Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak pengenaan tarif terhadap aspek kecukupan dan memberikan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama penentuan tarif untuk komoditas jasa publik.Untuk penentuan tarif alternatif retribusi tersebut digunakan rumuasan sebagai berikut:Ps = TDs = (BOPs +1 + BPMs +1 + BKOs + n): JKOsDari Hasil analisis kebijakan penentuan tarif retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bengkulu saat ini masih menggunakan Perda no:18 Tabun 1993, yang tarif retribusi tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) jenis yaitu berkisar dari Rp.500,- sampai dengan Rp. 150.000,-. Penerimaan retribusi sampah belum bisa menutupi jasa pelayanan persampahan/kebersihan terlihat pada tahun 2000 sampai dengan 2003 rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan hanya bisa menutupi sebesar 50,37°I° dari biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.Hasil perhitungan menggunakan rumus tarif alternatif tersebut diatas maka pada tahun 2004 sampai dengan 2008 penerimaan retribusi sampah meningkat rata-rata sebesar 5,623% per tahun. Sehingga kalau di rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan tersebut pada tahun 2004 sampai dengan 2008 bisa menutupi biaya jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar 111,4%.Dengan perhitungan tarif alternatif yang baru maka total penerimaan akan dapat menutupi total biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan di pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Kebersihan Kota Bengkulu."

"Hak atas keberadaan dan keberlanjutan perumahan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling dasar, disamping hak atas pangan dan sandang. Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di perkotaan semakin meningkat seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan tingginya tingkat urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Berbagai kebijakan dan program yang berhubungan dengan penanganan masalah perumahan telah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun hasil pencapaiannya belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Kebutuhan akan perumahan sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang hidup di perkotaan.Pemanfaatan dan penggunaan lahan secara tidak sah untuk membangun pemukiman oleh masyarakat miskin perkotaan, sering menimbulkan permasalahan dikota-kota besar. Keberadaan perumahan atas peran serta masyarakat miskin perkotaan memang sulit untuk diharapkan, mengingat kemampuan ekonomi mereka yang sangat terbatas.Keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin perkotaan di Tepi Kali Code Yogyakarta, yang dibangun, dibina dan dipelihara keberlanjutannya sebuah fenomena yang cukup menarik untuk penulis teliti sebagai bahan penyusunan tesis ini.Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategi dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, untuk itu perlu dibina dan dikembangkan demi keberlanjutan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pola dan program pembinaan dan pengembangan yang ditetapkan dalam rangka keberlanjutan keberadaan perumahan masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini disebut dengan TRIBINA yang mengangkut aspek manusia, usaha dan lingkungan.Untuk memperoleh deskripsi tentang kegiatan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini telah diperoleh data kualitatif dari beberapa informan yang terdiri dari penduduk setempat, Aparat Pemerintah Daerah (Kelurahan, Bapeda, Tata Kota, dan Bangunan), LSM, Swasta, Tokoh Agama, Sukarelawan, dan Masyarakat disekitar permukiman. Kegiatan tersebut telah penulis lakukan dengan wawancara, observasi, maupun studi dokurentasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberlanjutan keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program TRIBINA dan faktor-faktor yang mendorong lainnya seperti penduduk, lembaga swadaya masyarakat, swasta, sukarelawan, media masa, tokoh agama dan pemerintahan daerah.

---

A Sustainability Of Housing Establishment For The Poor Community City (Case Study Of Settlement For The Poor Community City At Tepi Kali Code Yogyakarta)The right of supply and sustainability housing is very basic human rights beside right to food and clothing as well. The necessity of housing especially for the poor communities at city increases along with economic crisis and the higher of migration level at the city. The Government has made some policy and programs related to handling this problem. However, the results have not been maximized yet as is expected. The poor communities who lives at the city are really need the housing especially below the economic level.

The benefit and utilizing of the land against the law to build the settlement by these communities, become an issue at the big cities. In regard to their economic condition it is difficult to ask them to join in supplying the house.

The settlement housing to the poor communities city at Tepi Kali Code Yogyakarta, which has built, established and maintained is an interested phenomena for the writer to search and compiled it in his thesis. The settlement for housing is basically needed for human and a part of strategy in build nation character, thus we need to build and develop the life style for continuation to increase their life. TRIBINA is the pattern and program that have been stated for train and develop in sustainability of establishment housing for poor communities at Tepi Kali Code Yogyakarta which included human aspect effort and environment.

To get description for this activity, the researches have the quality of descriptive and use qualitative approach. In this research we get qualitative data from some source of this communities, local government, (village chief, Organization Research Area, Planning City and Building), the Local Society Institution, private, religion figure, volunteer, and people around the place. The writer has interviewed, observed and made documentation study for all activities.

Based on this research the conclusion has founded that sustainability of housing establishment for this communities at Tepi Kali Code Yogyakarta is a part of the success program from TRIBINA supporting by the other factors such as community, the local society institution, private, volunteers, news paper, religion figure, and local government."

"Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dewasa ini adalah belum berfungsinya perbankan secara baik. Walaupun dana yang mengalir ke perbankan menunjukkan perkembangan yang berarti, namun perkembangan ini tidak diikuti oleh pengucuran kredit ke sektor riil secara memadai sesuai dengan skala kebutuhan. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan masih jauh di bawah 50%. Walaupun LDR perbankan mengalami perbaikan, namun kredit ke berbagai sektor rill temyata tidak sepadan dengan peningkatan tersebut. Rendahnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke sektor industri manufaktur oleh berbagai pihak disebutkan sebagai akibat tingginya ketidakpastian (uncertainty) di sektor industri manufaktur. Pihak perbankan pada masa transisi seperti sekarang tidak berani mengambil risiko yang relatif tinggi bila mengucurkan kredit ke sektor riil, termasuk ke sektor industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara berbagai risiko kredit di sektor industri manufaktur dengan persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program dalam pengembangan industri manufaktur nasional. Data dikumpulkan dengan menyebar kuisioner kepada pimpinan cabang bank 3 BUMN, Bank Mandiri, BNI dan BCA, yang beroperasi di DKI Jakarta. Dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi, dengan bantuan SPSS 11.0, diperoleh persamaan linier, yang menghubungkan antara berbagai variabel risiko kredit dengan persentasi jumlah kredit dan kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Persamaan tersebut selanjutnya disimulasikan dengan menggunakan Crystal Ball, untuk memperoleh gambaran tentang besamya persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian menunjukan, persentasi kredit bank BUMN pada sektor industri manufaktur semakin membaik, berada pada kisaran 9,26 hingga 41,16 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 24,82 dan 5,57 persen. Nilai ini meningkat dibanding persentasi total kredit perbankan nasional di sektor industri manufaktur yang mencapai 28.9 persen pada tahun 2003 lalu. Sedangkan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur tergolong tinggi, berada pada kisaran 0,92 hingga 2,56 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,33 persen. Variabel risiko yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan kredit di sektor industri manufaktur adalah kualitas hubungan perusahaan penerima kredit dengan berbagai pihak, perhitungan biaya, proyek neraca keuangan beberapa periode, dan kemudahan penjualan. Sedangkan variabel risiko yang signifikan mempengaruhi kredit macet di sektor industri manufaktur adalah legalitas perusahaan, kebutuhan investasi dan peraturan pemerintah setempat. Berdasarkan lokasi operasional bank BUMN pemberi kredit, dibanding wilayah lainnya, bank BUMN yang berada di wilayah Jakarta Utara memberikan porsi kredit terbesar sekaligus persentasi kredit macet paling kecil pada sektor industri manufaktur. Sedangkan berdasarkan group bank BUMN pemberi kredit, bank Mandiri yang fokus pada kredit korporasi memiliki persentasi kredit industri manufaktur yang terbesar sekaligus persentasi kredit macet terkecil pada sektor industri manufaktur."

"Informasi adalah salah satu asset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, pertahanan keamanan dan keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga ketersediaan, ketepatan dan keutuhan informasinya. Di era Internet sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat sehingga Informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti: teks, gambar, audio, maupun video.Manajemen pengelolaan keamanan sistem informasi menjadi penting ketika terkait dengan kredibilitas dan kelangsungan hidup orang banyak. Tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Belum adanya manajemen pengelolaan keamanan informasi di institusi pemerintahan mengakibatkan informasi yang ada rentan terhadap kerusakan, pencurian, virus, spyware, dsb. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keamanan sistem informasi di institusi pemerintahan, maka dilakukan penelitian tentang manajemen keamanan sistem informasi. Metode perencanaan manajemen keamanan informasi ini menggunakan ISO 27001:2005 dan ISO 17799:2005. Kerangka kerja ISO 27001:2005 berguna sebagai acuan merancang, menerapkan, dan memelihara rangkaian manajemen keamanan informasi sehingga diperoleh kondisi keamanan informasi di Depkominfo. Best practice ISO 17799:2005 menjadi panduan untuk perencanaan dan implementasi suatu program untuk melindungi aset-set informasi. Studi kasus penelitian ini adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu rekomendasi manajemen pengelolaan keamanan informasi.Kata kunci: Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

---

Information is one of the important asset which is valuable to the continuity of an organization or a business, defense and safety and unity of a nation, public or consumer trust, that needs to be maintained in terms of availability, correctness, and integrity. In this Internet era nowadays, Information Technology grows fast that Information may be provided in various formats, such as: texts, pictures, audio, and video. Information security management system become crucial as it is linked to the credibility and public interested. The goal of Information security management is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information. The absence of information security in a governmental institution result in existing information vulnerable toward damage, stealing, virus, spyware, etc. In order to support the realization of Information System Security in a governmental institution, researcher conducts a research on Information security management system. The method of this Information Security Management designation uses ISO 27001:2005 and ISO 17799:2005. Framework of ISO 27001:2005 becomes the guidelines in designing, implementing, and maintaining the information security management chain so then researcher grabs the information security condition in Depkominfo. Best practice of ISO 17799:2005 becomes the guidelines in planning and implementing a program to protect information assets. The case study of this research is Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). This research results a recommendation on Information Security Management.

