Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
SIMPLE-O merupakan sistem penilaian esai otomatis berbasis LSA. Tesis ini membahas tentang rancang bangun arsitektur parallel yang mungkin diaplikasikan pada SIMPLE-O. Paralelisasi SIMPLE-O akan dilakukan dalam 2 tingkat, tingkat pertama dengan membuat cluster yang hemat energi, dan tingkat kedua adalah paralelisasi algoritma SVD. Paralelisasi algoritma SVD akan dilakukan pada 3 platform, yaitu: GPGPU, APU, CPU, dan dengan 3 jenis algoritma, algoritma numerik Golub-Kahan-Reinsch, algoritma eksak Hestenes-Jacobi dan prediksi nilai singular berbasis norm. Algoritma pendekatan berbasis norm pada platform GPU mampu meningkatkan kecepatan 5.8 kali lipat dari sistem awal dengan mempertahankan korelasi hasil penilaian hingga 0.928.

---

SIMPLE-O is an LSA based automatic essay grader. This tesis proposes several parallel computing architecture for SIMPLE-O. SIMPLE-O parallelization will be done in 2 level. First level is done by building a low power cluster and the second level is at the SVD algorithm level. Parallel SVD architecture will be implemented in 3 platform: GPGPU, APU, CPU with 3 algorithm, numeric based Golub-Kahan-Reinsch, Hestenes-Jacobi exact algorithm and singular value prediction based on norm. The proposed algorithm, Norm Based Approximation gains up to 5.8 times calculation speed of the original system while maintaining 0.928 correlation against reference algorithm.

Abstrak :
Saat ini TPA Cipayung tidak memiliki unit pengolahan lindi, sehingga lindi dialirkan menuju Kali Pesanggrahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi fitoremediasi yang ditinjau dari pengaruh persentase luas tutupan dan jenis tanaman air yang optimal dalam penyisihan pencemar dari lindi TPA Cipayung. Tahapan penelitian terdiri dari observasi lapangan, range finding test, adaptasi dan fitoremediasi. Penelitian ini menggunakan metode fitoremediasi dengan tanaman eceng gondok dan kayu apu. Eceng gondok mampu menyisihkan parameter TDS, TSS, COD, BOD, dan total koliform berturut-turut sebesar 33%, 32%, 20%, 25%, dan 39%, sedangkan kayu apu sebesar 24%, 28%, 25%, 34%, dan 43%. Berdasarkan uji statistik, persentase luas tutupan tanaman memiliki korelasi positif tidak signifikan (sig >0,05) dengan persentase penyisihan pencemar yaitu TSS, COD dan BOD. Hubungan korelasi didapatkan jika semakin besar persentase luas penutupan tanaman, maka akan semakin besar nilai persentase penyisihan parameter pencemar. Selain itu, hasil uji korelasi antara jenis tanaman dengan penurunan persentase penyisihan pencemar menujukan korelasi negatif pada parameter COD, BOD, dan total koliform. Hasil dari penelitian ini yaitu eceng gondok lebih baik dalam menurunkan pencemar dibandingkan kayu apu. Penerapan fitoremediasi pada TPA Cipayung direncanakan pada unit constructed wetland. ...... Cipayung Landfill does not have a leachate treatment, so the leachate flows into the Pesanggrahan River. This study aims to analyze the potential of phytoremediation with the percentage of the cover area and the optimal type of aquatic plants in removing pollutants. The research stages included observation, range finding test, adaptation and phytoremediation. This study used phytoremediation with water hyacinth and water lettuce. Water hyacinth was able to remove TDS, TSS, COD, BOD, and total coliform parameters by 33%, 32%, 20%, 25%, and 39%, while water lettuce was 24%, 28%, 25%, 34%, and 43%. Based on statistical tests, the percentage of plant cover area has an insignificant positive correlation (sig>0,05) with the removal efficiency TSS, COD and BOD. The correlation relationship is if the more significant the percentage of plant cover area, the greater the removal efficiency pollutant. The correlation test results between plant types and the decrease in the percentage of pollutant removal showed a negative correlation in COD, BOD, and total coliform parameters. This study concludes that water hyacinth is better at reducing contaminants than water lettuce. The constructed wetland unit plans the application of phytoremediation in the Cipayung landfill.

