Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini merupakan kajian kepustakaan yang bertujuan meneliti unsur ambiguitas dalam novel karya Man’en Gannen No Futtobooru Karya Kenzaburo Oe dengan latar waktu tahun pertama Man’en, 1860 dan 1960. Seperti yang dipaparkan Oe dalam pidatonya di Swedia, bahwa bangsa Jepang merupakan bangsa yang ambigu. Keambiguan ini diakibatkan oleh pengalaman interaksi masa lalu Jepang dengan Barat pasca kekalahan Perang Dunia II. Penelitian ini bertujuan untuk melihat unsur ambiguitas dalam sikap masyarakat Jepang tahun 1960an melalui analisis shutaisei yang diusung Maruyama Masao yang tercermin melalui tokoh dan peristiwa dalam novel. Shutaisei secara singkat dapat diartikan “Kemampuan dan kebebasan yang dimiliki individu dalam bertindak sesuai kehendaknya”. Melalui analisis ada tidaknya shutaisei ini kita bisa mengaitkannya dengan sikap ambiguitas masyarakat Jepang tahun 1960-an. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang akan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan yang ada dalam sebuah karya sastra.

---

ABSTRACT
thesis is a study which aims at examining the ambiguity conveyed in Kenzaburo Oe’s novel, Man'en Gannen no Futtobooru . This novel is set in the 1960s and 1860s. As described by Oe in his Nobel speech, that the Japanese nation is an ambiguous nation. This Ambiguity is caused by Japan’s past interaction and experiences with the West after Japan's defeat in World War II. This research examined Japanese ambiguity through analysis of shutaisei of Maruyama Masao. Shutaisei briefly means "The ability to think and to act independently according to his will". By examining of the existence of this shutaisei through the events an characters, we can explain the ambiguious of Japanese in 1960s.

Abstrak :
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim Kasasi dalam memutuskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. tidak bersalah serta perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010 telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Dalam hal Majelis Hakim pada pengadilan tingkat Kasasi no.1860 K/Pid/2010 membebaskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. dari tuntutan melakukan tindak pidana "turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik? karena tidak terbukti memalsukan surat autentik sebagaimana diatur pada pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Simpulannya adalah dalam menjalankan profesi sebagai Notaris diharapkan tetap mentaati Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pasal 17 ayat (1) dan kode etik profesi Notaris. Maksudnya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Perkumpulan sebaiknya ikut upgrading dan refreshing dari Ikatan Notaris Indonesia. Notaris Tjondro Santoso, S.H. lalai dalam hal mencantumkan kalimat/kata-kata telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal akta no.2 dan no.3 tanggal 6 Januari 2006 baru mendapat pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006. ......Notary is a public official who has the authority to make Authentic Act set out in the Law of the Republic of Indonesia no. 2 of 2014 on the Amendment of the Law no. 30 of 2004 concerning Notary. A case study is conducted on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1860 K / Pid / 2010 in the case of legal reasoning of the Supreme Court Judge in deciding notary Tjondro Santoso, SH innocent and notary acts that can be categorized as Unlawful Acts. The method used is normative. Conclusions from this research is that notary act can be categorized as Unlawful acts in Supreme Court Decision number 1860 K / Pid / 2010 has been regulated in Article 17 paragraph ( 1 ) of Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 on the Department of the things the judges at the court of cassation no.1860 K / Pid / 2010 frees notary Tjondro Santoso, SH of claim crime " participated send false information put into Authentic Act " because it was not proven falsifying authentic letters as provided in Article 266, paragraph ( 1 ) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph ( 1 ) of the Criminal Code to - 1. The conclusion is in their profession as a notary is expected to remain in compliance with Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 concerning Notary, in particular article 17, paragraph ( 1 ) and the code of professional conduct notary. Which means to avoid acts that violate the law. Society should follow the upgrading and refreshing of Indonesian Notary Association. Notary Tjondro Santoso, SH in the case of default include sentences / words have been approved by the authorities, when the act no.2 and no.3 dated January 6, 2006 just got confirmation on 16 March 2006.