Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Indonesia terdapat perkawinan di mana antara suami dan istri tidak saling memenuhi kewajiban pemberian nafkah batin. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan antara lain seperti ketidakcocokan dan dapat berujung pada perceraian qobla al dukhul (perceraian tanpa didahului hubungan badan antara suami istri). Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimana hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI serta analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian dan apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak yang diperoleh istri qobla al dukhul setelah perceraian yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah hak atas sebagian mahar dan ketiadaan masa ?iddah, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Hasil dari analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan diktum putusan yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan KHI.

---

In Indonesia there are some marriages between a husband and wife that does not mutually fulfill the obligation to provide spiritual sustenance. That happens for various reasons such as incompatibility and can lead to qobla al dukhul divorce (divorce without any prior sexual relations between husband and wife). The problems that arise in this case is how the rights of the qobla al dukhul wife after divorce according to Act Number 1 of 1974 about Marriage and KHI and analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. The purpose of this paper is to determine the rights of qobla al dukhul wife after divorce and whether the court's decision was in accordance with Indonesian laws and regulations. This study uses a normative analytical descriptive with secondary data, and analyzed qualitatively. The result showed that the rights obtained by the qobla al dukhul wife after divorce based on Compilation of Islamic Law are a share of the dowry and the absence of the waiting period, whereas Act Number 1 of 1974 about Marriage does not regulate it. The results of the analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. shows that there are some considerations and dictum of decision which less accurate because it does not suitable with KHI.

Abstrak :
PERUBAHAN demi perubahan terjadi dalam sejarah dunia. Hingga sampai pada suatu masa yang disebut era globalisasi, seperti yang kini sedang terjadi. Yalta suatu masa dimana muncul harapan akan terjadi perubahan yang berarti dalam kehidupan ini, khususnya di bidang perekonomian. Runtuhnya Uni Soviet pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an menandai telah berakhirnya sistem pemerintahan perekonomian-perencanaan terpusat. Dengan runtuhnya negara sosialis komunis Uni Soviet, maka peta perekonomian mengalami babak baru, dari yang semula memiliki dua ideologi, kini tinggal ideologi kapitalisme pakar. Beberapa konsep perekonomian dunia yang muncul dari Para pakar ekonomi di wilayah ideologi tersebut, seperti konsep ekonomi makro, ekonomi mikro, fiskal, moneter dan juga konsep pembangunan ekonomi dengan segala kebijakan serta instruinen yang menjadi variabel-variabelnya. Dalam implementasinya, konsep-konsep ini menghasilkan out put, yang hingga kini dapat dikatakan sangat mengecewakan. Apa yang diharapkan untuk dapat mencapai kesejahteraan um= (welfare economic) belum terealisasikan. Setelah muncul ketidakpuasan dari masyarakat atas sistem kanan ini (kapitalisme), muncul pertanyaan apakah kemudian perekonomian akan kembali digerakkan ke kiri (kembali pada sosialisme). Jika demikian yang terjadi, berarti tidak ada kemajuan dalam pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi terdapat suatu institusi perekonomian yang memiliki peranan panting yaitu lembaga keuangan, sebagai lembaga perantara (intermedation) antar pemilik modal dan investor yang mana dapat menggerakan pertuinbuhan ekonomi dengan lebih cepat, sehingga terciptalah lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan ini diciptakan dalam sebuah proses yang relatif lama. Berawal dari masyarakat yang berpendapatan, dimana mereka kemudian melakukan kegiatan konsumsi dan transaksi pembayaran nilai, lain sisa pendapatan tersebut disimpan dalam bentuk tabungan (saving) dan dari kegiatan saving tersebut orang melakukan investasi. Pada zaman dulu masyarakat menyimpan uangnya di tempat-tempat yang dilindungi, tidak diketahui orang dan sebagiannya digunakan untuk membeli aset seperti tanah, petemakan atau yang lainnya (dalam bentuk -real ase1). Pada masyarakat modern sisa uang tersebut disimpan pada lembaga keuangan (financial asel) dengan harapan bahwa uang tersebut akan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam melakukan transaksi, zaman dahulu digunakan sistem barter dan pada masa selanjutnya terciptalah uang sebagai alat tukar dalam pembayaran, maka beredarlah koin-koin emas dan perak dalam berbagai jenis dan nilai intrinsiknya, sehingga diperlukanlah lembaga yang mengembangkan keahlian dalam membantu menyeleksi dan memilah-milah berbagai jenis uang ini maupun kesehatan (Drs.Amir R.Batubara, hal. 6). Pada akhirirya terbentuklah sebuah lembaga keuangan yang berperanan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan institusi lain-lain. Lembaga keuangan sebagai perantara (mediator) antar pemilik uang dengan investor. Pengolahan lembaga keuangan selama ini menggunakan sistem konvensional yang mana sistem tersebut ternyata gagal, tidak mampu memperbaiki ekonomi, salah satu permasalahannya adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicenninkan dalam angka pengangguran dan inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran yang sangat besar, depresi nilai tukar mata uang yang kelanjutan, dan beban utang yang berat. Problem lainnya adalah kesenjangan pendapatan dari kekayaan yang sangat lebar di antara golongan-golongan yang berbeda-beda di setiap negara (Umer Chapra, 1999, hal l). Dengan ini membuktikan bahwa sistern konvensional tidak optimal dalam menggunakan sumber ekonomi yang ada, oleh karena itu sistem keuangan syariah sebagai solusi dalam memperbaiki ekonomi yang buruk dengan dilandaskan pada aqidah yang bertanggung jawab pada Allah Sang Pencipta serta peraturan-peraturan dan nilai dalam sistem keuangan syariah yang menguntungkan sate sama lain. Semakin jelas untuk dijadikan solusi dalam dalam perekonomian khususnya di dalarn memanfaatkan sumber-sumber keuangan masyarakat baik produksi atau sendiri. Salah satu fungsi keuangan syari-ah adalah berkcwajiban bagi kaum yang mampu untuk membantu kaum yang lemah (Du'afa) dengan memberi zakat seperti yang ada di lembaga keuangan syari'ah, berarti dalam sistem keuangan syari.ah sistem pembagian kekayaan semakin merata, yang berbeda dengan sistem kovensional yang memungkinkan terjadinya periguasaan sumber ekonomi sepihak.

