Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah semakin serius memperhatikan masalah kematian ibu akibat Perdarahan Postpartum (PPp) khususnya mamasuki periode Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 390/100.000 kelahiran hidup pada tahun 1994 (SDKI). 10%-20% kematian ibu tersebut disebabkan PPp. Faktor resiko kesakitan hingga terjadinya PPp dapat membawa kaum ibu mengakhiri hidupnya, yakni kematian. Usaha menurunkan angka kematian ibu menjadi 2251100.000 kelahiran hidup pada Pelita VI, ada penurunan angka kematian tersebut sebesar (57,69%.).Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian PPp dengan "Cross Sectional Survey": Terdapat proporsi Ibu Bersalin, Berdasarkan PPp 193 (12,22%); umur: 20-35 tahun mempunyai proporsi kehamilan tertinggi 1.002 (64,42%) dan terendah umur 20 tahun 262 (16,58%); Paritas < 3 merupakan proporsi tertinggi 1.136 (71.90%) dan paritas > 4 merupakan terendah 123 (7,78%); Tingkat Pendidikan Tamat SMP merupakan yang terendah 120 (7,60%) sedangkan Tidak Sekolah menempati posisi yang signifikan1.335 (84,49%); Kadar Hb> atau=l l gr% tidak anemia sebanyak 583 (36,90%); sedangkan Kadar Hb<11 gr% anemia sebanyak 997 (63,10%); Bengkak Pada Tubuh, . yang tidak pemah bengkak terdapat 1.062 (67,22%); Konsumsi Tablet Fe < 60 tablet sebanyak 576 (36,46%) > 60 tablet 563 (35,63%); Lama Partus sebanyak 1.535 (97,15%) tertinggi dengan Partus Normal; Lepasnya Plasenta < I jam sebanyak 1.535 (97,15%); Penolong Persalinan Bukan Nakes sebanyak 940 (59,49%), Tenaga Kesehatan 640 (40,51%); Tempat Bersalin bukan Puskesmas sebanyak 940 (59,49%). Terdapat hubungan PPp yang bermakna adalah terhadap variabel umur, tingkat pendidikan, bengkak pada tubuh, konsumsi tablet Fe, lama partus, lepasnya plasenta, penolong persalinan dan tempat bersalin. Hendaknya ditingkatkan managemen penanggulangan perdarahan postpartum dan penelitian selanjutnya hingga ke tingkat analisis multivariat."

"Penyakit tuberkulosis paru merupakan masalah kesehatan masyarakat terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang prevalensinya cukup tinggi. Di Propinsi DI Aceh jumlah tersangka TB paru (1995-1998) sebanyak 41.612 orang, dimana 2.444 orang (5,9%) dinyatakan BTA positif, 2.300 orang telah diobati dan 1.547 orang (67,3%) dinyatakan sembuh. Di Kabupaten Aceh Besar jumlah tersangka TB paru 5.576 orang, 385 orang (6,9%) dinyatakan BTA positif, dan 379 orang penderita telah diobati, dimana 264 orang (69,6%) dinyatakan sembuh. Salah satu upaya dalam pengobatan TB Paru dilakukan dengan pendekatan Strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Namun prevalensi TB pain juga tetap masih tinggi. Keberhasilan pengobatan dan penyembuhan penyakit berhubungan dengan kepatuhan penderita minum obat selama 2 bulan fase awal dan 4 bulan fase lanjutan sehingga memberikan dukungan dalam keberhasilan. Tujuan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan berobat penderita TB paru di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar tahun 1998. Waktu penelitian bulan November sampai Desember 1999 dengan desain penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini adalah penderita TB pain yang berobat di 7 Puskesmas dengan menggunakan obat anti tuberkulosis (OAT) untuk waktu 6 bulan selama tahun 1998. Jumlah sampel sebanyak 112 orang dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 52 orang (46,4%) tidak patuh berobat dan 60 orang (53,6%) patuh berobat. Hasil analisis menghasilkan 4 variabel yang hubungan bermakna (p < 0,05). Pertama pengetahuan baik dibandingkan pengetahuan kurang berhubungan dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 12,25 (95% Cl; 1,09-7,99; p=0,02). Kedua, ketersediaan obat berhubungan dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 0,44 (95% Cl; 0,18-1,02; p=0,04). Ketiga, hubungan antara sikap petugas kesehatan dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 3,57 (95% Cl; 1,09-12,38; p=0,02). Keempat, pengawasan minum obat dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 2,81 (95% Cl; 1,05-7,68; p=0,02).Dari hasil multivariat dengan metode regresi logistik, dari 12 variabel bebas hanya 7 variabel yang masuk sebagai kandidat untuk dianalisis. Hasilnya menunjukan 2 variabel yang berhubungan (p<0,05), yaitu variabel pengetahuan dengan nilai odds ratio 4,24 (p-0,0099) dan variabel pengawasan minum obat dengan nilai odds ratio 3,30 (p=0,0497) terhadap kepatuhan setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, pekerjaan, transportasi, ketersediaan obat dan pelayanan petugas kesehatan.Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan berbagai upaya intervensi, terutama peningkatan pengetahuan terhadap penderita melalui penyuluhan, peningkatan pelayanan petugas dalam memberikan pengobatan, serta perlunya pengawasan terhadap penderita saat minum obat sebagai upaya yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan penderita.

---

The Factors Related to Treatment Compliance of Tuberculosis Patients in Public Health Center of District Area of Aceh Besar, Year 1998Indonesia, as one of developing country, still facing Tuberculosis (TB) as main Public Health problem, Indonesia is one of the country with high prevalence of tuberculosis disease. In Aceh's Province, the suspect's of tuberculosis are 41.612 patients for 1995 - 1998. The result of laboratory confirmed that 2.444 people (5,9%) are positive of tuberculosis. From 2.300 patient who have got treatment, it was confirmed that 1.547 (67,1%) were recovered. In district of Aceh Besar the total of tuberculosis suspect is 5.576 people, 385 people (6,9%) are stated positive Acid Flaccid Bacilli (AFB positive) of tuberculosis, 379 patient who have been treated, using 264 people (69,6%) were recovered. The government?s carried out tuberculosis treatment using Directly Observed Treatment Short course (DOTS). Prior to 1993, the prevalence rate of tuberculosis disease is still high. The successfulness of disease control and treatment program is related closely to patient's compliance. Based on this consideration, the purpose of this study is to explore of the factors related to treatment compliance of tuberculosis patients in Public Health Center Aceh Besar district during the period of the 1998. The study was conducted on November to December 1998 by using cross-sectional design. The population in this study was patient of tuberculosis treated with short course regiment at 7 Public Health Center that have got tuberculosis drugs for 6 months. Sample of 112 patients were taken from the perspective population. Data were collected by interviewing tuberculosis patients using structured questionnaire.The result of the study showed that only 60 (53,6%) patients compliant to the treatment and 52 persons (46,4 %) incompliant, The result of analysis found 4 variables significantly related to compliance (p<0,05). First, good knowledge compare to less knowledge is related to treatment compliance with odds ratio 12,25 (95% CI : 1,09-317,99: p=0,02), Second, preparing the drugs is also related to treatment compliance with odds ratio value 0,44 (95% Cl : 0,18-1,02 : p=0,04). Third, health providers services is also related to patient compliance with odds ratio value 3,57 (95% Cl : 1,09-12,38 : p-0,02). Fourth, the control of drinking drugs, with odds ratio value 2,81 (95% Cl : 1,05-7,68 : p=0,02).The result of multivariate analysis with logistic regression method found 7 candidate variables from 12 independent variables, and 2 variables statistically significant (p<0,05). They are knowledge with odds ratio 4,24 (p-0,0099), and treatment's control of drugs, with odds ratio 3,30 (p=0,0497) related to compliance. The analysis was done by controlling the others variables, such as occupation, drugs availability and health providers services. The study concluded that knowledge and treatment control have more contribution to treatment compliance of tuberculosis disease in Public Health Centre than of tuberculosis disease than the others variables. Based on the results of the study, it is recommended to increase patients? knowledge in tuberculosis by health education, to increase patients? compliance, treatment observer must be accessible and acceptable to the patient and accountable to the health system. Beside that, health providers? services in health centre need to be increase and direct observation."

