Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kesehariannya, manusia secara rutin berkomunikasi dengan lingkungannya. Dalam proses komunikasi, bahasa merupakan hal yang tidak dapat dihindari, baik bahasa verbal maupun non-verbal. Tindak komunikasi adalah proses penyampaian ide dari penutur kepada lawan tutur yang dapat dilakukan melalui berbagai media, salah satunya adalah komik. Jurnal ini membahas tindak tutur yang diujarkan oleh tokoh polisi pada komik Kiekeboe (In het Spoor van Dede) karya Merho. Tokoh utama pada komik ini tentu saja Kiekeboe, namun polisi memiliki peran yang sangat dominan dalam komik ini. Merho adalah seorang komikus asal Belgia yang menerima penghargaan tertinggi untuk komikus di Flandria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori tindak tutur dari Searle.

---

On daily basis, human constantly communicate with their surroundings. In the process of communication, language is inevitable, verbally or non-verbally. Moreover, speech of act is a progress of delivering ideas between communicators through various of medium, such as comic books. This journal will discuss about ?speech of acts? that is represented by the police character in ?Kiekeboe? (In het Spoor van Dede), a detective genre comic by Merho. The main character in this comic is Kiekeboe, but the police character has a dominant role in this comic. Merho is a comic author from Belgium who received the highest recognition awards for comic author in Flanders. This research uses literature review method. Speech of act theory from Searle is used on this writings."

"Area drilling merupakan salah satu area kerja yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang paling tinggi, dimana angka kecelakaan kerja di industri pengeboran minyak paling banyak terjadi di area ini. Kecelakaan kerja itu sendiri dapat terjadi karena berbagai faktor, yakni faktor kelalaian manusia yang melakukan tindakan tidak aman, faktor kondisi tidak aman, dan faktor lain yang tidak dapat diperhitungkan. Meskipun demikian, masih terdapat kontradiksi antara tingkat resiko yang tinggi dengan perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja. Hal yang sama juga terlihat di area drilling Pertamina Pondok Tengah. Perilaku tidak aman ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni : (1) faktor internal, yang berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan dan persepsi; (2) faktor eksternal, yang berasal dari luar individu, seperti pengawasan, safety-meeting, dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kedua faktor tersebut, berkaitan dengan perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja di lokasi penelitian. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, terlihat bahwa kondisi kedua faktor tersebut sudah cukup baik. Tetapi temyata ada hal-hal lain yang turut mempengaruhi sehingga pekerja tetap melakukan tindakan tidak aman. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan masukan bagi unit drilling Pertamina Pondok Tengah berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Saran yang diberikan dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan kondisi pelatihan dan safety meeting yang dilaksanakan perusahaan. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki tindakan pekerja tersebut.

---

Drilling area is one of the highest level of occupational accident, where occupational accident in petroleum drilling industry mostly happen in this area. This occupational accident itself happens because of some factors: unsafe acts by the labors, unsafe working condition factor, and factor such as the act of God. Eventhough, there is still a contradiction between this high level of occupational accident and unsafe act by the labors.

This contradiction can also be seen in Pertamina Pondok Tengah drilling area. This unsafe acts actually influenced by two major factors: (1) internal factors, coming from the inside of the individual, such as knowledge and perception; (2) external factors, coming from the outside of the individual, such as controlling, safety meeting held by the company, and training.

This research intends to describe the condition of the two factors, in connection with the unsafe acts by labors where this research was held. Data analyzing process shows that the condition of both factors is good enough. But there still are other influencing things that affect labors to keep doing unsafe acts.

Furthermore, this research also intends to give some recommendation on those two factors for Pertamina Pondok Tengah drilling unit. The recommendations in this research mainly about the condition of training and safety meeting held by the company. Hopefully, these recommendation can be used to improve labors behavior."

"The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts...."

"Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya mengatasi kemiskinan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU Wakaf . Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wakaf dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi saham syariah sebagai objek wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif legal research . Penelitian Hukum Normatif legal research ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik tujuan wakaf adalah untuk merealisir keadilan sosial. Secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini merupakan wujud keadilan distributif ekonomi menurut ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur n surat al-Hasyr [59]:7, agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok orang-orang tertentu saja. Dalil hukum kebolehan wakaf saham dalam fiqih Islam didasarkan pada Mashlah?h mursalah dan isthishan. Atas dasar Mashlah?h mursalah, wakaf saham mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara rsquo;. Ketentuan mengenai wakaf saham termasuk pengelolaannya di Indonesia selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya untuk melindungi wakaf saham agar potensinya dapat dioptimalkan dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui kementrian agama dan BWI. Disamping itu pula pengelolaan wakaf saham oleh nazhir yang profesional dan amanah, pendaftaran,pengumuman saham yang diwakafkan, jaminan asuransi, larangan peralihan aset wakaf, serta penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf. Sebagai temuan hukum dalam disertasi ini bahwa benda wakaf tidak semata-mata ditujukan pada benda tidak bergerak saja, namun juga benda bergerak termasuk saham. Keharusan sifat benda wakaf yang kekal dan abadi, terkait saham dapat dilakukan dengan upaya agar nilai dari saham itu bersifat tetap dan bahkan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya jaminan asuransi saham . Pola pengembangan wakaf saham ini dapat dilakukan melalui sinergi dengan program CSR yang dikembangkan melalui perusahaan. Perlu dilakukan usaha menggiatkan wakaf saham di Indonesia, dengan melakukan sosialiasi dan peningkatan SDM nazhir profesional, membangun sinergi kerjasama mitra usaha, dan penyempurnaan pengaturan wakaf saham secara integratif. Kata Kunci : Wakaf, UU Wakaf, Saham Syariah.

---

Poverty is a common problem of many developing countries, includingIndonesia. Need efforts to overcome poverty effectively and sustainably. Amongthe social institutions in Islam, endowments waqf has held a very important rolein developing social activities, economy, and culture of Islamic societies. TheGovernment of the Republic of Indonesia has provided support for thedevelopment of Waqf with the enactment of Law No. 41 Year 2004 on Waqf WaqfAct . Based on Waqf Act, shares is one of movable property that can being objectwaqf. This research will be discussed on waqf in realizing distributive justice,shares as objects of waqf according to Islamic and positive law in Indonesia, andhow the legal protection for shares as the object of waqf in order to realizedistributive justice in society.The method used is a normative legal research. Normative Legal Researchis accomplished by approach to law and the concept of justice according toIslamic. Based on the results can be stated that the waqf as one of the economicpower of Islam, not only to the implementation of the spirit of faith, but also havea very high social aspect. Theoretically, waqf goal is to realize social justice.waqf is an income distribution system which is based on the social justice aspects.This is implementation of economic distributive justice according to al QuranSurat al Hashr 59 7. Based on the principle of justice, the Qur 39 an insists thatwealth does not revolve only on certain groups of people only. Economically waqfitself is one of system in the distribution of wealth and resources in community.Shares as waqf objects, in the study of Islamic jurisprudence, is associated with awaqf money is included in the category of moving objects. Proposition used todevelop waqf shares are highly related to the purpose for the public interest.Legal arguments of permissibility is based on Mashlah mursalah andisthishan. On the basis of Mashlah mursalah, waqf of shares bring benefits forthe people.Based on the Waqf Act in Indonesia, not all types of shares can being waqfobject. The Type of Shares not only based on positive law, but also not conflictwith Islamic principles. To protect the waqf of shares can be optimized with thesupervision by the government through the ministry of religion and IndonesiaWaqf Board BWI . Beside that, the management of waqf shares by Nazhirprofessional and trustful, registration, announcements and publications,insurance, prohibition of transference of the waqf object, and the enforcement oflegal sanctions for violations of the implementation of waqf. The new discoveriesfor the development of waqf shares in modern management can be done throughsynergy with CSR programs developed by companies."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian nominee yang dimuat didalam suatu Akta Pernyataan dan Perjanjian dimana para pihak yang melakukan perjanjian ini adalah sesama warga negara Indonesia didalam kepemilikan Tanah dan Bangunan. Lazimnya perjanjian  dilakukan pada waktu dahulu adalah untuk sarana penyeludupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing guna memiliki suatu hal yang mana terdapat suatu hambatan didalam kepemilikan tersebut yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang. Masalah yang dibahas adalah mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian nominee yang didukung dengan Akta Pernyataan dan Perjanjian, dan juga membahas mengenai kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee dalam sengketa tanah dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normartif yang bersifat deskriftif analistis dengan menggunakan data sekunder yang di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa halnya perjanjian nominee ini mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Adapun kekuatan pembuktian dari kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee ini hanya mengikat kepada kedua belah pihak tersebut dan ahli waris dari pihak tersebut dan tidak mengikat ke pihak ketiga.

---

This thesis discusses the agreement of the nominees on a statement and agreement where the parties who make this agreement are fellow Indonesians in the possession of land and building. Usually, the agreement was made in the first time is for the means of smuggling laws committed by foreign nationals in order to have a matter of which there is a barrier in the possession which in this case is the law. The discussion that will be discussed is about the binding force of the nominee agreement supported by the Deed of statement and agreement, and also discusses the strength of proof of land ownership that is based on the nominee agreement in land disputes with the study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 73 K/PDT/2019. This study uses the Normartif juridical method of research which is an analytical nature by using secondary data in analysis using a qualitative approach. The result of this study is that this nominee agreement is binding on both parties that make up the agreement. As for the proving power of land ownership based on this nominee agreement it only binds to both parties and the heirs of such parties and does not bind to any third party."

"Skripsi ini akan membahas mengenai suatu pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak pada studi kasus putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, dan bagaimana akibat hukum serta dampak yang akan terjadi apabila salah satu pihak membatalkan dengan tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang jelas, apakah hal tersebut termasuk kedalam Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian menganalisis bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan melalui social media dan menguji keabsahannya sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam undang undang dan juga KUHPerdata apakah sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Lalu putusan hakim dalam memutuskan perkara akan dianalisis.

---

This thesis will discuss the cancellation of an agreement that was carried out unilaterally in the case study of the decision number 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, and what are the legal consequences and the impact that will occur if one party cancels with no basis and does not have good reasons it is clear whether this is included in a Default or an Unlawful Act. Then analyze how an agreement can be made through social media and test its validity in accordance with the regulations contained in the law and also the Civil Code whether it can be said to be a binding agreement between the two parties. Then the judge's decision in deciding the case will be analyzed."