Abstrak :
[ABSTRAK
Setiap bank syariah mempunyai produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam prakteknya, tidak semua pembiayaan berdasarkan akad murabahah berjalan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah debitur. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran murabahah, pada umumnya bank syariah menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya disetujui oleh nasabah. Peraturan mengenai pengenaan denda terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana sumber hukum dalam agama Islam yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, fatwa-fatwa DSN, buku-buku mengenai jual beli dalam Islam, peraturan-peraturan mengenai bank syariah, hukum riba dan akad-akad murabahah secara Notariil ditelaah, diteliti dan dievaluasi untuk menuliskan klausul denda yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain menggunakan jenis data sekunder, penelitian ini juga menggali data dari karyawan di 3 (tiga) bank syariah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kaum muslimin agar memahami bahwa akad yang telah ditandatangani harus dipenuhi tepat waktu dengan itikad baik sehingga tidak terkena sanksi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pada bank syariah.

---

ABSTRACT
Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board;Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board, Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board]

Abstrak :
Konsep diri merupakan salah satu masalah yang dihadapi istri pasangan perkawinan campur untuk dapat terus menerus menyesuaikan diri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri diantaranya qanaah dan mahabbah. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu seberapa besar kontribusi variabel qanaah dan mahabbah secara bersamaan dapat menjelaskan varians peningkatan konsep diri pasangan perkawinan campur. Dalam penelitian ini konsep diri mencerminkan persepsi atau gambaran individu terhadap diri sendiri secara keseluruhan, yang meliputi gambaran individu terhadap dirinya berdasarkan keyakinannya, mengandung aspek deskriptif dan evaluatif dan terbentuk melalui proses belajar dan bukan merupakan faktor bawaan juga berkembang melalui interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya dalam bentuk umpan balik yang diterima dari orang-orang yang berarti bagi individu. Qanaah di definisikan sebagai kondisi dimana individu mampu menerima diri mereka sendiri serta memiliki kemauan untuk menghadapi kenyataan dan kondisi kehidupan mereka sebagaimana adanya, meski menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Sedangkan mahabbah adalah pernikahan yang mengikat antara dua orang yang meliputi intimacy, passion, dan commitment (mawaddah, rahmah, dan aqad). Sampel penelitian ini adalah 107 istri pasangan perkawinan campur di Jakarta, diperoleh berdasarkan accidental sampling. Alat ukur konsep diri menggunakan modifikasi dan adaptasi TSCS (Tennessee Self Concept Scale), qanaah dan mahabbah menggunakan dimensi-dimensi kajian tehadap beberapa pandangan para Ulama Islam pada klasik dan modern. Validitas dan reliabilitas instrument menggunakan Alpha Cronbach. Analisis data menggunakan teknik regresi linier ganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Qanaah memberikan kontribusi yang bermakna terhadap konsep diri, sebesar 11,74%, Mahabbah 72,38%. Ternyata kontribusi mahabbah lebih besar dari qanaah terhadap konsep diri. Terdapat korelasi bermakna pada variabel qanaah dan mahabbah bersama-sama terhadap variabel konsep diri, dengan kontribusi sebesar 40.9 %. Sedangkan sisanya yaitu 59.1 % adalah karena adanya faktor lain yang mempengaruhi konsep diri. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, penelitian lanjutan perlu dilakukan, antara lain disarankan mencoba mengungkap model-model yang berbeda di dalam penelitiannya. Sehingga, dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih bermanfaat bagi semua pihak.

