Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa pembangunan permukiman yang mengalami gangguan, tidak mencapai sasarannya dan hasilnya tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat memang terjadi, Menarik untuk diketahui, apakah pengelola pembangunan telah menggunakan Indikator yang cocok, yang digunakan dalam menyiapkan pembangunan tersebut.Kondisi integrasi sosial masyarakat dimana berbagai kepentingan dan kelompok terdapat didalamnya, juga kondisi sistem nilai budaya permukiman masyarakat dalam menyikapi dan memperluas peluang pembangunan perlu lebih dahulu diketahui dan diamati. Dalam mengamati tersebut, tentunya harus mempunyai ukuran-ukuran atau indikator yang dapat menilai kondisi integrasi sosial dan sistem nilai budaya permukiman tersebut.Penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) kajian. Bagian pertama merupakan Studi Kepustakaan (Library Research) dalam upaya untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakekat indikator, serta fungsi dan prasyarat indikator. Gambaran sejauh mana dimensi sosial budaya sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini terkandung, baik dalam pembangunan permukiman maupun dalam indikator yang pemah disusun. Kemudian dilakukan review atas hasil hasil penelitian dan penyusunan indikator. Hasil bagian pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa :- Pembangunan Permukiman menurut Undang-undangnya (UU No.4 tahun 1992) memang sarat dengan masalah-masalah sosial budaya terutama kondisi integrasi sosial dan sistem nilai budaya permukiman masyarakatnya. Kondisi ini diperlukan untuk pembangunan permukiman, oleh karena itu indikator sosial budaya untuk keperluan tersebut perlu dibuat. Sementara itu indikator yang telah disusun oleh instansi yang paling berwenang pads tahun 2002 sekalipun, yaitu mengenai Indikator Pembangunan Manusia untuk sektor perumahan, masih cenderung kepada aspek teknis teknologis, dibanding sosial budaya.Bagian kedua dari penelitian ini merupakan kajian lapangan, suatu tmuan empirik basil suatu proses metodologis yang induktif. Diperoleh data primer dari hasil wawancara mendalam dan FGD sebanyak 5 (lima) kali yaitu FGD 1 sampai dengan FGD V. Wawancara dengan para stake holders pembangunan permukiman sesuai tatanan pemilihannya sebagai basic informanis dan key informanis yang kesemuanya berjumlah 13 (tiga belas) Stake holders/informan. Pemilihan stake holders berdasarkan kriteria latar, pelaku, peristiwa dan proses yang melekat dalam diri dan lingkungannya.Dengan dipandu oleh kerangka konseptual integrasi sosial dan sistem nilai budaya pennukiman sebagai variabel dependen, penelitian ini mencoba mengembangkan pengaplikasian teori-teori guna bersama-sama para stake holders tersebut diatas menggali konsep konsep untuk dibangun menjadi indikator sosial budaya.Hasil bagian kedua penelitian ini menunjukkan bahwa :Munculnya masalah-rnasalah sosial budaya yang mengiringi upaya-upaya pembangunan permukiman.Teridentifikasinya variable-variable yang mempengaruhi kondisi integrasi sosial dan sistem budaya dan terbangunnya konsep indikator sosial budaya pembangunan permukimanUpaya-upaya yang dapat digunakan untuk mendorong tindakan operasionalisasi dengan mcnyiapkan komponen penilaian atau sub indikator dan metode penilaian.Saran dan rekomendasi agar dapat dimanfaatkannya indikator ini untuk kalangan yang lebih luas.Temuan lain dijumpai dalam penelitian ini. Disamping integrasi sosial dan sistem budaya, ternyata kondisi yang diinginkan untuk pembangunan pennukiman juga dipengaruhi oleh sikap aparat dan perilaku birokrasi yang menangani pembangunan permukiman.Arus perumahan atau arus level komunitas yang antara lain nampak dari penyampaian aspirasi yang semakin berani, perlu disikapi dengan kehati-hatian di tengah era reformasi ini, termasuk dalam penanganan kondisi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan. Kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang destruktif dan kontra produktif bukan tidak beralasan, terutama agar pembangunan tidak menjadi sia sia. Kegagalan dalam menciptakan integrasi sosial dan sistem nilai budaya pemukiman yang kondusif dapat menjadi benih-benih disintegrasi."