"Tesis ini meneliti tentang Peranan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga sebagai suatu proses pelaksanaan Peningkatan pendapatan dan penghasilan melalui usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Daerah Istirnewa Aceh. Program Peningkatan ekonomi keluarga bersumber dari biaya APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu proyek pengembangan pemeliharaan unggas Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.Manfaat program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penghasilan keluarga dari usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) yang dulunya hanya berupa usaha konsumtif berubah menjadi usaha ekonomi produktif yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan penghasilan keluarga atau yang dapat dijadikan sebagai surplus keluarga. Kegiatan program peningkatan ekonomi keluarga sebagai usaha ekonomi produktif yaitu memelihara unggas (ayam bukan ras). Modal pertama bantuan pemerintah sebagai dana bergulir kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kepada petani miskin dan mempunyai potensi memelihara unggas (ayam bukan ras).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan peningkatan ekonomi keluarga, kendala yang dihadapi kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan upaya kelompok masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut.Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial yaitu pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dimanfaatkan sebagai evaluasi program dengan melihat sejauhmana pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga membawa manfaat kepada kelompok wanita tani bina usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya. Kemudian sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan program berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai sasaran program.Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan data deskriftif teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian yang sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan unggas (ayam bukan ras). Peneliti mengadakan wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi, dengan mempelajari dokumen yang tersedia di perpustakaan. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui program peningkatan ekonomi keluarga, proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Orang-orang tersebut berasal dari Penanggung jawab yaitu pejabat struktural dan fungsional dari Kabupaten sampai ke desa, pelaksana, petugas, tokoh masyarakat, PKK, pengurus dan anggota kelompok wanita tani bina usaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif memelihara unggas (ayam bukan ras) dapat tercapai yaitu adanya peningkatan pendapatan dan penghasilan (surplus) keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kelompok wanita tani bina usaha. Usaha memelihara unggas bersifat sederhana dan tidak terlalu berat, tidak membutuhkan modal yang banyak dan pendidikan khusus, cocok sebagai usaha pendukung dan usaha pokok atau unggulan, sehingga memungkinkan untuk diberikan kepada kaum wanita atau ibu rumah tangga karena lokasi tempat usaha tidak jauh dari rumah. Pengembangan usaha adalah dari yang bersifat tradisional menjadi semi intensif atau intensif, artinya pemeliharaan unggas (ayam bukan ras) yang dilaksanakan menggunakan prisnsip sapta usaha pemeliharaan unggas. Hasil yang dicapai adalah sekitar 70 % anggota kelompok dinyatakan berhasil sedangkan yang lainnya kurang (20 %) dan tidak berhasil (10 %). Keberbasilan ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilaksanakan, peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka semakin meningkat dan usaha tersebut dapat dikembangkan dan sebelumnya sebagai usaha pendukung keluarga menjadi usaha pokok dan unggulan keluarga. Dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat menampung tenaga kerja yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.Pembentukan kelompok dari masyarakat petani dan petemak yang sengaja dibentuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, yang seharusnya dibentuk berdasarkan kelompok masyarakat yang telah ada seperti kelompok pengajian (perwiridan) ataupun yang lainnya. Cost yang dikeluarkan sejak dari pembuatan kandang dengan benefit yang diperoleh sangat lumayan karena setiap anggota kelompok mendapat penghasilan dan pendapatan minimal Rp. 400.000,- perbulan. Sekitar 50 % dan penghasilan kotor dapat digunakan sebagai benefit dan surplus keluarga untuk peningkatan kesejahteraanya dari peningkatan perekonomian keluarganya.Hambatan yang dihadapi yaitu unggas yang dipelihara sering sakit sehingga menghabiskan sampai 100 %, hilang karena diouri, kelangkaan vaksin, tempat usaha yang tidak cocok dan kemauan atau kemampuan melakukan usaha juga berbeda karena tidak mempuyai anggota keluarga yang dapat membantu usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam hal menanggulagi penyakit dan penyediaan obat, perlu penyediaan cadangan dari pengelola program dan secara berkala tenaga vaksinator melaksanakan vaksinasi unggas sesuai dengan jadwal. Pembentukan koperasi sebagai pengembangan usaha berikutnya, karena dengan adanya koperasi dianggap salah satu alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Memberikan peluang kepada anggota kelompok memelihara unggas yang lain sesuai dengan tempat usaha yang dimililanya, sehingga dapat berhasil seperti anggota yang lain yang telah berhasil."

"Ada banyak kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Aceh Besar yang menimbulkan protes aktor pemilik tanah sanpai ke pengadilan. Namun belun ada kasus seperti itu yang berakhir dengan penguncitan aktor oleh Lembaga Adat dari status penduduk desa setempat. Sanksi itu bahkan diberikan setelah putusan Pengadilan Negeri Aceh Besar dimenangkan Kades; dengan demikian, aktor dikalahkan secara substantif dan formal.Fenomena ini menjadi pokok masalah yang urgen karena (1) dengan tindakan protes itu telah menimbulkan suasana disorder dalam komunitas bersangkutan; (2) keadaan tersebut memperlihatkan indikasi ada hubungan konflik antara aktor protes dari kelompok acuan uleeba-_Zang dan pemimpin desa sebagai reference aktor setuju.Tujuan penelitian ini untuk (1) menggali dan nenemukan penjelasan substantif, yakni faktor pendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor; (2) memahami makna tindakan protes dengan kerangka tipologi Weber; dan (3) mengetahui bagaimana kaitan antara ciri tindakan aktor sebagai temuan dengan studi teoretik yang relevan.Penelitian ini menggunakan kerangka pikir kualitatif dan didukung kuantitatif. Karena itu, pertama, digunakan perspektif substantif untuk menenukan faktor atau kategori yang mendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor. Setelah mendapat penjelasan epic, kedua, dipakai perspektif formal, tipologi Weber, untuk mengukur makna protes; dan ketiga, temuan itu dibandingkan dengan hipotesis hasil telaah pustaka yang relevan.Metode yang dipakai dalan proses pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan empat subjek dan sembilan informan kunci serta observasi langsung tindakan subjek. Survei dilakukan untuk memahani karakteristik dua belas aktor pemilik tanah yang menjadi subjek.Temuan menunjukkan (1) bahwa kelompok setuju dan protes muncul karena nilai sejarah sosial budaya yang dihayati mereka saling berbeda, ini berimplikasi pada cara nereka memandang pembebasan tanah tidak sama. Bagi aktor protes cara yang rasional adalah yang menjamin hak mendapatkan gantirugi. (2) Ditemukan bahwa aktor protes lebih cenderung memaknai tanah dari aspek ekonomis dan untuk mencapai tujuan digunakan cara efisien dan efektif. Ciri itu mengarah pada tipe rasional instrumental weber. (3) Kondisi sejarah sosial budaya kelompok aktor dan cara pendekatan merupakan dua hal yang signifikan dalam melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.Disimpulkan bahwa protes terjadi karena nilai sos-bud yang berujud cara aktor memaknai tanah tak sama. Disarankan agar pengambil kebijakan memahani protes secara substantif terlebih dahulu, baru tindakan formal."

"Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk program pokok. Program kesehatan ibu dan anak (IQA) merupakan salah satu program pokok di puskesmas yang mendapat prioritas tinggi, mengingat kelompok ibu hamil, menyusui , bayi dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian (Departemen Kesehatan, 1992). Dalam mengayomi kelompok rentan ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian, salah satunya melalui kegiatan antenatal care (ANC) yang adekuat. ANC yang adekuat ditunjukkan dengan salah satu indikator yang terdapat dalam suatu sistem pemantauan wilayah setempat program KIA yaitu indikator K4 ibu hamil.Diduga rendahnya cakupan K4 ibu hamil ini mungkin dipengaruhi oleh somber daya yang tersedia di puskesmas, peran lintas sektor, luas wilayah kerja, status puskesmas, jumlah penduduk, rencana kerja tahunan (POA) puskesmas, rencana kerja petugas pelaksana program, pemantauan dan penilaian. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran karakteristik puskesmas yang berhubungan dengan cakupan K4 ibu hamil. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan puskesmas dan bidan pengelola KIA di 6 (enam) puskesmas terpilih dalam Kabupaten Aceh Besar. Selain itu informasi dari bidan di desa sebagai pengelola MA di pedesaan diperoleh melalui diskusi kelompok terarah. Dengan demikian, untuk meningkatkan validitas data peneliti telah melakukan triangulasi sumber data, triangulasi metode.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik puskesmas ternyata mempunyai peran terhadap pencapaian cakupan K4 ibu hamil antara lain tenaga pelaksana ANC, baik jumlah maupun mutunya masih kurang, ketersediaan sarana pelayanan yang belum memadai, dukungan/peran lintas sektor belum berjalan, serta rencana kerja petugas pelaksana program puskesmas yang belum dibuat (tidak ada). Berdasarkan hasil yang didapat pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa puskesmas dengan karakteristik sumber daya dan dukungan lintas sektoral yang memadai mempunyai cakupan K4=60%. Berdasarkan simpulan tersebut pula, peneliti menyarankan antara lain diperlukan upaya peningkatan mutu tenaga pelaksana program melalui pelatihan teknis fungsional, pemanfaatan sumber daya yang tersedia di puskesmas secara optimal, membuat rencana kerja puskesmas secara menyeluruh serta pimpinan puskesmas harus lebih bersifat proaktif untuk mendapatkan dukungan peran lintas sektor. Sebagai alat manajerial program MA, pemantauan wilayah setempat-kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA) hendaknya terus dapat, digunakan dalam upaya melakukan pemantauan dan evaluasi program.

---

Health center is a functional health organization designed as a development center for public health, aimed to build community participation in addition to delivering comprehensive and integrated community services in its region in the form of basic health services. Maternal and child health is one of basic services in health center, with a high priority. It is to say that pregnant and lactating mothers, babies and children are high-risk groups of morbidity and mortality (MOH, 1992). In order to protect these mothers and their coming babies, mothers should adequately do antenatal care. Adequate antenatal care is pointed out by an indicator, in a local visit area monitoring system of maternal and child health program (MCH), namely K4. K4 is the fourth ANC visit with a certain criteria.By hypothesis, a low coverage of K4 of pregnant mothers maybe influenced by the available power resources of health center, participation of inter-sector, working area, health center status, public population, plan of action of health center, plan of action officer program, monitoring and evaluation. Therefore, the researcher want to know how health center characteristics influence K4 coverage of pregnant mothers. This study was conducted in Aceh Besar District in 1999 using qualitative approach. The data was collected through in depth interviews to the chief of health center and senior midwives of 6 (six) selected health centers in Aceh Besar District. While information from midwives in village was obtained through focus group discussions (FGDs). In order to get valid data, the researcher applied triangulation on data resources and data collection method. Through the method the data were rechecked not only once.The results of this study show that the health center characteristics actually have roles toward K4 coverage of pregnant mothers, ANC staff lack off in number and quality, the availability of service facility is not sufficient, the role of inter-sector is not well run yet, and the plan of action of health center program of officer is not produced. Thus it can be concluded that health centers with sufficient resources and inter-sector support have K4 coverage more than 60 %. Based on the conclusion, the author suggests some improvement effort of through a functional technique training, the available optimal utilization of resource of the health center, production and improvement of the plan of action of health center more proactive action of and the chief of health center to have inter-sector support. As managerial tools of maternal and child health program, local area monitoring-maternal and child health (LAM-MCH) should be permanently used in monitoring and evaluating the program."

"ABSTRAKAngka laju kerusakan hutan, yaitu jumlah ha/tahun lebih sulit untuk didapat. Perkiraan deforestation FAO (1988) ialah 620.000 ha/tahun dan statistik Kehutanan (1993/1994) ialah 1.183.700 ha/tahun.Kerusakan hutan yang terus merambah ke dalam kawasan hutan lindung merupakan masalah yang banyak dihadapi hutan di Indonesia. Kerusakan lahan di Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh dapat dikatakan pada tingkat lanjut yang ditunjukkan dengan nampaknya alur dan jurang serta batu-batuan indung di sebagian 5 Sub Das.Kerusakan hutan di kawasan lindung akan sangat berpengaruh pada kawasan-kawasan di bawahnya terutama kawasan budi daya, disebabkan kurang berfungsinya kawasan lindung sebagai pengatur tata air, sehingga menimbulkan erosi dan banjir.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik kerusakan hutan lindung di DAS Krueng Aceh dan kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberi masukan kebijaksanaan pengelolaan hutan lindung yang sesuai dengan kondisi kerusakan hutan lindung yang ada.Sistem Informasi Geografi (SIG} sebagai perangkat atau alat dalam penyajian hasil analisis data yang tersedia, analisis data yang digunakan adalah dengan analisis keruangan. Nilai-nilai yang ada pada masing-masing lapisan peta dibuat matriks yang selanjutnya dilakukan permodelan untuk mendapatkan karakteristik kerusakan hutan lindung.Hasil yang didapat dari analisis karakteristik kerusakan hutan lindung di Das Krueng Aceh, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar mempunyai ciri sebagai berikut:1. Relas Hutan Lindung Rusak1.1. erosi tinggi;1.2. terdapat belukar dan semak;1.3. terdapat tanah kritis;1.4. terdapat permukiman;1.5. kondisi air tanah langka.2. Kelas Hutan Lindung Rusak Sedang2.1. erosi sedang;2.2. tidak terdapat tanah kritis;2.3. tidak ada permukiman;2.4. tingkat ketersediaan air tanah termasuk akuifer sedang.Analisis konflik yang dilakukan dalam menganalisis kerusakan hutan lindung memberikan jawaban bahwa terdapat konflik penggunaan lahan, konflik sektoral dan konflik perencanaan.Dari hasil analisis, didapat bahwa erosi dan kelangkaan air tanah menjadi faktor yang hampir mendominasi karakteristik kerusakan hutan lindung di Aceh Besar (DAS Krueng Aceh). Kedua faktor tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penanganan kerusakan hutan lindung yang terjadi atau dengan memperkecil faktor penyebab erosi dan kelangkaan air.Langkah pertama dalam pemulihan tanah kritis adalah dengan penanaman jenis pionir/pelopor, karena memang diperlukan jenis pohon-pohon yang agresif tumbuhnya dan mudah berkembang biak, untuk menancapkan akar-akar di tanah yang sudah tipis dan kurus, karena miskin zat hara.E. (Daftar kepustakaan: 1965/1995)

---

ABSTRACT

It is difficult to ascertain the increasing rate of deforestation. FAO (1988) estimated a rate of 620,000 hectare/year, while the Forestry Statistics (1993/1994) estimated 1,183,700 hectare/year.

Forest degradation and clearance that trespass into protection forests is a major problem for Indonesia. Land degradation in the watersheds of Krueng Aceh can be considered as a further level of deforestation and the impacts are gullying and scree slopes in 5 branch as of watersheds.

Forest degradation and clearance in the protection forest area will produce potential impacts to downstream areas , or especially in inhabited and cultivated areas, because of the ill-functioning of protection forest hydrologically, and in its turn brought about against erosion and flooding.

The objectives of this research is to investigate the characteristics of forest degradation in the protection forests of Krueng Aceh Watersheds, the result of this research will be useful to provide input to policies for appropriate management of protection forest in accordance with the present characteristics of deforestation

The author used of Geographic Information Systems (GIS) as a tool in the presentation of the available analysed data. Data analysis undertaken was by available spatial analysis. The value at each layer of the map was entered into a matrix and by modeling the characteristics of damage to protection forest can be obtained.

The results obtained from this characteristics of damage analysis to protection forest in the Krueng Aceh Watersheds, were as follows:

1. Protection Forest Severe Damage Class

1.1. High erosion level

1.2. Bush and Scrub vegetation

1.3. Critical land

1.4. Settlements

1.5. Poor condition of Groundwater minimal

2. Protection Forest Moderate Damage Class 2.1. Medium erosion level

2.2. No critical land

2.3. No settlements

2.4. Moderate Groundwater aquifers

Conflict analysis carried out in the analysis of forest damage indicates the presence of conflict between sectoral institutions, namely in planning and land use.

The analysis above disclosed that the dominant factors resulting from deforestation in the Krueng Aceh Watersheds are erosion and deficits in groundwater resource. Therefore, to minimize the main damage resulting from deforestation, it is imperative to manage these two factors properly.

The first step in rehabilitation of critical land should be to establish pioneer plants that grow aggresively and easy to reproduce.

Number Reference: 1965/1995)"