteraturan ruang dan waktu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan para petugas terhadap pedagang kaki lima.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini.Di pasar Ciputat, usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Ciputat tetapi juga banyak dilakukan oleh para pedagang dari luar Ciputat. Mereka menempati lokasi tertentu ditempat umum dan membentuk sebuah lingkungan pasar kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.Kemajemukan jenis kegiatan ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya juga merupakan pengelompokkan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokkan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa dan memiliki seorang ketua kelompok suku bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya merupakan hubungan patron klien yang bersifat hubungan bapak-anak.Dalam kehidupan kelompok timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya, maka para warga kelompok merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokkan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya, tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam lingkungan pasar kaki lima.Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi-lokasi tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka ditempat umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, sampah bertebaran dan kesemrawutan yang menjadi kerawanan terhadap kriminalitas. Dengan kondisi demikian khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang berperan sebagai patron. Sebagai patron maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang dan pembayaran salari.Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk, baik yang bersumber dan kesepakatan maupun yang diciptakan oleh patron, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka akan membentuk suatu pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan dalam kehidupan pedagang kaki lima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi pasar sebagai tempat warga masyarakat Ciputat dan sekitamya untuk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya keteraturan ruang dan keteraturan waktu.Keteraturan tersebut sangat tergantung kepada perencanaan tata ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh para pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tindakan penertiban untuk tercipta suatu keteraturan ruang dan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh satuan Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat.Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan bertujuan terciptanya keteraturan ruang dan waktu sangat bergantung kepada motivasi dari para petugas tindakan penertiban. Kesejahteraan dari petugas sangat penting, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Anggaran tindakan penertiban dipasar Ciputat belum terencanakan, hal tersebut menimbulkan tindakan penertiban dipasar Ciputat belum berjalan secara maksimal.Daftar Kepustakaan : 26 Buku + 9 Dokumen"

"Tingkat hunian rawat inap di rumah sakit QADR mengalami kemajuan pesat sejak diresmikan pada tahun 1993. Untuk tahun 1996 BOR yaitu 82,3 %. Dari hasil residensi diketahui bahwa penyelesaian administrasi pasien pulang merupakan rangkaian yang panjang sehingga pasien harus lama menunggu. Dari hasil penelitian sebelumnya pada tahun 1994 diketahui adanya ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan pembuatan faktur (invoice) 27,4 % menyatakan pelayanan lambat. Penelitian ini adalah survey yang dilakukan secara cross sectional. Pengamatannya terhadap jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian setiap tahapan administrasi pasien rawat inap yang telah diperbolehkan pulang. Adapun tahapan proses penyelesaian administrasi meliputi bagian perawatan, bagian keuangan bagian kasir. Populasi penelitian adalah seluruh pasien dengan biaya sendiri yang telah selesai dirawat mulai dari tanggal 3 Maret 1997 selama tiga minggu berturut - turut. Adapun hasil analisa secara univariat dapat diketahui bahwa : 1. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian adminstrasi pasien pulang pada bagian perawatan ternyata rata - rata 842,4 menit (78 responden ). Dari 26 responden dengan instruksi pulang pagi hari waktu yang dibutuhkan rata - rata 85 menit. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian administrasi di bagian keuangan adalah rata - rata 248,3 menit ( 78 responden ). Pada pasien dengan instruksi pulang pada pagi hari membutuhkan waktu rata - rata 338 menit ( 26 responden ). 3. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian administrasi di bagian kasir rata - rata adalah 65,9 menit (78 responden ). Pada 26 responden dengan instruksi pulang pagi hari 42,7 menit. 4. Waktu yang dibutuhkan oleh pasien untuk kembali ke bagian perawatan sebelum pulang yaitu 20 menit. Seluruh proses administrasi pasien pulang ini membutuhkan waktu 1176,6 menit (20 jam). Hanya 1 responden yang dapat menyelesaikan proses ini dalam 135 menit (2 jam l5 menit ). Dari 26 responden dengan instruksi pulang pada pagi hari membutuhkan waktu 486,7 menit ( 8 jam ). Beberapa alternatif untuk mempersingkat waktu penyelesaian administrasi ini adalah Memperbaiki tata laksana penyelesaian adminstrasi rawat inap ini pada titik kritis yang terdapat di bagian perawatan, bagian keuangan dan bagian kasir. Menambah jam kerja bagian penagihan lebih dari jam 16.00 dengan mempertimbangkan bahwa kasir masih bertugas sampal jam 21.00, sehingga pasien yang mendapat ijin pulang pada sore hari dapat segera pulang. Memakai peralatan komputer untuk billing sistem dan rekam medik. ......The Time which was Needed by a Patient to Completing the Administration Matters of In-patient from QADR Hospital TangerangThe occupancy rate of in - patient in QADR hospital was very fast increase since it was operated in 1993. For the year of 1996 BOR is 82.3 %.From the result of the resident investigation it was known that administration of the patient leaving the hospital consist of a long chain process so that the patient have to wait for quite a long time. From the result of the investigation it was known that before the year of 1994 there was many unsatisfied patient for the service of invoicing, 27,4 % stated it was a very slow service. This investigation is a survey which is done using cross sectional method. The observation on how many hours that was needed to completed every step of administration of in patient who will leave the hospital. The administration process consist of : the nursing department, finance department, and cashier. From result of the analysis by the univariat system it was known that : 1. The time that was needed to completed the administrative matters for leaving patient in the nursing department average 842,4 minute ( from 78 respondent) and if the patient got information to leave in the morning the time was average 85 minute (26 respondent ). 2. The time that was need to completed the administrative matters in finance department are 248,3 minute ( 78 respondent ). From 26 respondent with information to leave the hospital in the morning, the average was 338 minute. 3. The time that was needed to completed the administrative matters of the cashier are average 59 minute.( 78 respondent) From 26 respondent with information to leave the hospital in the morning, the average was 42,7 minute. 4. The time that was needed by a patient to come back to nursing department before leaving hospital are average 20 minute. The whole administration process for a patient to leave hospital are 1176,6 minute ( from 78 respondent) counting from the time when the doctor permit the patient to leave the hospital. Only one respondent can completed the whole process in 135 minute_ From 26 respondent who got the information to leave the hospital in the morning the average was 486,7 minute. Some alternative to shortening the administrative process :1. Refining procedure of the administration of the in - patient at the critical points in nursing department, finance department, cashier. 2. To add the working hours in invoicing section over 16.00 o'clock with consideration that cashier still on duty until 21.00 o'clock so that the patient who get the permit to leave hospital in the afternoon can leave at the same day. 3. Computerization for billing system and medical record."