Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan Australia untuk membentuk kerjasama pertahanan AUKUS telah menimbulkan kontroversi di antara negara-negara di kawasan, mengingat naiknya tensi diskursus Indo-Pasifik belakangan ini. Namun, AUKUS bukanlah sekadar aliansi pertahanan untuk menghadapi kekuatan revisionis, AUKUS memiliki signifikansi yang lebih dalam dan besar bagi arah kebijakan pertahanan Australia. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan keputusan Australia menandatangani kebijakan pertahanan AUKUS dan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir secara mendadak. Artikel ini berargumen bahwa AUKUS merefleksikan dilema budaya startejik dalam kebijakan pertahanan Australia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik. Secara strategis, AUKUS membuka peluang bagi Australia untuk terlibat dalam membentuk diskursus Indo-Pasifik serta menjadi wadah untuk mempercepat transfer teknologi di sektor pertahanan. Secara operasional, pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di AUKUS akan meningkatkan kemampuan armada bawah air Australia pada misi sea denial dan sea control dalam operasi gabungan. Dengan menggunakan kacamata budaya stratejik, analisis studi kualitatif dari sumber literatur primer dan sekunder ini menyimpulkan bahwa AUKUS memanandakan kembalinya dan menguatnya pola ketergantungan stratejik pada kebijakan pertahanan Australia di era Indo-Pasifik

---

Australia’s decision to enter the AUKUS has caused controversies among regional powers, especially noting the heightened Indo-Pacific discourse lately. But AUKUS isn’t a mere alliance against revisionist power, it has much deeper and greater significance on Australia’s defence policies. The aim of this research is to explain why Australia decided to join AUKUS and to procure nuclear-powered submarine in such a hasty manner. This paper argues that AUKUS reflect the dilemmatic sub-strategic cultures within Australia’s defence policy considerations against the changing strategic environment in Indo-Pacific, the self-reliance and strategic dependence. Strategically, AUKUS presented Australia the opportunity to participate and shaping the Indo-Pacific under US-led initiative and act as technology catalysator on defence sector. Operationally, the nuclear-powered procurement under AUKUS will significantly boost Australia’s submarine fleet capability in sea denial and sea control mission as a part of larger coalition. Using strategic culture lens and studying primary and secondary documents in a qualitative work, the analysis of this paper concludes that AUKUS reflected the return and reinforced pattern of strategic dependence within Australia’s defence policy in the age of Indo-Pacific."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Inggris dalam pembentukan aliansi keamanan AUKUS pada tahun 2021. Analisis ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari keputusan Inggris untuk terlibat dalam aliansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang berpusat pada causal process tracing. Metode ini digunakan untuk melacak dan memahami proses kausal yang mengarah pada keterlibatan Inggris dalam AUKUS. Dengan menggunakan Teori Peran K.J. Holsti (1970) sebagai kerangka analisis, penelitian ini menemukan faktor-faktor pendorong bagi Inggris untuk membentuk aliansi keamanan AUKUS tahun 2021. Faktor tersebut terdiri dari konsepsi peran nasional Inggris (Peran Tradisional Inggris/Global Britain; Kapabilitas Militer Inggris; dan Kepentingan Ekonomi Inggris), serta Preskripsi Peran Terhadap Inggris (Sistem Struktur Internasional/Peningkatan Kekuatan Militer China di Kawasan Indo-Pasifik; dan Prinsip-Prinsip Umum yang legal/Konsepsi Indo-Pasifik bagi Inggris). Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Inggris membentuk AUKUS tahun 2021 adalah didasarkan pada kepentingan nasionalnya untuk berperan sebagai aktor utama keamanan global khususnya dengan kehadirannya kembali di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini juga diartikan sebagai pencapaian penting setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada 31 Januari 2020.

---

This research analyses British foreign policy in the formation of the AUKUS security alliance in 2021. This analysis identifies several factors underlying the UK's decision to be involved in the alliance. This research uses a qualitative method with data analysis techniques that focus on causal process tracing. This method is used to trace and understand the causal processes that led to the UK's involvement in AUKUS. By using Role Theory K.J. Holsti (1970) as an analytical framework, this research finds the driving factors for Britain to form the AUKUS security alliance in 2021. These factors consist of the conception of Britain's national role (Traditional Role of Britain/Global Britain; British Military Capabilities; and British Economic Interests), as well as Role Prescriptions for Britain (International Structure System/Increasing China's Military Power in the Indo-Pacific Region; and Legal General Principles/Conception of the Indo-Pacific for Britain). Based on these analytical tools, the author concludes that British foreign policy in establishing AUKUS in 2021 is based on its national interest to act as a major global security actor, especially with its presence again in the Indo-Pacific region. This is also interpreted as an important achievement after the UK left the European Union (Brexit) on January 31 2020."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi khususnya hubungan bilateral antara Prancis dan Australia terkait peresmian Pakta Pertahanan AUKUS yang terdiri dari tiga negara, yaitu: Australia, Inggris dan, Amerika Serikat. Adapun beberapa pertanyan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Mengapa negara - negara Eropa memberi respon terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa terjadi pro dan kontra dalam respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa Critical Discourse Analysis (CDA) menganalisis respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, dan bagaimana operasionalisasi CDA, yaitu menurut analisis sosial dan menurut kognisi sosial terkait narasi pro dan kontra pembentukkan pakta pertahanan AUKUS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Wacana oleh Teun A. Van Dijk dan Regional Security Complex oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder yaitu diambil dari berita di media massa Inggris, Uni Eropa, dan Eropa terkait AUKUS. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kontra prancis muncul dari sikap domestik. Sementara itu sikap Uni Eropa, negara – negara di Uni Eropa dan Eropa bersikap netral terhadap pembentukkan AUKUS berdasarkan yang tercermin dari sumber media massa negara – negara di Uni Eropa, Eropa, dan jurnal penelitian dari Uni Eropa.

---

This research aims to analyze the controversy, especially the bilateral relationship between France and Australia, regarding the inauguration of the AUKUS Defense Pact which consists of three countries, namely: Australia, the United Kingdom and the United States. The questions that will be raised in this study are why European countries respond to the formation of the AUKUS defense pact, why there are pros and cons in the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, why Critical Discourse Analysis (CDA) analyzes the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, and how to operationalize CDA, namely according to social analysis and according to social cognition related to the narrative of the pros and cons of the formation of the AUKUS defense pact. The theories used in this research are Discourse Analysis by Teun A. Van Dijk and Regional Security Complex by Barry Buzan. This research uses a qualitative method that uses secondary data, which is taken from news in the UK, EU, and European mass media related to AUKUS. The findings in this study show that the counter-French attitude arises from domestic attitudes. Meanwhile, the attitude of the European Union, countries in the European Union and Europe are neutral towards the formation of AUKUS based on what is reflected in the mass media sources of countries in the European Union, Europe, and research journals from the European Union"

"Pada tanggal 17 September 2021, Australia, Inggris dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian AUKUS yang meletigimasi kepemilikan dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia. Hal ini berimplikasi langsung pada Indonesia yang memiliki kedudukan strategis sebagai jalur perdagangan. Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah politik di tingkat regional maupun di forum multilateral. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh Indonesia untuk meregulasi navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir mengingat instrumen hukum laut internasional belum mengakomodasi hal tersebut. Melalui pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan teori Critical Legal Studies dan Konsep Politik Hukum, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu meregulasi ketentuan navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir di tingkat nasional.

---

On 17th of September 2021, Australia, the United Kingdom and the United States signed the AUKUS agreement which legitimises Australia's ownership and development of nuclear powered submarines. This has direct implications for Indonesia, which has a strategic position as a trade route. In response to this, Indonesia has carried out several political steps at the regional level as well as in multilateral forums This research is intended to analyse legal steps that can be taken by Indonesia to regulate the navigation and safety of nuclear-powered submarines considering that international maritime law instruments do not accommodate the concern. Through a normative legal approach, using the theory of Critical Legal Studies and the Concept of Legal Politics, this research finds that Indonesia needs to regulate provisions for the navigation and safety of nuclear-powered submarines at the national level."

"Tulisan ini menganalisis mengapa Australia yang merupakan negara non senjata nuklir melakukan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dalam kerja sama keamanan trilateral AUKUS. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan causal-process tracing. Analisis dalam tesis ini menggunakan konsep Foreign Policy Analysis (FPA), untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebijakan luar negeri Australia yang merupakan negara non-nuklir namun melakukan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris melalui AUKUS. Faktor-faktor penyusun kebijakan luar negeri yang dimaksud dalam konsep ini adalah faktor domestik dan internasional. Hasil dari analisis artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh faktor domestik dengan indikator keadaan geografi, tradisi dan sejarah, serta kapabilitas militer dari Australia, serta faktor internasional dengan indikator sistem internasional, perjanjian internasional, dan kerja sama Australia. Walaupun kebijakan yang diambil oleh Australia ini menghadirkan beragam tanggapan yang cenderung negatif atas penggunaan kapal selam bertenaga nuklr, kebijakan tersebut tetap dijalankan oleh Australia mengingat terus meningkatnya ancaman di Indo-Pasifik.

---

This article analyzes why Australia, which is a non-nuclear weapons country, procures nuclear-powered submarines in the AUKUS trilateral security cooperation. This article uses qualitative research methods with a causal-process tracing approach. The analysis in this thesis uses the concept of Foreign Policy Analysis (FPA), to analyze the factors that influence the foreign policy formulation of Australia, which is a non-nuclear country but is procuring nuclear-powered submarines with the United States and England through AUKUS. The factors that make up foreign policy referred to in this concept are domestic and international factors. The results of this thesis analysis show that Australia's foreign policy is influenced by domestic factors with indicators of geography, tradition and history, as well as Australia's military capabilities, as well as international factors with indicators of the international system, international agreements and Australian alliances. Even though the policy adopted by Australia presents a variety of responses that tend to be negative regarding the use of nuclear-powered submarines, this policy is still implemented by Australia considering the continuing increase in threats in the Indo-Pacific."

