Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Laila Anditta P.D., author

Tinjauan yuridis terhadap Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara

Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 1 1, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan....

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T37523

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yohanes, author

Implikasi hukum terhadap notaris yang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara = Law implication toward public notary leave as state officials

Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, di mana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggungjawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi Pejabat Negara. Metode...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43023

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Pengisian pejabat negara Indonesia : analis pengisian jabatan hakim konstitusi dan pemilihan kembali jabatan presiden

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019

342.06 FAT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tanggung jawab hakim sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan good governance

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010

347.014 IND t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Febriani Rizky Nuryanfi, author

Analisis yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti: analisis surat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia nomor UM.MPPN.06.15-55 tertanggal 04 Juni 2014 = Juridical analysis on notary that served concurrently as a state officer without requesting leave permit analysis on the decree Majelis Pengawas Pusat Notaris Republic of Indonesia number UM.MPPN.06.15-55 dated June 04 2014

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Laila Anditta P.D., author

Tinjauan yuridis terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara

Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 11, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26008

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Imelda Mouly Irianty, author

Tinjauan yuridis mengenai notaris yang cuti diangkat sebagai pejabat negara = Judicial review on the notary public service leave as state official

Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, dimana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Apakah cuti notaris sebagai pejabat negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28175

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Awdy Fikri Zulhan, author

Pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak pidana suap dikaitkan dengan pemberantasan suap di sektor swasta di Indonesia = The enactment of law number 11 of 1980 on the criminal act of bribery is associated with the eradication of bribery in the private sector in Indonesia

"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap...

2017

S670197

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian