Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikan dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam menangani perkara bersangkutan. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini, diperoleh jawaban bahwa yang berwenang dalam mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan pengadilan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya klausula pilihan penyelesaian sengketa. ......The focus of the study is the analysis on absolute competence of Indonesian District Court in a condition where there is an arbitration clause within the agreement from which the disputes arises. This study uses a normative approach with descriptive qualitative data analysis method. The results suggest that the court through the judges should give more consideration to Law No. 30 year 1999 concerrning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions, related to the existence of alternative dispute resolutions clause.

Abstrak :
Dengan menggunakan data panel 505 kabupaten/kota di Indonesia selama periode pelaksanaan desentralisasi dari tahun 2001-2017, penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang indikasi konvergensi perekonomian antar daerah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia. Indikator desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan dan indikator belanja daerah. Indikator pendapatan daerah terdiri dari pendapatatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana transfer. Indikator belanja daerah fokus pada belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Menggunakan analisa konvergensi statis, penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Analisa konvergensi dinamis dengan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi model absolute convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat konvergensi sebesar 7 persen. Sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menghasilkan tingkat konvergensi sebesar 19 persen ketika tenaga kerja, investasi, angka partisipasi pendidikan, dan indikator desentralisasi fiskal disertakan dalam model. ...... Using panel data of 505 regency/municipality in Indonesia during the implementation period of decentralization from 2001-2017, this study aims to examine indications of economic convergence between regions in Indonesia and to determine the effect of fiscal decentralization policies on the convergence of per capita income between regions in Indonesia. Fiscal decentralization indicators use income indicators and regional expenditure indicators. Regional income indicators consist of local revenue, revenue sharing funds and transfer funds. Regional expenditure indicators focus on spending on the education sector, the health sector, and the infrastructure sector. Using a static convergence analysis, this study found evidence that there was a convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia. Analysis of dynamic convergence with absolute convergence and conditional convergence models. The absolute convergence model estimation results show the convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia with a convergence rate of 7 percent. While the estimation results of the conditional convergence model produce a convergence rate of 19 percent when labor, investment, education participation rates, and indicators of fiscal decentralization are included in the model.

Abstrak :
ABSTRAK
Teknologi adsorpsi menjadi salah satu solusi oleh peneliti saat ini untuk menyelesaikan permasalahan energi dan lingkungan. Bagian utama sistem pendingin adsorpsi adalah adsorben dan adsorbat. Salah satu adsorben yang paling banyak digunakan dalam penelitian tentang pendinginan adsorpsi adalah silika gel. Konfigurasi chiller terdiri atas dua ruang penyerapan dengan menggunakan fin tube heat exchangers sebagai adsorber, kondenser, and evaporator. Chiller diuji pada kondisi temperatur hot water inlet/cooling water inlet/chilled water inlet/outlet sebesar 79.2/29.4/11.0/8.5oC. Heat dan mass recovery diadopsi dalam eksperimen untuk meningkatkan kapasitas pendinginan. Waktu proses pendinginan divariasikan untuk memperoleh waktu optimal berkaitan dengan performa. Nilai terbaik untuk COP dan kapasitas pendinginan diperoleh sebesar 0.52 dan 3.1 kW menggunakan jarak fin 3 mm pada saat waktu adsorpsi/desorpsi sebesar 700 s.

---

ABSTRACT
The adsorption technology is becoming the more expected solution by today 39 s researchers for fix the energy and environmental issues. The main part of the cooling system adsorption is adsorbent and adsorbate. One of the most widely used adsorbents in research of adsorption technology is silica gel. A new silica gel water adsorption chiller design was developed that composed of two sorption chambers with compact fin tube heat exchangers as adsorber, condenser, and evaporator. The chiller is tested under typical condition for hot water inlet cooling water inlet chilled water inlet outlet temperatures are 79.2 29.4 11.0 8.5oC, respectively. Heat and mass recovery were adopted in experiment to increase the cooling capacity. The cooling time was variated to obtain the heat recovery optimum time related to the performance. Best value of COP and cooling power were obtained 0.52 and 3.1 kW using 3 mm range of fin, respectively, at adsorption desorption time 700 s.

Abstrak :
Tesis ini membahas bahwa terdapat dualisme mengenai pengadilan yang berwenang mengadili gugatan tentang Risalah Lelang. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung, terlihat ketidak-konsistenan hakim dalam memutus apakah suatu gugatan yang menyangkut Risalah Lelang tersebut memang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Disatu sisi ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan produk dari Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Disisi lain, ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya berisi berita acara tentang perbuatan hukum jual beli melalui lelang, jadi hanya perbuatan perdata semata yang seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan mengenai Risalah Lelang. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu Risalah Lelang bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tentang Risalah Lelang.