Abstrak :
Perusahaan Pembiayaan menjadi salah satu bagian dari usaha perbankan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan “tindak pidana pencucian uang” yang lebih dikenal dengan istilah money laundering. Secara sederhana, kegiatan money laundering dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering, dan integration.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan Program APU dan PPT dengan menugaskan unit kerja khusus dan membuat kebijakan dan Prosedur penerapan program APU dan PPT. Bahwa pada kenyataannya, keterbatasan dana dan alasan efisiensi membuat perusahaan pembiayaan lebih memilih untuk menempatkan fungsi tugas APU dan PPT ini disatukan dengan departement/divisi yang sudah ada sebelumnya. Namun, guna mengetahui adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, Perusahaan Pembiayaan telah membuat indikator yang dijadikan pedoman, antara lain : Pembayaran DP ≥ 75% dari harga kendaraan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); melakukan pembayaran cicilan sebesar 5 (lima) kali cicilan atau lebih sekaligus; Pelunasan dipercepat dilakukan konsumen pada saat ≤ setengah tenor pembiayaan dan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Transaksi dilakukan oleh konsumen yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana; Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan/tindak pidana. ......The Finance Company is a part of banking business that used as a facility for criminals to do “Money Laundering Crimes” In simple terms, money laundering activities are grouped into three activities, namely: placement, layering, and integration.. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Application of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector regulates that the Finance Company is required to implement the APU and PPT Program by assigning a special unit work and making policies and procedures for implement APU and PPT program. In the fact, funds limitation and efficiency reasons have made Finance Company prefer to place the APU and PPT tasks functions put together with exisiting departments/divisions. However, to be aware of any indications of suspictious financial transactions, the Finance Company has made indicators that used as guidelines, including DP payments ≥ 75% of the vehicles price with a nominal values ≥ Rp. 150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs); make payments of 5 (five) installments or more at once; Accelerated repayment by consumer at or half the tenor of financing and with a nominal ≥ Rp.150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs). Transactions by consumers who have been designated as suspects in criminal cases; Financial transactions carried out or canceled are suspected to be related to the proceeds of crime / crime.

Abstrak :
Peningkatan penggunaan Inovasi Keuangan Digital selain memberikan dampak positif bagi pihak penyelenggara dan masyarakat, namun juga memiliki risiko terjadinya penggunaan layanan Inovasi Keuangan Digital sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait hal ini, ternyata dalam pelaksanaan rezim APU-PPT di Indonesia, Inovasi Keuangan Digital belum termasuk ke dalam pihak pelapor sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan latar belakang tersebut, Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini antara lain bagaimana pengaturan mengenai prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peraturan mengenai IKD diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan peraturan mengenai APU-PPT secara khusus dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Sedangkan terkait pelaksanaanya, berdasarkan hasil penelitian diketahui fakta bahwa kewajiban penerapan prinsip APU-PPT bagi Penyelenggara IKD akan efektif diberlakukan pada tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan terkait dengan rencana disertakannya Inovasi Keuangan Digital sebagai salah satu pihak pelapor dalam rezim APU-PPT. Saran yang diberikan Penulis yaitu penggolongan klaster IKD berdasarkan tingkat risiko adanya pencucian uang dan penyusunan pedoman teknis tata cara pengisian laporan bagi perusahaan fintech. ......The increase of Digital Financial Innovations usage in addition to having a positive impact on both the operators and the public, also has the risk of its services being utilized as a means of money laundering and terrorism financing. Pertaining to this, it turns out that in the implementation of the AML/CFT regime in Indonesia, Digital Financial Innovations aren’t yet included as a reporting party as stipulated in the legislation. Based on this background, the main issues raised in this research includes how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) principles are regulated in the operation of Digital Financial Innovations in Indonesia and also how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism principles are implemented in Digital Financial Innovations in Indonesia. The research method used is analytical descriptive in the form of normative legal research. From the results of the achieved research, it was known that the regulations regarding DFI are regulated in POJK Nomor 13/POJK.02/2018 and the regulations regarding AML/CFT are specifically regulated in POJK Nomor 12/POJK.01/2017 as amended by POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Meanwhile, on the subject of its implementation, based on the results of the research, it was known that the obligation to implement the AML/CFT principles for DFI Operators will be effective in 2022 and discussions concerning the plan to include Digital Financial Innovations as a reporting party in the AML/CFT regime has also been held. The recommendations that given by the author are classification of DFI Clusters based on the level of risk of money laundering and preparation of technical guidelines for filling out reports for fintech companies.