---

Self-concept is one of poblems the mixed-marriage wife faces in order to be able to keep adjusting. There are many factors that influence the self-concept such as Qana'ah (contentment) and mahabbah (affection). The issue of this research is how strong or influential the Qana'ah (contentment) and mahabbah (affection) indicate the variant of self-concept rising of mixed marriage-couple. In this research, self-concept totally reflects individual perception or description to its own self that includes individual description to its self based on its belief contains descriptive and evaluative aspect, and is formed through learning process, not innate factor, as well as develops through environmental interaction in feed-back concept accepted from people around. Qana'ah is defined as condition in which an individual is capable in accepting its self and willing to face its life reality and condition as it is, either it is exciting or not. And mahabbah is marriage which fastens between two people including intimacy, passion, and commitment (mawaddah, rahmah, and aqad). The sample of this research is 107 mixed-marriage wives in Jakarta, obtained from accidental sampling. And the self-concept measurer utilizes TSCS (Tennessee Self Concept Scale) modification and adaptation − while qana'ah and mahabbah utilize study proportion to some of classic and modern Muslim scholars' arguments. The validity and reability of instrument utilizes Alpha Cronbach and the data analysis utilizes double linier regression technique. The conclusion of this research is that qana'ah gives a meaningful contribution to self-concept, in the amount of 11,74 %, and mahbbah 72,38 %. The contribution of mahabbah is bigger than that of qana'ah. There is a meaningful correlation between variable qana'ah and mahabbah and variable self-concept, through contribution in the amount of 40,9, whereas the rest 59,1 is because of other factors that influence it. According to the restrictiveness of this research, further research should be performed by using various models in it so that the result of research, which is useful for all parts, can be obtained.

Abstrak :
Roman karya A. H. Nijhoff yang bercerita tentang sebuah perjalanan seseorang

Abstrak :
Pada Tahun 2003 (Suatu Tinjauan Sejarah) Karya ilmiah ini membahas kaum Syiah Irak yang terhimpun dalam beberapa kelompok oposisi Irak yang direkrut oleh AS guna menggulingkan rezim Saddam pada perang Irak tahun 2003. Kooperasi kelompok oposisi Irak dengan AS ini merupakan satu bentuk perlawanan dan penghianatan kaum Syiah Irak atas rezim Saddam. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan menggunakan studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang kehidupan kaum Syiah semasa rezim Sadddam Hussein dan bentuk-bentuk serta alasan-alasan keterlibatan kaun Syiah Irak dalam penggulingan rezim Saddam pada perang Irak tahun 2003.

---

Abstract
This research is discuss about Syiah in Iraq which assembled on several Iraq opposition parties and huddled up by USA for overthrowing the Saddam_s regime on Iraq war in 2003. This cooperation was being a part of Syiah resistance for Saddam_s regime. The method using in this research is the historical method, which the authors describe and analyze the events that occurred in the past by use the literature studies. The purpose of this research is to provide more detailed illustration about the Syi`ah during Saddam Hussein's regime. Also, to answer some of the problems associated with the role of the Syi`ah in the overthrow of Saddam in the Iraq war in 2003.