Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai proses tranformasi politik Gerakan Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh dari pasca perundingan Helsinki hingga Pemilu Legislatif 2009 Kemarin. Setelah perjanjian damai Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di tanda-tangani diHelsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Aceh memasuki sejarah politik baru perjanjian ini relatif berhasil karena kesepakatan ?win-win solution?. GAM berhenti mengangkat senjata dan berjuang lewat jalur politik demokratis sementara Pemerintah Indonesia mendapat jaminan gagasan memisahkan diri tak lagi muncul dari provinsi paling barat indonesia itu. Peralihan GAM dari gerakan gerilya bersenjata ke dunia politik elektoral telah dipenuhi pihak GAM dengan membentuk partai politik Lokal di Aceh yang di beri nama Partai Aceh.This minor thesis explore the political transformation of The Aceh Freedom Movement Process into the Aceh Party from Helsinki Agreement until Legislative Election 2009. After the peace agreement between the Republic of Indonesia and The Aceh Freedom Movement signed in Helsinki, Finland at 15th August 2005. Aceh enter the new historical politics because this agreement relatively successful because of win-win solution. GAM stopped the weapons and fight for their aims through democratic political gain while the Indonesian government got guarantee that separatist ideas is no longer come from the mostwestern province in Indonesia. The transition of GAM from armed geurrilla movement into electoral politic has been fullfil with the established local political in Aceh namely The Aceh Party."

"Penelitian ini membahas perubahan gerakan bersenjata ke partai politik : studi komparatif Partai Aceh-Indonesia & Partai Sinn Fein-Irlandia Utara pada pemilu periode 2009-2022. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana perubahan gerakan bersenjata menjadi partai politik GAM ke Partai Aceh dan IRA ke Partai Sinn Fein, kedua, bagaimana pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein pada pemenangan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode komparatif Sigmund Neumann yang bertujuan membandingkan faktor-faktor penelitian terkait pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen, gambar-gambar terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada transformasi gerakan bersenjata ke partai politik, Partai Aceh kecenderungan menggunakan pola patronase dalam memaksimalkan kinerja mesin partai untuk mencapai tujuan politik, meskipun Partai Aceh berhasil menjadi pemenang selama tiga periode pemilu pasca konflik, tetapi mengalami penurunan perolehan kursi di DPR Aceh. Sedangkan Partai Sinn Fein dalam transformasi gerakan bersenjata pasca-konflik berhasil mempertahankan perolehan kursi di Majelis Irlandia Utara dan mencatat sejarah dengan menduduki jabatan menteri pertama sejak tahun 1921. Sedangkan terkait transformasi gerakan bersenjata menjadi partai politik yakni Partai Aceh dan Partai Sinn Fein dengan melihat (demiliterisasi struktur organisasi, demokratisasi pengambilan keputusan, pengembangan organisasi partai dan adaptasi strategi dan tujuan). Signifikansi teori Armed Rebellion, Institusionalisasi dan transformasi gerakan bersenjata ke partai politik relevan digunakan dalam penelitian ini. Teori ini dapat membantu melihat perubahan gerakan bersenjata ke partai politik di kedua wilayah pasca konflik, meskipun hasil pada keduanya berbeda, secara keseluruhan dapat dikategorikan sukses.......This research discusses the change of armed movements to political parties: a comparative study of the Aceh-Indonesia Party & Sinn Fein Party-North Ireland in the 2009-2022 election period. There are two problems in this research, first, how is the change of the armed movement from GAM to the Aceh Party and IRA to the Sinn Fein Party, second, how is the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party in winning elections. This study uses the Sigmund Neumann comparative method which aims to compare research variables related to the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with research informants, as well as secondary data collection through related documents and images. The results of this study indicate that in the transformation of armed movements into political parties, the Aceh Party tends to use patronage patterns in maximizing the performance of the party machine to achieve political goals, even though the Aceh Party has succeeded in becoming the winner during the three post-conflict election periods, it has experienced a decrease in the number of seats in the Aceh DPR. Meanwhile, the Sinn Fein Party in the transformation of the post-conflict armed movement succeeded in retaining seats in the Northern Ireland Assembly and made history by occupying the first ministerial position since 1921. Meanwhile, with regard to the transformation of the armed movement into a political party, namely the Aceh Party and the Sinn Fein Party by looking at (demilitarization of organizational structure, democratization of decision-making, development of party organization and adaptation of strategies and objectives). The significance of Armed Rebellion theory, institutionalization and transformation of armed movements into relevant political parties is used in this research. This theory can help to see the change of armed movements to political parties in both post-conflict areas, although the results for the two are different, overall it can be categorized as successful."

"Skripsi ini membahas strategi politik Partai Aceh (PA) dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang didalam MoU Helsinki. Setelah 13 tahun damai, masih terdapat 10 Pasal dari MoU Helsinki yang hingga saat ini belum direalisasikan. PA sebagai partai politik lokal yang didominasi oleh mantan kombatan GAM merasa memiliki tanggung jawab politik terhadap realisasi MoU Helsinki. Hal ini sebagaimana manifestasi mereka yang telah beralih dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik melalui partai politik lokal. Melalui metode kualitatif, penulis melihat pada lima pasal dari 10 pasal yang belum selesai. Pertama,  nama Aceh dan gelar pejabat senior. Kedua, perbatasan. Ketiga, hak menggunakan simbol-simbol wilayah. Keempat,  kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri) di Aceh. Kelima, pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat pola yang dilakukan oleh PA dalam upaya realisasi MoU Helsinki. Pertama, advokasi yang dilakukan oleh kader baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan. Kedua, memaksimalkan pengesahan qanun turunan MoU Helsinki di DPRA. Ketiga, lobi yang dilakukan kepada pemerintah pusat. Keempat, melakukan pewacanaan di kampanye politik. Penulis melihat PA memanfaatkan kemenangan mereka di dua Pemilu pasca damai sebagai kekuatan mereka didalam upaya realisasi MoU Helsinki. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan, dan upaya realisasi ini cenderung berfokus kepada beberapa pasal terutama yang bersifat simbolik.

---

This thesis discusses the political strategy of the Aceh Party (PA) in realizing the agreement contained in the MoU Helsinki. After 13 years of peace process, there are still 10 Articles from the MoU Helsinki which have not been realized yet. PA as a local political party that is dominated by former GAM combatants perceive that they have political responsibility for the realization of the MoU Helsinki. This is like the manifestation of those who have switched from armed struggle to political struggle through local political parties. Through qualitative methods, the author looks at five articles out of 10 that have not been realized yet. First, the name of Aceh and the title of senior elected officials. Second, border. Third, the right to use regional symbols. Fourth, civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts (District Court) in Aceh. Fifth, the establishment of a Joint Claims Settlement Commission. The results of this study show that there are four patterns carried out by PA in the realization of the MoU Helsinki. First, advocacy carried out by cadres both institutionally and non-institutionally. Second, maximize the legislation of the derivative qanun from the MoU Helsinki in the DPRA. Third, lobbying that carried out to the central government. Fourth, conduct discourse in political campaigns. The author sees PA using their victory in two post-peaceful elections as their strength in order to realize the MoU Helsinki. Furthermore, the results of this study indicate that the carried out strategy has not been able to produce significant results, and this realization tends to focus on several articles, especially those that are symbolic."