Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang metode penerapan sistem pencegahan anti pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui identifikasi sistem hukum yang mengontrol dan mencegah kegiatan pencucian uang di Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian menganalisis efektivitas dan proses pelaksanaan tindakan pencegahan pencucian uang. Ini termasuk Financial Action Tasks Force (FATF) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memantau perkembangan tren dan teknik pencucian uang, menganalisis kasus yang telah terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional, dan mengembangkan kerangka dasar untuk tindakan dalam memerangi pencucian uang. Tujuan skripsi ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pembaca, sehingga pembaca dapat mengetahui dan memahami peran dan posisi bank dalam upaya pencegahan pencucian uang serta pendekatan hukum terhadap berbagai tafsir yang berbeda atas prinsip kehati-hatian bank dalam pencegahan pencucian uang. Dalam pembuatan skripsi ini digunakan metode penulisan yuridis normatif, yaitu metode penulisan hukum dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan baik berupa bahan buku maupun bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menemukan kesamaan regulasi yang membantu lembaga keuangan untuk mengontrol dan mencegah aktivitas mencurigakan yang dapat mengarah pada pencucian uang. Penerapan peraturan ini dilakukan secara sistematis dan sangat teliti di kedua negara. Melalui kemajuan teknologi, baik Indonesia dan Korea Selatan mengadaptasi berbagai teknologi untuk membantu mengintegrasikan transaksi ini dan mempelajari lebih lanjut perilaku setiap pelanggan melalui transaksi ini, yang membantu lembaga keuangan untuk mengantisipasi perubahan perilaku atau transaksi yang tidak biasa. ......This thesis discusses the implementation methods on anti-money laundering prevention system in banking sector in Indonesia and South Korea. Through identifying the legal systems that controls and prevents money-laundering activities in both Indonesia and South Korea. Then, analyses the effectiveness and implementation process of the money laundering prevention acts. These includes the Financial Action Tasks Force (FATF) which has the responsibility and authority to monitor developments in money laundering trends and techniques, analyze cases that have occurred both at the national and international levels, and develop a basic framework for action in the fight against money laundering. The purpose of this paper is to provide insights for readers, so that readers can know and understand the role and position of banks in efforts to prevent money laundering as well as the legal approaches to various different interpretations of bank prudential principles in preventing money laundering. In making this thesis the writing method is used juridical normative, legal writing method by researching and reviewing laws and regulations in the form of materials existing books or library materials. This research has discovered distinctive similarities of the regulation that helps financial institution to control and to prevent any suspicious activities that could lead to money laundering. The implementation of these regulations is systematic and very much thorough on both countries. Trough the advancement of technologies both Indonesia and South Korea adapted multiple technologies to help integrate these transactions and to further learn the behavior of each customer through these transactions, which help the financial institution to anticipate any behavioral changes or any unusual transaction.

Abstrak :
Dalam praktiknya, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sering menimbulkan perbedaan interpretasi. Salah satunya adalah yang terjadi pada kasus banding atas koreksi keuntungan penjualan kapal yang dianggap sebagai penghasilan bagi BUT AML menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara koreksi keuntungan penjualan kapal dalam putusan banding BUT AML dengan effectively connected income principle. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis kesesuaian dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip effectively connected income menurut UN Model dan OECD Model. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara mendalam). Hasil penelitian menunjukan bahwa koreksi keuntungan penjualan kapal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan effectively connected income principle dan dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Saran pertama dari penulis adalah adanya penegasan mengenai penghasilan Pasal 26 dan prinsip effectively connected income yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (c) UU PPh, serta penegasan mengenai definisi harta di Indonesia dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPh. Saran kedua, perlunya mengkaji sistem positive list yang diatur dalam peraturan pelaksana terkait penghasilan dari penjualan/pengalihan harta di Indonesia menurut Pasal 26 ayat (2) UU PPh. ...... In practice, the implementation of tax regulation often raises the different interpretation. One of the cases is the tax appeal case about the gain on vessel sale correction regarded as an income for AML Permanent Establishment (PE) in accordance with Income Tax Article (ITA) 5 Paragraph (1) Letter c. The purposes of this research are, first to analyze the suitability between the gain on vessel sale correction that become a tax appeal case of AML PE and the effectively connected income principle. Second, this research analyzes the consideration basics of the judges based on the prevailing tax regulations. This research uses the term of effectively connected income principle based on UN Model and OECD Model. This research also uses qualitative approach, descriptive as research type, and data collection techniques through library and field research (in-depth interview). The result shows that the correction?s done by the DGT is not suitable with the effectively connected income principle and the consideration basics of the judges are compatible with the prevailing tax regulations. The first recommendation, there are confirmation about the incomes in Article 26 and effectively connected income principle for the purpose of Article 5 Paragraph (1) Letter c, also the confirmation about the definition of assets in Indonesia which are stated in Article 26 Paragraph (2) of Income Tax Law. The second recommendation, there is need to assess the positive list system regulated in implementing regulation related with the income from the sale/transfer of assets in Indonesia based on Article 26 Paragraph (2) of Income Tax Law.