---

This thesis discusses that there is a dualism of the court's authority to examine a claim in connection with Minutes of Auction. Several of the Supreme Court decisions, we found inconsistencies of judges in deciding whether a claim should be examine by the Administrative Court or District Court. On one side, there is an opinion that claim regarding Minutes of Auction should be examine in Administrative court because it is an Administrative Decision made by the Auction Officials. On the other hand, there is an opinion stated that claims regarding Minutes of the auction is not an Administrative Decision because it only contains the Minutes of Trading, so only a mere civil actions that should be examined in the District Court. From the above background, the main issues in this thesis are whether a Minutes of Auction is an Administrative Decision or not and which court have the right to examine a claim regarding Minutes of Auction. These problems are discussed using a typology of descriptive and prescriptive research using library research methods so as to produce a conclusion that Minutes of Auction is not an Administrative Decision and the District Court have the competence in examining a claim regarding Minutes of Auction.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian historis faktual dilakukan terutama dengan metode kepustakaan berdasar sumber-sumber primer dan sekunder. Dalam mempertahankan etika material (isi) Max Scheler mengadakan kritik terhadap Etika Formal Kant dan reduksionalisme pada umumnya yang memang mampu mempertahankan absolutisme moral tetapi melupakan dimensi kehidupan kongkrit yang bersifat historis. Dengan metode fenomenologi Max Scheler telah mampu mengemukakan behwa nilai-nilai itu bersifat material dan absolut serta secara intuitif tersusun dalam empat hirarki yang a-priori, yaitu sisi kesenangan, nilai hayati, nilai rohani dan nilai kekudusan. Nilai-nilai moral membonceng pada nilai-nilai non-moral tersebut. Dengan demikian Max Scheler telah mampu menyusun etika nilai material dan tetap mempertahankan absolutisme moral. Disamping iyu Max Scheler menolak relativisme moral tetapi menghargai data-data yang bersifat historis yang dikemukakan oleh kaum relativis dan menepatkannya sebagai dimensi relativitas. Etos merupakan salah satu bentuk dimensi relativitas yang mempunyai peranan penting dalam pendekatan manusia terhadap dunia nilai. Etos itu bersifat relatif dan historis serta sangat menentukan perkembangan sejarah. Untuk mendudukkan dimensi absolut (dunia nilai-nilai) dan dimensi relativitas (etos) Max Scheler mengemukakan teori perspektivisme atau partisipasi dalam dunia yang absolut berdasar dan sebatas kemampuan perspektivnya. Dengan demikian Max Scheler telah mampu mengadalan sintesis antara absolutisme etis dan relativisme moral. Dengan kajian tersebut mampu membuka wawasan yang lebih luas dan kemampuan kritis dalam menghadapi masalah-masalah kongkrit faktual dalam kaitannya dengan masalah ideal yang absolut.

---

Abstrak :
Background: Infection has been identified as a major cause of death and also morbidity in SLE patients. Studies in SLE patients have shown several risk factors that contribute to fungal infections or infections in general, including the risk of certain pharmacological treatments such as corticosteroids and cytotoxic agents, as well as the effects of intrinsic factors such as CD4 + counts. Methods: A total of 20 medical records of SLE patients with fungal infections were obtained, and a case control study was carried out with age and gender suitable for a control group of 20 patients. Data obtained from the Cipto Mangunkusumo National Hospital. The confirmation diagnosis of SLE was based on the 2012 ACR criteria. Patients with comorbidities of various chronic diseases (diabetes, HIV, CKD) were excluded. In identifying risk factors, Chi-square and Mann-Whitney U-tests were used. Results: The maximum corticosteroid dose of 24 (4-250) mg over the past 1 year was statistically significant with the development of fungal infections (P = 0.047). Lower ALC (748 (99-3312)) compared to the control group (1635 (259-2743)) was also significantly correlated with the occurrence of fungal infections in patients diagnosed with SLE. Conclusion: Identifying predisposing factors in SLE patients is important to prevent the occurrence of serious fungal infections which are one of the main causes of death in SLE patients.

---

Latar Belakang: Infeksi telah diketahui sebagai penyebab utama kematian dan juga morbiditas pada pasien SLE. Studi pada pasien SLE telah menunjukkan beberapa faktor risiko yang berkontribusi terhadap infeksi jamur atau infeksi secara umum, termasuk risiko pengobatan farmakologis tertentu seperti kortikosteroid dan agen sitotoksik, serta efek faktor intrinsik seperti jumlah CD4 +. Metode: Total 20 catatan medis pasien SLE dengan infeksi jamur diperoleh, dan studi kasus kontrol dilakukan dengan usia dan jenis kelamin yang cocok untuk kelompok kontrol yang terdiri dari 20 pasien. Data diperoleh dari Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo. Diagnosis konfirmasi SLE didasarkan pada kriteria ACR 2012. Pasien dengan komorbiditas berbagai penyakit kronis (diabetes, HIV, CKD) dikeluarkan. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko, Chi-square dan Mann-Whitney U-test digunakan. Hasil: Dosis kortikosteroid maksimum 24 (4 - 250) mg selama 1 tahun terakhir bermakna secara statistik dengan perkembangan infeksi jamur (P = 0,047). ALC yang lebih rendah (748 (99-3312)) dibandingkan dengan kelompok kontrol (1635 (259-2743)) juga secara signifikan berkorelasi dengan terjadinya infeksi jamur pada pasien yang didiagnosis dengan SLE. Kesimpulan: Mengidentifikasi faktor predisposisi pada pasien SLE penting untuk mencegah terjadinya infeksi jamur serius yang merupakan salah satu penyebab utama kematian pada pasien SLE.

Abstrak :
Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasi ketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik. ......Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific.