Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hak atas merek dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan, praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun masih dimungkinkan untuk mempraktekkannya dengan interpretasi dan pertimbangan masing-masing pihak. Kesepakatan kedua pihak tersebut kemudian dicantumkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata menjadikannya sebagai akta autentik dan merupakan alat bukti yang sempurna. ......The absence of clear regulation related with the trademark rights as collateral in Indonesia creating legal uncertainty in the business world. In other countrues such as Japan and US, Intellectual Property Rights have been used as collateral for so long. While in Indonesia, the practice is yest still uncommon. This research aims to dig deeper into the practice of guarantee of trademark right as a collateral at Syariah Bank X and the role of a notary in it. To answer the research, the writer is using normative methode and descriptive-analytics techniques. The results of this study indicate that the lack of regulation regarding guarantee of trademark rights in the Indonesian legal system makes it difficult for both creditors and debtors to conduct valuations and executions, but it is still possible to apply such practice with the interpretation and consideration of each party. The agreement of the two parties then included in a deed written by a notary who if fulfilling the conditions specified in the article 1868 of the Civil Code makes it an authentic deed and is a perfect proof of evidence

Abstrak :
Tesis membahas mengenai bagaimana penggunaan sistem scoring 5C pada proses pemberian persetujuan pembiayaan dan kredit dan sistem scoring pada tahapan supervisi monitoring/pengawasan pada proses pengawasan ketaatan terhadap sistem berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan atau kredit. Penelitian dilakukan terhadap kasus yang ada pada suatu perusahaan BUMN dengan bidang usaha utama jasa pembiayaan kepada UKMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem scoring yang dilakukan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembiayaan kredit mikro dan kecil, dimana faktor Prospek Usaha pada sistem scoring untuk melihat kelayakan permohonan pembiayaan menunjukkan sangat signifikan dibandingkan dengan Jaminan Collateral . Sedangkan pada sistem scoring supervisi, aspek ketaatan terhadap proses kredit sangat sigifikan terhadap kualitas pembiayaan, dibanding dengan ketaatan terhadap proses Sales ataupun operational. ......Thesis discusses about how to use the scoring system 5C in the financing approval process and scoring system at the supervision phase monitoring supervision in the observance of the compliance of the system affects the quality of financing or credit. The research tries to conduct research on cases that occurs in a state owned company with the main business financing services to UKMK. The results showed that the scoring system made 14.6 bring significant effect on the quality of financing small and micro loans, and the rest is determined by other variables that are not used in the research. Business Prospects factors in the scoring system to assess the feasibility of financing request showed highly significant compared to the guarantee collateral , Financial capability and quality debtors. While the scoring system supervision, shown that the aspect of the operation one of its adherence to the billing process had significant influence than others. So it can be said that in financing UMK, billing process still be instrumental order to ensure payments from debtor that nonperformance loan could be controlled.