Keywords: Information Security Management Systems, ISO 27001:2005, ISO 17799:2005, Depkominfo."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha dibidang industri bahan peledak yang belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang dapat memacu perkembangan industri bahan peledak komersial di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Industri bahan peledak komersial belum terintegrasi antara satu kebijakan dengan kebijakan-kebijakan lainnya, bahkan dirasakan adanya kebijakan yang berkaitan dengan masalah bahan peledak masih tumpang tindih karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda seperti Departemen Pertahanan, Polri, Departemen Perindustrian dan instansi lainnya.Keputusan Menteri Pertahanan dalam penunjukan badan usaha dibidang bahan peledak merupakan izin prinsip yang dalam pelaksanaan Produksi, Pengadaan dan Distribusi bahan peledak komersial tersebut harus ada izin dari Kapolri sesuai ketentuan/ Undang-Undang yang berlaku, yaitu UU nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang No. 20 Prp tahun 1960, selanjutnya dalam proses impor bahan peledak juga harus ada izin dari Departemen Perdagangan, kemudian untuk penggunaannya harus ada rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.Sementara itu walaupun sudah ada kesempatan bagi banyak perusahaan untuk ikut bersaing dalam pengadaan bahan peledak komersial, namun pangsa pasar masih dikuasai oleh dua sampai tiga perusahaan saja, bahkan ada beberapa perusahaan yang masih belum memiliki pangsa pasar (market share), sehingga dapat dikatakan bahwa struktur industri bahan peledak komersial di Indonesia adalah berupa Oligopoli, yaitu struktur pasar dengan sedikit penjual dimana terdapat rintangan (barier) terhadap masuknya (entry) perusahaan baru. Barier to entry yang ada disini lebih banyak bersifat legal, yaitu berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena penanganan bahan peledak memerlukan perlakuan khusus supaya aman dan selamat, dengan kata lain masalah safety dan security jadi pertimbangan utama.Saat ini untuk pengadaan dan pendistribuasian bahan peledak komersial di Indonesia terdapat 8 perusahaan yaitu: PT. Mufti Nitrotama Kimia (MNK), PT. Dahana (Persero), PT. Armindo Prima, PT. Tridaya Esta, PT. Pindad (Persero), PT. Trifita Perkasa (Persero), PT. Pupuk Kaltim dan PT. Asa Karya. Dari delapan perusahan tersebut hanya satu perusahaan yang sudah memproduksi bahan peledak jenis AN dalam negeri yaitu PT.MNK, sedangkan yang lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen masih mengimpor dari luar negeri.Walaupun ke delapan perusahaan tersebut di atas telah memiliki izin prinsip dari Departemen Pertahanan, namun tidak seluruhnya dapat aktif dalam pengadaan dan pendistribusian bahan peledak, maka untuk menjamin berkembangnya industri bahan peledak komersial di Indonesia ke arah yang lebih baik dan dalam kondisi persaingan yang sehat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, maka disini penulis mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan industri bahan peledak komersial di Indonesia yang terkait dengan Undang-Undang dan peraturan dibidang bahan peledak serta Undang-Undang Antimonopoli."

"Tesis ini tentang peran penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang difokuskan pada peran yang dimainkan ( role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu. Tesis ini disusun berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode etnografi dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.Tesis ini menunjukan bahwa didalam laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan terbentuk suatu lingkungan sosial yang didalamnya terdapat struktur sosial dimana pada lingkungan tersebut terdapat jaringan sosial yang terjadi karena ada hubungan sosial antara penyidik atau penyidik pembantu dengan atasannya, hubungan atasan penyidik dengan pihak yang berperkara (pihak pelapor dan pihak orang yang dilaporkan), hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak penegak ketentuan peran dan hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak berperkara yang kemungkinan satu kelompok dalam lingkungan sosial lain dalam kehidupannya sebagai manusia. Pada hubungan ini terjadi pertukaran sumber daya dan hubungan kekuasaan-ketergantungan yang mana hubungan tersebut pada dasarnya merupakan tata hubungan antar peran. Pada posisi penyidik dan penyidik pembantu sebagai pelaksana proses penyidikan mereka bertindak sebagai aktor dan individu lain sebagai target. sebagai seorang aktor, penyidik dan penyidik pembantu diminta untuk melakukan peran tertentu oleh individu lain. Peran yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan didalam proses penyidikan (ketentuan peran) sehingga timbul konflik antar peran ketika terjadi pertentangan diantara peran yang diharapkan berkaitan dengan peran mana harus dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Pada kondisi seperti ini penyidik dan penyidik pembantu akan mempertimbangkan pengambilan peran berdasarkan kekuasaan dan ketergantungannya pada seseorang. Tingkat kekuasaan dan ketergantungan dapat dianalisa dengan memperhitungkan sumberdaya yang dipertukarkan, nilai sumber daya dan keberadaan serta keterbatasan sumber daya dimana pada akhirnya dapat diketahui keberadaan persediaan ( supply ) dan permintaan ( demand) seorang penyidik dan penyidik pembantu terhadap suatu sumber daya.Sumber daya yang dipunyai ( supply) oleh seorang penyidik dan penyidik pembantu adalah kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selama dalam proses pidana sebagai proses awal untuk menentukan seseorang berbuat atau tidak berbuat suatu tindak pidana disamping itu selama melaksanakan proses pidana secara hukum ia diberikan kesempatan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan tertentu misalnya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, penyitaan, dan lain-lain dimana kewenangan tersebut berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan orang lain sedangkan sumber daya yang dibutuhkan ( demand) oleh penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai berbagai lingkungan sosial secara umum sama. Sumber daya tersebut berbentuk pertama kebutuhan biologi atau kebutuhan primer. Kedua Kebutuhan sosial atau kebutuhan sekunder. :Ketiga Kebutuhan adab atau kemanusiaan.Pada jaringan sosial yang terjadi karena hubungan antar peran, peran yang dimainkan (role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dipilih peran dari yang berasal dari posisi yang menguntungkan ( posisi yang menyediakan demand / kebutuhan sumber daya yang bernilai ) bagi penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sikap dan perilaku atasan, Penegak ketentuan hukum ( ketentuan peran ), Motivasi dari diri pribadi. Berdasarkan hal ini peran yang dimainkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan peran ( peraturan atau ketentuan hukum) sehingga terbentuk peran-peran yang mungkin salah satunya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Peran tersebut adalah peran sebagai fasilitator, peran sebagai mediator, peran sebagai alat bagi kepentingan pihak tertentu dan sebagai penegak hukum.Kepustakaan : 83 Buku + 30 Dokumen + 9 Internet."

"Penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis pada saat ini sudah merupakan keharusan bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan pada saat ini menggunakan berbagai jenis program aplikasi untuk membuat proses kegiatan operasional perusahaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Program-program aplikasi yang terintegrasi yang dapat melakukan hampir seluruh proses dalam perusahaan mulai dari proses produksi, inventori, billing, keuangan, pengadaan dan sampai pada penilaian kinerja merupakan program aplikasi yang paling diminati pada saat ini. Pada saat memilih program aplikasi perusahaan sebaiknya berhati-hati, karena harus disesuaikan dengan bisnis perusahaan, dan juga kemampuan keuangan perusahaan karena untuk pengadaan dan implementasi program aplikasi yang besar dan canggih dibutuhkan biaya yang besar yang terdiri dari biaya untuk hardware dan software, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi terhadap pengendalian yang terdapat pada program aplikasi tersebut.Selain pengendalian-pengendalian yang terdapat dalam program aplikasi harus diperhatikan juga pengendalian umum yang ada di dalam perusahaan. Pengendalian umum ini terdiri dari: Pengendalian manajemen, pengendalian pengembangan dan dokumentasi, pengendalian keamanan, pengendalian operasi ruang pengolahan data elektronik.Karya akhir ini bertujuan untuk mencoba mengevaluasi pengendalian-pengendalian umum yang ada dalam perusahaan X dan pengendalian aplikasi billing yang digunakan perusahaan X untuk mencatat pendapatan perusahaan X. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kehandalan dari pengendalian-pengendalian yang ada, dan menemukan kelemahan-kelemahan yang masih ada dan kemudian mencoba memberikan saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada."