"Delta Batanghari terletak di pesisir timur Provinsi Jambi. Di daerah ini banyak ditemukan situs-situs arkeologi. Berdasarkan temuannya, situs-situs tersebut memiliki masa okupasi yang sezaman yaitu abad 10-13 Masehi. Keberadaan situs-situs ini di lingkungan yang tidak mendukung kelayakan sebagai lokasi pemukiman mengindikasikan adanya faktor lain yang lebih berpengaruh. Sementara itu terdapatnya pemukiman yang relatif berdekatan menimbulkan pertanyaan tentang adanya hubungan antara situs-situs tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pola pemukiman di delta Batanghari, hubungan antara lokasi situs dengan lingkungan fisiknya dan keterlibatan situs-situs tersebut dalam jaringan perdagangan maritim dan kegiatan yang berlangsung dalam perdagangan.Kajian mengenai pola pemukiman memberi kesempatan untuk menguji timbal balik antara dua atau lebih komunitas berbeda. Juga untuk mengamati jaringan perdagangan, cara-cara manusia mengeksploitasi lingkungan dan organisasi sosial. Dengan demikian sesuai dengan tujuan penelitian, kajian yang dilakukan terhadap pemukiman di Delta Batanghari yaitu melalui pengamatan terhadap kepadatan, keluasan, hubungan antarsitus dan hubungan antara situs dengan lingkungan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor perdagangan lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan pemukiman di Delta Batanghari. Apalagi perdagangan sedang mengalami perkembangan di wilayah nusantara sejak abad 12 Masehi, masa yang sejaman dengan perkembangan pemukiman di Delta Batanghari.Namun demikian walau perdagangan merupakan faktor pendorong tumbuhnya pemukiman, penempatan lokasi pemukiman ternyata menggambarkan adanya kearifan masyarakat untuk memanfaatkan daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi melalui sungai atau anak sungai. Penempatan lokasi pemukiman seperti ini menunjukkan walau Delta Batanghari mulanya merupakan daerah rawa dengan kecenderungan selalu tergenang, lokasi pemukiman tetap dipilih pada lokasi yang memiliki aksesibilitas ke pemukiman lain.Hubungan antar situs di Delta Batanghari selain ditunjukkan melalui kesamaan sisa kegiatan masyarakat juga dari keletakannya dengan faktor lingkungan seperti sungai atau anak sungai. Koto Kandis, Lambur dan Sitihawa, merupakan contoh pemukiman yang berada di dekat sungai atau anak sungai dan antar situs dihubungkan pula oleh sungai atau anak sungai sebagai jalur transportasi utama.Pengaruh lingkungan agaknya berperan dalam pembentukan karakter pemukiman. Berdasarkan kondisi lingkungannya, Kota Kandis memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kota pelabuhan. Sejalan dengan semakin ramainya pelabuhan, Koto kandis menjadi semakin padat untuk lokasi hunian, sehingga lokasi hunian meluas ke daerah di dekatnya yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Koto Kandis yaitu Lambur dan Sitihawa. Oleh karena jalur transportasi kurang lancar akibat sempitnya anak sungai yang melintas di kedua daerah, Lambur dan Sitihawa hanya bertindak sebagai konsumen barang, dan kurang terlibat langsung dalam jaringan perdagangan internasional."

"Tesis ini mengkaji proses pemukiman informal yang fokus pada pembentukannya dan mekanisme penguasaan lahan oleh pemukim. Penelitan ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan dua hal berikut. Pertama, permukiman informal di bantaran Drain Cakung berada di atas lahan milik orang lain yang pertama kali digarap sejak 1961 dan semakin intensif pasca pembangunan Drain Cakung dan Jalan Raya Cakung Cilincing. Kedua, mekanisme penguasaan lahan garapan terjadi melalui tiga cara, yaitu pendudukan yang dikompromikan oleh pemilik formal lahan, pendudukan semena-mena, dan jual beli di atas lahan garapan. ......This study examines the process of informal settlements that focus on the formation process and land tenure mechanisms by settlers. This study used a qualitative approach. The study found the following two points. First, the informal settlements on the banks of Cakung Drain is located on land owned by another person since 1961 and more intensively after the construction of Cakung Drain and Cakung Cilincing Road. Second, there are three mechanism of land tenure by settlers, namely occupation compromised by the formal owner of the land, the occupation of arbitrary, and purchase of lsquo garapan rsquo land. "

"ABSTRAKPermukiman Menteng merupakan kota taman pertama di Indonesia yang dilindungi oleh suatu penetapan sebagai kawasan Cagar Budaya yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.IV-6098 1 d 1 33 11975 tentang Penetapan Daerah Menteng Sebagai Lingkungan Pemugaran. Namun disayangkan banyak perubahan terjadi baik pada lansekap maupun bentuk bangunan yang seharusnya dipertahankan karena Menteng merupakan kawasan permukiman yang terletak ditengah kota, dibangun pada jaman pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan salah satu perumahan kolonial yang mempunyai kualitas lingkungan yang baik ; bersih, asri, aman dan nyaman.Terperolehnya perubahan karakteristik lansekap kota taman permukiman Menteng, terindentifikasi faktor - faktor yang menyebabkan perubahan lansekap kota taman pada permukiman Menteng Jakarta Pusat dan terperoleh penjelasan upaya Pemerintah Daerah dan pemilik kapling dalam melindungi kawasan permukiman Menteng sebagai Kawasan Cagar Budaya adalah tujuan penelitian ini dalam upaya menjawab masalah penelitian yaitu mengapa terjadi perubahan lansekap kota taman pada permukiman Menteng Jakarta Pusat.Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan pedoman kepada pemilik kapling lama,pemilik kapling baru, Pemerintah Daerah dan informan lainya yang mempunyai pengetahuan tentang permukiman Menteng.Berdasarkan hasil penelitian ternyata makin mahalnya PBB, tidak pahamnya pemilik kapling, berkurangnya luasan ruang terbuka hijau, tidak adanya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya pengawasan yang ketat dari Pemerintah Daerah merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan lansekap kota taman pada perrnukiman Menteng.Dari hasil wawancara dengan pedoman, beberapa informan memberikan usulan jika program Pemerintah Daerah ingin berhasil masyarakat harus dilibatkan sejak awal, diberikan sosialisasi dan diperhatikan insentif kepada masyarakat yang terkena program Pemerintah seperti SK Cagar Budaya Permukiman Menteng.

---

ABSTRACT

Menteng Settlement has been the first garden city in Indonesia protected by a regulation as a cultural preserve as stated in the Jakarta Governor's Decree No D.IV-60981d 133 1 1975 to decide Menteng Settlement Area as an Environmental Restoration. But it is quite a pity that there are a lot of changes happening either in landscaping or in the form of the building which actually should be maintained since Menteng area is an settlement area located in the middle of the city built during the Netherlands East Indies as a colonial settlement which has better, clean, beautiful, safe and comfortable environmental quality.

Based on the fact-findings on the change of garden city landscape of Menteng settlement, we could identify some factors which can cause changes in garden city landscape and obtain clarification from the Jakarta Provincial Government as well as from land-lot owners in protecting Menteng settlement area as a Cultural Preserve Area is the objective of this study in trying to clarify problems why should there be changes of garden city landscape in Menteng settlement of Central Jakarta.

The researcher is using Qualitative Approach by collecting data through interview with old and new land-lot owners, Local Government and other informants who know about Menteng settlement.

Research has shown that the more expensive land and building tax, lack of understanding of the lot owners, the decrease of green open space, lack of incentives given by the Local Government, lack of socialization, and lack of tight control from the Local Government have become main factors of the change of garden city landscape in Menteng settlement.

The result of interview based on guidelines, some informants gave some suggestion that the community be involved from the beginning in this preservation program. Involvement of the community should be done earlier through socialization of the program while incentives should be given especially to those affected by the preservation project of the Local government as stated in the Decree of cultural Preservation of Menteng Settlement."

"Tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dimana homologasi perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak diperkenankan adanya PKPU kedua. Apabila tindakan ini dibiarkan maka akan muncul ketidakpastian hukum. Pokok permasalahannya adalah apakah upaya hukum tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian hukum yang dipakai merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan PKPU kedua bertentangan dengan asas cepat dalam UU Kepailitan dan PKPU dan debitor harus melaksanakan rencana perdamaian yang telah dihomologasi, apabila tidak dilaksanakan maka prosedur dalam UU Kepailitan dan PKPU telah dengan jelas menyatakan akan melakukan pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit, sehingga homologasi perdamaian merupakan upaya hukum terakhir sehingga tidak lagi dilakukan PKPU kedua. Penyelesaian hukumnya adalah dengan melalui pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit.

---

ABSTRACTWhen the settlement has been ratified, it is final and binding, therefore, second suspension of payment is prohibited. If there is second suspension of payment, there will be legal uncertainty. Thus, the main issued that discussed in this thesis are what attempt can be made after settlement that has been ratified and what is the legal settlement of the second suspension of payment. The legal research used is a form of normative juridical reseach. The typology of this thesis is prescriptive. This thesis explains that the second suspension of payment is contrary to the principle of quick settlement in bankruptcy regulation. Therefore, the debtor has to execute the settlement that has been ratified and if not executed, then bankruptcy regulation has clearly settled that there will be cancellation of settlement which lead to bankruptcy. Thus, the ratified settlement is the last resort and that there must be no second suspension of payment. The legal settlement in this case is through the cancellation of the settlement which results in bankruptcy of the debtor."

"Disertasi ini membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia. Disertasi ini juga membahas ketidakjelasan dan ketidakcukupan perundang-undangan Indonesia .yang rnengatur nama domain, dan penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa-sengkem nama domain di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif; komparatif dan kualitatif Hasil penelitian menyarankan tiga hal. Pertama, pengaturan nama domain yang jelas dan lengkap dari segi hukum sudah mutlak disediakan di Indonesia. Kedua, nama domain di Indonesia scbaiknya diatur dalam suatu undang-undang yang khusus didesain untuk mama domain. Ketiga, penyelesaian sengketa nama domain sudah sepatutnya tersedia di Indonesia, Penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase atau melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa melalui fonun menyempai-arbitrase adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang timhul alcibat kelemahan penyelcsaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa yang sernacam ini biasanya menggunakan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya.Kebijakan ini sebaiknya mempakan modifnkasi dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) tersebut. Forum yang diberi Wewenang untuk penyelesaian sengketa nama domain ini sebaiknya berdisi sendiri. sebagai Badan Arbitrase Sengketa Nama Domain. Penyelesaian sengketa- nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain dipandang merupakan penyelesaian sengketa nama domain yang paling cocok saat ini, dengan sejumlah pertimbangan, antara Iain, Rancangan Peraturan Pemerintah (RFP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat ditafsirkan mengatur hal ini dalam Pasal 66. Penyelesaian sengketa ini dapat lebih efisien dan efektif karena badan ini akan bekerja sama secara Iangsung dengan pengelola nama domain sehingga putusan dari badan ini akan dapat dengan cepat dilaksanakan oleh pengelola nama domain. Badan khusus penyelesaian sengketa mama domain ini sebaiknya berposisi secara berdampingan dengan pengelola nama domain.

---

This dissertation discusses factors that are able to cause a dispute about Internet domain names between owners of Internet domain names and other parties in Indonesia. The dissertation also discusses unclearness and insufficiency of the current law regulating Internet domain names in Indonesia.In addition, it discusses an effective dispute settlement for Internet domain names disputes in Indonesia. This dissertation is built from a normative, comparative and qualitative research. Results of the research suggest three points. First, a comprehensive regulation of Internet domain names in Indonesia should be prepared' in Indonesia. Second, Internet domain names should be regulated on a law designing specially for Intemet domain names. Third, a settlement of Intemet domain name disputes should be available in Indonesia. The settlement should be a settlement through a likev -arbitration forum or-through a special body of lntemet domain name dispute settlement. The settlement through a like; -arbitration forum is an altemative dispute resolution caused by the weakness of dispute settlement though a court. Such settlement usually uses an Internet domain name dispute resolution policy as a legal basis.The policy should be a modification of the Unybrm Dispute Resolution Policy (UDRP). A forum having an authority to settle an Intemet domain name dispute should be an independent forum as an Intemet domain name board of arbitration. The settlement through a special body of Intemet domain name dispute settlement is considered to be the most suitable settlement of Internet domain name dispute in Indonesia, based on a number of considerations, such as Section 66 of the Draft of Government Regulation on Management of Information and Electronic Transactions. The settlement could be an efficient and effective one because the body handling the cases could work together directly with the Internet domain name registry. In this situation, a decision of the body could be enforced quickly by the registry."

"Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Hal tersebut terdapat pada PKPU, Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada peraturannya di Indonesia perjanjian perdamaian penyelesaiannya dapat dengan 2 cara yaitu apakah perjanjian perdamaian itu telah selesai atau tidak. Selesai atau tidaknya suatu perjanjian perdamaian dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban oleh debitur dari perjanjian perdamaian tersebut, apabila debitur lalai karena tidak dapat memenui perjanjain perdamaian tersebut, perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan. PKPU merupakan sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian antara Debitor dan Kreditor supaya tidak perlu dipailitkan. Pada kasus ini PT. Multi Structure telah melewati proses PKPU, Perjanjian Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Perdamaian, Kasasi, Hingga Peninjauan Kembali pada proses pengadilan. Kasus dari PT. Multi Structure ini yang akan dikaji oleh penulis mengenai putusan- putusan tersebut dan akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dilewat oleh PT. Multi Structure. Metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan primer, sekunder, dan tersier.......Legalizing Peace Agreement by Commercial Court which contains the time period of payment, and that is include in the Suspension of Payment's Homologation Agreement. If Debtor can't fulfil contents of Peace Agreement which had been homologated, the Creditors can sue Cancellation of Agreement. The characteristic of Homologation Agreement is binding Debtor's Creditors. Basically agreement is an act between one or more party which one or more party are binding one to another. According to Indonesian regulations, a peace agreement can be resolved in 2 ways, namely whether the peace agreement has been completed or not. The completion or failure of a peace agreement can be seen from the fulfilment of obligations by the debtor of the peace agreement, if the debtor is negligent because he cannot fulfil the peace agreement, the peace agreement can be cancelled. Suspension of Payment is a way used by the Debtor or the Creditors in the case of judging the Debtors or Creditors feels that Debtor can't pay his debt, or insolvency in the time given to them by the agreement, which has passed the deadline, with the intention of fulfilling Peace Agreement between the Debtor and Creditors, so there is no need for Debtor to go Bankrupt. In this case PT. Multi Structure has gone through the Suspension of Payment process, Peace Agreement, Cancellation of Peace Agreement, Cassation, Up to Judicial Review in court proceedings. Case from PT. This Multi Structure will be studied by the author regarding these decisions and the consequences of the cancellation of the peace agreement that has been passed by PT. Multi Structure. The writing methods that will be used in writing this thesis are primary, secondary, and tertiary writing methods."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan permukiman kolonial di Kawasan Braga Bandung. Kawasan ini berada di lokasi yang strategis yaitu di antara stasiun kereta api dan Jalan Raya Pos sehingga kawasan ini dijadikan sebagai suatu pemukiman pada masa kolonial. Pemukiman di kawasan ini berupa pertokoan, pusat hiburan, kantor dan pabrik. Sehubung dengan latar belakang permasalahan maka permasalahan penelitian yaitu, bagaimana perkembangan pemukiman yang ada di kawasan Jalan Braga dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Kawasan Braga. Metode penelitian yang digunakan terdapat tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis, dan interprestasi. Setelah itu hasil dari penelitian ini berupa gambaran perkembangan permukiman di kawasan Braga dalam beberapa periode berdasarkan persebaran bangunan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. ......This undergraduate thesis discusses about the development of the colonial settlement area of Braga Bandung. This area is located in a strategic which is between the railway station and De Groote Postweg make this area serve as a settlement in the colonial period. The settlement in this area is shops, entertainment centers, offices, and factories. Based on the background of the problems that have been explained, the research problem is how the development of settlements in the Jalan Braga area and what are the factors that influence the development of the Braga area. The research method used there are three stages: data collection, analysis, and interpretation. After that the results of this study are in the form of a description of the development of settlements in the Braga area in several periods based on the distribution of buildings along with the factors that influence them."