Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPokok bahasan skripsi ini adalah faktor-faktor yang memegang peranan sebagai penyebab perubahan nilai-nilai perkawinan di Perancis antara tahun 1966 dan 1975. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif berdasarkan hipotesis bahwa gerakan feminisme dan revolusi seksual di Perancis merupakan faktor-faktor yang memegang peranan sebagai penyebab perubahan nilai-nilai perkawinan di Perancis antara tahun 1966 dan 1975. Pada dasarnya, nilai-nilai perkawinan masyarakat Perancis adalah nilai-nilai perkawinan menurut agama Katalik...

---

"

"Mengenal kembali Pancasila dalam dinamika perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dapat dipahami melalui ekspresi beberapa guritan yang ditulis dan diterbitkan masa pascakemerdekaan dengan tahun 1966 di majalah berbahasa Jawa, Praba, Kembang Brayan, dan Medan Bahasa Basa Djawi. Kajian terhadap guritan-guritan tersebut dilakukan dengan teori sosiologi sastra Janet Wolff, yaitu dengan melihat fenomena sosial budaya yang terjadi pada masa pascakemerdekaan sampai dengan tahun 1966 dan menafsirkan isi guritan-guritan yang ditulis dan diterbitkan pada masa itu. Hasil pembacaan terhadap guritan-guritan tersebut menunjukkan sebuah ideologi untuk mengajak masyarakat menata diri dan menegakkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Kesatuan Repiblik Indonesia."

"Dalam peraturan perundang-undangan terdapat empat istilah yang bermaksud menguraikan fungsi DPR yaitu fungsi, wewenang, tugas, kekuasaan. Sebutan fungsi DPR terdapat dalam Pasal 32 beserta Penjelasannya dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (LN 1969 No. 59, TLN No. 2915) sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 (LN 1975 No. 39, TLN No. 3064), Undang-undang No, 2 Tahun 1985 (LN 1985 No.2, TLN No. 3282) dan Undang-undang No.5 Tahun 1995 (LN 1995 No. 36, TLN No. 3600). Pasal itu menguraikan bahwa fungsi DPR (selanjutnya disebut DPR saja) berdasarkan UUD 1945 adalah (1) membuat undang-undang bersama dengan Pemerintah, (2) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama Pemerintah, dan (3) mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah. Kemudian DPR dalam Keputusannya No. 1O/DPR-RI/82-83 tanggal 26 Februari 1983 tentang Peraturan Tata Tertib yang masih beriaku sampai sekarang, menyebutnya tidak sebagai fungsi DPR tetapi sebagai wewenang dan tugas DPR. Tetapi UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan istilah kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, empat istilah itu dianggap sinonim. Yang oleh undang-undang No. 16 dinamakan sebagai fungsi oleh DPR diubah menjadi wewenang dan tugas, sedangkan UUD 1945 sendiri menyebutnya sebagai kekuasaan. Menurut kamus pengertian fungsi tidaklah sama dengan wewenang, tugas atau kekuasaan.. Tidaklah mengherankan kalau dalam masyarakat baik dalam masyarakat umum maupun dalam masyarakat cendekiawan timbul kesimpangsiuran mengenai pengertian fungsi DPR ini."