"Pada tahun 2021, Australia mengumumkan keikutsertaannya dalam aliansi AUKUS bersama dengan Amerika Serikat dan Britania Raya. Melalui aliansi ini, Australia akan dipersenjatai dengan kapal selam bertenaga nuklir. Sebuah komitmen yang belum pernah Australia lakukan sebelumnya, baik dalam skema aliansinya maupun penggunaan unsur nuklir. Skripsi ini berusaha mengungkap alasan di balik keputusan Australia untuk ikut serta dalam AUKUS dengan menggunakan teori realisme neoklasik dari Ripsman, Taliaferro, dan Lobell yang menelusuri kebijakan luar negeri dari dua level analisis. Melalui teori tersebut, keputusan Australia untuk ikut serta dalam aliansi AUKUS dapat dilihat sebagai hasil dari stimulus kondisi sistem internasional yang diintervensi oleh kondisi domestik Australia. Kondisi sistem internasional, yaitu ketimpangan kekuatan relatif antara Australia dengan Tiongkok, sinyal ancaman yang jelas dari Tiongkok terhadap Australia, dan kondisi lingkungan strategis Australia yang masih bersifat permisif, menstimulus Australia untuk beraliansi dan melakukan balancing. Kondisi domestik Australia, yang mempersepsikan Tiongkok sebagai ancaman, mempersepsikan Amerika Serikat dan Britania Raya sebagai mitra, memiliki dependensi keamanan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan melihat kapal selam bertenaga nuklir sebagai sebuah kebutuhan, mengarahkan Australia untuk ikut serta dalam aliansi AUKUS. Dengan demikian, studi ini menemukan bahwa kondisi sistem internasional dan domestik Australia memiliki peran yang sama pentingnya dalam partisipasi Australia pada aliansi AUKUS.

---

In 2021, Australia announced its participation in the AUKUS alliance, together with the United States and the United Kingdom. The alliance will equip Australia with nuclear-powered submarines. A commitment that Australia has never made before in terms of the alliance scheme as well as the use of nuclear energy. This study seeks to uncover the reasons behind Australia's participation in AUKUS using neoclassical realism from Ripsman, Taliaferro, and Lobell, which explains foreign policy from two levels of analysis. Through the theory, Australia's decision to participate in the AUKUS alliance is the result of the systemic conditions' stimuli induced by Australia's domestic conditions. The systemic level, which comprises a relative power imbalance between Australia and China, clear threat signals from China towards Australia, and Ausralia's permissive strategic environment, stimulates Australia to alliance and balancing. Australia's domestic condition, which positioned China as a threat, perceived the United States and United Kingdom as allies, had strategic dependence with the United States and United Kingdom, and saw nuclear-powered submarines as a necessity, led Australia to partake in the AUKUS alliance. Thus, this study finds that Australia's systemic and domestic conditions play an equally important role in Australia's participation in the AUKUS alliance."

"Di tengah dinamisnya politik global antara negara Barat dengan Cina saat ini, Pemerintah Australia mengambil keputusan geopolitik yang cukup besar, yakni Perjanjian AUKUS. Perjanjian ini tidak hanya mempengaruhi dinamika pertahanan dan keamanan nasional dalam negeri Australia, namun juga akan berdampak pada stabilitas kawasan. Namun, pembentukan perjanjian AUKUS ini tidak terlepas dari mekanisme yang kurang demokratis, seperti minimnya transparansi pemerintah dan pengawasan parlemen terhadap perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan mekanisme yang kurang demokratis itu parlemen tetap mengambil sikap bipartisan terhadap perjanjian tersebut. Dengan menggunakan teori bipartisanship norm oleh Andrew Carr, penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan mengapa parlemen Australia mengambil sikap bipartisan terhadap Perjanjian AUKUS. Teori bipartisanship norm menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi apabila sikap bipartisan tidak diambil oleh aktor yang bersangkutan. Dalam Perjanjian AUKUS, norma bipartisan memiliki dua konsekuensi jika tidak dijalankan, antara lain (1) partai menjadi kurang diuntungkan dalam pemilihan federal karena dinilai tidak mengutamakan keamanan nasional, dan (2) partai kehilangan kepercayaan dari aliansi utama Australia, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

---

In the midst of the current dynamics of global politics between Western countries and China, the Australian Government made a fairly major geopolitical decision, namely the AUKUS Agreement. This agreement will not only affect the dynamics of Australia's internal national defense and security, but will also have an impact on regional stability. However, the formation of the AUKUS agreement is inseparable from mechanisms that are less democratic, such as the lack of government transparency and parliamentary oversight of the agreement. However, with this less democratic mechanism, the parliament still takes a bipartisan attitude towards the agreement. By using the theory of bipartisanship norm by Andrew Carr, this study aims to explain why the Australian parliament took a bipartisan attitude towards the AUKUS agreement. The bipartisanship norm theory explains that there are consequences if the bipartisan attitude is not taken by the actor concerned. In the AUKUS agreement, the bipartisan norm has two consequences if it is not implemented, namely (1) the party becomes disadvantaged in the federal election because it is considered not to prioritize national security, and (2) the party loses the trust of Australia's main alliance, namely the United States and Britain."