Abstrak :

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

 

 

Kata Kunci:

Anti pencucian uang; APU; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG.

 

 

Keywords:

Anti-money laundering; AML; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG. ......This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG.

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas tentang distribusi Weibull-Pareto yang merupakan distribusi probabilitas kontinu yang dibangun dengan menggunakan metode Transformed-Transformer. Distribusi Weibull-Pareto dapat menggambarkan data yang menceng kanan, menceng kiri, atau simetris serta dapat menggambarkan data yang mempunyai light-tailed maupun heavy-tailed. Pembahasan meliputi fungsi kepadatan probabilitas, fungsi distribusi, fungsi survival, dan fungsi hazard. Kemudian dicari karakteristik-karakteristik dari distribusi Weibull-Pareto yang meliputi modus, persentil, dan fungsi pembangkit momen. Terakhir dicari taksiran parameter dari distribusi ini dengan menggunakan metode Alternative Maximum Likelihood (AML). Simulasi data juga dilakukan sebagai ilustrasi. ......This paper discusses about Weibull-Pareto distribution, the continuous probability distribution which arised by Transformed-Transformer method. The Weibull-Pareto distribution gives a good fit to right skew, left skew, or symmetric. In particular, Weibull-Pareto distribution can solve light tailed or heavy tailed problem. At first, we study about probability density function, cumulative distribution function, survival function, and hazard function. Then, we find the characteristic of Weibull-Pareto distribution, that is mode, percentile, and moment generating function. Finally, we estimate the parameters of Weibull-Pareto distribution using Alternative Maximum Likelihood (AML) method. Simulation data is used as illustration.

Abstrak :
Peningkatan penggunaan Inovasi Keuangan Digital selain memberikan dampak positif bagi pihak penyelenggara dan masyarakat, namun juga memiliki risiko terjadinya penggunaan layanan Inovasi Keuangan Digital sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait hal ini, ternyata dalam pelaksanaan rezim APU-PPT di Indonesia, Inovasi Keuangan Digital belum termasuk ke dalam pihak pelapor sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan latar belakang tersebut, Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini antara lain bagaimana pengaturan mengenai prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peraturan mengenai IKD diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan peraturan mengenai APU-PPT secara khusus dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Sedangkan terkait pelaksanaanya, berdasarkan hasil penelitian diketahui fakta bahwa kewajiban penerapan prinsip APU-PPT bagi Penyelenggara IKD akan efektif diberlakukan pada tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan terkait dengan rencana disertakannya Inovasi Keuangan Digital sebagai salah satu pihak pelapor dalam rezim APU-PPT. Saran yang diberikan Penulis yaitu penggolongan klaster IKD berdasarkan tingkat risiko adanya pencucian uang dan penyusunan pedoman teknis tata cara pengisian laporan bagi perusahaan fintech. ......The increase of Digital Financial Innovations usage in addition to having a positive impact on both the operators and the public, also has the risk of its services being utilized as a means of money laundering and terrorism financing. Pertaining to this, it turns out that in the implementation of the AML/CFT regime in Indonesia, Digital Financial Innovations aren’t yet included as a reporting party as stipulated in the legislation. Based on this background, the main issues raised in this research includes how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) principles are regulated in the operation of Digital Financial Innovations in Indonesia and also how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism principles are implemented in Digital Financial Innovations in Indonesia. The research method used is analytical descriptive in the form of normative legal research. From the results of the achieved research, it was known that the regulations regarding DFI are regulated in POJK Nomor 13/POJK.02/2018 and the regulations regarding AML/CFT are specifically regulated in POJK Nomor 12/POJK.01/2017 as amended by POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Meanwhile, on the subject of its implementation, based on the results of the research, it was known that the obligation to implement the AML/CFT principles for DFI Operators will be effective in 2022 and discussions concerning the plan to include Digital Financial Innovations as a reporting party in the AML/CFT regime has also been held. The recommendations that given by the author are classification of DFI Clusters based on the level of risk of money laundering and preparation of technical guidelines for filling out reports for fintech companies.