Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. Selain itu untuk menguraikan akar permasalahan penerapan pendaftaran tanah secara elektronik di negara lain yang menjadi pembelajaran bagi penerapannya di Indonesia. Untuk mengidentifikasi prospek penerapan dan permasalahan kebijakan ini berdasarkan pembelajaran (lessons learned) dari negara lain. Tipologi penelitian menggunakan metode preskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan study kepustakaan dan wawancara (kualitatif). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat potensi permasalahan dan hambatan penerapan sertipikat elektronik di Indonesia dari segi kesiapan sistem, kelengkapan data dan SDM. Hal ini dapat menghambat penerapan digitalisasi pendaftaran tanah.......The government through the Ministry of ATR/BPN has compiled a major digital transformation program, one of which is through the electronic land certificate policy. To realize the implementation of this policy, a scheme and infrastructure to support the digitization of land certificates are needed. However, this policy has received criticism from the public. The government is considered not yet ready to enter the era of digitizing land certificates. There are a number of problems that must be addressed in order to prepare for the implementation of this program. The purpose of writing this thesis is to identify the policy of the Ministry of ATR/BPN in conducting electronic land registration. In addition, to describe the root cause of the application of electronic land registration in other countries which is a lesson for its application in Indonesia. To identify the implementation prospects and problems of this policy based on lessons learned from other countries. Typology of research using prescriptive analysis method, data collection is done by literature study and interviews (qualitative). The data collected was analyzed qualitatively by combining library research with field research. Based on the results of the study, it was concluded that there are potential problems and obstacles to the application of electronic certificates in Indonesia in terms of system readiness, completeness of data and human resources. This can hinder the implementation of digitizing land registration."

"Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

---

This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board."

"Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai masalah Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaannya seringkali bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dimana di dalam peraturan Menteri Agraria dimaksud diatur mengenai pembatasan-pembatasan dalam memberikan permohonan informasi data pertanahan yang seringkali tidak sejalan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam UU KIP. Sehingga masyarakat menjadi tidak serta merta bisa mendapatkan informasi data pertanahan yang pada akhirnya akan memunculkan gugatan dari masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN di Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari permasalahan tersebut, adanya upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas sebuah penolakan permohonan Informasi Publik pada Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.......Every citizen in essence has the right to be able to know about all activities or policies carried out by Public Officials. The right to obtain public information is often problematic, both in terms of regulations and the behaviour of PPID officers who do not support it. Law Number 14 of 2008 concerning the Law on Public Information Disclosure which regulates the issue of Public Disclosure in its implementation often contradicts the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head National Land Agency Number 3 of 1997, in which the Minister of Agrarian regulation referred to regulates restrictions on granting requests for information on land data which are often not in line with the provisions on public disclosure regulated in UU KIP. So that the public will not necessarily be able to obtain land data information which will eventually lead to a lawsuit from the public against the ATR/BPN Ministry at the Information Commission and the State Administrative Court. From these problems, there is an effort to protect the law for the community regarding a rejection of a request for Public Information at the Ministry of ATR/BPN. This research is a field research (field research). The type of data used in this research is the type of primary data and secondary data."