"Latar belakang : Kelenjar eksoktin pankreas mensekresikan amilase, protease dan lipase yang disimpan dalam bentuk granula zimogen pada bagian apikal sel asinus pankreas. Regulasi sekresi setiap enzim pencernaan diduga diatur tersendiri. Hal ini menyiratkan dugaan bahwa dalam satu granula zimogen mengandung satu jenis enzim, namun belum ada penelitian yang mengungkapkannya. Penetitian ini bertujuan untuk menemukan pola sekresi granula zimogen yang berbeda pada pemberian karbohidrat, protein, dan lemak. Bahan dan cara kerja : 30 ekor tikus Wistar jantan dibagi dalam 5 kelompok, yaitu: kelompok I (kontrol), kelompok II (sukrosa), kelompok III (putih telur), kelompok IV (minyak jagung), dan kelompok V (campuran ketiganya). Hewan coba dicekok makanan yang sesuai 3x sehari selama 1 hari untuk adaptasi pankreas. Hewan kontrol diberi pellet ad libitum masing-masing selama 1 jam sebanyak 3 kali. Pada saat perlakuan, hewan coba dicekok 1 x dan hewan kontroi dipuasakan. Setelah 7 jam keduanya dibedah dan diambil pankreasnya lalu dibuat sediaan histotogi dengan pulasan Gomori's krom alum hematoksilin floksin. Asinus pankreas diamati dibawah mikroskop dan diukur diameter apikobasal dan laterolateral sel asinus serta diameter asinusnya. Data yang diperoleh diuji homogenitasnya dengan uji Levene dan uji anova same multiple comparison untuk menguji perbedaan diameter apikobasal, dan diameter asinus antar perlakuan sedangkan untuk menguji perbedaan diameter laterolateral antar perlakuan ditakukan uji nonparametrik Kruskat Wallis dilanjutkan dengan uji Mann Withney.Hasil dan kesimpulan : Terdapat perbedaan bermakna (p <0,01) diameter apikobasal, laterolaterat set dan diameter asinus pankreas tikus kontrol dengan yang dicekok sukrosa dan minyak jagung. Hal ini menunjukkan bahwa sekresi enzim pencernaan dipengaruhi oleh diet. Ada perbedaan yang bermakna (p < 0,01) diameter apikobasal dan diameter asinus antara tikus yang dicekok sukrosa dengan tikus yang dicekok putih telur, tetapi tidak ada perbedaan yang bermakna (p > 0,01) diameter apikobasal, taterolaterat sel asinus dan diameter asinus pada tikus kontrol dibandingkan dengan tikus yang dicekok putih telur dan campuran dan antara tikus yang dicekok sukrosa dengan tikus yang dicekok campuran. Hal ini terjadi karena pengaruh protease inhibitor yang meningkatkan sintesis protease dan amilase. Dapat disimpulkan bahwa pemberian lemak (minyak jagung) mengakibatkan sekresi lebih banyak granula zimogen yang mengandung lipase, dibandingkan dengan pemberian karbohidrat, protein, dan campuran ketiganya. Sedangkan protease inhibitor yang terdapat di dalam putih telur diduga meningkatkan produksi protease dan amilase dan menstimutasi pembentukan granula zimogen yang hanya mengandung tripsinogen, kimotripsinogen dan amilase. Hal ini membawa dugaan bahwa satu granula zimogen hanya mengandung satu jenis enzim saja.

---

Background: The pancreatic exocrine gland secretes amylase, protease and lipase, which are stored in the form of zymogen granules at apical site of pancreatic acinl cell. The secretion of each digestive enzyme is thought to regulate in different manner. It is assumed that one zymogen granule contains only one specific enzyme. But until now, there is no supporting data explaining about that. The aim of this study is to observe the secretory pattern of zymogen granules as a reaction of carbohydrate, protein and fat administration. Method of investigation: 30 male Wistar rats were used and divided in 5 groups: group ((control), II (sucrose), Ill (white part of egg), IV (corn oil), V (mixed of sucrose, white part of egg and corn oil). In adaptation stage of pancreas, the experimental rats were administered with appropriate food 3 times daily for one day while control rats were administered with pellet ad libitum 3 times daily for hour each. On the day of experiment, the experimental rats were administered with the appropriate food land the control rats were fasted. After 7 hour, all of the rats were sacrified and pancreatic glands were isolated. The pancreatic glands were processed for histological slides and were stained with Gomori's Chrome Alum Hematoxiliin Phioxine. The pancreatic glands were examined under light microscope. The diameter of apicobasal, laterolateral and acinus from acini cells were measured. The data than were tested with Levene's homogeneity test, anova test and multiple comparison to analyze the difference in apicobasal and acini diameter between groups. Laterolateral diameter was tested with Kruskat Wallis nonparametric test and Mann Wdhney test to analyze the difference in laterolateral diameter between groups.

Result and conclusion: there were significant differences (p<0.01) in apicobasal, lateroteral cells and pancreatic acinus diameter between control rats and sucrose administration rat and corn oil administration rat. The result showed that the digestive enzyme secretion are influenced by the diet. There were significant differences (p < 0.01) in apicobasat cells and acinus diameters between sucrose administration rat and white part of egg administration rat, but there were no significant differences (p > 0.01) in apicobasal, laterolateral cells and pancreatic acinus between white part of egg administration rat and mixture food administration rat; and between sucrose administration rat and mixture food administration rat. These results might be occurred due to the presence of protease inhibitor, which increased the synthesis of protease and amylase. We concluded that the administration of fat (corn oil) would cause higher secretion of zymogen granules which contain the lipase than the administration of carbohydrate, protein and mix of the aboves. it assumed that the protein inhibitor in white part of egg increase the production of protease and amylase and resulting the formation of zymogen granules which contain only trypsinogen, chymotrypsinogen or amylase enzymes. The results of our experiment suggested that one zymogen granule may contain only one specific enzyme."

"Adegium menyatakan bahwa umur pelacuran seumur dengan keberadaan umur manusia di muka bumi, oleh karena itu keberadaannya seringkali sulit sekali untuk ditanggulangi. Kota Tangerang sebagai kota industri memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wanita yang berurbanisasi untuk mencari pekerjaan ketika mereka tersisih dan tidak mendapat pekerjaan akibat terbatasnya pendidikan dan keterampilan maka alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan ialah telibat sebagai pelacur.Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah EFEKTIVITAS PERDA NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG (Analisa Terhadap Usaha Menaggulangi Masalah Pelacuran dan Pornografi), di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 8 Tahun 2005, sejauh manakah mampu menekan angka pelacuran di kota Tangerang, dan dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Kota Tangerang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap masyarakat umum Kota Tangerang, responden dari lembagal institusi, Praktisi lainnya yang bergerak di bidang penanganan masalah pelacuran di Kota Tangerang, para pelacur yang tertangkap dan dimasukan ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta UtaraHasil penelitian menunjukan bahwa bentuk implementasi. Perda No 8 Tahun 2006 ialah pengenaan saksi pidana dalam Pasal 9 yang berfungsi untuk menjerakan para pelanggar ketentuan Perda No.8 Tahun 2005, Hasil nyatanya, bisa dilihat dari menurunnya jumlah angka pelacuran, dan juga dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Adapun dampak positif bagi masyarakat ialah berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Tangerang dan dampak negatifnya ialah perlu "extra energi" dari Satpol PP Kota Tangerang dan menurunnya omset para pedagang yang tempatnya dijadikan tempat transaksi bagi pelacur."

"Upaya hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Karenanya, pada tanggal 18 Juli 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan sebuah peraturan yang sangat penting bagi perkembangan dan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Lahimya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 ini setidaknya dapat mengatasi ketidakjelasan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU yang selama ini memang masih menimbulkan polemik dan ketidakseragaman dari setiap Pengadilan Negeri yang rrmenangani kasus keberatan terhadap putusan KPPU. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 ini tidak seluruhnya dapat dikatakan sempuma dari segi substansi yang diaturnya, karena masih terdapat beberapa kelemahan, seperti: kurang komprehensifnya aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya, perbedaan interpretasi antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan KPPU, dan kurangnya pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai hukum persaingan usaha. Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memerlukan perbaikan lebih lanjut, karena ternyata terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat undang-undang tidak mengatur upaya hukum apa yang seharusnya ditempuh oleh pelaku usaha yang diperiksa oleh KPPU, dan bagaimana proses beracara untuk kasus persaingan usaha di Pengadilan Negeri."